SKRIPSI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA

COREMetadata, citation and similar papers at core.ac.ukProvided by Analisis Harga Pokok Produksi Rumah PadaSKRIPSIANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADADINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIRKABUPATEN PELALAWANDiajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Ujian Oral ComprehensiveDalam Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu SosialUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RiauOlehUMI RIYANTI10773000075PROGRAM SIJURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIALUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIMRIAU2011

ABSTRAKANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHPADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATENPELALAWANOLEH : UMI RIYANTIPenelitian ini dilakukan pada Dinas Bina Marga dan sumber Daya AirKabupaten Pelalawan yang merupakan suatu instansi pemerintah daerah yangmelaksanakan sebagian urusan Pemerintah di bidang pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah mengetahui apakah laporan keuangan Pemerintah padaDinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan sudah sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri DalamNegeri No. 13 Tahun 2006. Ada beberapa masalah yang ditemui dalam penelitianini antara lain : dalam mempertanggungjawabkan keuangannya tidak sesuaidengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, jumlah penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran dan realisasi terhadap nilai kontrak serta kinerja PemerintahDaerah.Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukandalam penelitian ini adalah dengan metode studi kepustakaan dan penelitianlapangan dengan pejabat yang terkait, setelah itu data yang telah dikumpulkandianalisis secara deskriptif yaitu membandingakan keadaan yang sebenarnyaterjadi dengan teori-teori yang relevan, guna memperoleh hasil penelitian untukmasalah yang ditemui terkait dengan pelaksanaan pelaporan keuanganpemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan.Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis pada masalah yangditemui dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa laporan keuanganpemerintah pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawanbelum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Sehingga dari hasil penelitiantersebut, penulis mencoba memberikan masukan, solusi serta saran-saran bagiDinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan agar dimasayang akan datang diharapkan sistem keuangan pemerintah daerah akan lebihbaik serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.Kata Kunci : Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005i

DAFTAR ISIABSTRAK . iKATA PENGANTAR . iiDAFTAR ISI . vDAFTAR TABEL . viBAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah . 1B. Perumusan Masalah . 6C. Tujuan dan Manfaat Penelitian . 6D. Metode Penelitian. 7E. Sistematika Penulisan . 9BAB IITELAAH PUSTAKAA. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah . 11B. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah . 17C. Tujuan dari Penyajian Laporan Keuangan Daerah . 20D. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan AkuntansiKeuangan Daerah . 22E. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan . 25F. Unsur Laporan Keuangan . 26G. Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintahan DenganAkuntansi Perusahaan . 36ii

BAB IIIGAMBARAN UMUM DINAS BINA MARGA DANSUMBER DAYA AIR KABUPATEN PELALAWANA. Sejarah Singkat Dinas Bina Marga Dan SumberDaya Air Kabupaten Pelalawan . 38B. VISI dan MISI Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabuaten Pelalawan . 39C. Tugas Pokok Dan Fungsi . 41BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Analisa Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . 51B. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . 62C. Pemahaman Terhadap Laporan Keuangan. 65BAB VPENUTUPA. Kesimpulan . 66B. Saran-saran . 67DAFTAR PUSTAKALAMPIRANBIODATAiii

1BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahBerkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatuwawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah,baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Dengan terpisahnya sistempengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuatsistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaankeuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusandipemerintah.Pemerintah mempuyai tujuan utama memberikan jasa dan pelayanankepada masyarakat, untuk itu diperlukan akuntansi yang berbeda denganakuntansi komersial pada umumnya, lembaga pemerintahan harus menyediakansumber-sumber tertentu dengan sukarela dan memungut iuran dari masyarakatdalam bentuk pajak yang diurus secara efektif dan digunakan untuk pelayananyang danakuntabilitas,mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintah dilingkungan sektor publikjuga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi selama ini hanya diterapkansecara utuh, pada organisasi sektor swasta. Hal ini disebabkan karena banyaknyaaparatur pemerintah yang belum begitu memahami arti penting dari egipraktek.

2Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturanyakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah danUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan daerah. Setelah keluarnya kedua undang-undang tersebut,pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu diantaranyaadalah : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan danpertanggungjawaban keuangan daerah dan sekarang sudah direvisi menjadiPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem KeuanganPemerintah yang memberikan yang memberikan defenisi terhadap akuntansipemerintahan daerah sebagai proses pencatatan pengelolaan, dan pengikhtisarandenga cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yangumum bersifat keuangan termasuk pelaporan-pelaporan atas realisasi dalampenyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuanRepublik Indonesia.Tidak hanya sampai disitu, selanjutnya ditetapkan Peraturan PemerintahNo. 13 Tahun 2006 sebagai kelanjutan pemerintah untuk memperbaiki sistemkeuangan pemerintah daerah, agar :1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang-undangan,efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yangterintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkandengan peraturan daerah.

3Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan pertanggungjawabanpimpinan atau manajer perusahaan, karena laporan keuangan merupakangambaran keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.Laporan keuangan merupakan sumber informasi baik bagi pemerintah untukmengambil kebijakan dan keputusan, juga informasi bagi pihak luar pemerintahseperti perusahaan, bank, investor, maupun calon investor. Kepentingan penggunalaporan keuangan berbeda, sesuai dengan kepentingan masaing-masing. Laporankeuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.Laporan keuangan menurut pemerintah terdiri dari:1. Laporan Realisasi Anggaran2. Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah3. Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah4. Catatan Atas Laporan KeuanganOleh karena itu laporan keuangan mengambil keputusan tentangpencapaian kinerja program dan kegiatan realisasi pencapaian terget pendapatan,realisasi penyerapan belanja dan realisasi penyerapan pembiayaan. Berkaitandengan pelaksanaan otonomi daerah yang berlaku pada saat ini di negara kita,masalah pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian umum bagi parapengambil keputusan dalam pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkatdaerah. Di era reformasi ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting danmendasar untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada serta upayamengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di daerah dalam upayameningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4Dengan berbagai perubahan dalam pengelolaan dasar, kinerja keuangandaerah tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian.Penelitian ini akan diadakan pada Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air(Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan.Adapun masalah yang ditemukan penulis pada Dinas Bina Marga dansumber Daya Air (Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan adalah sebagaiberikut:Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air (Pekerjaan Umum) KabupatenPelalawan dalam mempertanggungjawabkan keuangan hanya menyajikanLaporan realissi Anggaran saja karena Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air(Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan tidak melakukan penyusunan neraca,laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai denganPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintahan. Hal ini akan menyebabkan :1. Para pengguna laporan keuangan tidak bisa menilai kemampuan DinasBina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan dalammenghasilkan arus kas.2. Laporan keuangan tidak bisa dipahami oleh pembaca secara luas yaitumasyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberiatau berperan dalam proses donasi, investasi dan peminjaman hitungansuratpertanggungjawaban bendahara pada Dinas Bina Marga dann Sumber Daya Air(Pekerjaan Umum) Kabupaten Pelalawan tahun 2009 dapat dilihat jumlahpenerimaan pada kolom SPJ UP/GU/TU (Surat Pertanggungjawaban, Uang

5Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang) sebesar Rp. 1.463.338.562,- sedangkanjumlah pengeluaran pada kolom tersebut Rp. 1.634.545.666,-. Maka dalamperhitungan pada SPJ UP/GU/TU Tahun 2009 terdapat defisit sebesar Rp.178.027.304,-. Hal ini bisa terjadi karena dampak dari realisasi kegiatan di tahunlalu yang tidak selesai ,sehingga kegiatan itu harus dilanjutkan di tahun berikutnyadengan anggaran tahun tersebut yang kemudian akan menambah pengeluaran.Seharusnya menurut kaidah dalam suatu usaha jumlah penerimaan haruslah lebihbesar dari pada pengeluarannya. Sama halnya dengan pelaporan keuanganpemerintah, jika jumlah penerimaan lebih kecil dari pada mengeluaran maka akanberdampak defisit anggaran yang harus ditutupi.Permasalahan berikutnya adalah pada kolom Pekerjaan Oleh .177.162.742,75. Artinya realisasi dari nilai kontrak proyeknominalnominalRp.tidak sesuaidengan apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan menurut perjanjian kontrak,proyek harus diselesaikan sekurang-kurangnya 90-150 hari kalender, namun padakenyataannya realisasi tidak dapat dicapai karena kendala lingkungan yang tidakmendukung untuk menyelesaikan proyek, disamping itu masyarakat tidak bisamenerima denganadanya pekerjaan proyek tersebut. Informasi yang perludiketahui bahwa proyek ini belum selesai pada tahun tersebut, sehingga harusdiselesaikan pada tahun berikutnya. Karena pencairan dana dilakukan perterminyaitu pertama pada saat proyek akan dimulai, selanjutnya pada saat proyek selesaisekitar 70% dan sisanya diambil di akhir proyek, namun karena proyek tidakselesai maka dana yang tersisa harus dikembalikan ke kas daerah.