Perencanaan Pembangunan Pertanian
buletin perencanaan pembangunan pertanianVolume 7 No.4/2018 Juni 2018Perencanaan Pembangunan Pertaniankata pengantarBiro Perencanaan memiliki tugas pokok dan fungsi utamamelaksanakan koordinasi penyusunan rencana kebijakan,program dan anggaran pembangunan pertanian; sertamelakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untukmelaksanakan tupoksi tersebut dengan baik dibutuhkanpenguatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalampenguasaan metodologi perencanaan, pengenalan isuisu strategis pembangunan pertanian serta menyerapdinamika penyelenggaraan pembangunan pertaniandi lapangan. Berdasarkan hal tersebut, aparatur diunit kerja perencanaan semestinya memiliki keahlianuntuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan sertamampu berperan dalam memfasilitasi proses koordinasipenyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan,mensosialisasikan kebijakan anggaran, dan programserta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kebijakan dalam sebuah media komunikasi.daftar isiStrategi Program Rural Empowerment AndAgricultural Development Scaling Up Initiative(Readsi) Dalam Mendukung ImplementasiKeuangan Inklusif Dan Pengentasan Kemiskinan3Strategi Adaptasi Perubahan Iklim Berorientasi PadaKeberlanjutan Layanan Ekosistem1219Alsintan Menjadi Langkah Awal Menuju PertanianModern31Kajian Peran Penyuluh Pertanian Ditinjau DariPerspektif Peningkatan Daya Saing KomoditasPertanian39Peranan Penyuluh Pertanian Dalam MensukseskanProgram Upsus Pajale Sebagai Upaya MeningkatkanKesejahteraan Petani50Dinamika Asuransi Pertanian-1-Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian inimerupakan upaya Biro Perencanaan untuk meningkatkanperan unit kerja perencana melalui peningkatankapasitas dan kompetensi aparatur perencana sertamengkomunikasikan gagasan pengembangan ilmuperencanaan di bidang pertanian. Oleh karena itu, peranaktif para aparatur perencana pembangunan pertaniandi Pusat dan Daerah sangat diharapkan untuk turutmengembangkan buletin ini sebagai media tukar gagasantentang konsep dan implementasi rencana pembangunanpertanian.Kami mengucapkan terima kasih kepada segenapredaktur, editor dan kontributor yang telah berupayamenerbitkan buletin ini. Semoga edisi berikutnya dapatterbit secara berkala dan berkelanjutan.Jakarta, Juni 2018Kementerian Pertanian Republik Indonesia
buletin perencanaan pembangunan pertanianSusunan RedakturBulletin PerencanaanPembangunan PertanianVolume 7 Tahun 2018Penanggung JawabDr.Ir. Kasdi Subagyono, MScRedakturRr. Nina Murdiana, S.Sos, MMDewan RedaksiProf. (Riset). Dr. Ir. Irsal Las, M.SProf. (Riset). Dr. Sumarno, M.ScProf. (Riset). Dr. Ir. Achmad Suryana, MSProf. (Riset). Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, MSDR.Ir. Hermanto, MPEditorDrs. Tri Prianggono, MMDr. Ir. Prayudi Syamsuri, M.SiIr. Dewa Ngakan Cakrabawa,MMDr. Idha Widi Arsanti,SP,MPDesign GrafisYanuar Kurniawan, ST, M.SiSri Sapto Wardonobuletin perencanaan pembangunan pertanianLatar BelakangSTRATEGI PROGRAM RURAL EMPOWERMENT ANDAGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING UPINITIATIVE (READSI) DALAM MENDUKUNGIMPLEMENTASI KEUANGAN INKLUSIF DANPENGENTASAN KEMISKINANSalah satu Misi Nawacita mewujudkan keamanan nasional yangmampu menjadi kedaulatan wilayah, menopang kemandirianekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, danmencermintan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerkkan sectorsektor strategi ekonomi domestic yang mensejahterakan rakyatseperti Kedaulatan Pangan Berbasis Agribisnis Kerakyatan danKedaulatan Energi Berbasis Kepentingan Nasional sebagaimanayang telah dituangkan dalam Nawacita.Bayu Rahmawan(Perencana Muda, Badan PPSDMP)Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi