( PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI
KUALITAS PELAYANANPUBLIK( PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASIBIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK)Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK( PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI DALAM PELAYANANPUBLIK)Author :Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.SiLayouter :SetyaningrumAch. TaufanEditor :Lutfiah, S.HIDesign Cover :Muhamad Fakihcopyright 2019 Penerbit Media Sahabat CendekiaPondok Maritim Indah Blok PP-7, Balas Klumprik,Wiyung, Kota Surabaya 60222Telp. 0881-3223-878penerbitmsc@gmail.comIKAPI No. 228/JTI/2019Hak cipta dilindungi oleh Undang-undangDilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi bukutanpa izin tertulis dari Penerbitii
Sanksi Pelanggaran Pasal 113Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014Tentang Hak Cipta1) Setiap orang yang dengan atau tanpa hakmelakukan pelanggaran terhadap hak ekonomiyang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)huruf i untuk Penggunaan Secara Komersialdipidana dengan ancaman pidana penjara palinglama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpaizin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukanpelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimanadimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d,huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan SecaraKomersial dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izinPencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukanpelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,huruf e, dan/atau huruf g untuk peggunaan SecaraKomersial dipidana dengan pidana penjara palinglama (empat) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).4) Setiap orang memenuhi unsur sebagaimanadimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentukpembajakan, dipidana dengan pidana penjara palinglama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana dendapaling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliarrupiah)iii
iv
KATA PENGANTARPertama-tama puji syukur saya panjatkan kehadiratAllah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul“Kualitas Pelayanan Publik : Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik”.Buku ini merupakan pengembangan dari Tesis saatmenempuh program pascasarjana magister ilmu pemerintahan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semuapihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran danmotivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesa kanbuku ini.Pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkanterima kasih kepada promotor yang terpelajar Prof. Dr.Ermaya Suradinata, M.Si yang telah membimbing sayahingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan buku ini.Hanya dengan ketekunan, ketelitian, kesabaran, keikhlasan,kearifan dan kebijaksanaan beliau membimbing saya sehingga membuahkan hasil buku ini.Tidak lupa untuk ketua komisi pembimbing yakni Prof.Duddy Singadilaga, S.H., MPA yang telah membimbing sayadisela-sela kesibukannya yang begitu padat untuk memberiv
masukan yang berharga dalam rangka penyusunan buku ini.Berkat kepakaran dan pengalaman beliau telah membukapengetahuan saya yang dituangkan dalam buku ini.Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keduaorang tua saya yang amat sangat saya hormati dan sayasayangi yang dalam doanya senantiasa kebaikan untukanaknya , sehingga buku ini dapat tersusun dengan baik.Isteri saya tercinta Tati beserta putri saya tercinta Raradan Naya atas pengertian, doa tulusnya, semangat, dukungan dan motivasi dengan penuh kesabaran serta kasih sayang,sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan buku inidengan baik.Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari katasempurna. Oleh sebab itu, penulis sanngat mengharapkankri- tik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaanbuku ini.Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat kepada nusa, bangsadan negara. Akhirul kata, semoga Allah SWT memberikanRahmat, HidayahNya dan meridhoi kepada semua pihakyang telah membantu saya dalam menyelesaikan buku ini.Aamiin.Bandung, 17 Juni 2019Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Sivi
DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL . iKATA PENGANTAR . vDAFTAR ISI . viiBAB I PENDAHULUAN . 1BAB II PERILAKU KOMUNIKASI BIROKRASIPELAYANAN PUBLIK. 5A. Pemerintah dan Pemerintahan . 5B. Perilaku Birokrasi. 9C. Komunikasi Birokrasi. 12D. Kualitas Pelayanan Publik . 15E. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik . 21BAB III INOVASI PELAYANAN PUBLIK. 29BAB IV KUALITAS PELAYANAN PUBLIK . 35A. Perilaku Aparatur . 35B. Komunikasi Birokrasi . 41C. Kualitas Pelayanan Publik . 46BAB V UKURAN KUALITAS PELAYANAN ORGANISASIPUBLIK . 57A. Ukuran Kualitas Pelayanan . 57B. Memperbaiki Kualitas Pelayanan Publik . 66BAB VI PENUTUP . 69DAFTAR PUSTAKA . 71TENTANG PENULIS. 75vii
viii
BAB IPENDAHULUANDi berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitasadministrasi pemerintahan dalam melakukan tugas danfungsinya. Baik tidaknya admnistrasi publik atau pemerintahan dilihat dari seberapa jauh pelayanan publiknya sesuaidengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat(Thoha, 1997:2).Kecenderungan rendahnya kualitas pelayanan yangdiberikan birokrasi di Indonesia, terjadi di semua organisasiatau birokrasi pemerintahan (Rasyid, 1997), sebagaimanajuga yang sering kali dimuat dan diliput dalam berbagaimedia massa. Kecenderungan tersebut terjadi baik di tingkatpemerintah pusat maupun daerah, termasuk pada organisasi birokrasi pemerintahan daerah, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa.Hal ini menjadi krusial ketika UU Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Daerah ditetapkan dengan salah satu tujuannya 1
BAB I PENDAHULUANadalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan bisamemberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.Timbul pertanyaan apakah birokrasi sudah membawakan fungsi pelayanan dan perlindungan kebutuhan dankepentingan masyarakat/publik ?. Realitas empirik saat inimenunjukan bahwa sikap dan tindakan birokrasi dalampelayanan kepada masyarakat cenderung belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari sinyalemen,keluhan, kritik dan sorotan tajam berbagai kalangan terhadap birokrasi.Masalah yang terjadi dalam proses hubungan ataupelayanan antara birokrasi pemerintah dan masyarakat,berdasarkan beberapa sinyalemen atau kritikan di atas,memberi gambaran bahwa keberadaan birokrasi secaraeksplisit dan implisit menjadi salah satu penyebab rendahdan kurangnya kualitas dalam pelayanan. Realitas empirikmenunjukkan bahwa keberadaan birokrasi pemerintahbelum me-nyadari fungsinya sebagai pelayan masyarakat,tapi ingin dilayani masyarakat (Rasyid, 1996).Dalam penyelanggaraan pelayanan masyarakat sebagaisalah fungsi pemerintahan, menarik untuk dibahas apalagiketika menjadi sorotan bagi masyarakat akibat darimunculnya berbagai permasalahan dalam pelayanan mulaidari pembuatan KTP dan akta Capil1, perijinan2, sertifikattanah3 hingga penyediaan sarana dan prasarana umum dansosial4, hal ini bisa ditemukan dari ungkapan masyarakatmelalui media massa.1234Media Kota Jambi, Semester, I 1999/2000Independent, Jumat, 01 Desember 2000Jambi Ekspres, Kamis, 2 Maret 2000Jambi Ekspres, Selasa, 24 Oktober 2000 2
KUALITAS PELAYANAN PUBLIKDari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakatyang pernah berurusan dengan birokrasi pemerintahanberbagai kebutuhan layanan publik, perilaku birokrat dalammemberikan pelayanan cenderung memperlihatkan kurangtamah, kaku, kurang transparan, tidak tepat waktu, mintadilayani, biaya yang relatif mahal, diskriminatif antara yangkaya, antara yang punya orang dalam dengan yang tidakpunya.3
BAB I PENDAHULUAN 4
BAB IIPERILAKU KOMUNIKASIBIROKRASI PELAYANANPUBLIKA. Pemerintah dan Pemerintahan1. Pengertian Pemerintah dan PemerintahanSecara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataanpemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataanperintah. Pamudji (1983 : 3) menjelaskan bahwa :1) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruhmelakukan sesuatu;2) Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatunegara (daerah-daerah) atau badan yang tertinggi yangmemerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakansuatu pemerintah);3) Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dansebagainya) memerintah. 5
