NEGARA DAN RESOLUSI KONFLIK (STUDI TERHADAP
NEGARA DAN RESOLUSI KONFLIK(STUDI TERHADAP KONFLIK BANGSAMORO DI MINDANAOFILIPINA SELATAN)SkripsiDiajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih GelarSarjana Ilmu Politik (SIP.) Jurusan Ilmu PolitikPada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan PolitikUIN Alauddin MakassarOleh:RESKIYANTINIM. 30600110038FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIKUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDINMAKASSAR2014
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIDengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah inibenar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwaia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagianatau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demihukum.Makassar, 16 September 2014Penulis,ReskiyantiNIM. 30600110038ii
KATA PENGANTARSegala puji dan syukur hanya mampu penulis panjatkan kepada Allah SWT.Semata, atas segala nikmat dan karunianya. Ketidakmampuan penulis ndirian,menghasilkankebergantungan yang utuh pada zat-Nya. Shalawat dan salam dikirimkan kepadaNabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta mereka yang berjalandi atas manhaj-Nya.Penyusunan skripsi yang berjudul “Negara dan Resolusi Konflik (Studiterhadap Konflik Moro di Mindanao Filipina Selatan)” ini merupakan salah satusyarat untuk menyelesaiakn tahap akhir pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) diJurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas IslamNegeri (UIN) Alauddin Makassar.Dalam proses pengerjaan hingga akhir penulis banyak mendapat bimbingandan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang bersifat material ataupunspiritual. Ucapan terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga ini penulissampaikan kepada Allah SWT semata, hanya karena kasih sayang-Nya lah skripsi inidapat terselesaikan, kemudian kepada berbagai pihak yang telah banyak membantupenyusunan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:1. Ayahanda penulis, almarhum Muh. Saing, lelaki terhebat dan bijaksana dalamhidup penulis. Beliau yang selalu menekankan untuk hidup dengan jujur,v
berbagi kepada sesama, tempat berbagi cerita, dan beberapa patah kata lagiyang tidak akan mampu mewakililinya dalam skripsi, apalagi sekedar katapengantar ini.2. Mama aji (Ibu) penulis, Hj. Hasni, sosok yang selalu memperhatikan ibadah,kesehatan, makan, dan istirahat penulis, dan selalu berdoa selama masastudinya. Mama aji adalah sosok perempuan hebat, wonder women, telahmengasuh, menjaga, dan membesarkan penulis berserta kedua saudaranyaselama belasan tahun tanpa keberadaan sosok ayah. Mama aji merupakanmalaikat yang terlihat dan sosok pencerah rohani bagi penulis .3. Kakak penulis, Anniswati dan Suprianto, yang telah menjadi teladan bagipenulis. Sosok kakak yang mengajarkan banyak hal, seperti halnya mendidikdan mengajarkan penulis arti kemandirian menjadi seorang perempuan sejakdini hingga sekarang.4. Om penulis, Kayyang. S. Pd, merupakan orang tua kedua penulis, kuncimotivator handal bagi kelanjutan pendidikan penulis. Semangat yang tiadahenti selalu diberikan ketika penulis mengalami jatuh bangun dalammenjalani proses pencapaian studinya sejak berada dalam sekolah dasar,hingga terselesainya skripsi ini.5. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Bapak Prof. Dr.H. A. Qadir Gassing, H. T, MS. Beliau adalah sosok pribadi yang penuhkarakter.vi
6. Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik. Bapak Prof. Dr. H.Arifuddin, M. Ag., telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulisdalam berbagai kepengurusan.7. Ketua Jurusan Ilmu Politik. Bapak Dr. Syarifuddin jurdi, M. Si. Ketua jurusanyang idealis, sistematis, bijak, kritis, dan pendobrak sistem yang mantap.8. Sekertaris Jurusan Ilmu Politik. Bunda Nur Aliyah Zainal, S. IP., MA., yangdetail, terorganisir, berkarakter dan merupakan Ibu kedua penulis di kampusyang telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis sejak maba hinggasekarang.9. Staf Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Makassar, terkhusus stafIlmu Politik, Nurhayati, S. Th., ibu yang telah meluangkan waktunya secarakhusus untuk membantu kami (Mahasiswa Ilmu Politik) setiap hari, setiapjam dalam menuntaskan persoalan akademik kami. Maaf bu, kalau seringmenyusahkan dan mengurangi waktu istirahatnya.10. Pembimbing skripsi, Dr. Syarifuddin Jurdi, M. Si dan Nur Aliyah Zainal, S.IP., MA yang telah membimbing dan mengarahkan penulis yang kadangmalas, kadang menghilang, kadang rajin sejak semester VI hinggamenyelesaikan skripsi. Terima kasih atas segala kemudahan dan sistemkonsultasi yang humanis, dan terarah. Hal ini memudahkan bagi penulisdengan karakter yang susah fokus ini.11. Para Dosen yang telah mendidik dan membina penulis di Jurusan Ilmu PolitikUIN Alauddin Makassar, terkhusus Ustadz Kadir Saile, Ustadz Darussalam,vii
Pak Samsyul Asri. S. IP., M.Si, Ibunda Ismah Tita Ruslin, S. IP., M.Si.,Bunda Anggy Angraeni, S. IP., M.Si. Terima kasih telah menanamkan danmembantu penulis untuk berorientasi akhirat dan hidup yang lebih baik.12. Para guru yang telah mengajar penulis di SMA Neg. 1 Tellusiattingekhususnya Bapak Drs. Mubarak. M. Pd., selaku wali kelas penulis di kelasIPA yang berbasis RSBI, Pak Yusran, S. Pd., M. Pd., Suparman, S. Pd.,Kepala Sekolah SMA Neg. 1 Tellusiattinge Drs. Samsu Alam, KepalaSekolah SMP 1 Tellusiattinge Ibu Hj. Hafsah, Kepala Sekolah SD 70 LamuruBapak Baharuddin Saibe. Dan yang terakhir, Ibu Nuraman selaku kepala TKMallussetasi Lamuru.13. Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Bunda Rita Widyasari. S. Sos.MM., yang telah memberikan bantuan tunjangan pendidikan kepada penulissejak awal menempuh pendidikan strata satu hingga wisudah, dan PemdaKukar Bidang Kesejahteraan Masyarakat terkhusus untuk Sopiyansyah, SE.,Dani Saputra, SH., Eries Susanto, SE., yang telah membantu danmemudahkan dalam proses verifikasi tunjangan pendidikan penulis.14. Teman-teman penulis, sejak dari TK sampai kepada level perguruan tinggiyang senantiasa belajar bersama dengan penulis. Untuk saudara dan temanseperjuangan penulis Ilmu Politik Angkatan 2010, sahabat Eagle Star, saudariAsrama Putri Kukar Kal-Tim, saudara Asrama Putra Kal-Tim, teman-temanHPMK3T-Makassar , sahabat Posko V KKNP, rekan organisasi PIXEL UINviii
Alauddin Makassar, rekan organisasi HMI. Terima kasih kawan, saudara,sahabat, rekan, kakak, dan adik.15. Juga tidak lupa untuk seluruh pegawai yang bekerja di Fakultas Ushuluddin,Filsafat, dan politik dari bagian administrasi hingga penanggung jawabkebersihan, dan bagian keamanan. Terima kasih atas semua bantuannya dancerita-cerita lepasnya saat penulis bosan di kampus. Pak Ambo, dansejajarannya yang telah datang paling pagi dan pulang paling sore, tanpakalian akan sulit bagi kami beraktivitas dengan lancar.Mudah-mudahan Allah SWT membalas seluruh jasa-jasa mereka dengan pahalayang besar dari sisi-Nya.Akhirnya, semoga hasil kerja ini juga bernilai amal ibadah serta bernilai dakwahtertulis yang diterima di sisi Allah „azza wa jalla.Amin Ya Rabal-‘A laminMakassar, 16 September 2014PenulisReskiyantiNIM. 30600110038ix
DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL .iHALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .iiHALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .iiiHALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .ivKATA PENGANTAR .vDAFTAR ISI .xABSTRAK .xiiBAB IBAB IIPENDAHULUAN .1A. Latar Belakang .1B. Rumusan Masalah .6C. Tujuan dan Kegunaan .6D. Pembatasan Studi .7E. Tinjauan Pustaka .8F. Kerangka Teori.9G. Metode Penelitian.24H. Garis-garis Besar Isi .26GAMBARAN UMUM KONFLIK BANGSAMORO MINDANAODI FILIPINA SELATAN.27A. Kelompok Etnik di Filipina .27B. Dinamika Islam dan Moro di Mindanao .33C. Kompleksitas Sejarah Konflik Mindanao .46x
