MODUL AkuntansiKeuanganDaerah
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITASKEUANGAN DAERAHMODULAkuntansi Keuangan DaerahOlehMargonoWidyaiswara Pusdiklat Kekayaan Negaradan Perimbangan KeuanganKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANPUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGANJAKARTA2010
KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karenahanya atas berkat rakhmatNyalah kita semua masih diberikan kesempatan untukmenghasilkan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi orang banyak. Begitupula dengan modul diklat ini yang tanpa restu-Nya niscaya tidak akanterselesaikan dengan baik.Modul Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun oleh Saudara Margonodengan penilai Saudara Bambang Widjajarso berdasarkan Surat KeputusanKepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mbentukanTimPenyusunan Modul Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ProgramPercepatan Akuntabilitas dan Keuangan Daerah.Kami menyetujui modul ini digunakan sebagai bahan ajar bagi parapeserta Pelatihan Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Daerah. Modul inidisusun dengan maksud guna membantu pencapaian tujuan pembelajarandalam diklat tersebut.Akhirnya, semoga Modul Akuntansi Keuangan Daerah ini dapatbermanfaat bagi peserta diklat khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.Jakarta, 21 September 2010Kepala PusatPendidikan dan Pelatihan KekayaanNegara dan Perimbangan KeuanganSyamsu SyakbaniNIP 195902241980031001i
DAFTAR ISIKeteranganA.B.C.D.E.Hal.KATA PENGANTARDAFTAR ISIPETUNJUK PENGGUNAAN MODULPETA KONSEP MODULiiivviiBAB I PENDAHULUANLatar belakangDeskripsi SingkatPrasyarat KompetensiStandar Kompetensi dan Kompetensi DasarRelevansi Modul11122E.F.G.H.J.K.L.M.BAB II AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPEMERINTAHANPengertian Akuntansi dan Pengguna Informasi AkuntansiTujuan Akuntansi PemerintahanSejarah Akuntansi PemerintahanLandasan Hukum Akuntansi Pemerintahan dan KewajibanMenyusun Laporan PertanggungjawabanLaporan KeuanganStandar Akuntansi PemerintahanSistem Akuntansi PemerintahanSentralisasi dan Desentralisasi AkuntansiSoal latihanRangkumanTes FormatifUmpan Balik dan Tindak Lanjut1112121414151520A.B.C.D.E.F.G.H.I.BAB III MACAM-MACAM DAN BENTUK LAPORANKEUANGAN PEMERINTAH DAERAHPerkembangan Dasar HukumLaporan Realisasi AnggaranNeracaLaporan Arus KasCatatan atas Laporan KeuanganSoal LatihanRangkumanTest FormatifUmpan Balik dan Tindak Lanjut212227333637373842A.B.C.D.ii4689
A.B.C.D.E.F.G.KeteranganBAB IV PERSAMAAN AKUNTANSI DAN REKENING BUKUBESARPersamaan AkuntansiRekening Buku BesarAnalisis transaksi dan pencatatan di rekening buku besarSoal LatihanRangkumanTest FormatifUmpan Balik dan Tindak LanjutA.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.BAB V SIKLUS AKUNTANSITahapan Siklus AkuntansiPencatatan Pada JurnalPosting Ke Buku BesarBukti Transaksi dan Waktu PencatatannyaMenyesuaikan Saldo Rekening Buku Besar pada Akhir TahunMenyusun Neraca SaldoMenyusun Laporan KeuanganMenutup Buku BesarSoal LatihanRangkumanTest FormatifUmpan Balik Dan Tindak LanjutC.D.E.F.G.H.I.J.BAB VI AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKATDAERAHDokumen Pelaksanaan Anggaran dan Sistem Akuntansi PemdaHubungan antara SKPD dan SKPKD selaku Bendahara UmumDaerahAkuntansi Belanja SKPDAkuntansi pendapatan SKPDAkuntansi AnggaranPenyusunan Laporan Keuangan SKPDSoal LatihanRangkumanTest FormatifUmpan Balik dan Tindak LanjutA.B.C.BAB VII AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGANDAERAHDokumen Pelaksanaan Anggaran pada SKPKDAkuntansi Pendapatan PPKDAkuntansi Belanja 6104105107108113116116121126128134135136138
