PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG BUGIS KOTA .

3y ago
13 Views
2 Downloads
201.81 KB
21 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Alexia Money
Transcription

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG BUGISKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014NASKAH PUBLIKASIOleh :SOIFAHNIM : 100565201198PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIKUNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJITANJUNGPINANG20151

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG BUGISKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014SOIFAHMahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAHABSTRAKUntuk mencegah agar polarisasi sosial-ekonomi dan konflik antar nelayanmodern dengan nelayan tradisional tidak kian meluas, saat ini dibutuhkan adalahstrategi pembangunan dan pemberdayaan komonitas nelayan miskin yang benarbener efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapan perangkat-perangkat tersebutmeliputi ketersediaan sumber daya manusia perikanan yang berkualitas, saranadan prasarana perikanan yang memadai serta kelembagaan atau organisasimasyarakat yang mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan.Pemerintah sendiri, sebetulnya bukan tidak memahami penderitaan dan tekanankemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan, khususnya para nelayantradisional.Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui PemberdayaanMasyarakat Nelayan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dan untuk melihatkendala maupun hambatan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat nelayanoleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. Pada penelitian inipenulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, dalam penelitian iniinforman terdiri dari 7 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalampenelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sudah terlaksananya dengan baikprogram Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kampung Bugis KotaTanjungpinang. Fakta ini terlihat dari lima dimensi yang disajikan empat dimensiyaitu penciptaan lapangan kerja, modal dan peningkatan potensi, mendekatkanmasyarakat dengan pasar, serta solidaritas semua sudah berjalan dengan baik.Saran yang diberikan, sehubungan penelitian yang dilakukan, yaitu Pihak DinasKelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebelum mensosialisakan kepadanelayan tentang pendekatan teknologi baru seharusnya terlebih dahulu harus lebihmenguasai seperti dalam penggunaan serta tata cara penggunaan peralatan sepertiGPS tersebut agar arahan yang diberikan juga dapat dengan mudah dipahami olehpara nelayan. Para nelayan seharusnya lebih sering diberikan sosialisasi ataupemahaman terhadap bantuan yang diberikan seperti sarana dan prasarana yangdapat menunjang pekerjaannya sehingga bantuan yang telah diberikan dapatdigunakan secara efektif.Kata Kunci : Nelayan, Pemberdayaan masyarakat1

ABSTRACTIn order to prevent socio-economic polarization and conflict betweenmodern fishermen with traditional fishermen are increasingly widespread, is nowneeded is a strategy development and empowerment of the poor fishermen andcorrect komonitas-Ko effective. Therefore, the need for readiness of these devicesinclude the availability of human resources quality fisheries, infrastructureadequate fisheries and institutional or community organization that supports thedevelopment of marine and fisheries sector. The government itself, in fact it is notunderstand the suffering and poverty pressures experienced by fishingcommunities, especially the traditional fishermen.The purpose of this research is essentially to determine Bugis VillageCommunity Empowerment Fishermen Tanjungpinang and to see obstacles andbarriers that occur in the fishing community empowerment by the Department ofMarine and Fisheries Tanjungpinang. In this study, the authors use a type ofqualitative descriptive study informants in this study consisted of 7 people. Dataanalysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysistechniques.The conclusion of this research is already fulfilled by both CommunityEmpowerment program Bugis Village Fishermen Tanjungpinang. This fact can beseen from the five dimensions presented four dimensions of job creation, capitaland increase the potential, the community closer to the market, as well as thesolidarity of all has been going well. Advice given, in respect of researchconducted, namely the Department of Marine and Fisheries Party Tanjungpinangbefore publicizes the fishermen on the approach to the new technologies shouldfirst have to be mastered as in use as well as procedures for the use of equipmentsuch as GPS so that the direction given can also easily understood by thefishermen. The fishermen should be given more frequently socialize orunderstanding of the assistance provided such facilities and infrastructure thatcan support their work so that the assistance given can be used effectively.Keywords: Fishermen, community empowerment2