berhubungan langsungdengan perekonomian Indonesia. Ketahanan pangan akanmenstabilkan dan meningkatkan perekonimian begitu juga denganketahanan energi menciptakan rakyat yang sejahtera dalamkehidupan. Kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletansebuah bangsa melemahkan atau menghancurkan setiap tantangan,ancaman, rintangan dan gangguan itulah yang disebut denganketahanan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional mutlaksenantiasa untuk dibina dan dibangun serta dikembangkan secaraterus menerus dengan simultan dalam upaya mempertahankanhidup dan kehidupan bangsa. Lebih jauh dari itu adalah makintinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa maka makin kuatpula posisi bangsa itu dalam pergaulan dunia. Masalah besar diIndonesia yaitu dengan ketahanan pangan dan ketahanan energybila dua masalah tersebut bias dijawab/datasi dengan jujur dan arifbijaksana maka Indonesia akan sejahtera lahir dan batin.Foto GraferDedi Suherman, SESekretariatBidang KeuanganTati Komarawati, SEGusmayanti, SEI. PENDAHULUANBidang MateriIr. Kusno Hadi Utomo,MMMarwoso, SP,MMHendy Fitriandoyo, SP1.1.Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sektor pertaniandan keuangan. Dalam konteks pembangunan kedua sektor tersebut, negaradihadapkan pada peningkatan akses dan partisipasi masyarakat akan layananjasa keuangan. Pola pikir masyarakat desa yang masih sederhana dan kurangnyasosialisasi akan pentingnya lembaga keuangan, membuat kesadaran, partisipasiserta melek keuangan (financial literacy) masyarakat desa belum dapat dikatakanberkembang sehingga perlu adanya perubahan yang membawa masyarakat desalebih inklusif terhadap akses keuangan. Berkaitan dengan itu, maka diperlukanpembahasan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang juga berorientasipada inklusi keuangan khususnya untuk sektor pertanian.Bidang LogistikR.Natalsari KKementerian Pertanian Republik IndonesiaLatar Belakang-2--3-Kementerian Pertanian Republik Indonesia
ahbuletin perencanaan pembangunan pertanianbuletin perencanaan pembangunan pertanianII. TINJAUAN PUSTAKA2.1. Keuangan Inklusif (FinancialInclusion)Financial Inclusion didefinisikan sebagaiupaya mengurangi segala bentukhambatan yang bersifat harga maupunnon harga, terhadap akses masyarakatdalam memanfaatkan layanan jasakeuangan (Halim Alimsyah, 2016).Dalam konteks Strategi Nasional,Keuangan Inklusif dimaknai sebagaihak setiap orang untuk memiliki aksesdan layanan penuh dari lembagakeuangan secara tepat waktu, nyaman,informatif, dan terjangkau biayanya,dengan penghormatan penuh kepadaharkat dan martabat.Dalam kurun waktu 2008-2015,Badan PPSDMP telah melaksanakanprogram pemberdayaan masyarakatperdesaan (petani) secara khusus pada5 Kabupaten di Provinsi SulawesiTengah melalui pendanaan Pinjamandan Hibah Luar Negeri (PHLN) dariInternational Fund for AgriculturalDevelopment (IFAD) dan telah dinilaiberhasil oleh Bappenas. ProgramRural Empowerment and AgriculturalDevelopment (READ) secara signifikanberhasil memberdayakan petani kecil,meningkatkan pendapatan dan produksiserta memperkuat kelembagaan tingkatdesa melalui program pemberdayaanyang terintergrasi.Berkaitan dengan hal tersebut,saat ini Badan PPSDMP sedangmempersiapkan kelanjutan programREAD yang juga akan didanai olehIFAD melalui Program READSI (RuralEmpowermentandAgriculturalDevelopment Scaling-up Initiative).Berdasarkan pengalaman dan lessonlearned yang diperoleh dari pelaksanaanProgram READ, Program READSIyang direncanakan berjalan tahun2018-2023, akan memodifikasi modelpendekatan Program READ denganbeberapa penambahan komponentermasuk scaling up lokasi serta akanmengubah paradigma ‘program’ yangberdiri sendiri menjadi program yanglebih luas dan inklusif dengan tujuanuntuk menarik investasi