Peraturan Menteri Kesehatan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 49 TAHUN 2016TENTANGPEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIANDINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a.bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimalperlu penyelarasan tugas dan fungsi tarapemangku urusan pemerintahan bidang kesehatan diPusat dan an Dinas Kesehatan Daerah sudah mbangansebagaimanahukum;c.bahwaberdasarkandimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman nProvinsidan

-2-Mengingat: 1.Undang-UndangNomor36Tahun2009tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraNomor n(Lembaran2014NegaratentangRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4.Peraturan PemerintahNomor18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 5887);5.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang nesia Tahun 2012 Nomor 193);6.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentangPedoman Analisis Jabatan;8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun tan Kesehatan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1508);

-3-MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMANTEKNIS PENGORGANISASIAN DINAS KESEHATAN PROVINSIDAN KABUPATEN/KOTA.Pasal 1Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.Pasal 2Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengorganisasian DinasKesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:a.perumpunan fungsi urusan kesehatan sesuai tingkatanpemerintahan daerah;b.tugas dan fungsi dinas kesehatan daerah;c.struktur organisasi dan nomenklatur dinas kesehatandaerah;d.kualifikasi jabatan; dane.jabatan fungsional.Pasal KesehatanPedomanProvinsiTeknisdanKabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

-4-Pasal 4Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan MenteriKesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang PedomanTeknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah dicabut dandinyatakan tidak berlaku.Pasal nggal

ndangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 28 September 2016MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA,ttdNILA FARID MOELOEKDiundangkan di JakartaPada tanggal 10 Oktober 2016DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdWIDODO EKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1502Telah diperiksa dan disetujui:Kepala Biro Hukum dan OrganisasiSekretaris Jenderal KementerianKesehatanTanggalTanggalParafParaf

-6-LAMPIRANPERATURAN MENTERI KESEHATANNOMOR 49 TAHUN INASPROVINSIDANKABUPATEN/KOTAPEDOMAN TEKNIS PENGORGANISASIANDINAS KESEHATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTABAB IPENDAHULUANA.LATAR BELAKANGUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah, telah membawa perubahan besar dan tegas dalam pembagianurusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsidan Kabupaten/Kota dan penataan Perangkat Daerah.Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun laturPerangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yangmelaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan bidangiUrusanPemerintahan tersebut. Dengan demikian penetapan Pedoman TeknisPengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah menjadi tanggung jawabMenteri Kesehatan. Pedoman Teknis tersebut memuat organisasi ganPeraturan Kepala Daerah (Perkada), yang sebelumnya didahuluidengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) untuk pembentukan dansusunan perangkat daerah.

-7-B.RUANG nasKesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota ini, ngkatanpemerintahan daerah.2.Uraian tugas dan fungsi organtisasi Dinas Kesehatan Daerah.3.Penataan struktur organisasi dan Nomenklatur Dinas KesehatanDaerah.C.4.Kualifikasi Jabatan.5.Jabatan fungsional.PENGERTIAN1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu angan Daerah provinsi.3.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur rahKabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiayang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri publikpenyelenggaraanUrusanIndonesia Tahun 1945.5.PemerintahanDaerahadalahPemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem g-UndangIndonesia Tahun 1945.IndonesiaDasarsebagaimanaNegaraRepublik

anaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah otonom.7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukanoleh kementerian negara dan penyelenggara PemerintahanDaerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, danmenyejahterakan masyarakat.8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yangwajib diselenggarakan oleh semua Daerah.9.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah merintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat n yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhikebutuhan dasar warga negara.11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yangdisebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan PerdaKabupaten/Kota.12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkadaadalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.13. Uraian tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsidalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.14. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik engetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang esesuaianpendidikan dan atau pelatihan dengan tugas jabatan yangdiampunya.15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yangberdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

