ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI .
ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAHDALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHDITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN/FISKAL(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Wilayah karesidenan Surakarta)SKRIPSIDiajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh GelarSarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas EkonomiUniversitas Muhammadiyah SurakartaDisusun oleh:SADIK ARI NUGROHOB 200 040 403FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA2008
BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahPersoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalampenyelenggaraan otonomi daerah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwabeberapa variabel lainnya juga mempengaruhi kemampuan daerah, misalnya :variabel sumber daya, variabel organisasi, variabel manajemen, variabelsarana dan prasarana dan variabel-variabel lainnya juga ikut mendukung.Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan mobilisasi terhadapsumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang palingkrusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.Sejak otonomi daerah dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001diharapkan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan dipusat. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunannasional yang pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitaspemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal danprofessional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayananprima kepada masyarakat (Juli P. S, 2003 : 11).Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan dalam pengambilankeputusan secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimilikisesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Pemberian1
otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan danperan serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerahdiharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsipdemokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensidan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, maka otonomi ini dititikberatkanpada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubunganlangsung dengan masyarakat.Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannyadituangkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yangmenggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatanpelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah,pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secaraefisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalampembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan denganmengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalambidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalammenghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiridi dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkatketergantungan pada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecildan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam2
memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh karena itu sudahsewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah,demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harusberupaya terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangansendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan, PAD perlu diadakanpengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secaraberkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktorproduksi.Meningkatnya PAD memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangandaerah dalam mengatur rumah tangganya terutama dalam pelaksanaan tugastugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan.Peningkatan cakupan PAD dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlahobyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah.Untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomidaerah, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kinerja keuanganpemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi mewujudkantingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Alat analisis yang dapatdigunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah denganmelakukan analisis otonomi fiskal daerah atau otonomi desentralisasi fiskal.Analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyakdigunakan untuk menilai kinerja lembaga/organisasi yang bersifat profitoriented namun masih jarang dilakukan pada lembaga/organisasi non-profitoriented khususnya pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena penyajian3
laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan serta sifat dancakupan yang berbeda. Sedangkan menurut Dr. Mardiasmo (2002:125) untukmenilai kinerja digunakan ukuran penilaian berdasarkan indikator :1. Masukan (input)Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber, dana, sumberdaya manusia, material, teknologi dan sebagainya yang digunakan untukmelaksanakan program dan atau kegiatan.2. Keluaran (output)Tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang/jasa) yang dihasilkan dariprogram dan atau kegiatan yang sesuai dengan masukan yang digunakan.3. Hasil (outcome)Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapaiberdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.4. Manfaat (benefit)Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakansebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.5. Dampak (impact)Tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yangingin dicapai dari manfaat.Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitasorganisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik, yaitu bukansekedar kemampuan menunjukan bahwa uang publik tersebut telah4
dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa uangpublik tersebut telah dibelanjakan secara efektif dan efisien. Otonomidesentralisasi fiskal (local fiscal autonomy) adalah kemampuan pemerintahdaerah dalam meningkatkan PAD dan merupakan salah satu aspek yangsangat penting dalam pemerintah daerah.Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/kota diwilayah Karesidenan Surakarta sebagai daerah otonom yang diberi kewenaganyang luas untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri.Peranan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Surakartadalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknyamenciptakan kemandirian yang selalu didambakan tersebut. Berkaitan denganhal ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang PAD seperti yangdilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Akan tetapi penelitian inimengambil daerah penelitian pada pemerintah daerah kabupaten/kota diwilayah Karesidenan Surakarta dengan menggunakan APBD tahun anggaran2004 s/d 2006.Berdasarkan dari latar belakang yang ada, penulis tertarik untukmelakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul ; ELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEKKEUANGAN/FISKAL (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di WilayahKaresidenan Surakarta)”.5
B. Perumusan MasalahBerdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akandibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimanakah kinerjapemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Surakarta jikadilihat dari analisis desentralisasi fiskal?”C. Pembatasan MasalahMengingat luasnya permasalahan pengelolaan keuangan daerah danagar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokokpermasalahan, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :1. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota diwilayah Karesidenan Surakarta tahun anggaran 2004 s/d 2006.2. Penelitian ini mencakup 7 kabupaten/kota di wilayah karesidenanSurakarta yaitu : Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, KabupatenSukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, KabupatenBoyolali dan Kabupaten Klaten.D. Tujuan PenelitianBerdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan yangingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuanganpemerintah daerah yang mencakup 7 kabupaten/kota di wilayah KaresidenanSurakarta tahun anggaran 2004 s/d 2006.6
E. Manfaat PenelitianPenelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :1. Bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah karesidenan SurakartaDiharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagaibahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan2. Bagi rahkabupaten/kota di wilayah Karesidenan Surakarta, dapat berperan aktifikut serta mengawasi kinerja instansi pemerintah daerah sebagaiperwujudan otonomi daerah yang demokratis serta dapat digunakansebagai tambahan informasi dan referensi atau acuan bagi penelitianselanjutnya.3. Bagi penulisUntuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan, khususnyadalam bidang akuntansi pemerintahan sesuai dengan teori yang telahdidapatkan di bangku kuliah.F. Sistematika PembahasanAdapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dibagimenjadi lima bab yaitu :BAB IPENDAHULUANBerisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, n,manfaatpenelitian dan sistematika pembahasan.7
BAB IITINJAUAN PUSTAKABab ini menguraikan tentang otonomi daerah, keuangan daerah,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), desentralisasifiskal daerah, kinerja keuangan daerah dengan tolak ukurnya dantinjauan penelitian sebelumnya.BAB IIIMETODE PENELITIANBab ini membahas mengenai alat-alat analisis untuk mengukurkinerja pemerintah daerah.BAB IVANALISIS DATA DAN PEMBAHASANBab ini membahas tentang keadaan umum daerah di KaresidenanSurakarta dan membahas analisis data yang dilakukan untukmenilai kinerja keuangan pemerintah daerah.BAB VPENUTUPBab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan saran yangdiberikan kepada pemerintah daerah di Karesidenan Surakartaserta keterbatasan penelitian.8
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN/FISKAL (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Wilayah Karesidenan Surakarta)”. 6 . agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut : 1. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di
Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan- 6 No Bidang Kerjasama Nama MoU/PKS SKPD Penyelenggara Kerjasama Jangka Waktu Maksud dan Tujuan 9 Kerjasama antar Pemerintah lain Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Daerah
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok, Depok: Universitas Indonesia, 2015, hal.72.
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, .
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan
E. Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan 17 F. Pengertian Kinerja 19 G. Pengertian Karyawan 21 H. Pengukuran Kinerja 21 I. Evaluasi Kinerja dan Manfaatnya 23 J. Hambatan dalam Evaluasi Kinerja 26 K. Teknik-Teknik Penilaian Kinerja 27 L. Rerangka Pikir 29 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 31
keuangan pemerintah daerah, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia
pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.5 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut strategi pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli
The API also provides the user with ability to perform simple processing on measurements made by the CTSU for each channel and then treat each channel as a Touch Button, or group channels and use them as linear or circular sliders. The API inherently depends on the user to provide valid configuration values for each Special Function Register (SFR) of the CTSU. The user should obtain these .