BAB II BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIKStrong dalam bukunya ‘Modern Political Constitution’seperti yang dikutip oleh Ermaya Suradinata (1999 : 15)menyebutkan bahwa :Pemerintah dalam arti luas adalah mempunyai kewenanganuntuk memelihara kedamaian dan keamanan negara kedalam maupun keluar. Oleh karena itu pertama, ia harusmem-punyai kekuatan-kekuatan tentara atau kemampuanuntuk mengendalikan angkatan perang, Kedua, ia harusmempunyai kekuatan legislatif dalam arti membuat undangundang. Ketiga, ia harus mempunyai kekuatan finansial,yaitu ke-kuasaan untuk mengumpulkan atau menarik uang(pajak) dari masyarakat untuk menutupi pembiayaan dalammempertahankan negara dan memaksakan hukum untukatas nama negara.Dalam pengertian yang dikemukakan oleh Strong tersebut tampak bahwa posisi disebut pemerintah harus selaluada di atas atau dalam sesuatu posisi yang memiliki kekuatan untuk memaksakan dalam fungsi menata atau mengatur. Sehingga perlu pemerintah mempunyai alat baik sebagai fungsi penekan juga fungsi pengendalian serta fungsipelayananan dan penyejahteraan warganya.Pendapat lain tentang pemerintah dikemukakan olehUtrech yang dikutip Ermaya Suradinata (1999 : 16 –17),bahwa terdapat pengertian yang tidak sama, yaitu :1) Pemerintah sebagai gabungan dari semua kenegaraanyang berkuasa memerintah, dalam arti luas, yaitu semuabadan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakankesejahteraan umum. Ini berarti mencakup badanlegislatif, eksekutif dan yudikatif. Pengertian yang luasdalam bahasa Belandanya “overheid”, Government dan 6
KUALITAS PELAYANAN PUBLIKdalam bahasa Inggris “Government”, “Authorities” ataudalam bahasa Belandanya “Outoriteiten” dan dalambahasa Indonesia “Penguasa”.2) Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraantertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatunegara, misalnya raja, Presiden, Yang dipertuan Agung.3) Pemerintah dalam arti Kepala Negara (Presiden)bersama dengan para Menterinya, sebagai organeksekutif, yang disebut Dewan Menteri atau Kabinet, diInggris disebut “Privy Council”.Ketiga pernyataan Utrech tersebut senantiasa berbedamaknanya pengertiannya namun pada dasarnya ditujukandalam rangka memperlihatkan posisi kekuasaan selalu adadi atas dalam rangka melakukan kegiatan penataan danpengaturan kehidupan masyarakat dan kelembagaannya.Semua pengertian diorientasikan pada segi fungsi ‘pemerintah’ sebagai sesuatu yang statis. Kemudian berikut inidikemukakan pengertian yang bersifat dinamis yang disebut‘pemerintahan’, yaitu seperti yang dikemukakan oleh W.S.Sayre yang dikutif Suradinata (1999 : 16) adalah sebagaiberikut : “Government is best defines as the organizationagency of the state, expressing and exercising is authority”.Artinya pemerintahan adalah lembaga negara yangterorganisir yang memperlihatkan dan menjalankankekuasaannya, tidak menyebut nama–nama kekuasaan ataukekuatan pada institusi tertentu. Sehingga nuansapemikirannya lebih bersifat dinamis kearah proses yangdilakukannya.Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan yangdiperintah (masyarakat) menurut Ndraha ( 1997b : 680),dikatakan bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada7
BAB II BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK(diperlukan) governance”. Lebih lanjut dikatakannya bahwa“pe-merintah adalah semua badan yang memproduksi,mendistribusi, atau menjual alat pemenuh kebutuhan rakyatberbentuk jasa-publik dan layanan civil” (Ndraha, 1997b :73).Dari pendapat tersebut, terdapat dua pengertian tentangpemerintahan, yaitu : pemerintahan dalam arti luas adalahseluruh kegiatan pengurusan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuannegara. Sedangkan dalam arti sempit adalah pelaksanaanpengurusan negara yang khusus di instansi, dinas, lembagapeme-rintahan.2. Birokrasi PemerintahanBirokrasi dalam berbagai literatur ilmu, seringdipergunakan dalam beberapa pengertian. Sekurangkurang-nya terdapat tujuh pengertian yang seringterkandung dalam istilah birokrasi. Menurut Benveniste(1997 : 4), birokrasi diartikan sebagai :(1)Organisasi rasional (rational organization), (2) Ketidakefisienan organisasi (organizational ineffeciency), (3) pemerintahan oleh pejabat negara (rule by official), (4) administrasi negara (public admnistration), (5) administrasi olehpejabat (admnistration of official), (6) bentuk organisasidengan ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki serat peraturan-peraturan, dan (7) salah satu ciri masyarakat modernyang mutlak (an essential quality of modern soceity).Birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi dengan ciriciri yang khusus, menjadi pusat perhatian para ahli berbagaidisiplin ilmu sosial karena jasa Max Weber. Dalam karyanya“The Theory Of economic and Social Organization”, Webermengemukakan konsepnya tentang ‘the ideal type of 8