swasta danmasyarakat penerima manfaat agar jugamemiliki ownership terhadap programREADSI.Dalam upaya mensinergikan programREADSI dengan program Nasionalkhususnya dalam penanggulangankemiskinan di sektor pertanian melaluikeuangan inklusif yang sejalan denganRencana Pemerintah Jangka MenengahNasional (2015-2019) serta StrategiNasional Keuangan Inklusif (SNKI),melalui makalah ini diusulkan strategi/tahapan yang perlu dilakukan olehREADSI untuk mendukung programdimaksud agar dalam 2. Perumusan Masalaha.Bagaimanaperkembanganimplementasi inklusi keuangansecara Nasional dan di lokasisasaran program READSI?b. Faktor-faktor apa saja yang menjadipenghambat akses masyarakat desaterhadap sektor keuangan formal?c.Program inisiatif apa yang perludifokuskan oleh manajemen ditingkat pusat untuk mendukunginklusi keuangan dan pengentasankemiskinan di lokasi sasaranREADSI?Kementerian Pertanian Republik Indonesia1.3. Tujuan1. Mengetahuiperkembanganimplementasi inklusi keuangansecara Lokal dan Nasional2. Mengetahui faktor-faktor apasaja yang menjadi penghambatakses masyarakat desa terhadapsektor keuangan formal di daerahperdesaan3. Merumuskan program inisiatifyang perlu difokuskan manajemendi tingkat pusat untuk mendukunginklusi keuangan dan pengentasankemiskinan sebagai kontribusiprogramREADSIdalampembangunan Nasional1.4. MetodeData yang dikumpulkan berupa datasekunder melalui dokumentasi berupadokumen, catatan, transkrip, buku,surat kabar, majalah dan sebagainya.Studi dokumentasi adalah carapengumpulan data melalui datasekunder yang diperoleh melaluiwebsite, laporan tahunan dan bukubuku bacaan yang berkaitan denganmakalah ini.-4-Menurut Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Keuangan Inklusi adalah segalahal upaya yang bertujuan untukmeniadakan segala bentuk hambatanyang bersifat harga maupun non-hargaterhadap akses masyarakat dalammemanfaatkan layanan jasa keuangansehingga dapat memberikan manfaatyang signifikan terhadap peningkatantaraf hidup masyarakat terutama untukdaerah dengan wilayah dan kondisigeografis yang sulit dijangkau ataudaerah perbatasan (Triana Fitriastuti,2015: 40).Menurut Bank Indonesia, financialinclusion bertujuan untuk:1.2.3.4.5.6.7.8.Meningkatkan efisiensi ekonomiMendukungstabilitassistemkeuanganMengurangi shadow banking atauirresponsible financeMendukung pendalaman pasarkeuanganMemberikan potensi pasar barubagi perbankanMendukung peningkatan HumanDevelopmentIndex(HDI)IndonesiaBerkontribusi positif terhadappertumbuhan ekonomi lokal dannasional yang berkelanjutan.Mengurangikesenjangan(inequality) dan rigiditas lowincome trap, sehingga dapatmeningkatkankesejahteraanmasyarakat yang pada akhirnyaberujung pada penurunan tingkatkemiskinan.Dalam konteks kebijakan yang lebih luas,Inklusi keuangan telah menjadi agendapenting pemerintah Indonesia sepertidisampaikan oleh Presiden RI dalamChairman Statement pada ASEANSummit 2011. Selain agenda pentingberupa inklusi keuangan, Presiden RIjuga berkomitmen untuk melaksanakanStrategi Nasional Keuangan Inklusifyang pada dasarnya akan berlandaskanpada layanan keuangan yang tersediabagi seluruh segmen masyarakatdengan perhatian khusus kepadaorang miskin, orang miskin produktif,pekerja migran, dan penduduk didaerah terpencil (BI, 2014). OtoritasJasa Keuangan (2013) dalam Cetak BiruStrategi Nasional Keuangan Indonesiatelah membuat proyeksi dan kebijakantingkat literasi dan indeks utilitas(penggunaan) jasa keuangan beberapaindustri keuangan di Indonesia sampaidengan tahun 2017 dan 2023. Hal inidilakukan untuk mencapai tingkatkeuangan inklusif dan literasi keuanganyang baik di Indonesia dalam 20tahun mendatang. Strategi NasionalKeuangan Inklusif ini dijabarkandalam 6 buah pilar yaitu 1) Edukasikeuangan, 2) Fasilitas keuangan publik,3) Pemetaan