BAB IIIRELASI PEMERINTAH DENGAN BANGSAMORO DALAMPENYELESAIAN KONFLIK MORO DI MINDANAO .53A. Pemetaan Konflik Mindanao Filipina Selatan .53a. Konflik Agama .54b. Konflik Ekonomi.58c. Konfliik Politik .61B. Respon Bangsamoro terhadap Pemerintah Filipina .64a. Sikap Bangsamoro .64b. Aktor-aktor yang Teribat dalam Konflik Bangsamoro .69C. Resolusi Konflik melalui Mediasi dan Negosiasi .79BAB IV PENUTUP .89A. Kesimpulan .89B. Implikasi .91DAFTAR PUSTAKA .92BIOGRAFI PENULIS .96LAMPIRAN98.xi
ABSTRAKNama: ReskiyantiNIM/Jurusan : 30600110038/Ilmu PolitikJudul: Negara dan Resolusi Konflik(Studi Terhadap Konflik Bangsamoro Di Mindanao Filipina Selatan)Skripsi ini membahas tentang konflik Bangsamoro dengan pemerintah Filipina, relasipemerintah dengan Bangsamoro, dan peran pihak ketiga sebagai mediasi dalam resolusikonflik Bangsamoro di Mindanao Filipina Selatan. Konflik Bangsamoro terjadi sejak masakolonialisme Spanyol di Filipina dan terus berlangsung hingga saat ini.Pada awal 1970-an , terjadi perlawanan antara pendatang Kristen Filipino bagianUtara Filipina dan penduduk asli masyarakat Bangsamoro di wilayah Mindanao bagianSelatan Filipina. Perlawanan tersebut berawal dari adanya perpindahan penduduk Kristen ketempat tinggal orang-orang Islam di Mindanao. Dampak dari peristiwa tersebut banyaktanah-tanah milik orang Islam di Mindanao diduduki dan dimiliki secara paksa olehpendatang Katolik, dan adanya berbagai kebijakan pemerintah Filipina tentang hakkempemilikan tanah yang tidak sesusai dengan tuntutan Bagsamoro, dan berbagai macamkepentingan hadir dalam konflik tersebut.Inilah awal konflik Bangsamoro yang kemudianmelahirkan organisasi-organisasi dari kelompok penduduk asli Muslim Bangsamoro diMindanao seperti MIM, MNLF, MILF, dan lainnya. Organisasi-organisasi perlawanan diwilayah Mindanao Filipina memiliki tujuan untuk membebaskan masyarakat Bangsamorodari pemerintah pusat Filipina dan membentuk Negara sendiri.Skripsi ini memaparkan pemetaan konflik yang terjadi antara Bangsamoro, KristenFilipino, dan pemerintah Filipina. Diantaranya konflik agama antara umat Islam Bangsamorodengan Kristen Filipino yang disebabkan karena perebutan tanah antara kedua belah pihakdan undang-undang hak kepemilikan tanah yang tidak berpihak pada Musim Bangsamoro.Konflik ekonomi yang ditandai dengan usaha pemerintah Filipina untuk mengeksploitasihasil tambang atau sumber daya alam lainnya di wilayah Mindanao. Banyak usaha daripemerintah Filipina untuk mengeksploitasi hasil tambang ini untuk keuntungan berbagaiproyek industri tambang ini di Utara Filipina, kemudian konflik politik hingga lahirnyakonflik bersenjata.Relasi antara Bangsamoro dengan pemerintah Filipina cenderung tidak harmonis, halini ditandai dengan berbagai bentuk perlawanan yang telah dilakukan oleh organisasiorganisasi perlawanan Bangsamoro atas kebjakan pemerintah yang tidak sesuai tuntutan.Berbagai macam bentuk resolusi konflik dan keikutsertaan pihak ketiga dalammemediasi konflik telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Bangsamoro, seperti halnyaTripoli Agreement, Final Peace Agreement, dan kesepakatan lainnya yang dimediasi olehLibya, Indonesia, dan Negara Islama lainnya. Meskipun telah dilakukan banyak cara dalampenyelesaian konflik Bangsamoro dengan pemerintah Filipina, namun kesepakatan tersebuttetap dilanggar dan konflik masih tetap terjadi hingga sekarang.Dan penulis berkesimpulan bahwa konflik antara Bangsamoro dan pemerintahFilipina akan terus berlangsung dan tidak akan menemukan titik akhir walaupun denganberbagai macam strategi dan kesepakatan yang dilakukan untuk meredam konflik, karenakedua belah pihak akan terus tetap bersikukuh pada ideologi mereka masing-masingKata Kunci: Konflik, Bangsamoro, Pemerintah Filipina, Resolusi konflikxii
BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahKonflik Mindanao merupakan konflik yang sangat tua dan klasik, yangmelibatkan penduduk Mindanao dengan penduduk di luar Mindanao.Dinamikakonflik Mindanao berawal dari perlawanan penduduk Mindanao terhadap upayakolonialisasi oleh Spanyol yang telah berhasil menguasai Kepulauan Luzon danhendak meluaskan wilayah pengaruhnya ke bagian selatan Luzon di abad ke-15 M.Pada periode berikutnya, konflik Mindanao kembali menunjukkan momentumyang dinamis ketika transisi rezim kolonial Spanyol ke Amerika Serikat menjelangPerang Dunia ke-II.Pada periode awal kolonialisasi Amerika Serikat di Filipina pada1898, sikap etnis Mindanao terhadap Amerika Serikat berbeda dengan rezim Spanyol,dengan menunjukkan sikap yang bersahabat dan kooperatif.1Amerika Serikatcenderung tidak mempersoalkan identitas Islam sebagai identitas kultural yang harusdiganti dengan identitas yang baru, sebagaimana yang dikembangkan olehpemerintah kolonial Spanyol.Hubungan antara masyarakat Islam Mindanao dan Amerika Serikatmenunjukkan pola konfliktual saatAmerika Serikat melakukan kebijakan yangdikenal dengan Bacon Bill. Bacon Bill merupakan kebijakan untuk mempersiapkanNegara baru di Filipina dengan menggabungkan masyarakat di Utara (kepulauan1Bahkan, sikap kooperatif ini ditunjukka dengan kerelaan oleh kesultanan Mindanao untukdimasukkan dalam wilayah otoritas Amerika Serikat di Asia Tenggara.Lihat opsi kooperatif ini dalamCaser Adib Majul, Dinamika Islam Philipina, (Jakarta: LP3ES, 1996).Hal. 141
Luzon) dan masyarakat di Selatan (Kepulauan Mindanao) dengan pusat pemerintahandi Luzon. Para Datus di Mindanao melakukan protes keras terhadap Bacon Billdengan mengirim petisi agar Bacon Bill tersebut dibatalkan, dan wilayah Mindanaomenjadi protektorat Amerika Serikat sampai masyarakat Mindanao telah siap menjadiNegara merdeka. Namun, pemerintah terus melanjutkan program Bacon Bill di manakemudian wilayah Mindanao menjadi wilayah administratif dan politik dari Filipina.Pasca kemerdekaan Filipina, 4 Juli 1946, konflik Mindanao terjadi antarapemerintah Filipina dengan masyarakat Mindanao.Kebijakan pemerintah FilipinaManuel Quezon yang hendak menghapuskan struktur budaya, hukum dan politikserta diganti dengan struktur hukum, serta budaya dan politik yang berbasis hukumpositif di Filipina. Pilihan kebijakan Manuel Quezon ini mendapatkan perlawanankeras dari para Datus di Mindanao karena dipahami akan mengancam legitimasi paradatusmaupun mengancam identitas Islam yang sudah berakar di Mindanao semenjakabad ke 15. 2Periode paling krusial konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakatMindanao adalah pada masa presiden Marcos antara tahun 1968-1972.Dalam periodeini, respon pemerintah Filipina terhadap keinginan masyarakat Mindanao untukmelakukan pemisahan diri, cenderung menggunakan pendekatan represif.Beragampenyiksaan, pembunuhan, ataupun mengirim pasukan sipil, dalam hal ini etnis Ilaga2Cesar Adib Majul, Dinamika Islam Philipina, (Jakarta: LP3ES, 1987). Hal. 18-20.2
untuk membantai masyarakat Mindanao cenderung menjadi kebijakan pokok dengandiberlakukannya Martial Law.3Dalam upaya mempertahankan wilayah, rezim di Filipina memiliki duastrategi besar, yakni dengan strategi konfrontasi terhadap kelompok pemberontakmaupun melakukan strategi politik berupa perjanjian damai ataupun referendumuntuk penentuan pilihan politik masyarakat Mindanao.Rezim Marcos yang berkuasa semenjak 1970 cenderung menerapkankebijakan represif kepada setiap bentuk perlawanan masyarakat Mindanao kepadapemerintah, baik yang dilakukan oleh kelompok Mindanao muslim ataupunkelompok