ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN .
Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITASANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)Umi YuniantiUniversitas PGRI YogyakartaAbstractThis study aims to determine efficiency and effectiveness of budget revenue and expenditure of thevillage (APBDesa) Argodadi village, Sedayu sub-district, Bantul district in the 2010 - 2013 budget period.This research is a qualitative descriptive study. The data used is primer data and secondarydata. The data technique used is the ratio analysis technique to measure the financial performance ofgovernment.This result showed the efficiency ratio of financial village on average is at 103,12% with a notefficient category of the year 2010 - 2013. The effectiveness ratio of financial village on average is at125,75% with a tendency to be very effective category of the year 2010 - 2013. The efficiency of organizingAPBDesa showed the result not efficient, but the effectiveness of organizing APBDesa is very effective.Keywords: APBDesa, efficiency, and effectivenessPendahuluanPembangunan daerah sebagai bagianintegral dari pembangunan nasional ti dak bisadilepaskan dar i pri nsi p ot onomi daer ah.Daer ahmempunyaikewenangandantanggungjawab menyelenggarakan kepentinganmasyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan,partisipasi, dan pertanggungjawaban kepadamasyarakat. Salah satu rasionalitas yang pentingdari pelaksanaan otonomi daerah adalah untukmemperbaiki kinerja pemerintahan kabupatendan kota. Otonomi daerah merupakan konsepkajian aktual yang memberikan porsi lebihkepada daerah untuk menyalurkan segala urusandan kepentingan daerah agar mampu dikelolasendiri sesuai dengan potensi masing-masingdaerah yang berbeda-beda.Provinsi, kabupaten/kota, desa adalahkategori daerah otonom mulai dari tingkatteratas sampai terbawah yang memilkikewenangan untuk mengurus rumah tangganyasendiri. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004tentang Pemerintah Daerah, desa adalahkesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat tempat yang diakui dan dihormati dalamsistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) adalah rencana keuangan tahunanpemerintahan desa yang dibahas dandisetuj ui bersama oleh Pemerintah Desadan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), danditetapkan dengan peraturan desa. Desa yangISBN 978-602-73690-3-0499merupakan daerah otonom terendah,otomatisakanmenj adiobj ekdariberlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yangdiperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintahdaerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkandalam bentuk kebijaksanaan desa berupaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa). APBDesa adalah peraturan desayang memuat sumber-sumber penerimaan danalokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satutahun.Penelitianmengenaiketerkaitananggaran dengan kinerja instansi sektor publiksudah banyak dilakukan sebelumnya. Nugrahani(2007) meneliti tentang analisis penerapankonsep value for money pada Pemerintah DaerahIstimewa Yogyakarta. Bisma dan Susanto (2010)meneliti evaluasi kinerja keuangan daerahPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun2003-2007. Kurrohman (2013) meneliti tentangevaluasi penganggaran berbasis kinerja melaluikinerja keuangan yang berbasis value for money diKabupaten/kota di Jawa Timur.Furciani (2010), meneliti tentangpengelolaan keuangan desa dalam mewujudkangood governance, penelitian ini menunjukkanbahwa transparansi terjadi hanya ketikaperencanaan saja. Hampir semua proses tidakmemenuhi prinsip tanggungjawab karena adabeberapa hal dalam proses yang tidak sesuaidengan Permendagri No.37/2007. Akuntabilitassangat rendah karena tanggung jawab tidakmelibatkan masyarakat dan BPD (BadanPermusyawaratan Desa).Menurut Mardiasmo (2009), efisiensiberhubungan erat dengan konsep iversitas PGRI Yogyakarta
Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015menggunakan perbandingan antara output yangdihasilkan terhadap input yang digunakan (costof output). Proses kegiatan operasional dalamAPBDesa dapat dikatakan efisien apabila suatuproduk atau hasil kerja tertentu dapat dicapaidengan penggunaan sumber daya dan dana yangserendah-rendahnya (spending well). Efektivitaspada dasarnya berhubungan dengan pencapaiantujuan atau target kebijakan (hasil guna).Efektivitas merupakan hubungan antara keluarandengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.Kegiatan operasional akan dikatakan efektifapabila proses kegiatan mencapai tujuan dansasaran akhir kebijakan (spending wisely).Kajian TeoriMenurut Mardiasmo (2009), anggaranmerupakan pernyataan mengenai estimasikinerja yang hendak dicapai selama periodewaktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuranfinansial, sedangkan penganggaran adalah prosesatau metoda untuk mempersiapkan anggaran.Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan(input) dan keluaran (output), efisiensi merupakanukuran apakah penggunaan barang dan jasa yangdibeli dan digunakan oleh organisasi perangkatpemerintahan untuk mencapai tujuan organisasiperangkat pemerintahan dapat mencapai manfaattertentu. Input adalah segala sesuatu yangdibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapatberjalan untuk menghasilkan keluaran. Outputadalah sesuatu yang diharapkan langsung dapatdicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupafisik dan non-fisik.Pengertian efektivitas yang umummenunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atauefektivitas dari pemerintah daerah adalah bilatujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapaisesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006,efektivitas adalah pencapaian hasil programdengan target yang telah ditetapkan, yaitudengan cara membandingkan keluaran denganhasil (output-outcome). Outcome adalah segalasesuatu yang mencerminkan berfungsinyakeluaran kegiatan pada jangka menengah.Efisiensi berhubungan erat dengan konsepproduktivitas. Pengukuran dilakukan denganmenggunakan perbandingan antara output yangdihasilkan terhadap input yang digunakan.Proses kegiatan operasional dapat dikatakanefisien apabila suatu produk atau hasil kerjatertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumberdaya dan danayang serendah-rendahnya. Indikatorefisiensi menggambarkan hubungan antaramasukan sumber daya oleh suatu unitISBN 978-602-73690-3-0500organisasi dan keluaran yang dihasilkan(Mardiasmo, 2009). Berdasarkan uraian tersebutdapat ditarik sebuah hipotesis:Hl: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Argodadi tahun anggaran2010-2013 pada kriteria efisien.Efektivitas pada dasarnya berhubungandengan pencapaian tujuan atau target kebijakan(hasil guna). Efektivitas merupakan hubunganantara keluaran dengan tujuan atau sasaran yanghams dicapai. Kegiatan operasional dikatakanefektif apabila proses kegiatan mencapai tujuandan sasaran akhir (spending wisely) (Mardiasmo,2009). Berdasarkan uraian tersebut dapat ditariksebuah hipotesis:H2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Argodadi tahun anggaran 20102013 pada kriteria efektif.Metode PenelitianPengumpulan Data dan Subjek PenelitianMetode pengumpulan data penelitianini adalah dengan melakukan observasi danwawancara. Teknik pengumpulan data penelitianini adalah dengan menggunakan data primerdan data sekunder. Subjek penelitian iniadalah APBDesa Argodadi Kecamatan SedayuKabupaten Bantul.Definisi Variabel dan Pengukuran VariabelEfisiensi berarti tingkat pencapaianoutput yang maksimum dengan input tertentu.Efisiensi dapat menggambarkan perbandinganantara besarnya biaya yang dikeluarkan untukmemperoleh pendapatan dengan realisasipendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahakan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01%s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berartikinerja akan semakin baik dan semakin besarrasio berarti semakin buruk.Efektivitas berarti tingkat pencapaianhasil program dengan target yang ditetapkan.Rasio efektivitas menggambarkan an asli daerah dibandingkan dengantarget yang ditetapkan berdasarkan potensiriil. Kinerja pemerintah akan dikatakan efektifUniversitas PGRI Yogyakarta
Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015bila rasio antara 90,01% s/d 100%, semakintinggi rasio efektivitas berarti kinerja akansemakin baik dan semakin rendah rasio efektivitasberarti semakin buruk.RasioEfektivitas Realisasi P A D x100%Target PADberdasar potensi iilDari hasil perbandingan PADesa danHasil kekayaan desa pada tabel 2 selama periodetahun anggaran 2010 – 2013, APBDesa memilikikecenderungan sangat efektif, dengan rata-ratatingkat efektif diatas 100% yaitu sebesar123,75%.Perkembangan Kinerja KeuanganPengukuranperkembangankinerjakeuangan pemerintah desa Argodadi tahunanggaran 2010 – 2013 diketahui melalui rasioefisiensi dan rasio efektivitas tahun bersangkutandikurangi dengan rasio tahun sebelumnya dibagidengan rasio tahun sebelumnya, sehinggamenunjukkan tingkat perkembangan kinerjakeuangan Pemerintah Desa Argodadi.Analisis Data1. Rasio EfisiensiPengukuran tingkat efisiensi APBDesaArgodadi tahun anggaran 2010 – 2013diketahui melalui rasio antara realisasiBelanja Desa dengan realisasi PendapatanDesa.Tabel 1. Rasio Efisiensi APB Desa ArgodadiTahun 2010 – 2013TahunBelanjaPendapatan 62.935101,072013677.131.600677.131.600100Tabel 3. Perkembangan Kinerja KeuanganPemerintah Desa Argodadi Tahun 2010-2013201120122013KinerjaKeuang 2010 Naik*/Tu Naik*/Tu Naik*/TuanrunrunrunRasio 107,28 2,90%2,96%1,05%Efisiensi%Rasio 113,7210,23%*6,10%17,43%*Efektivi %tasSumber: Data diolah2. Rasio EfektivitasPengukuran tingkat efektivitas APBDesaArgodadi tahun anggaran 2010 – 2013 diketahuimelalui rasio antara realisasi Pendapatan AsliDesa (PADesa) dengan Hasil Kekayaan Desa.PerkembangankinerjakeuanganAPBDesa Argodadi dilihat dari rasio efisiensidan rasio efektivitas berfluktuatif dari tahun ketahun. Dari segi efisiensi perkembangan kinerjakeuangan mengalami penurunan, yang berartitingkat efisiensi lebih baik, karena semakinrendah rasio efisiensi menunjukkan kinerjayang lebih baik. Dari segi efektivitasperkembangan kinerja keuangan mengalamikenaikan pada tahun 2011 sebesar 10,23% danpada tahun 2013 sebesar 17,43% yang berartitingkat efektivitas semakin baik, karenasemakin tinggi kenaikan rasio menunjukkanperkembangan kinerja yang yang lebih baik.Apabila rasio mengalami penurunan setiaptahunnya menunjukkan bahwa perkembangankinerja keuangan yang tidak baik.Tabel 2. Rasio Efektivitas APBDesa ArgodadiTahun 2010 -2013TahunPADesaHasa Kekayaan Rasio(Rp)Desa(%)2010231.446.650 203.510.650113,72(Rp)2011170.017.160 135.617.160125,362012221.922.935 188.522.935117,712013214.756.600 155.356.600138,23Rata209.535.836,3 170.751.836,3123,75rata Sumber: Data diolahPembahasanHasil analisa efisiensi tahun 2010 –2012 pada tabel 1 menunjukkan bahwa kinerjapengelolaanAPBDesapemerintahdesaArgodadi dengan perbandingan belanja danpendapatan tidak efisien, pada tahun 2010sebesar 107,28%, pada tahun 2011 mengalamipenurunan menjadi 104,16%, pada tahun 2012mengalami penurunan menjadi 101,07%,sedangkan untuk tahun anggaran 2013 turunRata725.933.151,8 704.648.550,8 103,12rataSumber: Data diolahBerdasarkan hasil analisis efisiensi padatabel 1 selama periode tahun anggaran 2010 –2013, tingkat efisiensi dari APB Desa Argodadimemiliki kecenderungan tidak efisien, denganrata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitusebesar 103,12%.ISBN 978-602-73690-3-0501Universitas PGRI Yogyakarta
Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015menj adi 100% menunj ukkan kinerj a yangkurang efisien. Kecenderungan yang tidakefisienpadadasarnyaadalahsuatupemborosan, dimana dalam memperhitungkanalokasi keuangan yang digunakan atidakcermatdalammengkalkulasi kapasitas keuangan desa sertatingkatprioritaspendanaan,sehinggapencapaian sasaran tidak optimal.Selama periode tahun anggaran 2010 –2013, rata-rata tingkat efisiensi APBDesaArgodadi memiliki kecenderungan tidakefisien, dengan tingkat efisiensi diatas 100%yaitu sebesar 103,12%. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa kinerja APBDesa Argodadidalam kriteria tidak efisien, sehingga hipotesispertama bahwa Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDesa) Argodadi tahun 2010 2013 pada kriteria efisien tidak terdukung.Berdasarkan tabel 3, perkembangankinerja keuangan APBDesa dapat disimpulkanbahwa tingkat efisiensi terus mengalamipenurunan setiap tahun, pada tahun 2010 2011 turun sebesar 2,90%, pada tahun 2011 2012 turun sebesar 2,96%, dan pada tahun 2012- 2013 turun sebesar 1,05%, hal tersebutmenunjukkan keadaan yang lebih baik dalampengelolaan keuangan desa meskipun APBDesabelum dapat dikatakan cukup atau efisien.Berdasarkan pada tabel 2, hasilperhitungan perbandingan PADesa dan HasilKekayaan