D.E.F.G.H.I.J.A.B.C.D.E.F.G.KeteranganAkuntansi Pembiayaan PPKDAkuntansi KonsolidatorMenyusun Laporan KeuanganSoal LatihanRangkumanTest FormatifUmpan Balik dan Tindak LanjutBAB VIII PENYUSUNAN LAPORAN GABUNGANKarakteristik Penyusunan Laporan Keuangan GabunganData yang digunakan untuk menyusun Laporan KeuanganPemdaMenggabungkan Laporan KeuanganSoal LatihanRangkumanTest FormatifUmpan Balik dan Tindak LanjutTES SUMATIFKUNCI JAWABANDAFTAR 183184195197iv
PETA KONSEPMODUL AKUNTANSI KEUANGAN DAERAHPeserta mampu memahami dan dapat melaksanakan akuntansi di SKPD, PPKDserta penyusunan laporan keuangan PemdaKonsep dan Dasar Hukum Akuntansi KeuanganPemerintahanPengertian Akuntansi danLaporan KeuanganMacam dan BentukLaporan KeuanganPencatatan denganPersamaan dan AkunBuku BesarSiklus AkuntansiSiklus Akuntansi SKPDdan PPKDPenggabungan LaporanKeuanganvii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODULA. Petunjuk Cara BelajarAgar peserta diklat dapat mengikuti mata pelajaran ini dengan baik danmencapai hasil belajar yang optimal, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Pelajari modul sesuai dengan urutan pembahasan dan kaitkan dengankegiatan sehari-hari di tempat anda bekerja.2. Untuk mempercepat pemahaman atas jurnal yang ada di modul, anda dapatmecoba mengerjakan contoh-contoh soal dalam setiap kegiatan belajar,setelah itu bandingkan jawaban anda dengan contoh di modul.3. Untuk memahami akuntansi keuangan daerah di SKPD dan PPKD sertaproses penyusunan laporan keuangan pemda peserta dianjurkan untukmengerjakan soal pada latihan di kegiatan belajar kelima secara tuntas4. Lakukan diskusi dalam kelompok belajar untuk memperoleh pemahamanterhadap isi materi dalam peraturan perundang-undangan maupun dalammodul ini;5. Pelajari rangkuman dan selesaikan latihan-latihan yang dimuat pada tiapKegiatan Belajar dalam modul ini. Jika anda tidak dapat mengerjakan, bacakembali modul dan dicoba kembali soal latihan soal tersebut.6. Kerjakan tes formatif untuk tiap-tiap kegiatan belajar, kemudian lakukanumpan balik dengan memandingkan jawaban Anda dengan kunci jawabanyang telah disediakan dalam modul ini.B. Perlengkapan/referensi yang DisiapkanAgar mencapai hasil yang maksimal, perlengkapan yang perlu disiapkanoleh peserta dan pengajar dalam mempelajari modul ini adalah:NoPeraturan1.2.3.UU No. 17/2003UU No. 1/2004UU No. 15/20044.5.6.UU No. 32/2004UU No. 33/2004UU No. 15/2006TentangKeuangan NegaraPerbendaharaan NegaraPemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung JawabKeuangan NegaraPemerintahan DaerahPerimbangan Keuangan Pusat dan DaerahBadan Pemeriksa Keuanganv
NoPeraturan7.8.9.PP No. 24/2005PP No. 58/2005PP No. 8/200610.11.Permendagri 13/2006Permendagri 59/2007TentangStandar Akuntansi PemerintahPengelolaan Keuangan DaerahPelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintahanPedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPerubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerahvi
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangSampai dengan tahun anggaran 2008, masih banyak laporan keuanganpemerintah daerah di Indonesia tercinta ini yang belum mendapat opini wajartanpa pengecualian. Bahkan Badan Pemeriksaan Keuangan sering tidakmemberi pendapat atas laporan keuangan pemerintah daerah.Berdasarkan alasan di atas, penulis meyakini perlunya pemahamanterhadap ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya termasuk akuntansi keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan sosialisasiyang lebih luas dan intensif konsep dan prakatek akuntansi keuangan daerah.B. Deskripsi SingkatModul ini berjudul Akuntansi Keuangan Daerah, merupakan bagian darimateri yang akan disampaikan pada Program Percepatan AkuntabilitasKeuangan Daerah. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Daerahmerupakan diklat yang ditujukan untuk para pejabat pengelola keuangan diSatuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara UmumDaerah agarpengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku. Modul Akuntansi KeuanganDaerah ini akan membahas konsep akuntansi dan pelaporan keuangan daerahyang akan dituangkan dalam pokok bahasan dan selanjutnya dijabarkan dalamsubpokok bahasan disertai dengan latihan dan tes formatif.C. Prasyarat KompetensiModul ini ditujukan untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi dibidang pengurusan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah,secara khusus mengenai akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan olehSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit pengguna/kuasa pengguna1
anggaran dan Bendahara Umum Daerah pada pemerintah daerah. Untuk dapatmemahami secara baik isi dari modul ini, ada beberapa prasyarat kompetensiyang harus sudah dimiliki peserta karena modul ini merupakan materi lanjutandari materi-materi yang harus disampaikan sebelumnya, yaitu bahwa pesertatelah memiliki pemahaman terhadap materi Sistem dan Prosedur AkuntansiKeuangan Daerah.D. Standar Kompetensi dan Kompetensi DasarModul Akuntansi Keuangan Daerah ini disusun dan disampaikan kepadapeserta diklat dengan tujuan agar para peserta dapat memiliki standarkompetensi di bidang akuntansi keuangan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. Adapun kompetensi dasar dari modul ini adalah:1. mampu menjelaskan konsep akuntansi dan laporan keuangan pemerintahdaerah.2. npemerintah daerah.3. mampu menggunakan persamaan akuntansi dan akun buku besar untukmencatat transaksi keuangan pemerintah daerah.4. mampu menjelaskan siklus akuntansi.5. mampu melaksakan akuntansi di SKPD.6. mampu melaksanakan akuntansi di BUD.7. mampu menyusun laporan keuangan Pemda (laporan keuangan gabungan).E. Relevansi ModulMaksud dari modul Akuntansi Keuangan Daerah ini adalah untukmemberikan pengetahuan, pemahaman dan pedoman kepada para peserta,bahwa untuk melakukan akuntansi harus didasarkan pada bukti dan proseduryang tepat sesuai dengan kaidah akuntansi sehingga akan dihasilkan suatulaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.Adapun tujuan dari modul ini adalah agar peserta memiliki acuan yangjelas dalam mempelajari ketentuan akuntansi keuangan daerah melalui kegiatanbelajar yang dipandu oleh modul ini. Anda juga dapat menggunakan modul ini2
untuk mengukur hasil belajar melalui latihan soal yang dimuat dalam modul yangdisertai dengan kunci jawaban serta umpan balik agar Anda dapat menilai diriAnda sendiri dalam penguasaan terhadap akuntansi di SKPD dan PPKD sertapenyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.Modul ini merupakan bagian dari materi pengelolaan keuangan daerahsehingga merupakan rangkaian materi yang tidak terpisahkan sebagai satukesatuan materi pengelolaan keuangan daerah3
BAB IIKegiatan Belajar 1AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHANTujuan Pembelajaran :Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu menjelaskan:a. Pengertian akuntansi dan fungsinyab. Pengguna informasi akuntansic. Hubungan antara kegiatan pemerintah dan kewajiban menyusun laporanpertanggungjawaband. Jenis-jenis Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LaporanArus Kas)e. Arti penting Standar Akuntansi PemerintahanA. Pengertian Akuntansi dan Pengguna Informasi Akuntansi1. Pengertian AkuntansiBanyak definisi akuntansi yang dirumuskan oleh para ahli akuntansi ataulembaga yang berwenang. Salah satu definisi akuntansi mengatakan bahwaakuntansi adalah kegiatan jasa yang fungsinya menyajikan informasi kuantitatifterutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi yang akandigunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih diantarabeberapa alternatif tindakan.1Dari definisi akuntansi di atas dapat diambil beberapa hal penting(1) akuntansi adalah kegiatan jasa yang menghasilkan informasi (2) informasiakuntansi bersifat keuangan mengenai entitas tertentu (3) informasi akuntansitersebut berguna sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi.2. Pengguna Informasi AkuntansiPengguna informasi akuntansi dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar,yaitu (1) pengguna internal, dan (2) pengguna eksternal. Pengguna internaladalah pihak-pihak di dalam organisasi yang bersangkutan, seperti manajemen1APB Statement No. 4 ( dalam Intermediate Accounting halaman 5 edisi 14 E, Skousen, Stice, Stice)4
dan karyawan. Sedangkan pengguna eksternal adalah pihak-pihak di luarorganisasi yang memiliki kepentingan untuk mengetahui kinerja keuanganorganisasi yang bersangkutan.Laporan keuangan pemerintahan umumnya diperlukan oleh pihak eksternal,antara lain yaitu: Masyarakat Lembaga Legislatif Lembaga pemeriksa/pengawas Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, danpinjaman Pemerintah23. Cabang-cabang Ilmu erapacarapengelompokan:a. Pengelompokan akuntansi berdasarkan pengguna: informasi keuangan yang difokuskan pada berbagai penggunaeksternal. Karena pengguna eksternal tidak memiliki akses yangleluasa terhadap data keuangan, maka pengolahan data keuangandan penyajian informasi keuangan untuk mereka perlu memilikikeseragaman. Untuk itu disusunlah standar akuntansi keuanganyang bersifat umum. Selanjutnya, agar laporan keuangan yangdisajikan oleh manajemen memiliki kredibilitas yang tinggi dan dapatdiandalkan oleh pengguna ekstern, maka atas laporan keuangantersebut perlu diaudit oleh auditor yang kompeten dan independen. elaksanakan aktivitasnya serta melaksanakan fungsi manajerial(planning, organising, directing dan controlling). Kebutuhan spesifiksetiap organisasi dapat berbeda-beda. Oleh karenanya, akuntansi2PSAP no 1 paragraf 25
manajemen tidak harus mengikuti standar tertentu yang bersifatumum. Aturan dan tehnik pencatatan serta pengolahan data padaakuntansi manajemen dapat sangat berbeda dengan akuntansikeuangan, karena sistem akuntansi manajemen dibuat untukmemnuhi kebutuhan spesifik bagi pihak internal organisasi yangbersangkutan. Sekalipun laporan keuangan manajerial tidak ngambilan keputusan manajemen.b. Pengelompokan akuntansi berdasarkan jenis organisasi: Akuntansi Keuangan (Komersial), digunakan oleh perusahaanatau organisasi yang kegiatannya berorientasi untuk menghasilkanlaba. Akuntansi Organisasi Nir Laba, digunakan oleh organisasi yangkegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba, seperti yayasan,rumah sakit, perguruan tinggi dan sebagainya. Akuntansi Sektor Publik, digunakan oleh organisasi publik, yaituorganisasi yang sebagian besar dana kegiatannya dihimpun darikontribusi masyarakat dan yang beroperasi untuk kepentinganmasyarakat luas, seperti lembaga sosial masyarakat (LSM), partaipolitik, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Sejauh ini,bahasan akuntansi sektor publik lebih banyak pada akuntansi sektorpemerintahan bahkan pada sejumlah literatur akuntansi sektorpublik, makna sektor publik diidentikan dengan sektor pemerintahan.B. Tujuan Akuntansi PemerintahanMenurut American Accounting Association, tujuan akuntansi untuk setiapbentuk organisasi adalah untuk menyediakan informasi bagi:a. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya yang terbatas, termasuk pengidentifikasian terhadap berbagaikeputusan penting dan penentuan sasaran serta tujuan organisasi.6
