PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI LUAR NEGERIREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 2019TENTANGTATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERISIPILDALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a.bahwa untuk pengembangan karir dan profesionalismePegawai Negeri Sipil serta memenuhi kebutuhan JabatanFungsional Penata Kanselerai pada Kementerian geriIndonesia,SipildalamperluJabatanFungsional Penata Kanselerai melalui 6)Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara n Fungsional Penata Kanselerai, Kementerian LuarNegeriPenataselaku Instansi Pembina Jabatan pkanNegeriSipilTatadalamCaraJabatanFungsional Penata Kanselerai,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Luar Negeri tentang Tata Cara PenyesuaianPegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional PenataKanselerai,

un(Lembaran2008NegaratentangRepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916):Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 epublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037):PeraturanPresiden Nomor 56 Tahun 2015tentangKementerian Luar Negeri (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 100),Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentangOrganisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri:Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LuarNegeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 590),Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor13 Tahun 2018 tentangJabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336),Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun sional Penata Kanselerai (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 2004/I Tahun 2004 tentang Organisasidan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di LuarNegeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan MenteriLuar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RepublikIndonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1265):

MEMUTUSKAN:Menetapkan:PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARAPENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATANFUNGSIONAL PENATA KANSELERAI.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarattertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negarasecara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untukmenduduki jabatan pemerintahan.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur SipilNegara sesuai dengan ketentuan peraturan ankewenanganadalahmenetapkanpejabat yangpengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur SipilNegara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negaradi instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatanyang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung eraian yang meliputi penataan keuangan, ridandankepegawaianPerwakilandiRepublikIndonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dankonsuler.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnyadisebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikantugas,tanggungjawab,danwewenanguntuk

melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputipenataan keuangan, barang milik negara, an diplomatik dan konsuler.Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataankeuangan,barang miliknegara,ketatausahaan,dankepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan iplomatik dan konsuler.Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilanyang selanjutnya disebut BPKRT adalah Pegawai NegeriSipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang rawan dan penata kerumahtanggaan perwakilandengan status staf nondiplomatik.Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan yangselanjutnya disebut PKKRT adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikutipendidikan dan pelatihan sebagai penata keuangan dankerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai tnyadisebutPenyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalamjabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandalam jangka waktu tertentu.10. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebutPerwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilankonsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakilidan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, danpemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan dinegara penerima atau pada organisasi internasional.Li. UnitOrganisasiadalahkomponenorganisasidilingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin olehpejabat pimpinan tinggi madya.

12. n Kementerian Luar Negeri yang dipimpin olehpejabat pimpinan tinggi pratama.13. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnyadisebut Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasadan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia,Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, KonsulJenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (acting) KepalaPerwakilanKonsuler yang masing-masing memimpinPerwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atauOrganisasi Internasional.14. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata lahKementerian Luar Negeri.15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatandan/atau akumulasinilai butir-butir kegiatan yang harusdicapai oleh Penata Kanselerai untuk pembinaan kariryang bersangkutan.16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAKadalah penetapan jumlah Angka Kredit terhadap taKanseleraidanPejabat yang Berwenang menetapkanAngka Kredit dengan format sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.1:Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politikluar negeri.BABIIPENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONALPENATA KANSELERAIPasal 2(1)Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional lui

kan berdasarkan penetapan kebutuhan JabatanFungsional Penata Kanselerai sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Pasal erai melalui Penyesuaian ditujukan bagi:a.pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, danpelaksana yang memiliki pengalaman di bidang tugasKekanseleraian, danpejabat fungsionaldi luar Penata Kanselerai yang memilikipengalaman di bidang penataan keuangan, barang miliknegara, ketatausahaan, dan kepegawaian di KementerianLuar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untukmendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.Pasal 4Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam JabatanFungsional Penata Kanselerai adalah Pejabat rundang-undangan.Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenang kepadapejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinantinggi pratama untuk menetapkan pengangkatan dalamJabatan Fungsional Penata Kanselerai Ahli Pertama danPenata Kanselerai Ahli Muda.BABIIIPERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIANPasal 5Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraimelalui Penyesuaian harus memenuhipersyaratan:a.berstatus PNS,b.memiliki integritas dan moralitas yang baik,

