Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033

2y ago
42 Views
2 Downloads
587.17 KB
33 Pages
Last View : 14d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Troy Oden
Transcription

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 AuditedKATA PENGANTARSebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, dan Undang-Undang RI No.23 tahun 2013 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembagasebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun danmenyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah salah satuentitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporanpertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas LaporanKeuangan.Penyusunan laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor anMenteriKeuanganNomor233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PemerintahPusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KeuanganPenyampaianNomorLaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dandisajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuanganyang transparan, akurat dan akuntabel.Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang bergunakepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkanakuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negarapada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Disamping itu, laporankeuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemendalam pengambilan keputusan dalam usahauntuk mewujudkan tatapemerintahan yang baik (good governance).Jakarta,April 2016Sekretaris JenderalIr. Taufik Widjoyono, M.ScNIP. 19560818 198211 1 001ikelola

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 AuditedRINGKASAN LAPORAN KEUANGANLaporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SemesterI Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) danberdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkunganpemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:1. LAPORAN REALISASI ANGGARANLaporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggarandengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanjaselama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan NegaraBukan Pajak sebesar Rp1.241.586.836.124 atau mencapai 122.68 persen dariestimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.012.016.359.100.Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp109.454.332.938.826atau mencapai 90.67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp119.676.979.684.000.2. NERACANeraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, danekuitas pada 31 Desember ncarsebesarRp7.805.412.528.045; Aset Tetap (neto) sebesar Rp658.079.829.408.872; PiutangJangka Panjang (neto) sebesar Rp137.693.887.960; dan Aset Lainnya (neto)sebesar Rp146.640.214.158.595.Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp39.195.001.175 danRp812.663.149.983.472.1

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 Audited3. LAPORAN efisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yangdiperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampaidengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.297.811.561.140, sedangkanjumlah beban adalah sebesar Rp53.454.295.500.903 sehingga terdapat Defisit dariKegiatan Operasional senilai Rp(52.156.483.939.763). Kegiatan Non Operasionaldan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(1.612.019.599.972) dan Rp0sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(53.768.503.539.735).4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITASLaporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitastahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01Januari 2015 adalah sebesar Rp736.676.006.534.506, ditambah Defisit-LO sebesarRp(53.768.503.539.735), kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai tahunberjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan transaksiantar entitas senilai total Rp122.466.104.587.783, sehingga Ekuitas entitas padatanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp812.623.954.982.297.5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasanatau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LaporanRealisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporankeuangan.Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampaidengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untukTahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.2

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 AuditedI. LAPORAN REALISASI ANGGARANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATLAPORAN REALISASI ANGGARANUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014(Dalam Rupiah)URAIANPENDAPATANPenerimaan Negara Bukan PajakHibahJUMLAH PENDAPATANBELANJABelanja OperasiBelanja PegawaiBelanja BarangBelanja Bantuan SosialJumlah Belanja OperasiBelanja ModalBelanja Modal TanahBelanja Peralatan dan MesinBelanja Gedung dan BangunanBelanja Jalan, Irigasi, JaringanBelanja Modal LainnyaBelanja Modal BLUJumlah Belanja ModalJUMLAH BELANJA-3-CATATANB.1TA 2015ANGGARANREALISASI% thd AnggTA 230,57672,794,089,756,539B.2

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 AuditedII. NERACAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATNERACAPER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014(Dalam Rupiah)URAIANASETASET LANCARKas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara PenerimaanKas Lainnya dan Setara KasKas pada BLUBelanja Dibayar di MukaPendapatan Yang masih harus diterimaPiutang PNBPPenyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan PajakBagian Lancar Tagihan Penjualan AngsuranPenyisihan Piutang Tidak tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan AngsuranBagian Lancar TP/TGRPenyisihan Piutang Tak Tertagih - Bag.Lancar TP/TGRPiutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan UmumPenyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Keg. Op. BLUPersediaanJumlah Aset 534.844.970.3971.239.052.279.066ASET TETAPTanahPeralatan dan MesinGedung dan BangunanJalan, Irigasi, dan JaringanAset Tetap LainnyaKonstruksi Dalam PengerjaanAkumulasi Penyusutan Aset TetapJumlah Aset 34.266.962)598.056.860.615.716PIUTANG JANGKA PANJANGPiutang Tagihan Penjualann AngsuranPenyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan AngsuranPiutang Tagihan TP/TGRPenyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka PanjangJumlah Piutang Jangka 37.443.005.354.833736.739.354.367.739ASET LAINNYAKemitraan Dengan Pihak KetigaAset Tidak BerwujudAset Tidak Berwujud Dalam PengerjaanAset Lain-LainAkumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset LainnyaJumlah Aset LainnyaJUMLAH ASETKEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang kepada Pihak KetigaPendapatan Yang DitangguhkanPendapatan Diterima di MukaUang Muka dari KPPNUtang Jangka Pendek LainnyaJUMLAH KEWAJIBANEKUITASEkuitas Dana LancarEkuitas Dana InvestasiEkuitasJUMLAH EKUITASJUMLAH KEWAJIBAN DAN 913.286736.739.354.367.739

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 AuditedIII. LAPORAN OPERASIONALKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATLAPORAN OPERASIONALUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014(Dalam Rupiah)URAIANKEGIATAN OPERASIONALPENDAPATANPenerimaan Negara Bukan PajakPendapatan HibahJUMLAH PENDAPATANBEBANBeban PegawaiBeban PersediaanBeban Barang dan JasaBeban PemeliharaanBeban Perjalanan DinasBeban Barang untuk Diserahkan kepada MasyarakatBeban Bantuan SosialBeban Penyusutan dan AmortisasiBeban Penyisihan Piutang Tak TertagihBeban Lain-lainJUMLAH BEBANSURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONALKEGIATAN NON OPERASIONALPendapatan Pelepasan Aset NonlancarBeban Pelepasan Aset Non LancarPendapatan dari Kegiatan Non Operasional LainnyaBeban dari Kegiatan Non Operasional LainnyaSURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONALSURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR .599.972)(53.768.503.538.735)-POS LUAR BIASAPendapatan PNBPBeban PerjalananBeban PersediaanSURPLUS/DEFISIT LO--2014(53.768.503.538.735)---

