RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN .
RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSIREHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANABANJIR BANDANG DI BIMADisampaikan oleh :Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan PerdesaanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasJakarta, 20 Januari 2017
KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANG DI BIMAPENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BIMAUSULAN PERBAIKAN RENAKSIKETERLIBATAN K/L DALAM PENANGGULANGAN BANJIRBANDANG DI BIMADISKUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT2
KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANGDI BIMA3
KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANG DI BIMABerdasarkaninformasi BadanNasionalPenanggulanganBencana (BNPB)terjadi banjirbandang pada21 dan 23Desember 2016.kemudianterjadi banjirterbaru padatanggal 2januari 2017.Penyebab1. Curah hujan estrem yang terjadi di wilayah NTB khususnya Bima dan Sumbawa yang disebabkanoleh Siklon tropis Yvette di Samudera Hindia Selatan Bali, sekitar 620 Km sebelah selatan Denpasar.2. Kota Bima yang terletak di cekungan3. Penataan permukiman yang belum sesuai dengan kaidah tata ruang yang berkelanjutan4. Penataan prasarana dan sarana yang belum memenuhi standar lingkungan yang aman danberkelanjutan4
DAMPAK BENCANA BANJIR BANDANG DI BIMADAMPAK KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANG (Sampai 3 januari 2017, Pukul 19.00)6327FASILITASKESEHATAN RUSAKFASILITASPENDIDIKAN2.247 haLAHAN RUSAK40 kmJALAN DLM KOTA RUSAKFasilitas KesehatanKerugian ekonomisebesarRp 984,40 Miliar(per 27 Des 2017),dan akan an rusak,dan aktivitasekonomi sebagianberhenti (BNPB).97919.390RUMAHTERDAMPAK2105.753KORBAN MENGUNGSIKORBAN JIWAMENINGGALJIWA MENDERITA/TERDAMPAKFasilitas PendidikanFasilitas PerumahanFasilitas Lainnya4 PuskesmasRusak Berat18 SD Rusak Berat29 Pustu RusakBerat229 RumahHanyut5 SMP RusakSedang716 Rusak Berat29 Polindes RusakBerat4 SMA/SMK RusakSedang9 Unit JembatanRusak5 (R) dan 5 (RB)Unit PDAM1 (R) dan 1 (RS)Unit DAM1 Labkesda RusakBerat739 Rusak Sedang17.706 RumahTerendamSumber: Pusdalops BNPB5
PERKEMBANGAN PENANGANAN BANJIR BANDANG BIMAKegiatanMasa Tanggap Darurat 1Start – End date23 Des 2016 Pembentukan Dapur Umum23 Des 2016 Pendistribusian BantuanLogistik23 Des 2016 Persiapan RRDilakukan secaraparalelMasa Tanggap Darurat 25 Jan – 19 Jan Persiapan RR Rapat Persiapan PenyusunanRenaksi dengan K/LJanFeb22 Des – 4 Jan Pelayanan Air Bersih Rapat Perpanjangan TanggapDaruratDes5 Jan 2017Dilakukan secaraparalel20 Jan 2017Banjir 21 Des 2016Banjir 2 Jan 2017Banjir 23 Des 2016Rapat Renaksi 20 Jan 2017Akhir Tanggap Darurat 19Jan 20176
PENANGANAN TANGGAP DARURATBENCANA DI BIMA7
HASIL PENANGANAN TANGGAP DARURAT DI BIMA(per 17 Januari 2017) Pemberian Cash for Work (CFW) telah dimulai dari tanggal 5 Januari 2017 danakan selesai pada tanggal 18 Januari 2017; Balai Wilayah Sungai (BWS) telah melakukan normalisasi sungai Paroki darihulu, tetapi pada bagian hilir belum dikerjakan; Siswa sekolah sudah menerima bantuan seragam dan telah melaksanakanaktivitas belajar, ruang kelas juga telah berfungsi; Puskesmas telah kembali berjalan dengan normal dan melakukan aktivitasseperti biasa; Pembersihan lingkungan masih terus dilakukan dengan bantuan berbagaipihak, diharapkan akan bersih sebelum 10 April 2017.8