Desa, maka rasio efektivitas APBDesadapat diketahui. Rasio efektivitas APBDesauntuk tahun 2010 sebesar 113,72%, untuk tahun2011 rasio naik menjadi 125,36%, untuk tahun2012 rasio turun menjadi 117,71%, dan untuktahun 2013 naik menjadi 138,23%. Secara ratarata kecenderungan efektivitas PADesa DesaArgodadi dari tahun 2010 - 2013 sebesar123,75% pada kategori sangat efektif. Hal itumenunjukkan bahwa kinerja APBDesa Argodadidalam kriteria sangat efektif. Sehingga hipotesiskedua ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Argodadi tahun 2010 - 2013 padakriteria efektif positif terdukung.Dari tingkat efektivitas perkembangankinerja keuangan APBDesa dapat disimpulkanbahwa perkembangan kinerja keuanganberfluktuatif selama 4 (empat) tahun. Padatahun 2010 - 2011 naik sebesar 10,23%, padatahun 2011 - 2012 turun sebesar 610%, dan padatahun 2012 - 2013 naik sebesar 17,43%, haltersebut menunjukkan perkembangan yang baikdalam pengelolaan keuangan desa.ISBN 978-602-73690-3-0502KesimpulanPelaksanaan otonomi desa mendorongpemerintah dan masyarakat desa untuk lebihmandiri dalam mengatur dan mengurus rumahtangga desa, termasuk dalam hal ini adalahmengatur dan mengurus Anggaran danPendapatan Belanja Desa (APBDesa), danPendapatan Asli Desa (PADesa) yang sangatpenting dalam pembangunan desa dan bagipelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu,penting adanya penguatan peran lembagalembaga di desa dalam penyelenggaraanpembangunan.Berdasarkan hasil analisis data terhadapefisiensi dan efektivitas APBDesa DesaArgodadi tahun anggaran 2010 - 2013, dapatdisimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangantahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidakefisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteriakurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerjakeuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkatefisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%.Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010 -2013memiliki kecenderungan sangat efektif yaitudengan rata-rata tingkat efektivitas n kinerja keuangan APBDesaArgodadimenunjukkanbahwakinerjapendapatan berfluktuatif selama 4 (empat) tahun.Apabila dilihat dari rasio efisiensi perkembangankinerja keuangan pemerintah desa menunjukkanpenurunan setiap tahun, tahun 2011 turun 2,90%,tahun 2012 turun 2,96%, dan tahun 2013 turun1,05%. berdasarkan rasio efektivitas, makaperkembangan kinerja keuangan pemerintah desadesa Argodadi sangat baik, karena pada tahun2011 mengalami peningkatan 10,23% dan padatahun 2013 meningkat 17,43%.SaranPemerintah desa dalam merencanakananggaran, terlebih dahulu memperhitungkanefisiensi dan efektivitas atas dana yang akandikelola, agar antara penggunaan dana dan tujuanpembangunan desa dapat tercapai maksimal.Bagi pemerintah desa sebaiknya dalammenyusun dan merealisasikan APBDesa perlumemperhatikan rasio-rasio keuangan untukperiode berikutnya sehingga dapat unan desa, dan mampu mensejahterakanmasyarakat.Universitas PGRI Yogyakarta
Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015Daftar PustakaBastian, Hendra. 2010. Akuntansi Sektor PubhkSuatu Pengantar. Edisi ketiga. Jakarta :Erlangga.Bisma dan Susanto. 2010. Evaluasi KinerjaKeuangan Daerah Pemerintah ProvinsiNusa Tenggara Barat Tahun Anggaran2003-2007. Ganec Swara Edisi Khusus,Vol. 4 No. 3, Desember 2010.Furgani, Astri. 2010. Tesis: PengelolaanKeuangan Desa Dalam MewujudkanGoodGovernence(StudiPadaPemerintahan Desa Kalimo'o KecamatanKalianget Kabupaten Sumenep). Jatim:UPN.Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor PubhkAkuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat.Halim dan Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Pubhk– Dari Anggaran Hingga LaporanKeuangan, Dari Pemerintah HinggaTempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.Hamid, Abdul. 