informasi keuangan, 4)Kebijakan/peraturan pendukung, 5)Fasilitas intermediasi dan distribusi,serta 6) Perlindungan konsumen.Dalam mewujudkan kesinambungandari keenam pilar tersebut makadiperlukan komitmen nyata oleh pihakyang terlibat. Proses tersebut mulai dariperencanaan,pengimplementasian,pengawasan hingga evaluasi.Strategi keuangan inklusif secaraeksplisit menyasar kelompok dengankebutuhan terbesar atau belumdipenuhi atas layanan keuangan yaitutiga kategori penduduk (orang miskinberpendapatan rendah, orang miskinbekerja/miskin produktif, dan oranghampir miskin) seperti ditunjukkanpada Tabel 1.Tabel 1. Karakteristik Kelompok Sasaran Keuangan InklusifSasaran KapasitasKeuanganMiskin berpendapatan rendahMiskin bekerja/MiskinproduktifHampir MiskinKemampuanMenabungTidak memiliki kemampuanmenabung sama sekali/memilikikemampuan sangat kecil tanpaakses ke layanan tabunganMemiliki kemampuan menabung Memiliki kemampuan menabungsebagian dari pendapatan, tetapi dan akses ke bank formalkebanyakan menabung secarainformalAkses ke kreditTidak dapat melunasiMemiliki akses ke kreditinformal. Mampu melunasikredit tetapi tidak memilikijaminan yang dapat diterimabankMemiliki akses ke beberapasumber formal dan informal.Mampu melunasi kredit danmemiliki barang jaminanKebutuhan asuransiSangat rentan terhadapguncangan (ekonomi) pribadidan masyarakatMemiliki beberapa penyangga,tetapi tetap bisa sangatberpengaruh terhadapguncanganMemiliki beragam instrumenuntuk menghadapi resikoKebutuhanpengiriman uangMenerima remitans dari anggotakeluarganya yang menjadipekerja migranMemerlukan remitansi sertakemungkinan pengiriman uangmelalui ponselMungkin perlu melakukanpengiriman melalui bank,membayar tagihan dllMelek keuanganTidak adaSedangSedangIdentitas keuanganTidak adaTerbatasTerbatas-5-Kementerian Pertanian Republik Indonesia
buletin perencanaan pembangunan pertanianPengertian LiterasiKeuangan dan InklusiKeuangan Literasi KeuanganDidefinisikan sebagai pengetahuan ataukemampuan untuk mengelola keuangan.Menurut OJK literasi keuanganadalah rangkaian proses atau aktivitasuntuk meningkatkan pengetahuan,keyakinan dan keterampilan konsumendan masyarakat luas shingga merekamampu mengelola keuangan denganbaik (kecakapan/kesanggupan dalamhal keuangan).Tingkatan literasi keuangan terbagi atasa. well literate: memiliki pengetahuandan keyakinan atas jasa keuangan,manfaat, resiko, hak-kewajibanserta memiliki keterampilanb. sufficient literate: tidak memilikiketerampilanc. less literate: hanya memilikipengetahuand. not literate: tidak memilikipengetahuan Inklusi keuanganMerujuk pada jumlah orang yangmenjadi nasabah atau pengguna jasakeuangan, misal: menyimpan uang yangaman, transfer, pinjaman, investasi danasuransi.2.2. PemberdayaanIstilah pemberdayaan berasal darikata daya, kata daya dalam kamusbesar bahasaIndonesia berartikekuatan dan kemampuan. Sementarapemberdayaanmerupakancara,proses, upaya untuk menjadikan pihaklain memiliki daya atau kekuatan.Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:241-242) Pemberdayaan merupakansebagai upaya penyediaan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan danketerampilan bagi masyarakat untukmeningkatkankapasitasmereka,sehingga dapat menemukan masadepannya yang lebih baik (Jim Ife,2005:182).Pemberdayaan pada intinya membahasbagaimana individu, kelompok, ataupunkomunitasberusahamengontrolkehidupan mereka sendiri dengankeinginan mereka. Pemberdayaanjuga dapat diartikan sebagai suatuproses yang relatif terus berjalan untukmeningkatkan kepada perubahan.2.3. KemiskinanPengertian Kemiskinan secara harfiahkamus besar Bahasa Indonesia, miskinitu berarti tidak berharta benda. Miskinjuga berarti tidak mampu mengimbangiKemiskinanmerupakanmasalahNasional yang tidak hanya dapatdiselesaikan oleh