RINGKASAN HASIL TINJAUAN LAPANGAN DI BIMA Bappenas dengan BNPB dan SKPD Bima pada tanggal 5-7 Januari 2017 telahmelakukan rapat untuk memutuskan perpanjangan tanggap darurat, dandiperoleh hasil akhir untuk dilakukan perpanjangan tanggap darurat selama14 hari sampai pada tanggal 19 Januari 2017; Bappenas dan BNPB juga melakukan rapat mengenai pembahasanpenyusunan rencana pemulihan pascabencana banjir bandang di Bima,diharapkan dalam penyusunan rencana pemulihan untuk memasukkandokumen perencanaan penanggulangan bencana; Bappenas bersama BNPB dan SKPD Kab. Bima melakukan rapat penyusunanmatriks perhitungan kerusakan dan kebutuhan, dalam penyusunan matriks,SKPD Kab. Bima masih memerlukan asistensi lebih lanjut agar dapatmenghasilkan matriks kerusakan dan kebutuhan yang akuntabel.9
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI (1)PERMASALAHAN DI LAPANGAN Sektor bekerja secara mandiri dan belum terdapatterkoordinasi secara baik Penanganan bencana akan menggunakan paradigmabaru, dimana semua akan dilakukan secara paralel,dalam masa tanggap darurat harus sudahmempersiapkan rehabilitasi rekonstruksipascabencanaREKOMENDASI Perlu dilakukan pendekatan secara kewilayahan(lokasi) agar kegiatan lintas sektor menjaditerkoordinir, dimana 1 lokasi dikerjakan olehberbagai sektor dan dapat segera tuntas dari satulokasi ke lokasi lain; Perlunya dilakukan penguatan gerakan bersama TNI,Polri, Pemda, dan semua kalangan untukmenyelesaikan permasalahan penanggulanganbencana di Bima. Dokumen mengenai perencanaan penanggulanganbencana harus masuk ke dalam pembuatan renaksi; Pendekatan yang dilakukan untuk penanganankebencanaan ini adalah: Pendekatan kemanusiaan,pendekatan Sosbud, dan Pendekatan Tata RuangPertanahan; Rencana aksi diintegrasikan dengan pengelolaanlingkungan ke depan.10
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI (2)PERMASALAHAN DI LAPANGANREKOMENDASI Akan dilakukan relokasi bagi masyarakat yangbermukim di sepanjang bantaran sungai Dokumen tata ruang pada masa ini memasuki masareview, terkait dengan relokasi, akan dimasukkansebagai salah satu usulan review RTRW; Perlu dilakukan sertifikasi ulang pertanahan bagidata-data yang hilang akibat bencana. Kondisi drainase yang terdapat di Kota Bima sudahtidak memadai dan menjadi rusak akibat bencanabanjir Kondisi penanganan drainase perlu didukung denganteknologi drainase yang advance, mampu melepasair ketika hujan dan mampu menahan air ketikajarang terjadi hujan; Hutan yang sudah gundul di bagian hulu perludilakukan reboisasi agar ekologis kembali menjadinormal. Daerah (Kabupaten dan Kota Bima) diharuskan untukmenyusun matriks perhitungan kerusakan dankebutuhan pascabencana Melalui pelaksanaan renaksi, perlu diketahui yangdapat memberikan multiplier effect, contohnyaadalah Bima sebagai salah satu lumbung pangan diIndonesia;11
PERCEPATAN TANGGAP DARURATPendekatan KemanusiaanMengutamakan kebutuhan masyarakatterutama anak-anak, balita, kaum perempuan,usia lanjut dan difablePendekatan Wilayah (Kerjasamaantarklaster dan antarSKPD)Menetapkan prioritas desa/kelurahan yangpaling parah dengan mengutamakan kerjasamaantarklasterGerakan BersamaKeterlibatan dan partisipasi aktif semua pihakTata Kelola Rencana kerja 7-14 hari dengan prioritas lokasi Pelaporan dan pertanggungjawaban12
USULAN PERBAIKAN RENAKSI13
FILOSOFI DAN PARADIGMA KEBENCANAAN1. Alam adalah anugrah dan berkah.1)Mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijaksana dan berkelanjutan;2)Menjaga dan memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya2. Bencana adalah kelalaian, keteledoran dan ketidapsiapan.1)Mengenali dan memahami perilaku lingkungan sekitar dengan cermat dan sebaik-baiknya;2)Menyiapkan rencana untuk mengurangi risiko bencana;3)Meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;4)Menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system);5)Meningkatkan manajemen mitigasi dan pengurangan risiko bencana.14
PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP PASCABENCANAPemulihan dini Melengkapi/melanjutkantindakan bantuandarurat. Mendukungpemulihanspontan. Meletakkanfondasi pemulihanjangka panjang.Rehabilitasi Refungsionalisasilayanan dasar. Mendampingipemulihanspontan. Menghidupkankembali aktivitasekonomi. Menyediakandukunganpemulihan kondisipsikologis dansosial.Rekonstruksi Pembangunankembali: pelayanan/fasum. Infrastruktur. Penggantianbangunan rusak. Revitalisasiekonomi. Pemulihankehidupan Sosialbudaya. Pengurangan risikobencana.15
TUJUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIMemulihkan kondisi dan kehidupan sosial dan budaya: kehidupankeluarga, sekolah, masyarakat, keagamaan dan lainnya;Tujuan:Memulihkankondisi sepertisebelum bencanadan menjadi lebihbaikMemulihkan kondisi dan kegiatan ekonomi: produksi, jasa,perdagangan dan pariwisata;Membangun kebersamaan dan gotong royong;Memulihkan penyelenggaraan pelayanan publik: pelayananpendidikan, kesehatan, air bersih dan listrik;Memulihkan penyelenggaraan pemerintahan16
PENDEKATAN DAN PRINSIP REHABILITASIREKONSTRUKSIPendekatan : Terpadu, Memulihkankondisi seperti sebelum bencana danmenjadi lebih baikPendekatan kemanusiaanPendekatan sosial, budaya dan ekonomiDengan prinsip:1) Partisipatif2) Terpadu3) Transparan4) Akuntabel5) BerkelanjutanPendekatan wilayah: tata ruang danpertanahan17
JANGKA WAKTU PEMULIHAN Pemulihan kondisi dankehidupan sosial danbudaya Pemulihan kondisi dankehidupan ekonomi Penyiapan Revisi RencanaTata Ruang Wilayah danMaster PlanPembangunan Kota Bima2-6 Bulan6-12 Bulan Pembangunan prasaranadan sarana dasar Pembangunan prasaranadan sarana ekonomi Pembangunan prasaranadan sarana transportasidan komunikasi Penataan perumahan danpermukiman Rehabilitasi kawasan hulu Penataan daerah aliransungai13-36 Bulan18
MANAJEMEN (TATA KELOLA)Perencanaan Integrasi Rencana RR ke dalam RPJMD, RKPD dan RTRW; Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Bima (Bappeda, BPBD, SKPD), Pemerintah Provinsi NTB (Bappeda,BPBD, SKPD), Pemerintah Pusat (Bappenas, BNPB, dan K/L), dan perguruan tinggi.Penganggaran Sinkroniasi pendanaan: DSP, APBD Kota, APBD Provinsi, belanja K/L; Skema pembiayaan lainnya: CSR dan swasta.Pelelangan Kesesuaian dengan peraturan perundang-undanganPelaksanaan Keterlibatan masyarakatPelaporan dan Pertanggungjawaban Tata kelola yang baik: transparan, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, dan berkelanjutan19
KETERLIBATAN K/L DALAM PENANGGULANGAN BENCANADI BIMA20
SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALBIDANG PENANGGULANGAN BENCANASasaran NasionalMenurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggiArah Kebijakan1. Menurunkan risiko bencana2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalam menghadapi bencanaStrategiInternalisasi PRB dalam kerangkapembangunan berkelanjutan di Pusat dandaerah1.Integrasi PRB dalam perencanaannasional dan daerah;2.Pengenalan, pengkajian danpemantauan risiko bencana3.Pemanfaatan kajian dan peta risikountuk penyusunan RPJMD;4.Integrasi kajian dan peta risikobencana dalam penyusunan danreview RTRWP/K/K;5.Harmonisasi kebijakan dan regulasipenanggulangan bencana di Pusatdan daerah;6.Penyusunan rencana kontinjensi padakabupaten/kotaPenurunan tingkat kerentanan terhadapbencana1.Mendorong dan menumbuh kembangkanbudaya sadar bencana2.Peningkatan sosialisasi dan diseminasiPRB kepada masyarakat3.Penyediaan dan penyebarluasan