komunis. Kebijakan represif ini tercerminkan dalam kebijakan MartialLaw, sebuah kebijakan yang memberikan ruang yang besar bagi tentara Filipina danpenduduk Katolik melakukan tindakan kekerasan kepada komunitas muslim.Meskipun demikian, pada akhirnya rezim Marcos pada 1976 juga mulaimenunjukkan sikap akomodatifnya terhadap gerakan perlawanan Bangsamoro.Sikapakomodatif rezim Marcos tidak bisa dilepaskan dari tekanan masyarakat internasionaldan dunia Islam terhadap kebijakan represifnya.Rezim Aquino yang menggantikan rezim Marcos di 1992 cenderungmengembangkan kebijakan akomodatif terhadap kelompok perlawanan Mindanaodaripada kebijakan represif.Pilihan kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari spektrumpolitik di Filipina dan dukungan internasional untuk menyelesaikan konflik3Lihat lebih jauh dalam Cesar Adib Majul, Muslim in the Philippines, edisi ke-2, Quezoncity, University of the Philippines Press, 1973.3
Mindanao di meja perundingan.Langkah- langkah yang dilakukan Aquino adalahdengan melakukan pertemuan informal dan formal dengn elite-elite MNLF danbeberapa Negara Timur Tengah sebagai fasilitator negoisasi.4Rezim Fidel Ramos sebagai penerus rezim Aquino cenderung untukmeneruskan gaya kepemimpinan Aquino untuk bersikap akomodatif terhadapkelompok perlawanan di Mindanao. Sebagai mantan wakil presiden pada rezimAquino, Ramoz telah merintis jalan perdamaian dengan kelompok perlawanan.Sikappro peace rezim Ramos, membuat MNLF yang sebelumnya memilih sikapkonfrontatif pasca Tripologi Agreement 1976, mulai menunjukkan sikap akomodatifdan menerima tawaran negoisasi dalam konteks Final Peace Agreement 1996.Berbeda dengan rezim Aquino dan Ramos yang cenderung mengembangkankebijakan akomodatif atau all – out peacesterhadap kelompok perlawananBangsamoro, rezim Estrada cenderung memilih kebijakan represif ( all – out wars).Kebijakan Estrada keras ia melakukan penyerangan langsung dan menghancurkancamp – camp serta markas MILF, Abu Sayyaf dan MNLF yang dianggap sebagaikelompok teroris yang harus ditumpas. Sikap represif Estrada cenderung jugadilanjutkan oleh Arroyo dalam menyelesikan konflik Mindanao, untuk mendukungkebijakan tersebut rezim Arroyo mengembangkan kembali kebijakan kerjasama4Surwandono, Manajemen Konflik Separatisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hal.71-724
militer dengan Amerika Serikat terutama kerjasama perang terhadap jaringanterorisme internasional.Peristiwa yang paling meninggalkan trauma dan kebencian masyarakatMindanao terhadap kebijakan pemerintah Filipina adalah tragedi Jabidah. Dalamtragedi ini, pemerintah Filipina membunuh sejumlah 60 orang Mindanao, yangkesemuanya adalah muslim yang direkrut oleh pemerintah Filipina untuk melakukaninfiltrasi ke Sabah. Setelah mengetahui misi dari perekrutan ini untuk menyerangSabah, maka semua yang direkrut melakukan penolakan.Pemerintah Marcosmenganggap penolakan ini sebagai bentuk perlawanaan masyarakat Mindanaoterhadap kekuasaan pemerintah Filipina.5Respons terhadap tragedi Jabidah dan pemberlakuan Martial Lawyangsemakin memarginalkan masyarakat Mindanao pada awalnya cenderung disikapi olehpara elite tua (Sultan di Mindanao) dengan cara-cara kultural dan ekonomi.Dalampandangan para Sultan Mindanao peristiwa ini tidak lepas dari persoalanmiskomunikasi ataupun salah pengertian akibat perbedaan budaya. Namun, analisisdari Samuel Tan maupun Patricio Abinales, maupun Majul, respons akomodatif inidisinyalir sebagai akibat pemberian konsesi ekonomi, budaya dan politik pemerintahFilipina terhadap para sultan di Mindanao.5Lihat lebih jauh peristiwa Jabidah ini dalam ibid., atau dalam Eric Gutierrez dan SaturninoBortas, Jr, “The Moro Conflict: Landlessness and Misdirected State Policies”, Policy Studies 8, EastWest Center. Washington, 2004.5