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG BUGISKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014A. Latar BelakangSejak krisis ekonomi mulai merambah keberbagai wilayah, nelayantradisional dapat dikatakan sebagai kelompok masyarakat pesisir yang paling kuatmerasakan dampak buruknya dan merupakan korban dari perubahan situasi sosialekonomi. Dapat dibayangkan bagaimana nelayan tradisional untuk bertahan danmelangsungkan kehidupanya, jika dari hari ke hari potensi ikan diluar semakinlangka karena cara penangkapan hanya mengandalkan pada perahu dan alattangkap ikan yang sederhana yang tidak mampu bersaing dengan nelayan modernyang didukung perangkat serba canggih seperti pukat udang, pukat kantong, pukatcincin, jaring insang, dan jaring angkat dan kapal besar yang memiliki dayajangkau jauh dan lebih luas. Sedangkan masyarakat pesisir pantai lebih seringmenggunakan alat tradisional seperti alat pancing, bubu, bahkan tombak.Bagi nelayan tradisional, musim hujan yang panjang dan angin utarabukan saja sama dengan memperlama masa kesulitan mereka dalam memperolehhasil tangkapan, tetapi juga menyebabkan mereka makin miskin, dan merekaterpaksa masuk dalam perangkap hutang yang tidak berkesudahan. Keterbatasanberupa fasilitas kapal yang memadai selama ini nelayan menggunakan kapal kecilseharusnya para nelayan memiliki ukuran kapal yang besar dan aman ketikanelayan turun kelaut dalam cuaca yang tidak baik sekalipun, peralatan tangkapyang memadai seperti jaring angkut agar nelayan dapat menangkap ikan lebihbanyak daripada hanya menggunakan alat pancing, adalah hambatan pontensi bagi3

mereka untuk meningkatkan kesejahtraan sosial dan mengatasi kemiskinan yangmembelit mereka selama ini.Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, selaindipengaruhi sejumlah kelemahan internal, juga karena faktor eksternal.Keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasaiteknologi yang lebih moderen dan tidak dimiliki oleh modal yang cukup adalahfaktor-faktor internal yang sering kali menyulitkan usaha-usaha untukmemberdayakan kehidupan para nelayan tradisional. Di lain pihak, ada sejumlahfaktor eksternal, seperti makin terbatasnya pontensi sumber daya laut yang bisadimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, mekanisme pasar, posisitawar nelayan dihadapan tangkulak, keadaan infrastuktur pelabuhan perikanan,dan yurisdikasi daerah otonomi adalah beban tambahan yang makin memperarahkeadaan.Tanggung jawab pemerintahan di daerah dalam rangka memberdayakan dimanaselainbertanggung jawab memberikan pelayanan dan pembangunan, pemerintahdaerah juga harus aktif untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat.Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuanmasyarakat dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi, sehingga diharapkanmampu menciptakan masyarakat yang secara mandiri dapat meningkatkankemakmuran dan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan yangdilaksanakan perlu diarahkan dengan memperhatikan segala aspek kehidupan4

terutama perekonomian rakyat, terutama yang berada di daerah, meliputiwilayah kecamatan maupun pedesaan.Pemberdayaanadalahsebuahprosesdan tujuan. Sebagaiproses,pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan ataukeberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individuyang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaanmenunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahansosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyaipengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yangbersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugastugas kehidupannya.Jadi pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu aspek yang harusmenjadi prioritas utama dalam pembangunan dewasa ini, yang manaperekonomian rakyat merupakan indikator keberhasilan pembangunan sertamenjadi sasaran penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan dibidang lainnya. Perekonomian rakyat yang kuat dan tangguh dengan sendirinyatentu akan menjadi salah satu penunjang perekonomian daerah dan bahkanperekonomian nasional, maka sudah selayaknya pemerintah menyusun danmenerapkan suatu kebijakan yang dapat mengembangkan berbagai sektor usahabagi masyarakat.Diantara upaya yang telah dan sedang giatnya dilakukan pemerintah dalamrangka memberdayakan perekonomian rakyat adalah pengelolaan sektorperikanan. Hal ini mengingat bahwa sektor perikanan selain dapat berfungsi5