informasikebencanaan kepada masyarakat4.Pelatihan menghadapi bencana secaraberkala dan berkesinambungan5.Meningkatkan kerjasama denganberbagai stakeholder6.Peningkatan kualitas hidup masyarakatdaerah pasca bencana7.Pemeliharaan dan penataan lingkungan didaerah rawan bencana alam8.Membangun dan menumbuhkan kearifanlokal dalam membangun dan mitigasibencanaPeningkatan kapasitas pemerintah,pemerintah daerah dan masyarakat dalampenanggulangan bencana1.Penguatan kapasitas kelembagaan danaparatur2.Penyediaan sistem peringatan dinibencana3.Pengembangan dan pemanfaatan IPTEKdan pendidikan4.simulasi dan gladi kesiapsiagaanmenghadapi bencana secara berkaladan berkesinambungan5.Penyediaan infrastruktur mitigasi dankesiapsiagaan6.Pengembangan desa tangguh bencana7.Peningkatan kapasitas manajemen danpendistribusian logistik kebencanaan21
KEGIATAN PRIORITAS NASIONALKP.1 Pembentukan MasyarakatTangguh Bencana pada daerahrisiko bencana tinggi Penyusunan kajian dan peta risiko; Penguatan koordinasipenanggulangan bencana; Harmonisasi kebijakan dan regulasiPenanggulangan aan danRegulasi Pemulihan dan peningkatanekonomi masyarakat di daerahpascabencana Sosialisasi dan SimulasiBencana; Pembentukan dan pelatihanSDM Penanggulangan gan BencanaKP.6 Penataan ruang kawasan rawanbencana untuk meningkatkankapasitas kawasan; Rehabilitasi DAS; Pencegahan danPenanggulangan Karhutla; Rehabilitas DASKP.2Pengelolaan SDAdan LHPengembanganEkonomi diDaerahPascabencanaKP.5KP.3Sarana danPrasaranaPelayananDasarKP.4 Penyediaan Sistem Peringatandini; Pembangunan pusat logistikkebencanaan; Pembangunan infrastrukturmitigasi bencana; Pengembangan teknologikebencanaan Pemulihan pelayanan dasar di daerahpascabencana; Penyediaan layanan data dan informasibencana22
MEKANISME KOORDINASI DAN KETERLIBATANKEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM INTERNALISASI PRB1.Pengarusutama-an PRB dalamperencanaanpembangunan12.Pengkajianrisiko tinjensiInternalisasipengurangan risikobencana dalamkerangkapembangunanberkelanjutan diPusat dan daerah5.Harmonisasikebijakan danperaturan Pusatdan daerah33.Kajian risikobencana untukpenyusunanRPJMD4.Integrasi KajianRisiko bencanadalamRTRWP/K/K24Pedoman dan StandardisasiPengurangan Risiko BencanaBNPB, Bappenas,Kemendagri, Pemda5BNPB, BPBD, PTKajian Pengurangan RisikoBencanaBNPB, Bappenas, Kemendagri,Pemda6Penyusunan dan harmonisasIproduk HukumBNPB, KL, PemdaRencana KontinjensiBNPB, BPBDPedoman dan StandardisasiPengurangan Risiko BencanaBNPB, Bappenas, Kemendagri,Kemen ATR, Kemen PU-PR,Pemda23
KOORDINASI DAN KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAMPENURUNAN KERENTANAN TERHADAP BENCANA7.Menumbuhkan wanbencana511.Menumbuhkan kesadarandanpengetahuanbencana Pendidikan dan pelatihan PB Pertukaran PengetahuanPengurangan Risiko BencanaBNPB, Kemendagri,Kemendikbud, Kemendes PDTT,Pemda2.Sosialisasi PBmelalui arluas-an baga nonpemerintahPenyebaran InformasiKebencanaanBNPB, Kemenkominfo, BIG,Pemda6Penyusunan data dan informasikebencanaanBNPB, Kemenkominfo,BMKG, BIG, Pemda7 Fasilitasi Penyusunan Rencana AksiRehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi danRekonstruksi Bidang Fisik Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi danSosial di Wilayah PascabencanaBNPB, Kemen PU-PR, Kemenhub, Kemenkes,Kemendikbud, Kementan, Kemenhut,Kemensos, Kemendag, dll, PemdaPenerapan Mitigasi BencanaBNPB, Kemen PU-PR, Kemen ATR, KemenLHK, Pemda34Kerjasama Antar LembagaKerjasama InternasionalBNPB, Bappenas, Kemenlu,Pemda Fasilitasi dan Pengembangan KapasitasRelawan PB Fasilitasi dan Pengembangan Pemberdayaankelompok Masyarakat dalam PenguranganRisiko Bencana (PRB) Fasilitasi pemberdayaan dan Pengembanganketangguhan masyarakatBNPB, Kemendagri, Kemendikbud,Kemendes PDTT, dll, Pemda24