Konflik Mindanao telah menempatkan etnis Islam menjadi korban utama darikebijakan pemerintah Filipina. Konflik antara pemerintah Filipina dengan masyarakatMindanao kemudian menjadi konflik bersenjata (armed conflict).Internasionalisasi konflik di Mindanao oleh MNLF menghasilkan responserius dari masyarakat internasional, khususnya dari Dunia Islam. Beberapa Negarayang kemudian secara intensif dalam melakukan komunikasi intensif denganpemerintah Filipina dan kelompok perlawanan MNLF adalah Libya, Arab Saudi danIndonesia untuk menyelesaikan konflik di Mindanao. Di tingkat OrganisasiInternasional, OKI merupakan organisasi memainkan peranan yang sangat signifikandalam memediatori penyelesaian konflik, dari proses menyiapkan perjanjian danimplementasi perjanjian di bandingkan Amerika Serikat, ASEAN dan PBB.6B. Rumusan MasalahDengan bertitik tolak pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yangdapat diambil adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah pola pemetaan konflik Bangsamoro di Mindanao Filipina Selatan?2. Bagaimanakah relasi pemerintah dengan Bangsamoro dalam penyelesaian konflikdi Mindanao Filipina Selatan?C. Tujuan dan KegunaanSesuai dengan pokok masalah yang disebutkan, maka tujuan dan kegunaanpenulisan ini dapat kita lihat sebagai berikut:1. Tujuan6Surwandono, Manajemen Konflik Separatisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hal. 56
a. Untuk mengetahui pola pemetaan konflik Bangsamoro di Mindanao FilipinaSelatan.b. Untuk mengetahui relasi pemerintah dengan Bangsamoro dalam penyelesaiankonflik di Mindanao Filipina Selatan.2. Kegunaana. Kegunaan praktis tulisan ini adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelarsarjana (strata satu) terkhusus di bidang ilmu politik.b. Kegunaan akademis. Sebagai akademisi, penulis berharap tulisan ini dapatdijadikan rujukan pembanding atas tema-tema serupa yang telah hadirsebelumnya. Keberagaman sudut pandang diharapkan dapat membentukcakrawala berfikir yang netral dan independen.D. Pembatasan StudiSebelum melangkah lebih jauh, agar pembahasan skripsi ini tidak mengalamipelebaran dan tetap fokus pada permasalah yang akan diungkap, tentunya penulisakan memberikan batasan terhadap studi ini antara periode 1970 sampai dengantahun 2013, hal ini dikarenakan pada dekade 1970-an merupakan fase awal dimanaBangsamoro melakukan perlawanan terhadap pemerintah Filipina atas kebijakanpemerintah yang tidak sesuai dengan tuntutan Bangsamoro dan pada dekadetersebut juga untuk yang pertama kalinya pemerintah Filipina melakukanperundingan dengan para pemimpin gerakan MNLF yang dipelopori oleh NurMisuari dan Hasim Salamat.7
E. Tinjauan PustakaSepanjang penelusuran penulis mengenai judul ini, memang telah banyakyang telah melakukan penelitian mengenai konflik Bangsamoro di Mindanao FilipinaSelatan namun dengan mengambil masalahyang berbeda dan dalam waktu yangberbeda-beda pula.Seperti halnya buku yang berjudul Manajemen Konflik Separatisme:Dinamika Negoisasi dalam Penyelesaian Konflik Mindanao, karya Surwandono.Buku ini hanya membahas sejarah, politik Mindanao sebelum dan pasca masuknyaIslam, berbagai proses negoisasi yang dipaparkan, serta pemaparan lain yang terkesankurang sederhana memaparkan pemetaan konflik Mindanao, buku ini juga tidakmenunjukkan bagaimana peran atau keberadaan Negara dalam proses penyelesaiankonflik Mindanao tersebut.Dinamika Islam Filipina, karya Cesar A. Majul. Buku ini membahastentang identitas dari kelompok – kelompok Islam masyarakat Muslim Bangsamoroyang berada di tengah – tengah orangnon Muslim. Buku ini juga membahas suatupermasalahan yang tidak hanya muncul dari pihak kuasa saja, akan tetapi juga darigolongan penentang Muslim yang selalu dirugikan prinsip – prinsip pemerintahditetapkan di Negara Filipina, terutama di Filipina Selatan. 7Filipina Tanah Air Patriot PujaggaJose Rizal, karya SyahbuddinMangandaran, buku ini membahas sejarah singkat, sistem pemerintahan yang7Cesar A. Majul, Dinamika Islam Filipina, Terj. Eddy Zainnury (Jakarta: LP3ES, 1989).8
