Pengantar Analisis Kebijakan Kesehatan Dummy

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompoksektor swasta, serta individu.MMYSedangkan oleh James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000: 17)mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yangmempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan olehseseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalahtertentu. Menurut Noeng Muhadjir (2000: 15) kebijakan merupakanupaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atasasas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakansetidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni: (1) tingkathidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: By the law, socialjustice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluangaktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan,keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembanganberkelanjutan.Sementara menurut Weihrich dan Koontz dikutip dari Amin Priatna(2008: 15), bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atauharapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasantergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisidan kekuasaan dalam organisasi.DUKebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataanatau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalammembuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan,tetapi sering diimplikasikan dari tindakan manajer.Koontz, Donnell, dan Weihrich (1992: 144) mengatakan bahwakebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berpikir untuk mengambilkeputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusanmemerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manajerdalam memutuskan komitmen.Lebih lanjut Muhadjir (2003: 90) mengatakan bahwa kebijakandapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakanimplementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapatdiambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasimasalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakanimplemetatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yangharus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.BAB 1 Konsep Dasar Kebijakan Kesehatan3

Dalam pandangan Haris (2020: 26) menyebutkan kebijakan itusebagai suatu aturan yang berlaku dan kita laksanakan di tempat kerjamasing-masing. Kebijakan memiliki ruang lingkup yang sempit danluas tergantung dari wilayah kerja. Suatu kebijakan ditetapkan dandilaksanakan untuk memberikan suatu keteraturan atas dari berbagaipencapai tujuan organisasi. Oleh Haris menambahkan kebijakan itupada dasarnya milik publik dan akan diberlakukan untuk semua orangyang sifatnya memaksa, mengikat seseorang untuk melaksanakannya.MMYDari perngertian kebijakan di atas secara sederhana disimpulkanbahwa kebijakan merupakan suatu hal yang telah ditetapkan berupakeputusan bersama atau ditetapkan oleh pemimpin untuk dilaksanakananggota organisasi. Suatu kebijakan sebagai dasar pokok atau sebagailandasan utama dalam rutinitas keseharian suatu organisasi. Kebijakanjuga sebagai sasaran-sasaran yang mempunyai rambu-rambu untukmencapai tujuan lembaga atau organisasi. Atas dasar itu pula bahwakebijakan dapat disebut sebagai sesuatu yang berlaku di mana saja, ruanglingkup terbuka dan tertutup semuanya melaksanakan yang namanyakebijakan. Lebih spesifik lagi bahwa kebijakan merupakan milik umumatau yang sering disebut dengan kebijakan publik; yang semua adalahuntuk mengatur kepentingan umum.DUB. Kebijakan KesehatanSecara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan kesehatan itu adalahsesuatu yang berhubungan dengan kesehatan; berupa aturan, programprogram atau semua yang berhubungan dengan kesehatan. Kebijakankesehatan sifatnya mengatur dan mengikat bagaimana semua yangberupa aturan atau program tersebut dilaksanakan oleh aktor ataumereka yang bergerak dalam bidang kesehatan termasuk di dalamnyatenaga medis.Kebijakan publik bersifat multidisipliner termasuk dalam bidangkesehatan sehingga kebijakan kesehatan merupakan bagian darikebijakan publik. Dari penjelasan tersebut maka diuraikanlah tentangpengertian kebijakan kesehatan yaitu konsep dan garis besar rencanasuatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pelaksanaanpembangunan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatanyang optimal pada seluruh rakyatnya (AKK USU, 2010).4Pengantar Analisis Kebijakan Kesehatan

