Penggunaan Pasal 33 Uud Nri Tahun 1945 Sebagai Dasar Hukum .
RechtsVinding OnlinePENGGUNAAN PASAL 33 UUD NRI TAHUN 1945SEBAGAI DASAR HUKUM MENGINGAT DALAM UNDANG-UNDANG(Analisis terhadap: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Informasi Geospasial;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)Oleh:Aisyah Lailiyah*Naskah diterima: 10 Maret 2017; disetujui: 17 Maret 2017Pada sebagian besar Undang-Undang(UU)yangbermuatanSalah satu bukti ketidaktepatanperekonomian,penggunaan Pasal 33 pada UU dapat kitamenggunakan Pasal 33 UUD NRI 1945rujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi(selanjutnya disebut dengan Pasal 33)yang membatalkan seluruh atau beberpasebagai dasar hukum mengingat. Tujuh daripasal dari UU yang dianggap bertentangansepuluhbidangdengan jiwa Pasal 33 ini. Sebut saja misalnya,perekonomian dan Sumber Daya Alam danUU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumberLingkungan Hidup menyatakan bahwa UUDaya Air (lihat Putusan MK No. 85/PUU-tersebut dibuat dalam rangka mengaturXI/2013), UU Nomor 17 Tahun 2012 tentanglebih lanjut pasal ini(merujuk padaPerkoperasian (lihat Putusan MK Nomorwww.bphn.go.id, sampai saat ini sudah28/PUU-XI/2013), dan UU Nomor 20 Tahun1.613 UU yang pernah diterbitkan sejak20021945). Namun, ternyata tidak semua dari UUPutusan MK Nomor 001-021/PUU-I/2003)tersebutbenar-benaryang dibatalkan seluruhnya oleh MK. Contohmelaksanakannya, bahkan menjiwai Pasal 33lain, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentangpun masih bisa diperdebatkan jika dikaitkanMinyak dan Gas Bumi, UU Nomor 18 Tahundengan muatan pasal-pasalnya. Oleh karena2004 tentang Perkebunan (sebelum digantiitu, perlu kiranya memahami apa maknadengan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentangyang terkandung dalam Pasal 33 sehinggaPerkebunan),perlu untuk diatur lebih lanjut oleh UU.dibatalkan oleh MK karena bertentanganUndang-Undangmemangtentang ketenagalistrikan (lihatyangbeberapapasalnya1
RechtsVinding Onlinedengan makna yang dijiwai Pasal 33 UUD NRIpendiri bangsa), serta penafsiran/pendapatTahun 1945.yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.Memang, tidak semua UU yangmenggunakan Pasal 33 sebagai dasar hukumdipermasalahkan atau diuji materi keMahkamahdiasumsikan bahwa Pasal 33 ini merupakandemikian, penulis memberanikan diri untukpenjabaran dari Pembukaan UUD NRI TahunmengatakanUU1945 paragraf keempat yang berbunyi:dalam“kemudian daripada itu untuk membentukbahwatidak(MK).Dilihat dari isi Pasal 33, maka dapatNamuntersebutKonstitusiAspek Isibelumtentubermasalahpenggunaan Pasal 33. Dari hasil analisis dansuatuevaluasi yang pernah penulis lakukan, adaIndonesia yang melindungi segenap ya. Misalnya UU Nomor 4kesejahteraanTahun 2008 tentang Informasi Geospasial,kehidupan bangsa dan ikut melaksanakandan UU Nomor 31 Tahun 2009 tentangketertibanMeteorologi, Klimatologi dan Geofisika.kemerdekaan,Kedua UU tersebut memakai Pasal sebagaikeadilan sosial .”. Inti dari pasal ini adalah:“Dasar Hukum Mengingat”, dan hingga saatini belum pernah diajukan uji materil keumum,darahduniayangberdasarkanperdamaianabadidan perekonomian yang disusun atas asaskekeluargaan; penguasaanMahkamah Konstitusi.mencerdaskanNegaraatascabang-cabang produksi yang menguasai hajatPasal 33 UUD NRI Tahun 1945UntukterkandungmemahamidalamPasalhidup orang banyak;makna33,yang penggunaan bumi, air dan kekayaanpenulisalam yang terkandung untuk sebesar-menggunakan tiga aspek yaitu: isi Pasal 33itu sendiri, sejarah penuangan Pasal 33besar kemamuran rakyat; prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.(untuk memahami suasana kebatinan para2
