STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATANSTRATEGI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATANSINERGI DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MEDISUNTUK PERLINDUNGAN MASYARAKATNila Farid MoeloekRapat Koordinasi Nasional KKIPalembang, 15 Mei 2017

SISTEMATIKA1. Pendahuluan2. Kebijakan dan Strategi3. Peran KKI, MKDKI dan Pemangku Kepentingan4. Penutup

PENDAHULUAN

Membangun Indonesia dari pinggiran: memperkuatwilayah perdesaan dalam kerangka NegaraKesatuan Republik IndonesiaSembilan Agenda prioritas Jokowi (Nawa Cita)

MENINGKATKANKUALITAS HIDUPMANUSIA INDONESIAPROGRAMPARADIGMASEHAT PROMOTIF - PREVENTIFsebagai landasanpembangunan kesehatan PEMBERDAYAANMASYARAKAT Keterlibatan lintas sektorINDONESIA SEHATPENGUATANYANKES Peningkatan Akses, FKTP Optimalisasi Sistem Rujukan Peningkatan Mutu Penerapan pendekatanCoC Intervensi berbasis resikokesehatan (health risk) JKNBenefitSistem pembiayaan:asuransi-azasgotong royongKendali Mutu &Kendali BiayaSasaran PBI dan non5PBI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PROGRAMINDONESIASEHATTahun ke-FOKUS PADA:GERAKANMASYARAKATHIDUP SEHATPENDEKATANKELUARGAINPRES 1 TAHUN 2017PERMENKES 39TAHUN 2016Pelibatan lintas sektordan seluruh aktorpembangunantermasuk masyarakatdalam pelaksanaanpembangunankesehatanPelayanankesehatan denganmenjangkau seluruhkeluarga di wilayahkerja puskesmasSTANDARPELAYANANMINIMALPERMENKES 43TAHUN 2016PemerintahKabupaten/Kota8

Suatu tindakan sistematis dan terencanayang dilakukan secara bersama-samaoleh seluruh komponen bangsa dengankesadaran, kemauan, dan kemampuanberperilakusehat untuk meningkatkan kualitas hidup10

RUMAH ‘DESA’ SEHAT

12 INDIKATOR KELUARGA SEHATPERMENKES 39 TAHUN 2016Keluarga mengikuti KBIbu bersalin di faskesBayi mendapat imunisasidasar lengkapBayi diberi ASI eksklusif selama 6bulanPenderita hipertensi berobatteraturGangguan jiwa berat tidakditelantarkanTidak ada anggota keluarga yangmerokokKeluarga mempunyai aksesterhadap air bersihPertumbuhan dan Perkembanganbalita dipantau tiap bulanKeluarga mempunyai akses ataumenggunakan jamban sehatPenderita TB Paru berobat sesuaistandarSekeluarga menjadi anggotaJKN/askes12

TEROBOSAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN Batch ke-6: 347 Tenaga kesehatan di 60 Puskesmas13

PENINGKATAN KESEHATAN IBU,ANAK & GIZI MASYARAKATPMT201627,5

TRANSISI EPIDEMIOLOGIKematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkatPenyebab Utama dari Beban Penyakit, enyakitTidakMenular Penyakit infeksi new emerging dan re-emergingPengukuran beban penyakit dengan Disability-adjusted Life Years(DALYs) hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematianprematur

PENGENDALIAN PENYAKIT

PROGRAM PENINGKATAN AKSES MELALUI PEMBANGUNANPUSKESMAS, RS PRATAMA DI INDONESIASAMPAI DENGAN TAHUN 2017 - 2019Selain mengembangkan Puskesmas yang sudah ada, Pemerintah akanmelaksanakan : Penyelesaian Pembangunan Puskesmasdidaerah Perbatasan sebanyak 124 buah Pembangunan/pengembangan Puskesmasdaerah Terpencil dan perbatasan sebanyak379 Puskesmas Pembangunan 55 Rumah Sakit Pratama(Sampai dengan 2016 sudah terbangun 23 RS Pratama)

Pertumbuhan dan PerkembanganIlmu dapat dipandang melaluidua hal:Pertamadari sisi besaran dan arah cara pikirmanusia yang terus berkembang(the way of thinking).Keduadari sisi besaran dan arah perkembanganIlmu Kedokteran di masa depan(the future medicine),yang bergeser dan berubah dengan cepat;

Tantangan Bidang KesehatanMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIAEksternal:MEA 2015,Mobilisasi populasi, GlobalBurden of DiseaseBagaimanamenyikapinya ?Internal:Jumlah Penduduk, Luaswilayah, Infrastruktur, SDM

ASPEK FUNDAMENTAL DARISUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS5 Fundamentalsof Sustainable pProsperityTranslated into 17 goalsas SDGs

KESESUAIAN NAWACITA DENGANSUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSGoal 17, 16, 10, 3All goalsGoal 1-11All goalsGoal 4, 2, 3, 6Goal 1-10Goal 1,2,3,4,5,8,9,12Goal 3,4,11Goal 17, 16, 10, 5