KOORDINASI DAN KETERLIBATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAMPENINGKATAN KAPASITAS MENGHADAPI BENCANA9.Pusat logistikkewilayahan8.Desatangguhbencana untukdesa hebat611.Kapasitaskelembagaandan aparaturPendidikan dan pelatihanBNPB, Kemendagri, Pemda2.Penguatantata kelola PB2 Koordinasi Kesiapsiagaan Peningkatan Kapasitas PenangananDaruratBNPB, BPKP,BPK, Itwil7Penyaluran Bantuan KedaruratanBNPB, Kemensos, Kemendikbud,Kemenkes, Kemen PU-PR, KemenLHK, Kementan, BASARNAS dll3Peningkatankapasitas dalampenanggulanganbencana3.Pengembang-an sistemperingatan dini Fasilitasi Kesiapsiagaan Penguatan Pengurangan Risiko BencanaDaerah8BNPB, BMKG. Kemen ESDM, Kemen PU-PR,Kemen LHK, Pemda47.Perlindungandan layananpada saatdaruratbencana Teknologi modifikasi cuaca Riset dan Pengembangan TeknologiKebencanaan GeologiBNPB, Kemenristek, BPPT, LIPI4.Pengembang-an danpemanfaatanIPTEK6.Infrastrukturmitigasi dankesiapsiagaan55.Simulasi dangladi PB Simulasi PRB Gladi Penanggulangan BencanaBNPB, BPBD, K/L, PemdaPembangunan EWS, TES, jalurevakuasi, dllKemen PU-PR, Kemenhub, KKP,BIG,dll, Pemda Fasilitasi dan PengembanganPemberdayaan kelompokMasyarakat dalam PenguranganRisiko Bencana (PRB)BNPB, Kemendagri,Kemenkes, Kemendes PDTT,KKP, Kemensos, dll, Pemda9 Penyediaan dan distribusi logistikdan peralatan Pembangunan Gudang LogistikBNPB, Kemendagri, KL, Pemda25
PERAN SERTA KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RRBIMA Kementerian PUPR BNPB Kementerian Dalam NegeriPOLRITNIKementerian LHKBNPBPERUMAHAN &INFRASTRUKTURPERMUKIMAN Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan Kementerian BUMNLINTASSEKTOR Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan danKebudayaan Kementerian Agama Kementerian TIF Kementerian PertanianKKPKementerian KUKMKementerian PerdaganganKementerian Perindustrian
PERTANYAAN KRITIS1. Bagaimana MEMBANGUN KERJASAMA, KEMITRAAN DAN KOLABORASIdalam Penanggulangan Bencana? MANAJEMEN KOMUNIKASI1) Internal BNPB Koordinasi Antardeputi dan antardirektur BNPB2) BNPB dengan BPBD Pola Pendampingan dan Penugasan3) BNPB dengan Kementerian/Lembaga Koordinasi dan Sinergi4) BNPB dengan donor Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaan,Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban5) BNPB dengan mitra lainnya Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaran,Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban2. Bagaimana MENGHITUNG KEBUTUHAN PASCABENCANA yang diperlukandi wilayah Bima MANAJEMEN PENDANAAN PASCABENCANA3. Bagaimana persiapan Rencana Program dan kegiatan pascabencana tahun2017 dan 2018 PRIORITAS DAN KETERKAITAN TARGET RPJMN 2015201927
DISKUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT28
RENCANA TINDAK LANJUT Setiap K/L perlu mendukung penanganan pascabencana banjir bandang di Bima khususnyamelalui program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN-P 2017, dan usulan program dankegiatan pemulihan lanjutan tahun 2018 ke dalam RKP 2018; BNPB melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalampenyiapan data dan informasi rumah tangga by name by address sebagai acuan pelaksanaanprogram dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya di Bima; Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bekerjasama mempercepat perbaikan fasilitasumum (penyedian prasarana sekolah, perbaikan sarana kesehatan, pembersihan lingkungan)dan penanganan korban dan pengungsi