RechtsVinding OnlinePasal 33 ini harus dilihat secara utuh,hidup orang banyak harus dikuasai Negara,karena pasal ini saling berkaitan, berbicarahanya cabang produksi yang tidak menguasaiprinsip demokrasi ekonomi yaitu ayat (1)hajat hidup orang banyak yang boleh ada didan (4) dalam rangka melaksanakan ayat (2)tangan individu/swasta, sedangkan bumi, airdan (3), sehingga tidak tepat jika hanyadan kekayaan alam yang terkandung adalahsebagian ayat saja yang diambil sebagaitermasuk cabang-cabang produksi yangdasar hukum membentuk UU. Hal inimenguasai hajat hidup orang banyak itu.diperkuat dengan pendapat MK yangMuhammad Hatta sebagai ‘arsitek’diberikan pada Judicial Review beberapa UUPasal 33 menyatakan bahwa kemunculanyang merupakan pengaturan lebih lanjutPasal 33 dilatarbelakangi oleh semangatpasalcontohnya:kolektivitas yang didasarkan pada semangatdibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004tolong-menolong (Moh. Hatta, Beberapatentang Sumber Daya Air, yang mendasarkanFasal Ekonomi: Djalan Keekonomian danpembentukannya pada pasal ayat (3) dan (5),Koperasi, Jakarta: Perpustakaan Perguruannamun pendapat MK (dalam Putusan MKKementerian PP&K, 1954, halaman 265).Nomor 85/PUU-XI/2013 halaman 131-145)Selanjutnya dijelaskan Mohammad Hattajuga membahas dan menafsirkan ayat (1)bahwa tanah adalah faktor produksi yangdan (2) dan (4), karena sesungguhnya ayat-utama, oleh karenanya tanah tidak bolehayat ini sebagai satu kesatuan dalam Pasalmenjadi33.melankan harus dikuasai oleh ena penguasaan perorangan adalahAspek SejarahpembawaanDalam lampiran UUD NRI Tahun bertentangan dengan dasar perekonomian33yang adil. (Mohammad Hatta, halaman 269).dicantumkan untuk menegaskan bahwaDemikian pula pandangan Soepomokemakmuran masyarakat adalah utama,sebagai salah seorang founding fathers yangperekonomiandisusunasasjuga ikut dalam merumuskan UUD NRI Tahunkekeluargaan,cabang-cabangproduksi1945, menyatakan bahwa: “.the privatepenting bagi Negara dan menguasai hajatsectors may be involved only in non-startegicberdasar3
RechtsVinding Onlinesectors-that do not effect the lives of mostmenyatakan “Bumi dan air danpeople.if the state does not control thekekayaan alam yang terkandung distrategic sectors, they will fall under thedalamnya dikuasai oleh Negara dancontrol of private-individuals and the peopledipergunakanwill be oppressed by them” (Dikutip dari AtipbesarnyaLatipullahayat,andAyat tersebut termasuk salah satuIndonesiandari 3 (tiga) ayat dari Pasal 33 UUDFrom1945 yang tidak diubah dalamOwnership to Regulation” Unpublished Ph.Dperubahan UUD NRI Tahun 1945Thesis, Monash University Melbourne, 2007,tahunhalaman 12, dalam “Tafsir MK atas Pasal 33Menurut Mahkamah, ketiga ayatUUD 1945: Studi Atas Putusan MK MengenaidimaksudJudicial Review Terhadap UU Nomor 7 Tahunkonstitusionalitas2004, UU Nomor 22 Tahun 2001 dan UUdemokrasiNomor 20 Tahun 2002”, Jurnal Konstitusi,demokrasiVolume 7 Nomor 1, Februari Tahun 2010,dengan penyelenggaraan Negarahalaman t dan sila kelima Pancasila.Pendapat Mahkamah KonstitusiTerkait dengan sila kelima dasarPendapat MK terkait Pasal 33 iniNegara, implementasinya ke dalamdapat dillihat pada Putusan MK Nomorketentuan konstitusi yang termuat85/PUU-XI/2013 mengenai Uji Materil UUdalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRINomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber DayaTahun 1945 tidak saja menunjukAir, pada halaman 134. Berikut kutipansebagai dasar negara, melainkanpendapat MK tersebut:juga sebagi tujuan Negara. Dengan“Pandangan sebagaimana diuraikanperkataan lain, sila kelima “Keadilandisosial bagi seluruh rakyat Indonesia”atassecarakonstitusionaldirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3)sebagaiUUDdiimplementasikan dalam UUD NRINRITahun1945yangdasarNegara4
