POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA “BEBAS AKTIF”
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA “BEBAS AKTIF”DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYASKRIPSIUntuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana strata satu(S1) dalam Program Studi Filsafat Politik IslamOleh:Hozin ZainullahNIM: E04213034PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAMFAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFATUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPELSURABAYA2019
vi
iv
v
ABSTRAK: Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif”dalam Upaya Penyelesaian Konflik RohingyaPenulis: Hozin ZainullahPembimbing : Moh. Fathoni Hakim, M.Si.Keyword: Konflik Rohingya, Kebijakan Luar Negeri, Presiden Jokowi,Prinsip Bebas-AktifJudulPenelitian ini dilatar belakangi oleh krisis kemanusiaan di Myanmar sertaketerlibatan secara aktif pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan PresidenJoko Widodo di dalam upaya penyelesaian krisis tersebut. Untuk memfokuskanpembahasan, peneliti mengkhusus kajian pada bagaimana kebijakan luar negeriIndonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap isu Rohingya danbagaimana Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo menerjemahkanprinsip bebas-aktif di dalam kebijakan luar negeri dalam merespon isu Rohingya.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatanakualitatif, kemudian diperkuat dengan penelusuran data melalui sumber primer,dalam hal ini Direktur dan Wakil Direktur Asia Tenggara Direktorat Jenderal AsiaPasifikdan Afrika Kementerian Luar Negeri RI melalui wawancara, dan diperkuatdengan sumber sekunder berupa buku, laporan penelitian-penelitian terkait,maupun informasi media massa. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan konsepkebijakan luar negeri perspektif K.J. Holsti sebagai instrumen analisis untukmengungkap dan menjawab dua pertanyaan penelitian yang telah ditentukansebelumnya. Dari proses riset yang dilakukan, ditemukan beberapa fakta, bahwa:Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidaklepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupuneksternal, meliputi: 1) national interest, tercermin dari dorongan masyarakatmuslim Indonesia agar pemerintah Indonesia menyelesaian konflik danmelindungi etnis muslim Rohingya; 2) kepentingan nasional, yang menjadikankonflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangunkepercayaan internasional; 3) proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman danimplikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek teritorial securitymaupun ekonomi; 4) ujian kredibiltas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah,sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEANturun tangan; 5) tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apayang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luarnegeri Indonesia; 6) faktor pengambil keputusan, yaitu pertimbangan rasionalseorang Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang berkarakter populis dan berlatarbelakang pengusaha. Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isuRohingya menggambarkan bagaimana pemerintah Jokowi menerjemahkan prinsipbebas-aktif, yaitu dengan tidak bergantung kepada kepentingan negara-negara thebig power dalam dinamika konflik di Myanmar. Upaya dan langkah pemerintahIndonesia adalah dengan bersikap moderat dan tidak setengah hati dalammerealisasikan kebijakan luar negeri melalui komitmen tinggi dan konsistenmemperjuangkan penyelesaian konflik di Myanmar secara menyeluruh.vdigilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
DAFTAR ISIHALAMAN JUDULiPERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBINGiiPENGESAHAN TIM PENGUJIiiiPERNYATAAN KEASLIANivABSTRAKvMOTTOviLEMBAR PERSEMBAHANviiKATA PENGANTARviiiDAFTAR ISIixBAB I: PENDAHULUAN1A. Latar Belakang Masalah1B. Rumusan Masalah7C. Tujuan Penelitian8D. Manfaat Penelitian8E. Tinjauan Pustaka9F. Metode Penelitian14G. Sistematika Pembahasan17BAB II: TINJAUAN TEORITIK19A. Konsep Kebijakan Luar Negeri20B. Politik Luar Negeri Bebas-Aktif28BAB III: KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DANKEBIJAKAN MERESPON ISU ROHINGYA39ixdigilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