diterapkan, perkembangan perekonomian di Negara Filipina dan Bangsamoroberjuang untuk sebuah Negara sendiri. 8The Secret of Jihad Moro: Fakta – Fakta Perlawanan Kaum TertindasMuslim Moro, karya Abu Ibrahim MuhammadDaud. Buku ini membahasperjuangan Bangsamoro melawan para penjajah dan menceritakan dengan gamblangtentang kamp Abu Bakar Ash – Shiddiq beserta istrinya. Buku ini juga membahaspemimpin dari gerakan MILF yang memisahkan diri dari gerakan MNLF danmengungkap kisah – kisah pemimpin Bangsamoro yang telah meninggal.9Tulisan ini sendiri hadir untuk menyajikan pola pemetaan konflikBangsamoro, perihal relasi pemerintah dengan Bangsamoro dalam penyelesaiankonflikdi Mindanao Filipina Selatan.Sebuah kajian sederhana, lugas, dan spesifikserta diharapkan dapat menjadi tulisan yang baik dibaca.F. Kerangka Teori1. NegaraNegara merupakan integrasi dan kekuasaan politik. Negara merupakan alat(agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubunganhubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalammasyarakat,10Negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di manakekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan8Syahbuddin Mangndaralam, Filipina Tanah Air Patriot PujanggaJose Rizal, (Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 1995)9Abu Ibrahim Muhammad Daud, The Secret of Jihad Moro : Fakta – Fakta PerlawananKaum Tertindas Moro (Solo: Media ISLAMIKA, 2008).10Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Pustaka Utama, 2008). Hal. 479
atau asosiasi, maupun oleh Negara sendiri. Dengan demikian Negara dapatmengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa Negara mempunyai duatugas:a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakniyang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yangmembahayakan.b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongangolongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat tanasosiasi-asosiasikemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuannasional.Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan perantaraanpemerintah beserta segala alat perlengkapannya.Kekuasaan Negara mempunyaiorganisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasiyang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.11Terdapat beragam defenisi Negara menurut para ahli, seperti halnya ThomasHobbes yang mengatakan Negara merupakan suatu tubuh yang dibuat oleh orangbanyak berama-ramai, masing-masing berjanji akan memakainya sebagai alat untukkeamanan dan perlindungan bagi mereka.11Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Pustaka Utama, 2008). Hal. 4810
Adapula pandangan Plato, mengatakan bahwa Negara suatu tubuh yangsenantiasa tampak maju, berkembang, sebagaimana layaknya orang-orang (manusia).Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup danbekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama.Dapat dikatakan bahwa tujuanterakhir setiap Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.Pada pembahasan tentang teori Negara dalam penulisan ini, penulis akanmemasukkan teori strukturasi yang juga memiliki keterkaitan tentang sebuh Negara.Teori strukturasi memiliki dua poin penting yang perlu dibahas, yaitu tentang agendan struktur.a. Agen.Model stratifikasi agen yaitu monitoring refleksif atas tindakan yangmerupakan satu unsur tetap dari tindakan sehari-hari dan melibatkan tidak hanyaperilaku si individu, namun juga perilaku dari individu-individu lain. Maksudnya,para aktor tidak hanya memonitor secara terus-menerus arus akvitas mereka danberharap orang lain melakukan hal yang sama terhadap aktivitas mereka sendiri, paraaktor itu juga secara rutin memonitor aspek-aspek, baik sosial maupun fisik, darikonteks-konteks tempat di mana mereka bergerak.Selain monitoring refleksif terhadap tindakan, adapularasionalisasitindakan.Yang dimaksudkan dengan rasionalisasi tindakan adalah bahwa para aktorjuga secara rutin dan kebanyakan tanpa perdebatan mempertahankan suatupemahaman teoritis yang terus-menerus tentang landasan-landasan bolehdisamakandengan