RechtsVinding yelenggaraan Negara di bidangNegara dengan kekuasaan yangekonomibentukdiberikan kepadanya adalah saranademokrasi ekonomi dengan tujuanbagi rakyat dalam esarnyakemakmuran rakyat. Itulah maknsaDari pendapat MK tersebut, makainti keadilan sosial, yang jugasemakin tegas makna bahwa Pasal 33diartikan sebagai masyarakat yangmerupakan kesatuan di mana antara ayatadil dan makmur.yang satu dengan yang lainnya saling kaitDalam perspektif tersebut makamengait, sehingga tidak tepat jika antarademokrasiayat satu dengan ayat lainnya sasikanBerdasarkandaripertimbanganberdasarkanempat aspek (isi, sejarah dan pendapat MK)fakta mengenai pandangan bangsatersebut, maka dapat dipahami bahwaIndonesia yang bersifat kolektif,makna Pasal 33 ini adalah: bahwa dalamtidak individualistic dan tidak liberal,menerapkan roda perekonomian nasionalsehingga perekonomian nasionaldan pemanfaatan SDA harus dalam rangkadisusun sebagai usaha bersama atasmenjamin kepentingan masyarakat secaradasar kekeluargaan (vide Pasal 33kolektifayat (1) UUD NRI Tahun 1945).kemakmuranDenganmakapenguasaan Negara atas cabang-cabangpenyelenggaraan Negara bidangproduksi strategis (menguasai hajat hidupekonomi sebagai upay pencapaianorang banyak). Jika tidak menjiwai ketigakeadilantujuankriteria tersebut, maka suatu UU tidak tepatNegara haruslah didasarkan padamelegitimasi Pasal 33 UUD NRI Tahun ekonomiyangsebagai dasar hukum pembentukannya.rakyatsebagaiMaka, materi pokok yang diatur dalam UUdalamkemasyarakatan. Terkait dengan halyangmenyatakandirinyasebagaipengaturan lebih lanjut Pasal 33 harus dalam5
RechtsVinding Onlinerangka melaksanakan perekomian yangkeputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatanmenyangkut:yang berhubungan dengan ruang kebumian.--cabang-cabang produksi yang menguasaiDilihat dari pengertiannya, dapathajat hidup org banyak, yang harusdilihatdikuasai oleh negara;persoalan yang sangat teknis aplikatif.pembatasan hak-hak individual/swastaPrinsip teori hierarki adalah bahwa normauntukdalamdalam peraturan perundang-undangan padasebesar-besarnyajenjang yang semakin ke atas, seharusnyakepentinganmencapaikolektif,kemakmuran rakyat.bahwainformasiadalahsuatusemakin abstrak, begitu juga sebaliknya.Normadalamperaturanperundang-Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 4undangan pada jenjang yang semakin keTahun 2008 tentang Informasi Geospasialbawah bersifat aplikatif untuk langsungUU ini pada pokoknya mengaturdilaksanakan, begitu juga sebaliknya (BPHN,mengenai informasi, yang mana menurutPedoman Analisis dan Evaluasi Hukum,Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentangJakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi HukumKeterbukaan Informasi Publik informasiNaisonal, BPHN, 2016, hlm. 12). Oleh karenadiartikanketerangan,itu, dapat dinilai bahwa pokok materipernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yangmuatan mengenai informasi tidak tepatmengandung nilai, makna, dan pesan, baikdituangkan dalam jenis UU.sebagaisuatudata, fakta maupun penjelasannya yangDasar hukum mengingat yang dipakaidapat dilihat, didengar, dan dibaca yangsalah satunya adalah Pasal 33 ayat (3) dandisajikan dalam berbagai kemasan danayat (4), tidak tepat. Pertama, tidaklah tepatformatperkembanganjika Pasal 33 hanya diambil sebagian ayatnyateknologi informasi dan komunikasi secarauntuk dijadikan dasar hukum mengingan.elektroniknonelektronik.Kedua, dalam materi pokok yang diatur tidakSedangkan informasi geospasial sendirimengandung unsur-unsur yang dimaksudadalah data geospasial yang sudah diolaholeh Pasal 33, yaitu: 1) Adanya cabang-sehingga dapat digunakan sebagai alat bantucabang produksi yang menguasai hajat hidupdalam perumusan kebijakan, pengambilanorang banyak, yang harus dikuasai; dan 2)sesuaidenganataupun6