Kebijakan kesehatan merupakan pedoman yang menjadi acuan bagisemua pelaku pembangunan kesehatan, baik pemerintah, swasta, danmasyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan denganmemperhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah (DepkesRI, 2009). Kebijakan kesehatan merupakan aplikasi dari kebijakan publikketika pedoman yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan derajatkesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan nasional ditujukan untukmeningkatkan status kesehatan penduduk suatu negara, (Ayuningtas,2014).MMYOleh karena itu, dalam pembuatan kebijakan kesehatan tersebutdapat mengikuti beberapa prinsip substansial yang mendukung agarkebijakan memiliki dasar dalam melaksanakannya. Adapun prinsipsubstansial yang berhubungan dengan kebijakan itu adalah sebagaiberikut.1. Mengikuti Dasar-Dasar dalam Membuat Kebijakan KesehatanDUDalam Amandemen UUD 1945 dan TAP No.VII/MPR/2001 merupakanvisi Indonesia untuk bertanggung jawab dalam hal kesehatanwarga negaranya, menjaga hak asasi manusia dalam kesehatan, danmenjadikannya sebagai jaminan sosial. Kesehatan merupakan aspekpenting dalam kehidupan karena tidak ada kegiatan yang dapatdilaksanakan secara maksimal yang dapat dilakukan oleh orang sakit.Oleh karena itu, cerminan negara sejahtera diukur dalam bentuk HDI(Human Development Index) atau pembangunan manusia yang mencakupkesehatan, pendidikan, ekonomi. Jika HDI tinggi maka ketiga cakupantadi akan berada pada tingkat yang tinggi pula.Menurut HR. Blum derajat kesehatan seseorang dipengaruhi olehempat faktor dari yang paling dominan:a.perilaku,b.lingkungan,c.pelayanan kesehatan,d.genetik.Keempat faktor yang disebutkan di atas menjadi dasar untukpengembangan HDI (Human Development Index). Dalam hal ini, yaituBAB 1 Konsep Dasar Kebijakan Kesehatan5

bagaimana perilaku hidup sehat dan sakit masyarakat, sehingga dapatdijadikan untuk merumuskan kebijakan pengembangan SDM dalambidang kesehatan. Demikian pula faktor lingkungan, genetik dan faktorpelayanan menjadi dasar pertimbangan di mana setiap hal yang pentingdan mendesak dilakukan untuk sebuah kebijakan itu.Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok darimasalah kebijakan, adalah sebagai berikut.Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu bidang(energi) sering kali memengaruhi masalah kebijakan lainnya(pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistemmasalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik,satu masalah dengan yang lain tidak dapat dipisahkan dan diukursendirian.b.Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalahdiindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh:Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data inimenimbulkan penafsiran yang beragam (a.l. gangguan kesehatan,lingkungan, iklim, dll.). Muncul situasi problematis, bukan problemitu sendiri.c.Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis,sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan.d.Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasanaperubahan yang terus-menerus. Pemecahan masalah justru dapatmemunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahanmasalah lanjutan.DUMMYa.e.Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauankebijakan dan sistem masalah kebijakan.Pandapat Dunn tersebut memberikan penafsiran lebih konkretbahwa kebijakan dibuat atas dasar ketergantungan (interdepensi)antara kebijakan yang satu dengan kepentingan atau kebijakan lainnya.Dalam hal subjektif, dipengaruhi oleh kondisi sebelum dan sesudahnya,sehingga mendorong untuk membuat kebijakan baru.Sedangkan artifisial, memberikan pemahaman bahwa suatu situasiatau keadaan yang di mana situasi tersebut membutuhkan kebijakanyang berdasarkan apa yang terjadi, sehingga pandangan ini memberikan6Pengantar Analisis Kebijakan Kesehatan

dua versi yaitu kebijakan mendukung situasi atau mengarah padahal antisipasi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa berakibat fatalterhadap publik dari situasi tersebut.Dinamis, suatu kebijakan baru dilakukan berdasarkan apa yangterjadi, jika itu membutuhkan solusi atau kontribusi dalam hal untukmengatasinya. Kebijakan dibuat berdasarkan hal itu, karena dalamsetiap kebijakan menghasilkan sesuatu yang bisa saja tidak sesuaidengan yang diinginkan, sehingga kedinamisan menjadi dasar untukkebijakan tersebut.MMYDalam ini juga untuk suatu kebijakan selalu terjadi dengan apayang disebut tidak terduga. Sesuatu yang sifatnya tidak terduga ituterjadi di luar analisis atau kajian kebijakan, sehingga kebijakan yangbaik juga adanya alternatif-alternatif untuk mengatasi masalah hal yangtidak terduga tersebut. Dalam konteks ini sangat dibutuhkan keahlianaktor kebijakan dalam memahami akan hal-hal yang tidak terduga.Ketidakterdugaan memengaruhi keberlakuan kebijakan, sehingga lebihpada membuat kebijakan itu tidak berlaku atas ketidakterdugaan itu.Dari itu, pembuatan suatu kebijakan selalu memiliki dasar yanghakiki atau dasar yang kuat bisa berupa suatu landasan yuridis ataulandasan hukum di mana, landasan yuridis sebagai tempat berpijakdari kebijakan kesehatan tersebut.DU2. Merencanakan Kebijakan Kesehatan dengan BaikSuatu strategi untuk menghasilkan produk kebijakan yang baik, makaharus melalui perencanaan kebijakan yang baik pula. Dalam hal itu,perencanaan yang baik dapat melalui peramalan-peramalan yangmampu menghasilkan alternatif-alternatif terhadap perencanaan yangtepat sesuai dengan yang diinginkan oleh publik yang bersangkutan.Perencanaan yang tepat memberikan kepuasan berupa kemudahanproses dalam mencapai sasaran serta tujuan dari kebijakan yang dibuattersebut. Pembuatan kebijakan yang diawali perencanaan harus dapatmengcover semua aspek yang mendukung tercapainya tujuan darikebijakan; misalnya kesesuaian anggaran, waktu pelaksanaan, aktoryang terlibat, lama kebijakan berlaku, untuk siapa saja kebijakan itudiberlakukan, hambatan dan keunggulan kebijakan termasuk pihakBAB 1 Konsep Dasar Kebijakan Kesehatan7

