Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian Lahan Adat .

BAB SATUPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahKebutuhan terhadap lahan saat ini semakin meningkat terutama untukkebutuhan tempat usaha dan juga pemukiman, hal ini disebabkan persediaanlahan yang layak dan strategis sebagai lokasi usaha dan tempat domisili sangatterbatas. Oleh karena itu muncul ketidak seimbangan antara jumlah dan luastanah yang tersedia dengan kebutuhan sebagai lokasi usaha dan tempat domisili.Hal ini menyebabkan tingginya harga jual lahan untuk lokasi-lokasi tertentuterutama tempat yang strategis sebagai lokasi bisnis dan lokasi usaha sepertiuntuk sawah, kebun dan lain-lain.1Di daerah-daerah tertentu yang terkenal dengan perkebunan danberbagai hasil pertanian serta holtikultura di wilayah pantai barat sepertiKabupaten Aceh Jaya, Nagan raya dan Abdya, untuk beberapa wilayah yangmemiliki produk perkebunan unggulan seperti karet dan sawit, masyarakat diwilayah itu kebanyakan menggarap tanah yang dimilikinya dengan tanamansawit, sehingga masyarakat petani dan juga pengusaha agribisnis telah lamamerambah wilayah pantai barat, dengan bisnis perkebunan sawit. sinyasitelahmenginvestasikan banyak sekali dananya untuk menjalankan bisnis tersebut.Bahkan dengan berbagai pendekatatan yang dilakukan dengan pejabatpemerintahan, pengusaha ini merambah hutan milik negara dan masyarakatuntuk perluasan dan ekstensifikasi perkebunan sawit miliknya. Hal tersebuttelah menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat seperti efek negatifdari perambahan hutan yang menimbulkan banyak bencana seperti banjir danlongsor terjadi pada bulan Oktober 2018 silam di Kabupaten Aceh Barat Daya1MariaS.W.Sumardjono, dkk. Mediasi Sengketa Tanah, (Jakarta: Kompas,2008), hlm.3.1

2dan Aceh Selatan, dampak lainnya telah meningkatnya harga jual lahan terutamaperkebunan sawit baik yang masih dalam bentuk bibit maupun yang telahdipanen.Dari paparan ini dapat memberikan gambaran bahwa penggunaan lahanpertanian dan perkebunan pada masyarakat Aceh semakin meningkat. Untukmewujudkan stabilitas masyarakat dalam penggunaan lahan dibutuhkan regulasidan ketentuan yurisdiksi dalam bentuk hukum pertanahan, sehingga regulasi inidapat menjadi aturan hukum yang bersifat mutlak yang mampu menjaga tatananhukum pertanahan sebagai hukum positif.Semakin meningkatnya penggunaan lahan maka semakin tinggi nilai jualharganya sehingga menimbulkan berbagai konflik dan polemik dalammasyarakat, terutama dikalangan masyarakat petani yang cenderung tidakmemiliki bukti kepemilikan lahan dan sangat gampang diakuisisi oleh pihaklain, hingga hal tersebut menimbulkan konflik hukum yang berkepanjanganantara petani dan pengusaha untuk kepemilikan lahan.Permasalahan tersebut menimbulkan terjadinya sengketa, bahkanmenjurus kepada perilaku destruktif yang dapat diklasifikasi sebagai perbuatanpidana, sehingga dalam tatanan tertentu telah menimbulkan konflik sosial danmelakukan kekerasaan terhadap masyarakat. Hal tersebut tentu harusdiselesaikan baik dalam bentuk prefentif maupun resistensi terhadap faktorfaktor atau penyebab konflik penguasaan dan kepemilikan lahan adat.2Berbicara tentang kepemilikan, dalam fiqh muamalah merupakanpenguasaan atas suatu objek secara individual yang menjadi batas (hâjiz) bagiseseorang untuk melakukan pentasharufan terhadap objek yang dimilikinya.Bentuk tasharuf terhadap objek harta memiliki ketentuan yang secara garisbesar telah ditetapkan syara’ agar pemiliknya tetap memahami bahwa2Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan AlternatifPenyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Grup,2009), hlm. 1.