pemerintah tetapimenjadi tanggungjawab bersama baikpemerintah, swasta, lembaga profesi,Kementerian Pertanian Republik IndonesiaTabel 2 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 2011-2017perguruan tinggi maupun masyarakatitu sendiri. Permasalahan kemiskinantersebut jika tidak diwaspadai sertadilakukan upaya dan langkah konkrituntukmenanggulanginyaakanmembawa akibat yang buruk sepertimenurunkan kualitas sumber dayamanusia, timbulnya kecemburuansosial, pengangguran, kerentanan,kriminalitas dan berbagai dampaknegatif lainnya.TahunBerdasarkan data BPS tahun 2017,jumlah penduduk miskin Indonesiamencapai 26,58 juta orang perSeptember 2017 lalu. Sebanyak 16,31juta tinggal di pedesaan, sementarasisanya tinggal di kota. PenghitunganPemberdayaan merupakan sebagai upaya penyediaansumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilanbagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka,sehingga dapat menemukan masa depannya yang lebihbaik (Jim Ife, 2005:182).tingkat kebutuhan hidup standar dantingkat penghasilan dan ekonominyarendah. Secara singkat kemiskinan dapatdidefinisikan sebagai suatu standartingkat hidup yang rendah yaitu adanyakekurangan materi pada sejumlah atausegolongan orang dibandingkan denganstandar kehidupan yang berlaku dalammasyarakat yang bersangkutan.buletin perencanaan pembangunan pertanianpenduduk miskin tersebut mengacukepada batas penghasilan per kapitaper bulan. Angka penghasilan sebagaibatas garis kemiskinan bersifattidak tetap. Menurut data BPS 2017,penghasilan penduduk yang menjadibatas garis kemiskinan adalah Rp370.910 per kapita per bulan. Batasgaris kemiskinan tersebut, dapat naikdan turun dipengaruhi oleh berbagaifaktor diantaranya angka inflasidan harga kebutuhan dasar. Sebagaigambaran kondisi penduduk miskinIndonesia, pada Tabel 2 disajikan dataperkembangan jumlah pendudukmiskin dan garis kemiskinan sepertiselama kurun waktu 2011-2017.Jumlah Penduduk Miskin (JutaOrang)Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/bulanKotaDesaKota DesaKotaDesaKota DesaKotaDesaMar t 201110.9518.9429.899.0915.5912.36263.594223.181Mar 201210.6518.4929.138.7815.1211.96267408229.226Sept 201210.5118.0928.598.6014.7011.66277.382240.441Mar t 201310.6317.9228.558.5214.4211.47308.826275.779Mar t 201410.3417.3727.738.1613.7610.96326.853296.681Mar t 201510.6217.8928.518.2214.0911.13356.378333.034Mar t 201610.4917.2827.767.7313.9610.70372.114350.420Mar t ber: Data BPS 2017III. PEMBAHASAN3.1. Gambaran Singkat ProgramREADSIProgram Rural Empowerment andAgricultural Development Scalingup Initiative (READSI) siadenganInternational Fund for AgriculturalDevelopment (IFAD) melalui skemaPinjaman dan Hibah Luar Negeri(PHLN). Investasi pendanaan IFADuntuk implementasi program READSIselama 5 tahun sebesar USD 39,5 juta.Sebagian dari jumlah tersebut sebesarUSD 28,1 juta atau setara dengan Rp.365 Miliar akan diterushibahkan ke6 Provinsi dan 18 Kabupaten melaluimekanisme on granting. Dalamhal operasional program READSI,Badan PPSDMP akan bertindaksebagai Executing Agency, dan akanmengkoordinasikanpelaksanaankegiatan di 6 Provinsi dan 18 Kabupaten.Tujuan utama program READSIadalah pemberdayaan rumah tangga dipedesaan di lokasi Program, baik secaraindividu maupun secara kelompok,dengan keterampilan, membangunrasa percaya diri dan pemanfaatansumberdaya untuk meningkatkan-6-Persentase Penduduk Miskin-7-pendapatan dari sektor pertanian dannon-pertanian serta meningkatkantaraf hidupnya secara berkelanjutan.Sasaran programpetani, termasuk:a.READSIadalah Petani miskin dan petani kelasmenengah (sebagai agent) yangaktif serta berpotensi untukmeningkatkan taraf hidupnya danmembantu meningkatkan tarafhidup petani miskin lainnya; danb. Petani tidak punya lahan dan petanipemilik lahan sempit.Lokasi Program