sebagai mata pencaharian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomimasyarakat juga dapat memanfaatkan sumberdaya alam kelautan, yang manaperairan adalah bagian terbesar wilayah di nusantara. Dengan demikian, diantaralapisan masyarakat yang perlu mendapat perhatian khususnya pemerintah daerahdalam program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat pesisirdengan memberdayakan perekonomiannya. Masyarakat yang tinggal pesisirpantai di wilayah nusantara merupakan salah satu kelompok masyarakat terbesarmengingat bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, yang manapada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan untuk memenuhikebutuhan hidupnya.Untuk mencegah agar polarisasi sosial-ekonomi dan konflik antarnelayan modern dengan nelayan tradisional tidak kian meluas, saat ini dibutuhkanadalah strategi pembangunan dan pemberdayaan komunitas nelayan miskin danbenar-bener efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapan perangkat-perangkattersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia perikanan yang berkualitas,sarana dan prasarana perikanan yang memadai serta kelembagaan atau organisasimasyarakat yang mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan.Pemerintah sendiri, sebetulnya bukan tidak memahami penderitaan dan tekanankemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan, khususnya para nelayantradisional.Salah satu program pembangunan yang dirancang khususnya untukmembantu upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnelayan adalah PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Program6

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) adalah program yangdilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kelautandan Perikanan (DKP). Penanggung jawab dan pembina program di tingkatnasional adalah Direktur Jenderal kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (DirjenKP3K), Sedangkan Dinas kelautan dan perikanan kabupaten/Propinsi sebagaipenanggung jawab operasional program.Kegiatan PEMP diresmikan untuk mengatasi berbagai permasalahanakibat krisis ekonomi, kenaikan BBM, kesenjangan, kemiskinan, dan rendahnyakapasitas sumberdaya manusia (masyarakat) pesisir serta upaya mengoptimalkanpemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.Tujuan umum dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisiryaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui an,penggalanganpartisipasimasyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan usaha yang berkelanjutan danberbasis sumber daya lokal. Dengan adanya program PEMP ini diharapakan dapatterjadi peningkatan kualitatif berupa peningkatan budaya berkelompok, kesadaranmenjaga kualitas dan sumber daya ikan berupa kesepakatan melarang kegiatanpenangkapan yang bersifat merusak (penggunaan potasium dan bom),peningkatan budaya menabung dan berkurangnya penyakit sosial (seperti mabuk,judi, dan sebagainya).Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2004bahwa sasaran Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir)adalah nelayan tradisional, nelayan buruh, pedagang, pengelolaan ikan berskala7

kecil, pembudidayaan ikan bersekala kecil, dan pengelola sarana penunjang usahaperikanan berskala kecil, yang mana mereka semua adalah termasuk kelompoksosial masyarakat nelayan yang memiliki kerentangan ekonomi. Pelaksanaan dariProgram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang telah dilaksanakan 7tahun terakhir meliputi kegiatan pendampingan Tenaga Teknis Perikanan,Bantuan Sarana Perikanan Tangkap, Peningkatan Sarana CCS (cold chain system)untuk peningkatan mutu hasil perikanan.Untuk itu Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukanperannya dalam pembangunan yang mengarahkan pada pengembangan sektorkelautan dan perikanan. Hal ini dimaksud agar sektor kelautan dan perikanan yangselama ini tertinggal, diharapkan mampu bersaing serta mensejajarkan dengansektor-sektor lainya. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan perangkat-perangkattersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia perikanan yang berkualitassarana dan prasarana perikanan yang memadai serta kelembagaan atau organisasimasyarakat yang mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan,dituntut untuk mampu mengembangkan sektor tersebut dan meningkatkanproduksi ikan baik dari penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Jumlahnelayan di Kota Tanjungpinang saat ini yang menjadi nelayan penuh 3489 orang,nelayan sampingan utama 774 orang, serta nelayan tambahan 358 orang.Pada Kampung Bugis dari kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakatPesisir ada beberapa pencapaian dari program pemberdayaan tersebut, berupatersalurkannya bantuan alat-alat tangkap ikan kepada masyarakat, pemberian bibitrumput laut untuk dibudidaya, dan penyediaan modal pinjaman yang bernaung8

