DIREKSI LAPANGAN SEBAGAI WAKIL SAH PPK DALAM KONTRAK KERJA .
DIREKSI LAPANGAN SEBAGAIWAKIL SAH PPK DALAMKONTRAK KERJA KONSTRUKSIW. SUMARLIN, S.Hut, M.Si(KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN MONEV DINAS PUPR KABUPATEN MAROS)MAROS, 01 JULI 2020WS
BIOGRAPHY Nama: WEMPI SUMARLIN, S.Hut., M.Si6.Pokja ULP Kab. Maros (2011-2012) Karir PNS:7.Koordinator Pokja Konstruksi dan Konsultansi ULPKab. Maros (2013-2015)8.Koordinator Pokja ULP Kab. Maros (2016)9.Pokja BLP Setda Kab. Maros (2017)1.2.Staf Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab. Maros (2009-2011)3.Kepala Seksi Pelaporan dan Evaluasi Bidang Program DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Maros (2011-2016)4.Kepala Seksi Irigasi Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRKab. Maros (2016-2017)5.Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Maros(2017-2020)6. Pelaksana Konservasi Tanah Bidang Konservasi TanahKanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Prov.Sulawesi Selatan (2000-2009)PBJ1.10. Tim Teknis Jasa Konsultansi BLP Kab. Maros (2018-2019)11. Tim Ahli BPBJ Kab. Maros (2020-sekarang) Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Monev Dinas PUPR Kab.Maros (2020-sekarang):Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK BidangKehutanan (2008-2011) ORGANISASI:1.IKA SKMA (2004-sekarang)2.TKPSDA WS JENEBERANG (2018-sekarang)3.TKPSDA WS WALANAE-CENRANAE (2018-2019)4.Tkpsda WS SADDANG (2018-2019)5.KETUA DPC IAPI KAB. MAROS (2019-sekarang)PENDIDIKAN:2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK Bidang Kehutanan(2012-2016)1.SD Swasta Katolik Beringin (1993)3.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Irigasi (2017)2.SMP Negeri 8 Ujung Pandang (1996)4.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Sumber Daya Air(2018-2019)3.SKMA Kehutanan Ujung Pandang (1999)Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Bina Konstruksi danMonev (2020-sekarang)4.S-1 Kehutanan Universitas Satria Makassar (2004)5.5.S-2 Perencanaan Pengembangan Wilayah UniversitasHasanuddin (2007)WS
Pengertian Direksi Lapangan ?Seorang atau lebih yang berasal dari danditetapkan oleh PPK, dan bertugas mengelolaadministrasi Kontrak serta mengendalikanpelaksanaan pekerjaanPermen PUPR No. 21 Tahun 2019Tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkanoleh Pengguna Jasa, terdiri dari 1 (satu) orangatau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrakdan mengendalikan pelaksanaan pekerjaanPermen PUPR No. 14 Tahun 2020WS
Persamaan Direksi Lapangan danKonsultan Manajemen Konstruksi (MK)Memiliki tugas yang sama yakni mengendalikanpelaksanaan pekerjaanMembantu Pokja Pemilihan/PP dalam prosespemilihan penyedia termasuk aanwijzingBertanggung jawab kepada PPKWS
Perbedaan Direksi Lapangan danKonsultan MKDireksi LapanganKonsultan MKSwakelolaMelalui Penyedia1 (satu) orang atau lebihBadan UsahaDitetapkan oleh PPKDitunjuk oleh PPKTugas mengelola administrasi kontrakserta mengendalikan pelaksanaanpekerjaanTugas mengendalikan pelaksanaanpekerjaanRisiko Bahaya Rendah atau SedangSegala risiko bahaya terutama risikoTinggiMasa tugas sesuai Surat KeputusanMasa tugas sejak perencanaan teknissampai FHO
Kekhususan Konsultan MK dalam PermenPUPR No. 22 Tahun 2018 ttg PembangunanBangunan Gedung NegaraNoJenis Pekerjaan1Bangunan bertingkat 4 (empat) lantai2Bangunan dengan luas total di atas 5.000 m23Klasifikasi bangunan khusus (konsultan mk sekaligus konsultan pengawas)4Melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencana maupun pelaksana5Dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears)6Klasifikasi bangunan tidak sederhana
Wakil Sah PPK ?Setidaknya ada 2 (dua) wakil sah yang DAPATditetapkan oleh PPK, yakni: Direksi Lapangan/Konsultan MK dalammengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan/atau Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dalammengawasi pelaksanaan pekerjaanWakil Sah PPK dalam kontrak kerja konstruksi, WAJIBditetapkan melalui Surat Keputusan dan harusdisampaikan kepada masing-masing pihak.SSUK Permen PUPR No. 14 Tahun 2020WS
Apa kewenangan Wakil Sah PPK ? Memberikan persetujuan setiap tindakan yangdisyaratkan atau diperbolehkan berdasarkankontrak, kecuali melakukan perubahan kontrakMengelola administrasi kontrakMengendalikan pelaksanaan pekerjaanMelaksanakan pendelegasian sesuai denganpelimpahan dari PPKSSUK Permen PUPR No. 14 Tahun 2020WS