A. Struktur, Tugas, dan Fungsi Kementerian Luar Negeri RI40B. Riwayat Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Jokowi terkait IsuKemanusiaan dan HAM44C. Sejarah Konflik Rohingya48D. Kepentingan Nasional Indonesia dan ASEAN50BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA BEBASAKTIF DALAM MERESPON ISU ROHINGYA60A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Rohingya61B. Indonesia dan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif71BAB V: PENUTUP77A. Kesimpulan77B. Saran78DAFTAR PUSTAKA80LAMPIRAN84xdigilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
1BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahPada dasarnya, secara implisit, prinsip dasar politik luar negeriIndonesia yang bebas dan aktif telah termaktub di dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, “. ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial.”1 Kemudian secara eksplisit, baru tersampaikan dua tahunsetelah Indonesia merdeka oleh Sutan Sjahrir ketika ditugaskan PresidenSoekarno untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional2pada saat Inter Asia Relations Conference di New Delhi:Dunia tampaknya memaksa kita untuk membuat pilihan antarakekuatan yang saling bermusuhan sekarang: antara blok Anglo Saxondan Soviet Rusia. Tetapi kita secara benar menolak untuk dipaksa. Kitamencari wujud internasional, yang sesuai dengan kehidupan interenkita dan kita tidak ingin terperangkap dalam sistem-sistem yang tidakcocok dengan kita dan tentu saja tidak ke dalam sistem-sistem yangbermusuhan dengan tujuan kita.3Pandangan demikian diperkuat oleh Moh. Hatta melalui pidatonyayang berjudul Mendayung Di Antara Dua Karang di depan Badan PekerjaKomite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 2 September 1948.41Lihat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Kementerian Luar Negeri RI, Biju Patnaik: Pahlawan Bersama India, Indonesia, 11 Desember2017, diakses pada 4 Juni 2018, ama-India,-Indonesia.aspx.3Agus Haryanto, “Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif TeoriPeran”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Desember 2014, Vol. IV, No. II, 23.4Agus Budi Yulianto, “Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Konfrontasi IndonesiaMalaysia Tahun 1963-1966 (Sebuah Kajian Historis)”, (Skripsi—Universitas Sanata DharmaYogyakarta, 2008), 25.2digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
2Menurutnya, politik “bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blokdan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkanistilah “aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaiandan meredakan ketegangan kedua blok.5Tidak puas dengan itu, Presiden Soekarno menegaskan kembali prinsipbebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia melalui Manifesto Politik.Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) yaitu pidato PresidenSoekarno pada tanggal 17 Agustus 1959, dengan perinciannya oleh DPA,beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya, telah disahkan sebagai GarisBesar Haluan Negara oleh sidang pertama MPRS pada 19 November 1960.6Tentu dalam pelaksanaan prinsip politik luar negeri bebas aktif yangpaling jelas terlihat pada adanya Konferensi Asia-Afrika yang merupakanbagian dari gerakan non-blok dengan Presiden Soekarno sebagai inisiatornya.Gerakan non-blok adalah sikap politik Indonesia melihat rivalitas yang cukuptinggi antara dua blok besar dunia: Blok Barat dengan Blok anolehpemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan setelah Soekarno. Akantetapi dengan penerjemahan yang berbeda, dan tentu mengikuti pemahamandan arah kebijakan politik yang menyertainya, mulai dari kepemimpinanSoeharto di era orde baru hingga kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini.Dalam memandang krisis kemanusiaan di Myanmar, misalnya, PresidenJokowi secara langsung mendatangi lokasi penampungan pengungsi etnis56Mohammad Hatta, Mendayung di Antara Dua Karang, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), 17.D.N. Aidit, PKI dan AURI, (Jakarta: Jajasan Pembaharuan, 1963), 6.digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