3penguasaaan terhadap harta tidak bersifat mutlak karena memiliki batasantertentu yang harus dipatuhi sebagai muslim. 3Menurut ulama fiqh, konsep kepemilikan adalah pengkhususanseseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukumterhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangansyara’. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnyaberada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak danmemanfaatkannya. 4Kepemilikan dibedakan menjadi dua yaitu, kepemilikan sempurna dankepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan atassesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya.Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan atas sesuatu hanyapada benda atau pada manfaatnya saja.5 Dalam Pasal 570 KUHPerdatadisebutkan bahwasanya Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatubenda dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap benda tersebut, selama tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sertamengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan adanyapencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan ketentuanundang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi.6Dalam kedua sistem hukum tersebut kepemilikan dan hak kepemilikansepenuhnya diakui dan diproteksi bagi setiap pemiliknya. Ketentuan normatiftentang hak milik dan kepemilikan memberi kepastian hukum, sehinggamemiliki kebebasan untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan dankepentingan hidupnya. Lazimnya hak milik ini menjadi kekayaan yang akan3473.4Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm.Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6 , hlm. 473.6Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (PT.Citra Aditya Karya Bakti,2010), hlm.145.5

4memberi benefit baik secara finansial maupun sosial serta akan memberi nilailebih terhadap kehidupan pemiliknya.7Kepastian hukum tentang hak milik ini, untuk harta dalam bentuk barangtidak bergerak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan dasar legalitas yangditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk akta atau sertifikat hak milik. Denganadanya bukti autentik tersebut, pihak lain tidak dapat mengklaim alat buktikepemilikan tersebut dengan cara apapun. Namun tidak semua anggotamasyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik dalam melindungikepentingannya, termasuk legalisasi harta kekayaannya, sehingga secaranormatif kepemilikan harta seperti ini memiliki posisi yang lemah sehinggamenimbulkan problema hukum.Kondisi ini secara faktual dapat dibuktikan dalam kasus sengketa lahansawit terjadi antara PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat GampongCot Mee dan Gampong Cot Rambong di Kabupaten Nagan Raya. Sengketaterjadi disebabkan pihak perusahaan telah menguasai tanah milik warga yangberada di luar batas tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah tetapkan olehpemerintah. PT Fajar Baizury & Brothers sebagai pemilik Hak Guna Usaha(HGU) menganggap tanah yang diklaim dan dikelolanya sesuai dengan sertifikatHGU yang dimilikinya, sehingga secara normatif yuridis tanah tesebut beradadi bawah perusahaan perkebunan swasta ini. Meskipun keberadaan perusahaanini memiliki efek positif, namun tidak mampu meminimalisir dan mereduksiefek negatif, karena perusahaan ini secara terang-terangan telah menguasai hartamilik warga berupa lahan adat produktif yang telah dikuasai secara turuntemurun.Luas lahan yang di garap PT. Fajar Baizury & Brothers sudah lebih daribatas izin HGU yang dikeluarkan pemerintah, warga di dua Gampongmenyatakan bahwa tanah mereka telah dikuasai oleh PT. Fajar Baizury seluas7Zuman Malaka, “Kepemilikan Tanah dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, HukumAdat dan Hukum Islam”, Jurnal Al-Qanun, Vol. 21, No.1, Juni 2018, Hal 22.