sehat jasmani dan rohani,berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau D-4(Diploma tadanpelatihankerumahtanggaan/penatakeuangan dan kerumahtanggaan,mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensimanajerial, kompetensi sosial kultural sesuai denganstandar kompetensi yang telah ditetapkan InstansiPembina:memiliki pengalaman di bidang Kekanseleraian palingsingkat 2 (dua) tahun secara kumulatif:nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) tahun etingkat pejabat pimpinan tinggi pratama, dantidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukumandisiplin tingkat berat pada masa Penyesuaian.Pasal 6PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 mengajukan Kanselerai melalui kat:a.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangikepegawaian pada Unit Organisasi,b.pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkunganSekretariat Jenderal: atauc.Kepala dpada ayat(2) diajukan dengan melampirkan:a.salinan ijazah pendidikan terakhir,b.salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir:

KRT/Penata Kanselerai,d.surat keterangan dari pejabat pimpinan at pimpinan tinggi pratama yangmembidangikepegawaiandiUnitOrganisasi/ Kepala Perwakilan yang tan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2(dua) tahun,e.salinan penilaian prestasi kerja selama 2 (dua)tahun terakhir,f.surat pernyataan bersedia diangkat dalam JabatanFungsional Penata Kanselerai, dang.surat keterangan dari atasan yang setingkat ataulebih tinggi dari pejabat pimpinan tinggi pratama diunitkerjayangbersangkutanatauKepalaPerwakilan, yang menyatakan bahwa PNS andisiplin tingkat berat,2.tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6(enam) bulan, dan3.tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungannegara.(4)Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteriini.Pasal 7Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)menyampaikansuratpermohonandanberkaspersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3)kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yangmembidangi pembinaan jabatan fungsional.Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangipembinaanjabatanfungsionalberdasarkan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat dengandaftartercantumdalamLampiran III yang merupakan bagian tidak terpishakandari Peraturan Menteriini.Pasal 8Bentukdanformatsuratketerangansebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf g sertasurat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran Vdan Lampiran VI yang merupakanbagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteriini.Pasal 9(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumenditerima secara lengkap.(2)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pejabatpimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaanjabatan fungsional menyelenggarakan uji kompetensisesuai dengan jenjang jabatan.BAB IVUJI KOMPETENSIPasal 10(1)PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam JabatanFungsional Penata Kanselerai melalui Penyesuaian harusmengikuti dan lulus uji kompetensi.(2)Untuk dapat mengikuti uji kompetensi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), PNS yang diusulkan untukdiangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraimelalui Penyesuaian harus dinyatakan lulus verifikasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(2).

-10-Pasal 11Dalampenyelenggaraan ujikompetensisebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pejabat pimpinan tinggipratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsionalmembentuktim uji kompetensi.Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiri atas:a.seorang ketua merangkap anggota yang dijabat aian,b.seorang sekretaris merangkap anggota yang berasaldari unsur yang membidangi pembinaan jabatanfungsional, danCc.paling banyak 9 (sembilan) orang anggota yang waian, pembinaan jabatan fungsional, danKekanseleraian.(3)Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.(4)Dalam penyelenggaraan ujikompetensisebagaimanadimaksud pada ayat (1) tim uji kompetensi melaksanakantugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteriini.Pasal 12Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10ayat (1) dilakukan melalui:a.penilaian portofolio untuk Penata Kanselerai AhliPertama dan Penata Kanselerai Ahli Muda, danb.penilaian portofolio dan wawancara untuk PenataKanselerai Ahli Madya.(2)Tata cara dan lembar penilaian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran VII,danLampiranVIIIyangmerupakanterpisahkan dari Peraturan Menteriini.bagiantidak