3Rohingya dari Rakhine State yang ada di Kamp Jamtoli, Sub Distrik Ukhiya,Cox's Bazar, Bangladesh.7Kelompok etnis Rohingya merupakan salah satu bagian darikeberagaman etnis yang ada di Myanmar. Etnis ini menjadi satu-satunyakelompok dengan populasi paling sedikit di antara kelompok etnis lainnya,dan hampir seluruh masyarakatnya merupakan pemeluk agama Islam. Nama“Rohingya” menjadi populer sejak banyak mengisi halaman berita di berbagaimedia, baik nasional maupun internasional. Hal ini berkaitan dengan krisisyang terjadi pada kelompok etnis Rohingya di Myanmar dua tahun terakhir.Bahkan menurut Duta Besar Indonesia Ito Sumardi Djunisanyoto, bahwa sejak1970-an, hampir 1 juta muslim Rohingya mengungsi dari Myanmar lantaranpersekusi negara yang sistematis dan meluas.8Adapun krisis yang sedang menimpa kelompok etnis Rohingya adalahserangkaian konflik yang terjadi sejak tahun 2012. Kala itu, konflik terjadiantara kelompok etnis Rohingya dengan etnis Rakhine (Buddhist), yangbermula dari kasus pemerkosaan hingga pembunuhan oleh beberapa pemudaRohingya kepada salah seorang perempuan Rakhine. Sehingga berbuntut padaupaya pembalasan oleh kelompok etnis Rakhine dengan membunuh,membakar rumah, hingga pengusiran terhadap kelompok etnis Rohingya.7Ahmad Faiz Ibnu Sani, “Presiden Jokowi Temui Etnis Rohingya di Tempat an.8Dubes RI Ito Sumardi Djunisanyoto dalam Ardi Sumandoyo, “Krisis Rohingya Bukan KonflikAgama”, Tirto, 6 September 2017, diakses pada 18 April 2018, a-cv3i.digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
4Kerusuhan antar-kedua kelompok agama itu semakin memburuk, sejakpemerintah mendeklarasikan status darurat atas Rakhine sehingga melegalkanintervensi militer (disebut Tatmadaw) dalam “menangani” kerusuhan komunalberdimensi agama itu.9 Dalam proses penanganan konflik oleh aparat militer,persoalan yang menjadi sumber konflik tak kunjung mereda. Justru adaketimpangan pada proses penanganan konflik, di mana aparat militer ikut sertadalam gelombang pengusiran, pembunuhan, bahkan pemerkosaan terhadapkelompok etnis Rohingya.Keterlibatan aparat militer dalam pengusiran kelompok etnis Rohingyaseolah menggambarkan bahwa pemerintahan telah memberikan legitimasibagi kelompok Rakhine untuk melakukan tindak kekerasan terhadapkelompok etnis Rohingya. Tindak kekerasan atau penggunanaan aspek koersifmelalui lembaga negara bukanlah sebuah hal baru yang menjadi cara baginegara-negara tertentu untuk mengurangi segmen populasi mereka.10 Padaakhirnya, kelompok etnis Rohingya terpaksa untuk meninggalkan Myanmardan mengungsi ke beberapa negara tetangga, seperti Bangladesh, Thailand,Malaysia dan Indonesia, untuk mencari perlindungan setelah diperlakukansecara diskriminatif dan kemudian diusir oleh pemerintahan Myanmar.Negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesiamenjadi negara jujukan utama para pengungsi Rohingya, mengingat negaratersebut merupakan wilayah dengan populasi Muslim yang cukup besar.9Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Kelam Muslim Rohingya”, DW, 18 September 2017, diakses pada17 April 2018, /a-40557421.10Baiq Wardhani, “No Place Called Home: Pengungsi Rohingya di Perbatasan BangladeshMyanmar”, Jurnal Global dan Strategi: Edisi Khusus, 2012, 3.digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
5Sehingga para pengungsi berharap perlindungan dan keamanan melalui ikatansolidaritas sesama Muslim, terutama sekali di Bangladesh sebagai negaraterdekat dan dengan basis masyarakat yang cukup enerusberdatangan, langkah pemerintah Indonesia salah satunya—melalui MenteriLuar Negeri, Retno Marsudi—mendorong terjalinnya MoU atau notakesepahaman antara pemerintah Myanmar dan Banglades terkait upayarepatriasi para pengungsi etnis Rohingya.11 Hal demikian juga bagian langkahuntuk mngantisipasi dampak konflik merembet hingga ke Indonesia.Dalam merespon konflik etnis yang terjadi di Myanmar, kebijakan luarnegeri pemerintah Indonesia menjadi sangat penting. Khususnya berkaitandengan kepentingan Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas keamanan diwilayah perbatasan pasca datangnya gelombang pengungsi di Indonesia,kepentingan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar untuk membantumenyelematkan komunitas Muslim Rohingya dari penindasan dan tindakanrepresif oleh pemerintah Myanmar, dan kepentingan Indonesia untuk tetapmenjaga hubungan bilateral yang sudah terjalin bersama Myanmar.Pada dasarnya, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalamikut serta mengupayakan perdamaian di Myanmar juga dilandasi prinsippolitik luar negeri yang bebas aktif. Sebagaimana pernyataan MenkoPolhukam RI, Wiranto, bahwa pemerintah mengimplementasikan politik luar11Kristian Erdianto, “Indonesia Dorong Kebijakan Repatriasi Bagi Pengungsi Rohingya y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