dibawah koperasi melalui Swamitra maupun Bank Perkreditan Rakyat. Dan halhal yang belum dapat dicapai dari program pemberdayaan masyarakat nelayan diKampung Bugis adalah nelayan belum memahami dari kegunaan maupunperawatan dari alat-alat tangkap yang diberikan kepada mereka, kurangnyaketerampilan mengenai usaha perikanan dan budi daya rumput laut, serta tingkatkesadaran solidaritas antar nelayan dalam penggunaan modal yang tidak teraturdalam arti nelayan-nelayan yang tergabung dalam satu kelompok Swamitra Minaada yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati.Berdasarkan pengamatan sementara peneliti dilapangan pada masyarakatKampung Bugis ditemukannya beberapa gejala, seperti : Masyarakat yangberprofesi sebagai nelayan pada umumnya masih menggunakan peralatan yangsangat sederhana dan kurang memadai dalam melakukan aktivitasnya akibatterbatasnya modal maupun teknologi yang dimiliki, seperti sampan dan kapalmotor dan peralatan penangkapan ikan seperti pancing, rawai, bubu, jaring, danlain sebagainya, masih kurang memadai baik dari jumlahnya maupun melaluikebijakanpemberdayaan masyarakat yang diterapkannya berupa sarana dan prasaranapenunjang usaha perikanan tangkap seperti perahu, kapal motor dan peralatanpenangkapan ikan antara lain jaring, pancing, bubu dan rawai, masih mencapaisebahagian kecil nelayan yang ada. Terbatasnya sumber daya manusia yang ahlidan terampil di bidang perikanan yang sangat dibutuhkan untuk memberikanpenyuluhan dan pelatihan tentang pengelolaan usaha perikanan, dimana tenagapenyuluh dan pelatihan tentang pengelolaan usaha perikanan, dimana tenaga9

penyuluh lapangan yang tersedia relatif sedikit yaitu hanya 2 orang dibandingkandengan jumlah nelayan dan luas daerah yang ada. Akibat dari keterbatasan modaldan fasilitas yang dimiliki serta sumber daya manusia yang ahli dan terampildibidang perikanan, maka hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayanbelum mencapai hasil yang maksimal sehingga tidak dapat memberikankeuntungan yang memadai di tambah lagi kadang-kadang karena cuaca burukyang menghambat aktivitas penangkapan ikan di laut, serta rendahnya harga ikanhasil tangkapan di pasaran.Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah adalah suatuupaya yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ekonomi partisipatif yang mampumemberikan akses yang fair dan adil bagi sebuah lapisan masyarakat dalam prosesproduksi, distribusi dan memanfaatkan potensi daerah tanpa ada hambatan. Olehsebab itu, sangat diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengatasi hal inimelalui kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi,sehingga masyarakat nelayan yang ada di daerah tersebut khususnya maupunmasyarakat pada umumnya dapat meningkatkan perekonomiannya di masamendatang. Berdasarkan uraian diatas, dan fenomena-fenomena yang terjadidilapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh danmenyusun dalam satu usulan penelitian dengan judul: NJUNGPINANG TAHUN 2014”.B. Landasan Teoritis10

Nelayan, khususnya yang tradisional, mempunyai perilaku yang khasdalam menjalankan usahanya, yakni perilaku yang mengutamakan “pemerataanresiko“ usaha. Perilaku tersebut terbentuk sebagai hasil adaptasi terhadap usahapenangkapan ikan yang beresiko tinggi dan pola pendapatan yang tidak teratur.Perilaku adaptif tersebut, setelah melalui proses waktu, melembaga dalam bentukinstitusi, dan merupakan bagian dari kebudayaan nelayan. Institusi-institusi yangdimaksud, yang merupakan aspek penting dalam pemberdayaan, adalah polapemilikan kelompok atas sarana produksi dan sistem bagi hasil. Pola pendapatannelayan tidak teratur menyebabkan perilaku mengutamakan pemerataan resikotetap bertahan (Masyhuri, 2000: 29).Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untukmengentaskan nelayan dari kemiskinan. Namun ternyata jumlah nelayan keciltetap bertambah. Karena itu meskipun banyak upaya yang dilakukan, umunyaupaya-upaya tersebut bisa dikatakan belum memperoleh hasil yang memuaskan.Lebih lanjut Nijikuluw (2001:8) pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisirdapat dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yaitu :1. Penciptaan lapangan kerja altervatif sebagai sumber pandapatan lain bagikeluarga. Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lainbagi nelayan dilaksanakan untuk mengalihkan profesi nelayan atau sebagaitambahan pendapatan. Dengan kata lain, program diversifikasi pendapatannelayan tidak hanya diarahkan untuk nelayan, tetapi juga bagi keluarganelayan seperti istri atau perempuan nelayan yang memang besar potensinya.Pengembangan pekerjaan alternatif bukan hanya dalam bidang perikanan,11