5460 Ha (empat ratus enam puluh Hektar). Bahkan lebih parah lagi perusaahaanini telah menyerobot lahan warga yang letaknya sangat strategis di GampongCot Rambong yang sangat dekat dengan jalan raya seluas 3.000 x 3.000 meter.Sedangkan di Gampong Cot Mee, berdasarkan fakta di lapangan daninformasi dari warga, perusahaan PT Fajar Baizury & Brothers mengakuisisilahan warga tanpa ganti rugi lebih dari 400 Ha, berdasarkan keterangan wargaluas wilayah Hak Guna Usaha (HGU) di Gampong ini telah melebihi dariukuran luas yang seharusnya.Adapun luas izin penggunaan lahan yang digunakan oleh PT. FajarBaizury & Brothers sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat yaitu 9.311Ha (Sembilan ribu tiga ratus sebelas hektar) yang terbagi kedalam Tadu A danTadu B. Tadu A berlokasi di Kecamatan Kuala, Kuala Pesisir, dan Tadu Rayadengan luas HGU 4.355 Ha (empat ribu tiga ratus lima puluh lima hektar),sedangkan Tadu B berlokasi di Kecamatan Tripa Makmur dengan luas HGU4.956 Ha (empat ribu sembilan ratus lima puluh enam hektar).8Permasalahan tersebut diatas telah dilakukan berbagai upaya untukmenghasilkan solusi yang saling menguntungkan antara warga dan perusahaan,namun hingga kini masih mengalami ketidakjelasan, bahkan pada tahun 2012aparatur kedua gampong telah menempuh cara persuasif untuk meminta solusikepada pihak Kecamatan dan Kabupaten serta BPN Kabupaten Nagan Rayauntuk menyelesaikan konflik perebutan lahan, namun menurut masyarakatbelum pernah ada solusi yang komprehensif dihasilkan. Pihak pemerintahkabupaten hanya merespon dengan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa400 Ha lahan masyarakat yang diserobot perusahaan harus dikembalikan kepadamasyarakat, dan pihak perusahaan dihimbau untuk menghentikan aktivitaspenggarapan di area sengketa. Pada kenyataannya imbauan tersebut sama sekalitidak berdampak bagi perusahaan, bahkan perusahaan tetap melanjutkan8Hasil wawancara dengan Afzal Mirza, Karyawan PT. Fajar Baizuri & Brothers, NaganRaya, pada tanggal 1 April 2019, di Kajhu Kec. Baitussalam Aceh Besar

6aktivitas penggarapannya di lahan adat masyarakat Gampong Cot Mee dan CotRambong seluas 400 Ha tersebut.9Dari uraian fakta permasalahan tersebut di atas, maka dapat diketahuibahwa kasus sengketa lahan belum selesai antara PT. Fajar Baizury & Brothersdengan masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong, oleh karena itupenulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalamsebuah karyailmiahTERHADAPBATASdengan judul RAKAT GAMPONG COT MEE DAN COT RAMBONG YANGDIGUNAKAN OLEH PT. FAJAR BAIZURY & BROTHERS DIKABUPATEN NAGAN RAYA (Ditinjau Menurut Konsep Al-Ṣulḥu )B. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskanrumusan masalah sebagai berikut:1. Bagaimana upaya penyelesaian non litigasi terhadap sengketa batas luaspemakaian lahan adat masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambongyang memiliki keabsahan secara yuridis dan normatif dalam hukumIndonesia?2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketabatas luas pemakaian lahan adat masyarakat Gampong Cot Mee dan CotRambong yang digunakan oleh PT.Fajar Baizury & Brothers diKabupaten Nagan Raya?3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap batas luas pemakaian lahanadat masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong di KabupatenNagan Raya menurut konsep Al-Ṣulḥu ?9Hasil Wawancara dengan Rahmat Syukur, Warga Desa Cot Mee dan KetuaMahasiswa Tadu Raya, pada tanggal 5 April 2019, di Lamgugop Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

7C. Tujuan PenlitianAdapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:1. Untuk meneliti bagaimana upaya penyelesaian sengketa batas luaspemaikaian lahan adat masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambongdalam hukum Indonesia2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketabatas luas pemakaian lahan adat masyarakat Gampong Cot Mee dan CotRambong yang digunakan oleh PT. Fajar Baizury & Brothers diKabupaten Nagan Raya3. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa terhadap batas limit luaspemakaian lahan adat masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambongyang digunakan oleh PT. Fajar Baizury & Brothers menurut konsep AlṢulḥuD. Penjelasan IstilahPenggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat yang berbedaantara satu dengan lainnya. Untuk menjelaskan operasional variable danmengarahkan penelitian, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilahistilah berikut ini pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa KepemilikanLahan Antara PT.Fajar Baizury & Brothers dengan Masyarakat di KabupatenNagan Raya.1. Al-ṢulḥuAl-Ṣulḥuberselisih,adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak pertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhirperselihan.1010Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana,2010), hlm 195