UPAYA MENCAPAILINGKUNGAN POLITIK,HUKUM, EKONOMI, SOSIAL,AGAMA, BUDAYA, FISIK,BIOLOGI, ILMU DANTEKNOLOGISPM22*PERPRES 72/2012 SKN; PMK 39/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES

SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTAPERMENKES NOMOR 43 TAHUN 20161. PELAYANANKESEHATAN IBUHAMIL8. PELAYANANKESEHATAN PENDERITAHIPERTENSI9. PELAYANANKESEHATAN PENDERITADM2. PELAYANANKESEHATAN IBUBERSALIN7. PELAYANANKESEHATAN PADA USIALANJUT10. UPAYA KESEHATANJIWA PADA ODJ BERAT3. PELAYANANKESEHATAN BAYIBARU LAHIR6. PELAYANANKESEHATAN PADA USIAPRODUKTIF11. PELAYANANKESEHATAN ORANGDENGAN TB4. PELAYANANKESEHATANBALITA5. PELAYANANKESEHATAN PADA USIAPEND. DASAR12. PELAYANAN KESEHATANORANG DENGAN RISIKOTERINFEKSI HIV23

URUSAN KESEHATAN(UU 23 tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah) Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahankonkruen yang dibagi antara Pemerintah Pusat, DaerahProvinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahanwajib yang bersifat pelayanan dasar Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaranurusan kesehaatan minimal 10% dari total belanjaAPBD diluar gaji (UU Kesehatan)

PENGENDALIAN PEMERINTAH DAERAH DALAMPEMBANGUNAN KESEHATANDALAMPENGENDALIANPEMBANGUNANPEMERINTAH DAERAH PERPERAN DALAM HAL :KESEHATAN MENJAMIN MELAKSANAKAN SPM TERSELENGGARA DENGANBAIK DAN TERCANTUM DALAM PERENCANAAN ANGGARANDAERAH SERTAMELAKSANAAN MONITORING SECARABERKALA. MENYELENGGARAKANPEMBANGUNANKESEHATANDIDAERAH MENGACU KEPADA ARAH PEMBANGUNANKESEHATAN DAN RENCANA STRATEGI BIDANG KESEHATAN2015 – 2019

PERAN KKI, MKDKIDANPEMANGKU KEPENTINGAN

PROGRAM PENINGKATAN AKSES MELALUI PEMBANGUNANPUSKESMAS, RS PRATAMA DI INDONESIASAMPAI DENGAN TAHUN 2017 - 2019Selain mengembangkan Puskesmas yang sudah ada, Pemerintah akanmelaksanakan : Penyelesaian Pembangunan Puskesmasdidaerah Perbatasan sebanyak 124 buah Pembangunan/pengembangan Puskesmasdaerah Terpencil dan perbatasan sebanyak379 Puskesmas Pembangunan 55 Rumah Sakit Pratama(Sampai dengan 2016 sudah terbangun 23 RS Pratama)

PROGRAM PENINGKATAN AKSES MELALUI PEMBANGUNAN KESEHATANTOTAL PUSKESMAS 9754TOTAL RS DI Indonesia 2.598PENGEMBANGAN 104 RS RUJUKAN REGIONALPEMBANGUNAN 23 RS PRATAMA -2016)Rencana Pembangunan PENGUATAN 4 RSUD PROVINSI RUJUKANRS Vertikal :NASIONAL1. Maluku2. Papua3. NTT

PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN PENINGKATAN AKSESMASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATANYANG BERKUALITAS DI SELURUH INDONESIA.Perpres No. 4 tahun 2017Wajib kerja dokter spesialis (Saat inibaru 5 jenis spesialis yang sudahditempatkan : SpPD, SpB, SpA, SpOG,dan SpAn)Lokasi penempatan:Rumah Sakit Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah, diprioritaskan:1.Rumah Sakit DTPK2.Rumah Sakit Rujukan Regional3.Rumah Sakit Rujukan ProvinsiPeserta adalah Dokter spesialis yangbaru lulus pendidikan profesi programdokter spesialis dari PTN di dalamnegeri dan PT di luar negeri.Jangka Waktu WKDS:Peserta Mandiri 1 (Satu) tahun, pesertapenerima beasiswa dan / ataupendidikan sesuai dengan ketentuanperundangan.Unsur yang terlibat :Kemenkes, Kemenristekdikti,Kemendagri, Kemenkeu, Pemerintahdaerah provinsi, Pemerintah daerahkabupaten/kota, institusi pendidikan,KKI, Organisasi Profesi dan Kolegium.

Pengelolaan Konsil Kedokteran IndonesiaSasaran kegiatan:1.Meningkatnya pelayanan registrasi2.Penyelenggaran standardisasi pendidikanprofesi3.Pembinaan serta penanganan kasuspelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.