pengungkapan alasan-alasan bagi unsur-unsur tindakan tertentu, tidak juga dengankemampuan menspesifikasi alasan-alasan itu secara diskursif. Namun demikian,harapan para agen kompeten tindakan-tindakan yang lain dan inilah kriteriakompetensi yang diterapkan dalam perilaku sehari-hari adalah bahwa para aktorbiasanya akan mampu menjelaskan sebagian besar tindakan mereka, jika memangdiminta.12b. StrukturStruktur di sini tampil sebagai sesuatu yang berada di luar tindakan manusia,sebagai sumber pengekang inisiatif bebas subjek yang mandiri.Di sini, struktur secarakhas dipahami bukan sebagai penciptaan pola t
Luzon) dan masyarakat di Selatan (Kepulauan Mindanao) dengan pusat pemerintahan di Luzon. Para Datus di Mindanao melakukan protes keras terhadap Bacon Bill dengan mengirim petisi agar Bacon Bill tersebut dibatalkan, dan wilayah Mindanao menjadi protektorat Amerika Serikat samp
sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik. Sementara Minnery (1980:220) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses. . Jika
Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara.14 Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan untuk mempelajari ilmu Hukum Tata Negara, ilmu Hukum Administrasi Negara dan juga ilmu Hukum Internasional Publik.
Petunjuk Teknis Analisis Spasial Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi ini dibuat dengan maksud untuk mendukung percepatan penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi. Adapun tujuan tersebut antara lain : 1. Membangun basisdata spasial konflik tenurial di kawasan konservasi yang up to date oleh pengelola kawasan/ unit pelaksana teknis 2.
Beberapa kajian yang ada telah mengaitkan modenisasi dengan konflik etnik.4 Konflik ini juga boleh wujud dalam bentuk politik, ekonomi dan sosial.5 Dalam hal ini, segala projek pembangunan negara jika tidak dirancangkan dengan teliti boleh mendatangkan konflik politik dan sosial antara etnik. Sehubungan dengan ini,
Dasar Keluarga Negara ini yang menyokong dan melengkapi dasar-dasar yang sedia ada seperti Dasar Sosial Negara, Dasar Wanita Negara dan Dasar Kanak-kanak Negara turut berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara dan matlamat Wawasan 2020. Di samping itu, dasar ini turut merujuk secara khusus kepada tanggungjawab
seluruh wilayah kelola masyarakat lokal dan adat. Beberapa dari konflik itu adalah kasus konflik antara masyarakat adat Bunyau dan Plaik Kruap dan perusahaan HPH PT MKK (2003‐2008); Konflik tata batas hutan adat antara masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai dan Taman
Dasar Hukum 78 2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah 79 BAB VII : BENDA-BENDA MILIK NEGARA 82 . DAFTAR PUSTAKA 90. iv . v iii . 1 BAB I HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 1. Pengertian dan istilah Pengertian dan istilah Hukum Administrasi Negara. Sejarah dari Hukum Administrasi Negara dari Negara Belanda yang disebut Administratif recht atau Bestuursrecht .
2nd Grade . ELA Priority Standards Grade 2 CCSS PA Core Foundational Skills RF.2.3 CC.1.1.2.D Know and apply grade level phonics and word analysis skills in decoding words. Distinguish long and short vowels when reading regularly spelled one- syllable words. Decode two-syllable words with long vowels and words with common prefixes and suffixes. Read grade level high-frequency .