KUALITAS PELAYANAN PUBLIKbureaucracy’ dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasiyang lebih sesuai dengan masyarakat modern. Hal ini lebihlanjut dirangkum oleh Benveniste (1997 : 4) dalam empatciri utama, yaitu :1) adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalamorganisasi (a hierarchical structure involving delegationsof authority from the top to the bottom of an organization;2) adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masingmasing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas(a series of official positions or offices, each having prescribed duties and responsibilites;3) adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standarstandar formal yang mengatur bekerjanya organisasiorganisasi dan tingkah laku para anggotanya (formalrules, regulations and standars governing operations oforganization and behavior of its members);4) adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat,yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosiyang didasarkan kualifikasi dan penampilan (technicallyqualified personel employed on a career basis, with promotion based on qualifications and performance.B. Perilaku Birokrasi1. Pengertian PerilakuBanyak para ahli yang memberikan batasan mengenaiperilaku. Namun demikian, perilaku manusia pada dasarnyaterbentuk setelah melewati keseluruhan dari aktivitas. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hersey (dalam Thoha,1996 : 15) bahwa perilaku pada dasarnya berarientasitujuan. Artinya, perilaku orang pada umumnya dimotivasi9
BAB II BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIKoleh keinginan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu, tetapitujuan tersebut tidak selamanya diketahui secara sadar olehyang bersangkutan. Dorongan yang memotivasi pola perilaku individu yang nyata dalam kadar tertentu berada padaalam sadar mereka.Menurut Davis ( dalam Thoha, 1996 : 5) “Perilaku organisasi adalah telaah dan penerapan pengetahuan tentangbagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi”.Perilaku organisasi adalah sarana manusia bagi keuntunganmanusia. Perilaku oprganisasi dapat diterapkan secara luasdalam perilaku orang-orang di semua jenis organisasi, seperti bisnis, pemerintahan, kemasyarakatan, sekolah danorganisasi jasa lainnya. Apapun organisasi itu, ada kebutuhan untuk untuk memenuhi perilaku manusia, karenanyaperilaku manusia dalam organisasi agaknya tidak dapatdiperkirakan seperti yang kita ketahui sekarang. Perilaku itutidak dapat diduga karena timbul dari kebutuhan dan sistemnilai yang terkandung dalam diri manusia.Lebih lanjut Ndraha (1997a : 34) mengemukakanbahwa:Studi tentang perilaku organisasi bermaksud mengidentifikasi cara pembentukan perilaku berorganisai (organisasibehavior), yaitu perilaku yang berdasarkan kesadaran akanhak dan keawajiban, kebebasan atau kewenangan dantanggung jawab, baik pribadi maupun kelompok.Dengan demikian, pada prinsipnya perilaku manusiatampak dalam berbagai dimensi. Jika aktivitasnya secaraindividu maka perilaku yang diperagakan adalah perilakuindividu. Sebaliknya jika seseorang tampil dan berada dalamkelompok maka perilaku yang diperagakan adalah perilakukelompok. Jika seseorang hidup dalam lingkungan sosial 10