6negeri yang bebas-aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia, termasuk dalammerespons peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar.12Akan tetapi, pengimplementasian politik bebas-aktif tersebut, tentudengan penafsiran yang berbeda dengan apa yang pernah dihayati dalamkebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan sebelumnya.Sehingga, penerjemahan yang berbeda terhadap prinsip politik bebas-aktifberimplikasi pada perumusan kebijakan luar negeri yang berbeda pula.Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahanJokowi adalah melalui diplomasi kemanusiaan, yang dalam proses tersebutmenawarkan proposal Formula 4 1 untuk Rakhine State. Empat elemen initerdiri dari: (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan dirisecara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepadasemua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku danagama; dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.13Di samping diplomasi terus-menerus dilakukan, baik secara langsung maupunmelalui organisasi regional dan internasional, Indonesia pada saat yang sama,terus memberikan bantuan kepada korban di Myanmar, mulai dari logistik,akses pendidikan hingga akses kesehatan.12Kristian Erdianto, “Jangan Lihat Isu Rohingya sebagai Konflik antara Islam dan ik-antara-islam-dan-buddha?page all.13Kementerian Luar Negeri RI, Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4 1 untuk Rakhine Statekepada State Counsellor Myanmar, 4 September 2017, diakses pada 11 September y.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
7Dari beberapa kebijakan tersebut, menjadi penting bagi peneliti untukmenelusuri apa faktor yang mempengaruhi diambilnya sebuah keputusan luarnegeri. Di antaranya adalah faktor kebutuhan nasional yang tercermin padasebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk bersimpatiterhadap konflik dan pengungsi Rohingya. Kemudian faktor kepentinganIndonesia untuk mengamankan keamanan teritorial dari ancaman kejahatandan penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh penyebaran pengungsi, danmengamankan stabilitas politik demi keberlanjutan program pembangunannasional maupun investasi di negara-negara regional. Selanjutnya, faktortekanan internasional yang mengharuskan Indonesia untuk tampil aktif ditengah absennya ASEAN dalam penyelesaian konflik. Dan terakhir, adalahfaktor pengambil kebijakan, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang dikenalsebagai pemimpin populis.Kenyataan demikianlah yang melatar belakangi peneliti untukmendalami bagaimana pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowimenerjemahkan prinsip politik bebas aktif dalam kebijakan-kebijakan luarnegeri yang telah dilakukan untuk mengupayakan perdamaian atas konflikyang menimpa kelompok etnis Rohingya di Myanmar.B. Rumusan Masalah1. Bagaimana latar belakang dan kebijakan luar negeri Indonesia di bawahpemerintahan Jokowi dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya?digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
82. Bagaimana menerjemahkan prinsip “bebas-aktif” pada kebijakan payamenyelesaikan konflik Rohingya?C. Tujuan Masalah1. Mengetahui latar belakang dan kebijakan luar negeri Indonesia di bawahpemerintahan Jokowi dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya; dan2. Memahami makna prinsip “bebas-aktif” pada kebijakan luar negeriIndonesia di bawah pemerintahan Jokowi dalam upaya menyelesaikankonflik Rohingya.D. Manfaat Penelitian1. Manfaat TeoritisSalah satunya dapat memberikan uraian tentang kebijakan luarnegeri Indonesia di era Jokowi, khususnya dalam upaya menyelesaikankonflik Rohingya melalui penekanan prinsip politik bebas aktif. Hal inimenjadi penting bagi mahasiswa dengan minat dan fokus studi pada kajianilmu sosial dan politik untuk dapat mengidentifikasi prinsip politik bebasaktif dalam kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya yangberkaitan erat dengan krisis kemanusiaan di Myanmar. Sehingga,selanjutnya, dapat mendalami, mengembangkan atau bahkan membantahtemuan yang dihasilkan dari penelitian ini melalui penelitian selanjutnya.2. Manfaat PraktisSecara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikanmanfaat kepada masyarakat secara informatif tentang penerjemahandigilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