82. SengketaMenurut KBBI, Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaanpendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara yang kecil yang dapat jugamenimbulkan masalah besar, daerah yang menjadi rebutan (pokokpertengkaran).113. Pemakaian LahanLahan adalah suatu daerah di permukaan bumi yang ciri-cirinyamencakup semua atribut yang bersifat cukup mantap atau yang dapatdiduga bersifat mendaur dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi,populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masalampau dan masa kiini, sepanjang pengenal-pengenal tadi berpengaruhsecara signifikan atas penggunaan lahan pada waktu sekarang dan padawaktu mendatang.124. Hak Guna UsahaMenurut pasal 28 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak GunaUsaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung olehnegara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, gunaperusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan.13E. Kajian PustakaKajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakanpenemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah danmengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada danbelum ada. Sebagaimana yang penulis ketahui belum terdapat tulisan yangmembahas tentang “Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Luas Pemakaian11Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,(Jakarta: Balai Pustaka,2002), hlm. 1037.12Sudrajat, Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia danLingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2018), hlm. 3.13Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana,2012),hlm.101.

9Lahan Adat Masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong Yang DigunakanOleh PT. Fajar Baizury & Brothers di Kabupaten Nagan Raya (DitinjauMenurut Konsep Al-Ṣulḥu )”. Meskipun ada juga yang berkaitan dengan judulskripsi ini.Adapun beberapa penelitian yang berkaitan yaitu skripsi yang ditulisoleh Leni Marlina “Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum DiKenagarian Lubuk Basung”. Bentuk-bentuk sengketa pemanfaatan tanah ulayatdikenagarian Lubuk Basung dapat dilihat dari subjek yang bersengketa yaitu;sengketa pemanfaatan tanah ulayat antar anggota kaum, sengketa pemanfaatantanah ulayat antar anggota kaum dengan mamak kepala warisnya, dan sengketapemanfaatan tanah ulayat antar kaum. Dilihat dari objek yang disengketakanberupa sebidang tanah, perpetakan sawah, rumah dan ruko dan dilihat darihubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak sengketa terjadi karena hibah,pinjam pakai,dan jual beli. Proses penyelesaian sengketa pemanfaatan tanahulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung diawali dengan penyelesaian antarapara pihak yang bersengketa, dilanjutkan dengan adanya pihak ketiga, baik ituninik mamak atau diselesaikan pada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung. Jikatidak menemukan hasil kesepakatan yang diharapkan, maka pihak yangbersengketa dapat mengajukan sengketenya ke Pengadilan Negeri LubukBasung.14Skripsi yang ditulis oleh Clara Saraswati “Penyelesaian Sengketa TanahYang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”Pada penulisan skripsi ini penulis membahas tentang kepemilikan tanah yangterletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung”. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan olehpara pihak yang bersengketa dilakukan dengan jalan musyawarah atauperdamaian, dengan menghadirkan pihak berwenang sebagai penengah dan juga14Leni Marlina, “Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum DiKenagarian Lubuk Basung”, Skripsi,(Padang : Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2011).

10menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah tersebut yaitu berupasertifikat kepemilikan tanah. Penyelesaian sengketa tanah yang terleta diperbatasan desa yang dilakukan para pihak dengan jalan musyawarah atauperdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dengan syarat dapatmenunjukkan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa sertifikat kepemilikantanah.Secara umum penyelesaian persengketaan tanah yang terletak diperbatasan desa yaitu dengan perdamaian.Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para pihak yangberwenang, persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Haltersebut telah sesuai dengan hukum islam

sengketa batas luas pemakaian lahan adat masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong, kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas luas pemakaian lahan adat masyarakat Gampong Cot Mee dan Cot Rambong, serta analisis penyelesaian sengketa terhadap batas luas pemakaian lahan adat masyarakat menurut konsep al-ṣulḥu . Penulisan .