Registrasi KeseluruhanJumlah Dokter/Dokter GigiSeluruh IndonesiaPer 2017-05-13Dokter: 118,262Dokter Gigi: 28,801Dokter Spesialis: 33,303Dokter Gigi Spesialis: 3,260Jumlah: 183,626

1.Standar Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yangmeliputi Standar Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian,dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.2.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI, adalahkerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapatmenyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidangpendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalamrangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai denganstruktur pekerjaan di berbagai sektor.Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:a. standar kompetensi lulusan;b. standar isi pembelajaran;c. standar proses pembelajaran;d. standar penilaian pembelajaran;e. standar dosen dan tenagakependidikan;f. standar sarana dan prasaranapembelajaran;g. standar pengelolaan pembelajaran; danh. standar pembiayaan pembelajaran

Pasal 3Undang-undang nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik KedokteranPengaturan praktik kedokteran bertujuanuntuk :a. memberikan perlindungan kepada pasien;b. mempertahankan dan meningkatkanmutu pelayanan medis yang diberikanoleh dokter dan dokter gigi; danc. memberikan kepastian hukum kepadamasyarakat, dokter dan dokter gigi.

PERLINDUNGAN MASYARAKATDARI PRAKTIK KEDOKTERAN1. Permenkes No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar PelayananKedokteran2. Permenkes No. 755 Tahun 2011 tentang PenyelenggaraanKomite Medik3. Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik danPelaksanaan Praktik Kedokteran4. Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan PasienPembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah pusat,Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, danorganisasi profesi.

Sistem Pelayanan Kedokteran(’Tiga Tungku Sajarangan’),yang merupakan ’System Dynamics’Ideal:‘Dokter Yang Baik’hanya dapatmelakukan PelayananKedokteran dalamkesisteman yangbaik pulaSistemPendidikanEtika &Sistem HukumSistemPelayananSistemPembiayaan

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATANMENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIAPenguatan pelayanankesehatan ditujukan untukMengoptimalkan kesiapanfasilitas pelayanan difasilitas pelayanankesehatan tingkat pertamamaupun rujukan2.Meningkatkan kualitaspelayanan kesehatanmelalui akreditasi difasilitas pelayanankesehatan tingkatpertama maupun rujukanOUTPUT 2015 -20191. Kesiapan 6.000 Puskesmas denganfasilitas Rawat Inap2. Terbentuknya 14 RS Rujukan Nasional3. Terbentuknya 110 RS Rujukan regional4. Terbentuknya 20 RS Rujukan Provinsi5. Penguatan 430 RSUD Kab/Kotamemenuhi standar sesuai PMK 12 thn20121. Sebanyak 954 RSUD Kab/kotaterakreditasi KARS2. Sebanyak 24 RS yang terakreditasiInternasional (JCI)3. Sebanyak 2668 Puskesmas sudahterakreditasi38

KOMPETENSI DOKTER INDONESIA YANG DIBUTUHKAN SESUAIISUE STRATEGIS YANG DIHADAPI INDONESIATRANSISI DEMOGRAFI, TRANSISI EPIDEMIOLOGI, KONDISI EKONOMI,KONDISI GEOGRAFI, POLITIK DAN SOSIALPeningkatan angka harapan hidup,Peningkatan Penyakit kronis dan katastropik JKNUnfinished bussines (SDGS)Climate ChangesMEAKedokteran PencegahanPelayanan kesehatan berpusat pada pasien dan fokus pada keluargaKeberlanjutan pelayanan (continuity of care)Pelayanan menyeluruh (comprehensive care)Beriorientasi kepada kesehatan komunitasKolaborasi profesi kesehatanKepemimpinan kesehatanAdaptif, reflektif dan kompetitifBelajar sepanjang hayat

1DLP menurut UndangUndang PendidikanKedokteranProgram dokter layanan primer ditujukan untukmemenuhi kualifikasi sebagai pelaku awal pada layanankesehatan tingkat pertama, melakukan penapisan rujukantingkat pertama ke tingkat kedua, dan melakukan kendalimutu serta kendali biaya sesuai dengan standarkompetensi dokter dalam sistim jaminan kesehatannasional2Dokter Layanan Primer adalah dokter setara spesialis dibidang generalis yang secara konsisten menerapkan prinsipprinsip Ilmu Kedokteran Keluarga, ditunjang dengan IlmuKedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakatdan mampu memimpin maupun menyelenggarakanpelayanan kesehatan primer.

PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN DENGAN BERKEMBANGNYAILMU KEDOKTERAN LAYANAN PRIMER PADA DOKTER DI INDONESIA Dokter lebih sensitif terhadap masalah pasien bukan hanya padamasalah organnya Dokter memikirkan dan mampu melakukan tatalaksanapencegahan mulai dari pencegahan primer hingga tersier Dokter lebih menguasai sistim rujukan dan tata kelola pasienrujukan Dokter dapat membuat perencanaan dan melaksanakanpemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien Dokter dapat berkolaborasi dengan profesi lainnya dengan baikdan bermitra dengan masyarakat secara berkompetensi budaya Pelayanan lebih memuaskan masyarakat, Pembiayaan kesehatan efektif & efisien Derajat kesehatan masyarakat meningkatProfesi kesehatan lain di FKTP memahami pembagian peran & tugas