penantang kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan indikator hasilserta evaluasi kebijakan.Selain yang disebutkan di atas maka perencanaan yang baik itu,mempunyai beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan. Ciri-ciri tersebutakan mewarnai keberhasilan kebijakan ketika dilaksanakan. MenurutAzwar (1996) ciri-ciri perencanaan tersebut secara sederhana dapatdiuraikan sebagai berikut.a.Bagian dari sistem administrasib.MMYSuatu perencanaan yang baik adalah yang berhasil menempatkanpekerjaan perencanaan sebagai bagian dari sistem administrasisecara keseluruhan. Sesungguhnya, perencanaan pada dasarnyamerupakan salah satu dari fungsi administrasi yang amat penting.Pekerjaan administrasi yang tidak didukung oleh perencanaan,bukan merupakan pekerjaan administrasi yang baik.Dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambunganDUSuatu perencanaan yang baik adalah yang dilakukan secara terusmenerus dan berkesinambungan. Perencanaan yang dilakukanhanya sekali bukanlah perencanaan yang dianjurkan. Ada hubunganyang berkelanjutan antara perencanaan dengan berbagai fungsiadministrasi lain yang dikenal. Disebutkan perencanaan pentinguntuk pelaksanaan, yang apabila hasilnya telah dinilai, dilanjutkanlagi dengan perencanaan. Demikian seterusnya sehingga terbentuksuatu spiral yang tidak mengenal titik akhir.c.Berorientasi pada masa depanSuatu perencanaan yang baik adalah yang berorientasi pada masadepan. Artinya, hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut, apabiladapat dilaksanakan, akan mendatangkan berbagai kebaikan tidakhanya pada saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang.d.Mampu menyelesaikan masalahSuatu perencanaan yang baik adalah yang mampu menyelesaikanberbagai masalah dan ataupun tantangan yang dihadapi. Penyelesaianmasalah dan ataupun tantangan yang dimaksudkan di sini tentuharus disesuaikan dengan kemampuan. Dalam arti penyelesaianmasalah dan ataupun tantangan tersebut dilakukan secara bertahap,yang harus tercermin pada tahapan perencanaan yang akan dilakukan.8Pengantar Analisis Kebijakan Kesehatan