KUALITAS PELAYANAN PUBLIKkemasyarakatan, maka perilaku yang diragakan adalah perilaku sosial. Jika seseorang warga organisai, maka perilakuyang diragakan adalah perilaku organisasi. Perilaku adalahfase peragaan terakhir atau akibat dari suatu siklus aktivitaspemenuhan kebutuhan, kepentingan, motivasi dan sikaptertentu.2. Perilaku Birokrasi dan Faktor-Faktor Yang MempengaruhinyaMenurut Thoha (1995 : 138) perilaku birokrasi pada“hakekatnya merupakan hasil interkasi birokrasi sebagaikumpulan individu dengan lingkungannya”. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai“patologi birokrasi” atau gejala penyimpangan birokrasi(dysfunction of bureaucracy). Kesulitan yang timbul bahwasecara teoritis tidaklah mudah membedakan dan menetapkan batas antara “perilaku” yang telah membudaya denganperilaku menyimpang yang berulang-ulang atau berlangsungdalam waktu cukup lama.Dalam kaitan dengan fenomena perilaku birokrasi makakedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dariindividu selaku aparat (pegawai) yang mempunyai persepsi,nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakanfungsi, tugas dan tanggung jawab sosial dalam pelayananpublik. Perilaku manusia dalam organisasi sangat menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka untukmencapai tujuan organisasi.Diperjelas oleh Thoha (dalam Supriatna, 1997 : 108)bahwa fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelayanan publik yang dilakukan itu dipengaruhi olehperilaku birokrasi pemerintahan yang digambarkan dalamparadigma sebagai berikut :11
BAB II BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIKKarakteristik Individu/aparat1. Kemampuan Fisiologis (fisik danMental)2. Kemampuan Psikologis (persepsi, sikap,kepribadian dan motivasi3. Kemampuan lingkungan (keluarga, kelassosial dan kebudayaanPerilaku BirokrasiPemerintahanKarakteristik Birokrasi1. Struktur dan hirarki kekuasaan2. Pembagian tugas dan wewenang3. Sistem dan prosedur formal4. Hubungan Impersonal5. Sistem karir dan promosi6. Sistem penggajian7. Manajemen dan kepemimpinan8. Komunikasi, koordinasi dan integrasiGambar 2 : Perilaku Birokrasi PemerintahanSumber : Supriatna (1997 : 108)Gambaran itu mengungkapkan bahwa fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam melayani kepentinganpublik dipengaruhi oleh perilaku birokrasi pemerintahan.C. Komunikasi Birokrasi1. Pengertian KomunikasiDitinjau dari definisi komunikasi menurut Willard V(dalam Effendi,1992a : 3) dirumuskan bahwa : “Komunikasiadalah kegiatan mengajukan pengertian yang diinginkan 12
KUALITAS PELAYANAN PUBLIKdari pengirim informasi kepada penerima informasi danmenimbulkan tingkah laku yang diingi
PERILAKU KOMUNIKASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK A. Pemerintah dan Pemerintahan 1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Pamudji (1983 : 3) menjelaskan bah
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik .
Silabus : Komunikasi Bisnis (Praktek) Kode : KEU2012 SKS : 2 NO Pertemuan Bahan Kajian 1 I MEMAHAMI KOMUNIKASI BISNIS a. Pengertian Komunikasi Bisnis b. Bentuk Dasar Komunikasi c. Proses Komunikasi d. Munculnya Kesalahpahaman Komunikasi e. Bagaimana Memperbaiki Komunikasi 2 II KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI a.
Anak Dengan Hambatan Perilaku Emosi dan Sosial 1 BAB 1 KONSEP PERILAKU SOSIAL DAN EMOSI A. Konsep Perilaku 1) Pegertian Perilaku Istilah Perilaku merupakan sinonim dari respon, atau reaksi,aktivitas, aksi, kinerja. Jadi dapat dikatakan bahwa perilaku adalah segala sesuatu yang dikatakan maupun yang dilakukan oleh manusia.
perilaku organisasi, tantangan dan peluang perilaku organisasi, dan disiplin ilmu pendukung perilaku organisasi. Arti dan Makna Perilaku Organisasi Perilaku menurut Hersey dan Blanchard (1992:15) pada dasarnya berorientasi tujuan dimotivasi oleh keinginan untuk
Modul e-learning Universitas Budi luhur Pengantar Ilmu komunikasi 1 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR Dr. Nawiroh Vera, M.Si. POKOK BAHASAN 1. Definisi-definisi komunikasi, 2. Karakteristik komunikasi, 3. Prinsip-prinsip Komunikasi, 4. Elemen-elemen komunikasi, 5. Fungsi komunikasi DEKRIPSI SINGKAT Mengapa manusia perlu berkomunikasi?
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Ling
Pola Komunikasi dalam Stuktur Organisasi. Komunikasi Vertiksal Komunikasi Horisontal. Komunikasi Informal Komunikasi Formal. Bentuk Komunikasi Grapevine. GOSIP Satu orang berkomunikasi kepada banyak orang CLUSTER Banyak orang ber
Nama Mata Kuliah : Akuntansi Keuangan Lanjutan Kode Mata Kuliah : AKM 145001 Semester : 5 (lima) Sks/jam perminggu : 3 SKS/ 6 jam Jurusan/ Program Studi : Jurusan Akuntansi/ DIV Akuntansi Manajemen Dosen Pengampu : 1. Novi Nugrahani, SE., M.Ak., Ak 2. Drs. Bambang Budi Prayitno, M.Si., Ak 3. Marlina Magdalena, S.Pd. MSA Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah :Setelah .