b. Pengarahan dan pengendalian sumber daya manusia dan bahan bakusecara efektif.c. Pengurusan dan pelaporan penyimpanan berbagai sumber daya.d. Pemberian kontribusi agar dapat tercapai efektivitas organisasi, baikuntuk organisasi yang berorientasi laba maupun yang tidak, dalamrangka memenuhi kebutuhan serta permintaan seluruh masyarakatuntuk tujuan pengendalian sosial fungsi-fungsi mereka.Dalam Statement of Financial Accounting Concepts No. 4 (SFAC No. 4)dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan untuk organisasi-organisasinon-bisnis (Not For Profit Organization, disingkat: NFPO) adalah untuk dapatmenyediakan informasi yang akan berguna (potensial) kepada para pemakaiinformasi di dalam:a. Pembuatan keputusan secara rasional mengenai alokasi berbagaisumber daya yang dimiliki oleh organisasi.b. Penentuan jumlah jasa yang dapat disediakan oleh NFPO dankemampuannya untuk melanjutkan penyediaan jasa-jasa tersebut.c. Penentuan mengenai bagaimana menilai tanggung jawab para manajerNFPO dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan prestasinya.Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan akuntansipemerintahan antara lain untuk:a. Menjaga aset Pemerintah Pusat/Daerah dan instansi-instansinya melaluipencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yangkonsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterimasecara umum;b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggarandan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, baik secara nasionalmaupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untukmenentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuanakuntabilitas;7
d. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangansuatu instansi dan Pemerintah Pusat/Daerah secara keseluruhan;e. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintahsecara efisien.C. Sejarah Akuntansi PemerintahanPada saat Indonesia merdeka, Pemerintah hanya mempunyai perangkatsederhana untuk mengatur keuangan melalui pencatatan yang dilakukan padabuku kas yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dan beberapa bukupembantu yang lebih banyak fungsinya untuk pelaporan kepada pihak yangmemiliki kekuasaan lebih tinggi secara berjenjang. Tata cara seperti ini dikenalsebagai tata buku ”kameral”.Sejak penyerahan kedaulatan oleh pemerintah Belanda kepada bangsaIndonesia pada akhir tahun 1949 semua perangkat pemerintahan masihmengadopsi perangkat yang dibentuk oleh Belanda termasuk dalam sistemkeuangan negara dan penyusunan anggaran keuangan. Bahkan sampai dengantahun 2004, Indonesia masih menggunakan undang-undang perbendaharaanwarisan jaman belanda yang dikenal dengan nama ICW ini (IndischeComptabiliteitwet) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448.ICW telah dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Bab XI Pasal 37 UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diundangkan padatanggal 5 April 2003. Kemudian ditegaskan kembali di dalam Undang-UndangNo. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang diundangkan setahunkemudian tepatnya pada tanggal 14 Januari 2004 pada Bab IV Pasal 72dijelaskan : "ICW dinyatakan tidak berlaku".Mulai tahun anggaran 2004 Pemerintah (pusat) telah mulai menyusunLaporan Keuangan Pemerintah Pusat akhir tahun (LKPP) dengan berpedomanpada dasar hukum, antara lain, yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negaradan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 337/KMK.012/2003 tentang SistemAkuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. LKPP tersebut terdiri dariLaporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), danCatatan atas Laporan Kuangan (CaLK). Sedangkan pedoman resmi untuk8