9prinsip bebas aktif di dalam politik luar negeri Indonesia, kaitannyadengan penyelesaian konflik di Rohingya. Sehingga masyarakat mampumemahami dan, lebih lanjut, mendukung upaya tersebut dengan ikutterlibat secara aktif menyuarakan perdamaian dunia, khususnya padakonflik yang sedang menimpa komunitas muslim Rohingya.E. Tinjauan Pustaka1. Skripsi Diah Nurhandayani (2013) berjudul “Kebijakan Pemerintah SusiloBambang Yudhoyono (SBY) dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis MuslimRohingya di Myanmar”14Dalam penelitian skripsi Diah, menjelaskan posisi Indonesia dibawah pemerintahan SBY sebagai salah satu negara yang disegani diASEAN, namun tidak tegas dan tidak konsisten untuk membantu krisiskemanusiaan di Myanmar pada saat masyarakat dan Ormas di Indonesialantang menyuarakan dukungannya. SBY dianggap lebih menjagastabilitas hubungan bilateral dengan Myanmar demi kepentingan nasional.Tentu berbeda dengan rencana penelitian ini, yang lebihmemusatkan p
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS-AKTIF DALAM MERESPON ISU ROHINGYA 60 A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Rohingya 61 B. Indonesia dan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif 71 BAB V: PENUTUP 77 A. Kesimpulan 77 B. Saran 78 DAFTAR PUSTAKA 80 LAMPIRAN 84
mengenai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi dimana kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami pola yang berbeda-beda tiap rezimnya dalam memandang dan menjalankan politik luar negerinya terhadap konflik israel-Palestina, baik yang
Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004
selayang pandang politik luar negeri indonesia masa megawati sp berlangsung tahun 2001 – 2004 kebijakan pembelian pesawat sukhoi su-27/ su-30 & helikopter mi-35 dari rusia krn “ngambek” terhadap embargo militer as fasilitator / mediator konflik semenanjung korea (ketegangan korut vs korsel)
POLITIK LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN OLEH : 1. ABUL NIZAM AL-ZANZAMI 201310360311111 2. CAHAYA SEPTIADI RAHMAN 201310360311066 Dosen Pembimbing : Gonda Yumitro Mata Kuliah : Teori Hubungan Internasional Abstrack : Perubahan konsep dan orientasi politik luar negeri Jepang tidak terlepas dari dinamika politik
negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, baik sebagai policy maupun actions. Dalam konteks ini, dinamika persepsi masyarakat internasional terhadap Indonesia dinilai akan sangat mempengaruhi attitude dan behaviour masyarakat internasional dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan politik negara lain terhadap Indonesia.
POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM A. Politik 1. Konsepsi Politik Untuk memahami konsep Politik Pendidikan Islam, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi politik. Menurut Suys, politik adalah perebutan kekuasaan. Menurut Jouseph Roucek, untuk masalah pusat, politik adalah distribusi dan kontrol kekuasaan.
Pada masa awal-awal kemerdekaan, arah kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia lebih ditujukan untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi dan menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia (Wuryandari, 2008). Agenda politik luar negeri Indonesia pada saat itu lebih banyak ditentukan oleh
current trends and techniques in the fi eld of analytical chemistry. Written for undergraduate and postgraduate students of chemistry, this revised and updated edition treats each concept and principle systematically to make the subject comprehensible to beginners as well as advanced learners. FEATURES Updated nomenclature Addition of tests for metals based on fl ame atomic emission .