Kewenangan Direksi Lapangan sebagaiWakil Sah PPK Membantu PPK dalam mereviu spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja berdasarkan informasi terkini Membantu PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan (HPS, rancangan kontrak, dan lainlain) Membantu PPK dalam memberikan penjelasan saat pelaksanaan rapat penjelasan pekerjaan Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik Mengendalikan program kegiatan pelaksanaan fisik Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi Melaksanakan tugas pengawasan berupa: memeriksa kelengkapan dokumen; mengawasi ketepatanwaktu dan biaya pekerjaan konstruksi; mengawasi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volumeatau realisasi fisik; mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan;menyelenggarakan rapat-rapat lapangan, menyusun laporan, meneliti gambar-gambar (shop drawing,as built drawing, dsb); menyusun daftar cacat atau kerusakan; mengawasi pelaksanaan perbaikan atascacat atau kerusakan pada masa pemeliharaan, menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, PHO,FHO, pembayaran, dsb; dan lain-lain sesuai dengan pendelegasian dalam Surat Keputusan.Permen PUPR No. 22 Tahun 2018
Kewenangan Direksi Lapangan sebagaiWakil Sah PPK Mengikuti rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Menerima dan melaksanakan pendelegasian kewenangan dari PPK Menyetujui metode kerja dalam rangka pengawasan mutu Menyetujui dokumen analisis K3 Memberikan rekomendasi pekerjaan selesai 100% berdasarkan verifikasi lapangan dari DireksiTeknis/Konsultan Pengawas kepada PPK Menyusun daftar cacat mutu dan kekurangan (jika ada) Memeriksa dan menyetujui dokumen rencana pemeliharaan Menyetujui laporan harian, mingguan, bulanan pelaksana pekerjaan konstruksi Menyetujui laporan mingguan, bulanan, khusus, akhir dari pengawas pekerjaan konstruksi Melakukan tindakan serta dukungan atas kendala yang dihadapi Direksi Teknis/Konsultan Pengawasuntuk tujuan kelancaran proyekPermen PUPR No. 21 Tahun 2019
SEKIAN DAN TERIMA KASIHWS
Direksi Lapangan/Konsultan MK dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan/atau Direksi Teknis/Konsultan Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan Wakil Sah PPK dalam kontrak kerja konstruksi, WAJIB ditetapkan melalui Surat Keputusan dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. SSUK Permen PUPR No. 14 Tahun 2020
analysis. Neurological scores, brain water content, and fluoro-Jade C (FJC) analysis were conducted. Correlation between TSG-6 and microglia polarization To examine the effect of TSG-6 on microglia polarization, 60 rats were randomly assigned into the following groups: sham, SAH, SAH vehicle, SAH rh-TSG-6 (5 μg), SAH scrambled siRNA group, and
1994, Bragoni 44, F Ischemic stroke 1994, Urban 41, F Venous sinus thrombosis 1995, Giordano 55, F SAH 1996, Nagahiro 17, F Ischemic stroke 2002, Koh 50, F Ischemic stroke 2009, Klingler 46, F SAH 2010, Hayashi 54, F SAH 2012, Asai 52, F Thalamic hemorrhage 2012, Ishizaka 66, F SAH 2013, Wang 39, F ICH 2013, Mercurio 43, F Venous sinus thrombosis
pada sistem reservasi lapangan futsal di android yang bermanfaat dalam memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan lapangan futsal dengan mudah dan cepat. Berdasarkan penelitian tersebut dihasilkan sebuah sistem yang bisa memproses pemesanan lapangan futsal, dan pengguna bisa melihat jadwal lapangan futsal dengan mudah.
Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas . Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. - 10 - Bagian Ketiga Rapat Direksi Pasal 20 (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat .
Kerja Lapangan karena pada saat itu tidak ada mata kuliah yang diambil oleh praktikan. Adapun jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: Tabel I 1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Hari Jam Kerja Keterangan Senin s.d Jumat 08.00-12.00 12.00-13.00 Istirahat 13.00-16.00
Hukum sebagai ilmu pengetahuan 2. Hukum sebagai disiplin 3. Hukum sebagai kaedah 4. Hukum sebagai tata hukum 5. Hukum sebagai petugas (hukum) 6. Hukum sebagai keputusan penguasa 7. Hukum sebagai proses pemerintah 8. Hukum sebaga perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur 9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai
sebuah aplikasi pengecekan dan pemesanan lapangan futsal berbasis web, sehingga mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi mengenai lapangan futsal dan melakukan pemesanan lapangan futsal. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif.
8 UK BANKING SECTOR – AN INVESTMENT OPPORTUNITY UK Finance Meanwhile UK consumers exhibit one of the highest card usage levels in Europe. Increasingly consumers in the UK are turning to cards to make payments, whether by debit or credit, contactless or chip & PIN, online or in-store, on day to day purchases or on major spends. Overall 47 per cent of all payments were made by card in 2018 and .