-9-BAB IIPENATAAN ORGANISASI DINAS KESEHATANA.AZAS DAN PENETAPAN TIPELOGI DINASUndang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah mengatur bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilakukanberdasarkan asas:1.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;2.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;3.efisiensi;4.efektifitas;5.pembagian habis tugas;6.rentang kendali;7.tata kerja yang jelas; dan8.fleksibilitas.Sementara dalam penentuan kriteria tipologi Perangkat Daerahuntuk menentukan tipe Perangkat Daerah didasarkan atas variabel:1.umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan2.teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).Kriteria variabel umum ditetapkan berdasarkan karakteristikDaerah yang terdiri atas indikator:a.jumlah penduduk;b.luas wilayah; danc.jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Kriteria variabel teknis ditetapkan berdasarkan beban tugasutama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta fungsi penunjangurusan pemerintahan. Kriteria variable teknis terdiri atas indikator:a. jumlah penduduk; danb. kepadatan penduduk.B.TIPELOGI DINAS DAN JUMLAH UNIT KERJADinas Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) tipe terdiri atas:1.Dinas Daerah tipe A mewadahi pelaksanaan fungsi DinasDaerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban kerja yangbesar.DalamhaljumlahunitkerjapadaDaerah

- 10 -Provinsi/Kabupaten/Kota tipe A, mempunyai unit kerja yangterdiri atas:a.1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) subbagian.b.4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang palingbanyak 3 (tiga) seksi.2.Dinas Daerah tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi DinasDaerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban kerja si/Kabupaten/Kota tipe B, mempunyai unit kerja yangterdiri atas:a.1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) subbagian.b.3 (tiga) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak3 (tiga) seksi.3.Dinas Daerah tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi DinasDaerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban kerja i/Kabupaten/Kota tipe C, mempunyai unit kerja yangterdiri atas:a.1 (satu) sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) subbagian.b. 2 (dua) bidang dengan masing-masing bidang paling banyak3 (tiga) seksi.Selain penetapan organisasi Dinas Kesehatan, pada DinasDaerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dibentuk UPT naldan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan telahdenganPeraturandikonsultasikansecaratertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjutmengenai klasifikasi UPT Dinas Daerah dan pembentukan UPTDinas Daerah (selain Rumah Sakit) diatur dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan tertulisdari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan UrusanPemerintahan di bidang aparatur negara.Selain UPT Dinas Daerah terdapat juga UPTD di bidangKesehatan yaitu Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi

- 11 -yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secaraprofesional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang PerangkatDaerah, ditetapkan bahwa Pengorganisasiandan Tata Hubungan KerjaRumah Sakit diatur tersendiri dalamPeraturan Presiden dan Puskesmas dalam Peraturan MenteriKesehatan.C.KEDUDUKAN DAN JABATAN PADA DINAS aerahProvinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Dinas KesehatanProvinsi/Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melaluiSekretaris Daerah.2.Jabatan di Dinas Kesehatan Provinsia.Dinas Kesehatan Provinsi dengan tipelogi A, B, dan Cdipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan EselonII A atau dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.b.Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi dengan tipelogi A, B,dan C dipimpin oleh Sekretaris dengan jabatan Eselon III Aatau dalam Jabatan Administrator.c.Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tipelogi A, B,dan C dipimpin oleh Kepala Bidang dengan jabatan EselonIII A atau dalam Jabatan Administrator.d.Seksi pada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tipelogi A, B,dan C dipimpin oleh Kepala Seksi dengan jabatan Eselon IVA atau dalam Jabatan Pengawas.e.Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Provinsi dengan tipelogiA, B, dan C dipimpin oleh Kepala Sub Bagian denganjabatan Eselon IV A atau dalam Jabatan Pengawas.3.Jabatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotaa.Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dengan tipelogiA, B, dan C dipimpin oleh seorang Kepala Dinas denganjabatan Eselon II B atau dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama.

- 12 pelogi A, B, dan C dipimpin oleh Sekretaris dengan jabatanEselon III A atau dalam Jabatan Administrator.c.Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengantipelogi A, B, dan C dipimpin oleh Kepala Bidang denganjabatan Eselon III B atau dalam Jabatan Administrator.d.Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengantipelogi A, B, dan C dipimpin oleh Kepala Seksi denganjabatan Eselon IV A atau dalam Jabatan Pengawas.e.Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengantipelogi A, B, dan C dipimpin oleh Kepala Sub Bagiandengan jabatan Eselon IV A atau dalam Jabatan Pengawas.