setelah masa tanggap darurat menuju pemulihanpascabencana gempa sesuai dengan PP No 21 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana; BNPB bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakankebijakan pemberian bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak berat (Rp 40 juta),sedang dan ringan (Rp 20 juta) (Sumber:BNPB); BNPB bersama Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagaipihak seperti perusahaan melalui skema corporate social responsibility, donor danlembaga/organisasi lainnya buntuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.29
DISKUSI1. Konfirmasi kegiatan K/L yang mendukung upaya pemulihan pascabencanabanjir bandang di Bima?2. Usulan perbaikan renaksi pascabencana banjir bandang di Bima?30
TERIMA KASIHwww.kawasan.bappenas.go.id021 - 3926249Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 1031031
Penanggulangan Bencana (BNPB) terjadi banjir bandang pada 21 dan 23 Desember 2016. kemudian terjadi banjir terbaru pada tanggal 2 januari 2017. 4 KEJADIAN BENCANA BANJIR BANDANG DI BIMA Penyebab 1. Curah hujan estrem yang terjadi di wilayah NTB khususnya Bima dan Sumbawa yang disebabkan
RISALAH . RAPAT . KERJA BADAN ANGGARAN DPR RI . Tahun Sidang : 2014-2015 Masa Persidangan : II Rapat Ke- : 17 (tujuh belas) Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari / Tanggal : Jumat, 6 Februari 2015 Waktu : Pukul 11.05 s.d. 11.37 WIB Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI Gedung Nusantara II, Lantai 1
tahapan dan tatacara penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (rkpd) a. bagan alir tahapan penyusunan rkpd b. persiapan penyusunan rkpd c. penyusunan rancangan awal rkpd d. penyusunan rancangan rkpd e. pelaksanaan musrenbang f. perumusan rancangan akhir g. penetapan rkpd -
Buku “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)” disusun melalui serangkaian proses diskusi dengan berbagai pihak yang meliputi perwakilan dari kementerian/lembaga, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media,
mewawancarai ketua lembaga dan koordinator aksi atau jendral lapangan untuk mengetahui jenis pola jaringan komunikasi yang digunakan dalam menumbuhkan solidaritas aksi unjuk rasa mahasiswa di kota Makassar. Penelitian ini menyatakan bahwa jaringan komunikasi mempunyai pengaruh dalam menumbuhkan solidaritas aksi unjuk rasa mahasiswa,
meliputi pelaksanaan Rapat Teknis, Rapat Kerja Provinsi, Rapat Koordinasi Provinsi, dan Advokasi Pokja PKP. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan PKP di Daerah sehingga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan berakuntabilitas. Selamat Bekerja! Jakarta, Maret 2020
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi 2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi 3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi. b.
Maksud penyusunan rencana strategis Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam adalah sebagai pedoman/panduan dalam penyusunan kebijaksanaan, program-program strategis yang menjadi acuan dasar dalam pembangunan kesejahteraan Sosial untuk periode 2011-2016. B. Tujuan Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana strategis Dinas Sosial dan
erosion rate of unmasked channels machined in borosilicate glass using abrasive jet micro-machining (AJM). Single impact experiments were conducted to quantify the damage due to the individual alumina particles. Based on these observations, analytical model from the an literature was modified and used to predict the roughness and erosion rate. A numerical model was developed to simulate the .