ndarAkuntansiPemerintahan (KSAP), baru ditetapkan dengan PP No. 24 Tahun 2005 pada 13Juni 2005.Salah satu perubahan signifikan dalam laporan pertanggungjawabanpemerintah adalah adanya komponen laporan keuangan yang disebut Neraca.Sebab, LRA selama ini sudah dapat dibuat dengan cara tata buku yangdiselenggarakan oleh para bendahara pemerintahan, tanpa adanya sistemakuntansi yang terintegrasi. Adapun tujuan utama disusunnya Neraca adalahuntuk mengetahui besarnya kekayaan negara serta utang. Utang negara tidakterlalu susah untuk mengetahuinya khususnya utang luar negeri karena pihakyang meminjamkan mempunyai informasi yang lengkap.Neraca memerlukan sistem pencatatan yang lengkap khususnya mengenaitransaksi masa lalu yang menyangkut aset dan kewajiban sebagai implikasi daripelaksanaan anggaran pemerintah. Sedangkan laporan arus kas disusunmenurut transaksi kas yang mirip dengan laporan realisasi anggaran ditambahtransaksi yang menyangkut kas lainnya yang tidak masuk LRA, sehingga dapatmenjelaskan saldo/posisi kas di neraca.D. Landasan Hukum Akuntansi Pemerintahan dan Kewajiban MenyusunLaporan PertanggungjawabanPemerintah menyelenggarakan s
(1) akuntansi adalah kegiatan jasa yang menghasilkan informasi (2) informasi akuntansi bersifat keuangan mengenai entitas tertentu (3) informasi akuntansi tersebut berguna sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi. 2. Pengguna Informasi Akuntansi Pengguna informasi aku
E. Dasar Hukum F. Materi Pokok dan Sub Materi MATERI POKOK 1 KARAKTERISTIK MODUL A. Self Instructional B. Self Contain C. Stand Alone D. Adaptive E. User Friendly MATERI POKOK 2 PENGEMBANGAN MODUL DAN MUTUNYA A. Pengembangan Modul B. Mutu Modul MATERI POKOK 3 PROSEDUR PENYUSUNAN MODUL A. Analisa Kebutuhan Modul B. Penyusunan Modul PENUTUP A .
9. Modul OC IV (Organische Stoffklassen und Synthesen) 13 10. Modul PC I (Allgemeine Chemie) 14 11. Modul PC II (Physikalische Chemie II) 15 12. Modul PC III (Physikalische Chemie III) 16 13. Modul PC IV (Physikalische Chemie IV) 17 14. Modul MC (Makromolekulare Chemie) 18 15. Modul BC (Biochemie und Zellbiologie) 19 16. Modul Physik 20 17.
TUGAS PENDAHULUAN PRAKTIKUM SISTEM OPERASI MODUL XX April 19, 2014 Pada modul kali ini, mungkin akan sedikit berbeda dengan modul-modul sebelumnya. Masih dapat kita ingat bahwa modul-modul sebelumnya, kita membahas manajemen administrasi dalam sistem operasi Windows. Sekarang, kita beralih kepada sistem operasi yang berbasi GNU/Linux.
tentang konsep dasar laju reaksi dan konsep dasar termodinamika kimia. C. Petunjuk Penggunaan Modul 1. Pelajari daftar isi serta skema kedudukan modul dengan cermat dan teliti karena dalam skema modul akan nampak kedudukan modul yang sedang Anda pelajari ini diantara modul-modul yang lain.
Test 34 Test 45 Modul 11: Lektion 5 Didaktische Hinweise 35 Lösungen und Hörtexte Kursbuch 35 Lösungen und Hörtexte Arbeitsbuch 36 Test 38 Modul 11: Wir trainieren: Hörtexte und Lösungen, Sprechkarten 46 Modul 11: Abschlusstest 50 Lösungen zu den Tests von Modul 11 51 Modul 12: Lektion 7 Seite Modul 12: Lektion 9 Seite
Praktikum: Modul 1 - Pengantar dan Pengenalan Dasar Rangkaian Digital, Modul 2 - Aljabar Boolean dan Gerbang Logika Dasar, Modul 3 - Karnaugh Map, Modul 4 - Gerbang Logika Kompleks, Modul 5 - Dekoder dan Enkoder, Modul 6 - Mul- . Lihat Silabus Teknik ENGE600005 FISIKA MEKANIKA & PANAS 3 SKS Lihat Silabus Tek
ii Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Paket A Tingkatan II Modul Tema 2 Siklus Hidup Hewan dan Upaya Pelestarian Hewan dan Tumbuhan Langka iii Kata Pengantar Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan .
menyelesaikan Modul ini, penulis mengambil Judul adalah “PENGANTAR AKUNTANSI II” Tujuan penulisan modul ini dibuat sebagai salah satu persyartan Kepangkatan. Modul ini diambil berdasarkan berbagai macam sumber referensi, baik dalam bentuk buku-buku literature, internet dll yang terkait dengan pembahasan pada Modul ini.
