BAB I PENDAHULUAN Pembangunan Jangka Panjang (RPJP .

BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem bangunanRencanaJangkaMenengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana KerjaPemerintah(RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalamPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata caraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengaturtahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanrencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,RKPD, dan Renja SKPD.Dalam melaksanakan amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah,serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, Pemerintah KotaBalikpapan telah menyusun dokumen RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 danRPJMD Kota Balikpapan 2011-2016. RPJMD Kota Balikpapan Tahap I (20062011) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006,sedang RPJMD Tahap II (2011-2016) telah ditetapkan dengan PeraturanDaerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.PenyusunanRPJMDmengacukepada RPJPD 2005-2025, yangmemuat : visi, misi dan program prioritas Wali Kota terpilih dan rancanganrencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritasdari Wali Kota terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja PerangkatDaerah melaluiprogram dan kegiatan yang dituangkan dalam RencanaStrategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD akan dijabarkan denganrencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD). RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 ini merupakan tahun akhirI-1

pelaksanaan RPJMD 2011-2016 dan akan menjadi tahun transisi bagipenyusunan RPJMD periode selanjutnya yaitu 2016-2021.RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagaiberikut:a. persiapan penyusunan RKPD;b. penyusunan rancangan awal RKPD;c. penyusunan rancangan RKPD;d. pelaksanaan musrenbang RKPD;e. perumusan rancangan akhir RKPD; danf.penetapan RKPD.Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi: pembentukan TimPenyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, sertapenyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh prosespenyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruhSKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridorperencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yangdisusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalahmerumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. PerumusanRancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telahdisusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPDdan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun pengintegrasiandanharmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancanganRenja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadapprioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihatdari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2016, yang secaraimplisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritaspembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatanprioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsungrencana pembangunan suatu daerah.Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan KegiatanPrioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antaraprogram dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama denganI-2

muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap SKPD, termasukinformasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar programdan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan RencanaKerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada SKPD terkait.I-3

Proses perumusan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:I-4

1.2. Landasan HukumLandasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2016 ini adalah:1. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembanguananJangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);9. Penanggulangan Kemiskinan;10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatandan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);I-5

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunanyang Berkeadilan;13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi KalimantanTimur Tahun 2013 – 2018;15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 20112016.1.3. Hubungan Antar DokumenSesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancanganawal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD kotayang berpedoman pada RPJMD kota tersebut juga mengacu pada RPJMDprovinsi danRPJMN. Oleh karena itu, RKPD Kota Balikpapan tahun 2016disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 20112016, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014–2018,serta RPJM Nasional Tahun 2015–2019.Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasionalmaupun daerah, yaitu sebagai berikut:1) RPJM NasionalRPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagailampiran dari Peraturan Presiden Nomor 5 2010, yaitu: Buku I dengan judul:”AgendaPembangunan Bidang”, dan Buku III dengan judul: ”Agenda PembangunanWilayah”.I-6

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan AwalRKPD Kota Balikpapan, khususnya dalam menjabarkan program-programsektoral dan program kewilayahan/regional.2) RPJMD Provinsi Kalimantan TimurRPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 telahditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7Tahun 2014. Berdasarkan RPJMD tersebut pembangunan Kota Balikpapanmemperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan diantaranya:a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalamRPJMD ke dalam RKPD Tahun 2016, dengan memperhatikan hasilevaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2014 dan mengacu agiKabupaten/Kota.b. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018,tahun 2016 merupakan Tahun ketiga dari tahapan MewujudkanKalimantan Timur sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasisagro industri dan energi ramah lingkungan.3)RPJMD Kota BalikpapanRPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-206 yang ditetapkan denganPeraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016; memuat visi,misi dan program prioritas Wali Kota terpilih; dan rancangan rencanateknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan.RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016 ini merupakan tahun dasarpadaperencanaan tahun 2016 tersebut adalah Penuntasan Target Kinerga RPJMD2011-2016.4) RENJA – SKPDRenja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1)tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat.Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yangharus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yangdefinitif. Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 sebagai bahan untukpenyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2016. Prinsip-prinsip di dalampenyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:I-7

a. mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2016, yang digunakan sebagaiacuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatifdalam Renja SKPD Tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritaspada rancangan awal RKPD Tahun 2016;b. enyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatanserta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPDyang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan RenstraSKPD;c.mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periodesebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baruuntuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan RenjaSKPD tahun-tahun sebelumnya;d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusantujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan sertaprakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawabberbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsiSKPD;e.memasukan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatanyang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalamRenja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras denganprogram prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.1.4. Sistematika RKPDSistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota BalikpapanTahun 2016 adalah sebagai berikut:PERATURAN WALIKOTADAFTAR ISIBAB IPENDAHULUANPada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunanrancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapatdipahami dengan baik.BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANBerisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan tentanghasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumenI-8