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 AuditedIV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITASKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATLAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014(Dalam Rupiah)URAIANEKUITAS AWALSURPLUS/DEFISIT LOPENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALANPenyesuaian Nilai AsetDAMPAK KUMULATIF PERUBAHANKEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASARKOREKSI NILAI PERSEDIAANSELISIH REVALUASI ASET TETAPKOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASILAIN-LAINTRANSAKSI ANTAR ENTITASKENAIKAN/PENURUNAN EKUITASEKUITAS 54.982.297-

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 AuditedV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANA. PENJELASAN UMUMA.1. DASAR HUKUMDasar HukumEntitas1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan.4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nomor233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah omor265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan KeuanganBelanja Lain-lain.8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-177/PMK.05/2015 ganKementerian Negara/Lembaga.RencanaStrategisRENCANA STRATEGISPERUMAHAN RAKYATKEMENTERIANPEKERJAANUMUMDANVISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATTerwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diri,danberkepribadian berlandaskan gotong royong.MISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air angan,ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian-7-

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 Auditedekonomi Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukungkonektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanansistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkupglobal yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan danmaritim; Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahanrakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalamrangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan denganprinsip ‘infrastruktur untuk semua’. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukungkeseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasantertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalamkerangka NKRI; Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk pat,danpengawasan yang ketat.TUJUAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukungkeseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasantertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalamkerangka NKRI. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahananair, dan ketahanan energy guna menggerakkan sektor-sektor strategisekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.-8-

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 Audited Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkanproduktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagipenguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus padaketerpaduan konektivitas daratan dan maritime. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yanglayak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalandengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umumdan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabeluntuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri,dan berkepribadian.STRATEGI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum danperumahan rakyat untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahananair, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum danperumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkanproduktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagipenguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus padaketerpaduan konektivitas daratan.4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum danperumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasaryang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesiasejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua.5. Menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan-9-

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 Auditedumum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan danakuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulatdan mandiri, dan berkepribadian.KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT1. Kebijakan Utama Pembangunan Wilayah Nasional.kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untukmempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah.2. Kebijakan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur WilayahBidang Pekerjaan Umum dan Perumahan strukturwilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ,arahkebijakanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalahmenterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaranpembangunan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum danperumahan rakyat baik antarsektor, antarwilayah, yahdenganpengembangan berbagai kawasan strategis; serta erbagaimenjadikawasan yang hijau, cerdas dan berkelanjutan, serta memilikiketerkaitan dengan pengembangan kawasan perdesaan nganA.2. Pendekatan Penyusunan Laporan KeuanganLaporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakupseluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui SistemAkuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang- 10 -

Laporan Keuangan Kementerian PUPR BA 033TA 2015 ncatatandanpengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasikeuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan SistemInformasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIdirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiridari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan stemyangmenghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untukdiperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negarasertalaporan manajerial lainnya.Basis AkuntansiA.3. Basis AkuntansiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerapkan basisakrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, danLaporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajianLaporan Realisasi Anggaran. Basis akrual ad

laporan keuangan kementerian pupr ba 033 ta 2015 audited-6 - iv. laporan perubahan ekuitas kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 desember 2015 dan 2014 (dalam rupiah) uraian

Related Documents:

standar laporan keuangan 4.20 Membuat laporan keuangan 3.20.1 Menjelaskan standard laporan keuangan 3.20.2 Menganalisis standard laporan keuangan usaha produk barang/ jasa 4.20.1 Menyusun laporan keuangan Penyususnan laporan keuangan - Mengamati untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyusunan laporan keuangan usaha

6 VI LAPORAN KEUANGAN DAN ARUS KAS 1. sejarah akuntansi dan laporan keuangan 2. neraca 3. laporan laba rugi 4. laporan arus kas 5. laporan arus kas 7 VII LA PORAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN 1. manfaat dan keterbatasan laporan keuangan 2. memodifikasi data akuntansi untuk kepetusan investor dan manajerial 3. MVA dan EVA 4. sistem pajak penghasilan

bahwa laporan keuangan yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Palembang belum sesuai dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang ada pada PSAK No.45. SMA Muhammadiyah 1 Palembang tidak menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus

Berkaitan dengan analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan digunakan dalam proses analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam bidang keuangan. Analisis rasio keuangan dapat menentukan seberapa besar pertumbuhan dan/atau penurunan yang terjadi

perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara membandingkan anga-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Perbandingan ini kita kenal dengan analisis rasio keuangan. (Kasmir : 2016). Menurut James.C, van Horne dalam Kasmir 2016, rasio keuangan

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagian Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (SAK,2007: paragraf 7), merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan pos

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk kegiatan LKD (Latihan Keuangan Daerah), KKD (Kursus Keuangan Daerah) dan KKDK (Kursus Penatausahaan/Akutansi Keuangan Daerah) yang bekerja sama

mampu mengemban misi memperluas akses pendidikan di bidang akuntansi. -4- Untuk meraih kepercayaan sebagai agen pemberdayaan masyarakat, melalui tridharma perguruan tinggi, Prodi S1 Akuntansi FE UUI harus menjadi program studi yang dikenal memiliki reputasi andal. Untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan Pihak Rektorat, Prodi S-1 Akuntansi – Fakultas Ekonomi – Universitas .