e.Mempunyai tujuanSuatu perencanaan yang baik adalah yang mempunyai tujuan yangdicantumkan secara jelas. Tujuan yang dimaksudkandi sini biasanyadibedakan atas dua macam, yakni tujuan umum yang berisikanuraian secara garis besar, serta tujuan khusus yang berisikan uraianlebih spesifik.f.Bersifat mampu kelolaMMYSuatu perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola,dalam arti bersifat wajar, logis, objektif, jelas, runtun, fleksibelserta telah disesuaikan dengan sumber daya. Perencanaan yangdisusun tidak logis serta tidak runtun, apalagi yang tidak sesuaidengan sumber daya bukanlah perencanaan yang baik.Dengan demikian, perencanaan kebijakan yang baik tersebut diatas merupakan alternatif dasar dalam pencapaian tujuan kebijakanyang sesungguhnya. Suatu kebijakan akan dicapai secara maksimaljika semua ciri-ciri perencanaan di atas dapat dirumuskan dan jugadilaksanakan dengan sempurna. Kegunaan ciri khusus tersebut adalahuntuk membantu proses demi proses implementasi kebijakan.DUModel perencanaan yang disebutkan di atas mendekati prosessistematis dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu,yaitu adanya analisis dan pertimbangan untuk menghasilkan prosesyang lebih baik pada tahap setelah fungsi perencanaan. Pendekatan initidak hanya berlaku dalam suatu analisis kebijakan kesehatan, namunanalisis kebijakan bidang lainnya pun terjadi.3. Kebijakan Kesehatan di IndonesiaKebijakan kesehatan merupakan hajat hidup orang banyak. Atasdasar tersebut kebijakan kesehatan harus mampu membangun SDMyang sehat bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, setiapkebijakan kesehatan harus berpihak untuk kepentingan hajat hiduporang banyak, dengan tidak mengabaikan Hak Asasi Manusia akankesehatan. Kebijakan kesehatan di Indonesia selain mengarah padaperaturan sumber daya atau aktor kesehatan dan pengembangannya,juga mengarah pada sejumlah pendukung lainnya seperti layananBAB 1 Konsep Dasar Kebijakan Kesehatan9

ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, anggaran kesehatandan kemudahan proses lainnya.Terhadap berbagai kebijakan kesehatan tersebut, semua aktordan pembuat kebijakan kesehatan harus mampu mengarahkan setiapkebijakan kesehatan terhadap unsur yang disebutkan di atas. Adapunkebijakan-kebijakan kesehatan di Indonesia memperhatikan hal-halsebagai berikut.a.Isu strategisMMY1) Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yangbermutu belum optimal.2) Sistem perencanaan dan penganggaran departemen kesehatanbelum optimal.3) Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatanmasih kurang memadai.4) Dukungan departemen kesehatan untuk melaksanakanpembangunan kesehatan masih terbatas.b.Strategi kesehatan di Indonesia1) Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan.2) Meningkatkan pertanggungjawaban dan pertanggugatan.3) Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidangkesehatan.DU4) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.5) Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan.c.Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat1) Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologiKomunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).2) Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dangenerasi muda.3) Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.d.Kebijakan program lingkungan sehat1) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar.2) Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan.3) Pengendalian dampak risiko pencemaran lingkungan.4) Pengembangan wilayah sehat.10Pengantar Analisis Kebijakan Kesehatan

e.Kebijakan program upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas danjaringannya.2) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas dan jaringannya.3) Pengadaaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obatgenetik esensial.MMY4) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakupsekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dananak, keluarga berencana.5) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.f.Kebijakan program upaya kesehatan perorangan1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS.2) Pembangunan sarana dan prasarana RS di daerah tertinggalsecara selektif.3) Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit.4) Pengadaan obat dan perbekalan RS.5) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.6) Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga.7) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.g.Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakitDU1) Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko.2) Peningkatan imunisasi.3) Penemuan dan tata laksana penderita.4) Peningkatan surveilans epidemiologi.5) Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit.h.Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat1) Peningkatan pendidikan gizi.2) Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitaminA, kekurangan zat gizi mikro lainnya.3) Penanggulangan gizi lebih.4) Peningkatan surveilans gizi.BAB 1 Konsep Dasar Kebijakan Kesehatan11

i.Kebijakan program sumberdaya kesehatan1) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.2) Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalankesehatan terutama untuk penduduk miskin.3) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumahsakit.j.Kebijakan program dan manajemen pembangunan kesehatan1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan.MMY2) Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran,pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaanadministrasi keuangan, serta hukum kesehatan.3) Pengembangan sistem informasi kesehatan.4) Pengembangan sistem kesehatan daerah.5) Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan.k.Kebijakan program penelitian dan pengembangan kesehatan.1) Penelitian dan pengembangan.2) Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian.3) Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian danpengembangan kesehatan.DUKebijakan-kebijakan ke

C. Analisis Kebijakan Kesehatan 12 D. Sistem Nasional Kesehatan Indonesia 16. BAB 2 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 19. A.engertian Metode Analisis Kebijakan Kesehatan P 19 B. Metode Analisis Kebijakan Kesehatan 21 C. Pengaruh . Stakeholder. Terhadap Kebijakan . esehatan K 24 D.roses Analisis Kebijakan Kesehatan P 26