READ-SI berada di 14kabupaten di Pulau Sulawesi (ProvinsiGorontalo, Sulawesi Tengah, SulawesiSelatan, dan Sulawesi Tenggara)dan masing-masing 2 kabupaten diKalimantan Barat dan Nusa TenggaraTimur. Khusus untuk di SulawesiTengah, READ-SI akan berada di 5(lima) kabupaten lokasi ex ProgramREAD, demikian juga di KalimantanBarat dan NTT akan berada di lokasi exprogram Replikasi READ.Komponen kegiatan program READSImencakup 2 hal sebagai berikut:a. Pengembangan pertanian danpenghidupan di pedesaan, yangterdiri dari sub program:Pengorganisasian masyarakatPengembangan pertanian danpenghidupanPengembanganlembagakeuangan di pedesaanPerbaikangizikeluarga,terutama untuk anak-anakpada 1000 Hari PertamaKehidupan.b. Peningkatanpelayananpenyuluhan, penyediaan saprodi,dan pemasaran, terdiri dari subprogram: Pelayananpenyuluhanpertanian Pelayanansumberpermodalan/keuangan Sistemdanpemasaranperbenihan Pemberian dukungan danpemasaran untuk petani kakao Pengembangan,pemasarandan pelayanan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia Kementerian Pertanian Republik Indonesia buletin perencanaan pembangunan pertanian - 4 - - 5 - Pengertian Literasi Keuangan dan Inklusi . kata daya, kata daya dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti kekuatan dan kemampuan. Sementara pemberdayaan merupakan cara, proses, upaya untuk menjadikan pihak
Integrasi dan Harmonisasi dalam Perencanaan Pembangunan i. ii Perencanaan Desa Terpadu PERENCANAAN D E S A T E R P A D U. Perencanaan Desa Terpadu iii. . Partisipasi dalam Perencanaan Desa Perencanaan Desa dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Peran Pemangku Kepentingan 32 34 34 36 37 38 42 44
Rencana Strategis (Renstra 2015-2019) berdasarkan: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) Arah Pembangunan Pertanian Jangka Panjang 2005-2025, 3) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013-2045, Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Salah satu perubahan politik mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang diintrodusir oleh UU No. 25 tahun 2004 adalah adanya penguatan integrasi pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi dipercaya menjadi dasar dan prasyarat bagi tercapainya keberhasilan pembangunan. Hasil pembangunan, pada
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, (2) Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2015- 2045, (3) Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2019-2024, dan (4) Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2020 - 2024. Balai PATP mendukung arah dan sasaran Strategis Pembangunan Pertanian dan
Kebijakan pembangunan pertanian adalah keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengarahkan, mendorong dan mengendalikan pembangunan pertanian guna mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan pertanian. Keragaan di antara sektor-sektor ekonomi saat ini saling mempengaruhi dan keragaan perekonomian dalam negeri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian internasional (Simatupang, 2003). Berbagai kebijakan .
Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) mengacu pada Paradigma Pembangunan Pertanian (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan perencanaan daerah yang menggambarkan Visi, Misi, dan Arah pembangunan kota dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 3 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan
Intra-day Trading Defined What is Intra-day Trading? 1) A style that covers a holding period of several minutes to hours. 2) Three forms of Intra-day Trading: Scalping Momentum 3) This style of trading has become widely accepted recently. 4) Day Traders use 5- & 15-Min. charts to make entries and exits. 5) Day Trading is best used on active, highly liquid stocks.