2011. Otonomi Daerah DanKuahtas Pelayanan Publik. JurnalACADEMICA Fisip Untad, Vol. 03 NO01 Pebruari 2011.Hudayana, Bambang, dan Tim Peneliti FPPD, 2005,"Peluang Pengembangan PartisipasiMasyarakat melalui Kebijakan AlokasiDanaDesa,PengalamanEnamKabupaten", Makalah disampaikan padaPertemuanForumPengembanganPartisipasi Masyarakat (FPPM) diLombok Barat 27-29 Januari basisKinerjaMelaluiKinerja Keuangan YangBerbasis Value For Money DiKabupaten/Kota Di Jawa Timur. JurnalDinamika Akuntansi, Vol.5, No. 1,Maret 2013 pp 1-11.Liando, Saerang, dan Elim. 2014. nSangiheMenggunakan Metode Value For Money.Jurnal EMBA, Vol. 2 No.3 September2014.ISBN 978-602-73690-3-0503Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: Andi.Misbahul Anwar, Bambang Jatmiko (2014).Kontribusi Dan Peran PengelolaanKeuangan Desa Untuk MewujudkanAnggaran Pendapatan Dan Belanja DesaYang Transparan Dan Akuntabel (SurveiPada Perangkat Desa Di KecamatanNgaglik, Sleman, Yogyakarta). JurnalAKMENIKA Vol 11. No.1(387-466)Yogyakarta. ISSN 1978-1679Nugrahani, T. S. 2007. Analisis PenerapanKonsep Value for Money padaPemerintahDaerahIstimewaYogyakarta. AKMENIKA UPY, Vol.1,2007.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02Tahun 2009 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37Tahun2007tentangPedomanPegelolaan Keuangan Desa.Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2007.Manajemen Pelayanan. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.Shim and Siegel. 2000. Accounting Handbook. Barron's Educational Series.USA: New York.Sumenge, A. S. 2013. Analisis Efektivitas DanEfisiensi Pelaksanaan Anggaran BelanjaBadanPerencanaanPembangunanDaerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan.Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 3,September 2013, Hal. 74-81.Susanto. 2010. Reinvensi PembangunanEkonomiDaerah,BagaimanaMembangun Kesejahteraan Daerah.Jakarta: Esensi Erlangga Group.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintah Daerah.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah DaerahWidjaja,HAW. 2005. Otonomi Desa (MerupakanOtonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh).Jakarta: Raja Grafindo Persada.Universitas PGRI Yogyakarta
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) Umi Yunianti Universitas PGRI Yogyakarta Abstract This study aims to determine efficiency and effectiveness of budget revenue and expenditure of the village (APBDesa) Argodadi village, Sedayu sub-district, Bantul district in the 2010 - 2013 budget period.
menambah penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Penelitian tentang Efisiensi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Julastiana dan Suartana (2013) dan Enggar, Rahayu dan Wahyudi (2011)mereka meneliti di tempat yang berbeda yaitu Klungkung (Bali) dan Jambi.
mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2016. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan studi deskriptif, dan dengan teknik analisis deskriptif menggunakan indikator nilai interpretasi efisiensi, efektivitas dan kontribusi.
Anggaran Dinas Kesehatan dari tahun 2004 sampai dengan 2006 cenderung menurun dan usulan anggaran tidak sesuai dengan realisasi anggaran. Proses Penyusunan dan Penetapan anggaran Dinas Kesehatan dapat dilihat dari : Penyusunan Anggaran, Perencanaan Tujuan dan sasaran, Perencanaan Operasional, Penganggaran dan Penetapan Anggaran.
kantor dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kantor salah satunya ditentukan oleh efisiensi dan efektivitas kerja pegawainya. Efisiensi berkaitan dengan beberapa masukan yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran, kalau efektivitas maksudnya adalah kemampuan suatu unit untuk
dengan anggaran kinerja (performance budgeting). Anggaran tradisional didominasi dengan penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incrementalism yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, akibatnya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru.
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak; d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran
ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PPJ, BPHTB DAN PBB-P2 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2013-2016 SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Oleh : RIA DWIASTUTI NIM 1423203117
Artificial intelligence (AI) is transforming the global financial services industry. As a group of rapidly related technologies that include machine learning (ML) and deep learning(DL) , AI has the potential to disrupt and refine the existing financial services industry. I review the extant academic, practitioner and policy related literatureAI. I also detail the AI, ML and DL taxonomy as well .