seperti pengolahan, pemasaran, atau budidaya ikan, akan tetapi juga diarahkanke kegiatan non-perikanan.2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan padapenciptaan mekanisme mendanai diri sendiri. Pengembangan akses modalsangat penting karena pada dasarnya saat ini nelayan sangat sulit untukmemperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian sertarisiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagibisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayanyang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat merekasulit untuk memahami syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukanseperti adanya jaminan. Dengan memperhatikan kesulitan yang dihadapi olehnelayan akan modal, maka salah satu alternatif adalah mengembangkanmekanisme pendanaan diri sendiri (self-financing mechenism).3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasildan berdaya guna. Teknologi yang digunakan oleh nelayan pada umumnyamasih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnyapendapatan rendah. Upaya peningkatan pendapatan dilakukan melaluiperbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi danpemasaran.4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar. Untuk mengembangkan

sosial masyarakat nelayan yang memiliki kerentangan ekonomi. Pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang telah dilaksanakan 7 tahun terakhir meliputi kegiatan pendampingan Tenaga Teknis Perikanan, Bantuan Sarana Perikanan Tangkap, Peningkatan Sarana CCS (cold chain system) untuk peningkatan mutu hasil perikanan.

Related Documents:

kendala pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Air Payang yaitu, sulitnya merubah pola pikir dan paradigma masyarakat nelayan, Adanya keterbatasan dana, dan Tingkat pendidikan rendah dan kurang terampilnya masyarakat nelayan dalam melakukan inovasi dan kreasi terhadap pengelolaan sumber perikanan.

2. Mengkaji faktor kurangnya amalan adat perkahwinan dalam masyarakat Bugis di Kampung Permatang Duku. BATASAN KAJIAN Dalam membuat kajian, kawasan kajian adalah satu elemen yang sangat penting. Kajian ini telah dijalankan di Kampung Permatang Duku, Benut, Pontian, Johor. Kampung Permatang Duku ialah

BAB VI KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN . PENGEMBANGAN KAMPUNG NELAYAN . Pada bab ini akan dilakukan sinstesis analisis guna mendapat arahan konsep desain Pengembangan Kampung Nelayan Karangwuni yang tepat sasaran. 6.1 KONSEP SISTEM LINGKUNGAN . 6.1.1 KONSEP KONTEKS FISIKAL . Kampung Nelayan berlokasi di Dusun Karangwuni, Desa Karangwuni,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun dalam perkembangannya pelabuhan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh para nelayan. Hal tersebut dihadapkan oleh rendahnya kualitas SDM khususnya para nelayan setempat. Selain itu, masyarakat nelayan di Desa Dadap merupakan kelompok masyarakat

Peneliti berhasil melakukan FGD bersama masyarakat nelayan diantaranya Roqib (42), Mulin (46), Mutasam (40), Cemat (43), Yanto (26) dan Khoirul (30) di depan kantor RN untuk menganalisis kondisi yang terjadi pada masyarakat nelayan yaitu mengenai musim-musim penangkapan yang dilalui para nelayan. 18 Adi fahrudin.

(1) Dalam rangka melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan berdasarkan model Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan acuan bagi mahasiswa, untuk mata kuliah yang terkait dengan pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun materi manajemen. Bagi pemerhati pemberdayaan masyarakat, pelaku pemberdayaan masyarakat (penyuluh, fasilitator, aparat atau agen) dan LSM. Buku

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA ENTITAS GEREJA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 45 (STUDI KASUS GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA BAITEL KOLONGAN) KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN TAHUN 2015 Oleh: Livita P. Leiwakabessy NIM: 11042103 TUGAS AKHIR .