RechtsVinding k-kepentinganhajat hidup orang banyak, yang haruskolektif, dalam mencapai sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Dengan demikian UUcabang-cabang produksi yang menguasaidikuasai oleh negara;-pembatasan hak-hak individual/swastaInformasi Geospasial ini bukan dalam rangkauntukmengatur lebih lanjut Pasal 33. Pengaturanmencapaimasalah Informasi Geospasial ini justrukemakmuran rakyat;dalam rangka mendukung UU Nomor nilaiapakahmemangTahun 2008 tentang KIP, yaitu bahwamateri pokok yang diatur berkenaan denganinformasi yang dihasilkan oleh lembaga yangkedua hal tersebut, maka dapat dilakukanmelaksanakanmemberikananalisis pendahuluan terhadap “nama” UUinformasinya kepada publik, karena IGnya. Petunjuk Nomor 3 Lampiran II UUadalah termasuk dalam kategori “informasiNomormengenai kegiatan dan kinerja Badan PublikPembentukanterkait”, sebagaimana diatur dalam Pasal 9undanganUUtentangperundang-undangan menggunakan kataKeterbukaan Informasi Publik. Materi pokokatau frasa, yang secara esensial maknanyaUU IG ini sebenarnya ingin menguraikantelah mencerminkan isi dari perundang-tugas dan fungsi dari sebuah lembaga yangundangan itu sendiri. Ditinjau dari namanya,melaksanakan pemetaan kebumian (lihat“Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikia”sejarah berdirinya Bakorsurtanal).maka kita dapat mengasumsikan apa enyatakantentangPerundang-bahwanamapokok yang diatur dalam UU ini, yaituAnalisis terhadap Undang-Undang Nomortentangmeteorologi,31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,geofisika. Menurut Pasal 1 UU ini, yangKlimatologi dan alahSebagaimana dijelaskan sebelumnya,“gejala alam yang berkaitan dengan cuaca”,bahwa UU yang akan mengatur lebih lanjutyang dimaksud dengan klimatologi adalahPasal 33 adalah yang pada materi pokok yang“gejala alam yang berkaitan dengan iklimdiatur berkenaan dengan:dan kualitas udara”, dan yang dimaksud7
RechtsVinding Onlinedengan geofisika adalah “gejala alam yangmenunjuk pada tugas dan fungsi dari sebuahberkaitan dengan gempa bumi tektonik,lembaga pemerintah yang bertanggungtsunami, gravitasi, magnet bumi, kelistrikanjawab untuk menyelenggarakan, pembinaanudara, dan tanda waktu”. Sampai padadan pengawasan meteorologi, klimatologianalisisdan geofisika. Sedangkan pokok materi yangnamaini,makaperundang-undangan yang hanya berisi mengenaidiatur tidak mengandung unsur:“gejala alam” tidak tepat diatur dalam-perundang-undanganjenisUU.Dalamhajat hidup org banyak, yang harusPenjelasan Umum UU ini dikatakan bahwapenyelenggaraan meteorologi, klimatologicabang-cabang produksi yang menguasaidikuasai oleh negara; dan-pembatasan hak-hak individual/swastadan geofisika memiliki peran yang ningkatkan nilai tambah dari emakmuran rakyat.sektor terkait, serta untuk meningkatkanOleh karenanya, tidak tepat memaknai UUkeselamatan jiwa dan harta dan mengurangiNomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,risiko bencana.Klimatologi“Misi” yang dibawa oleh UU inisearah dengan UU Nomor 4 Tahun pengaturan lebih lanjut dari Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945.yang*Penulis adalah Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat Analisis dan Evaluasi HukumNasional8
Untuk memahami makna yang terkandung dalam Pasal 33, penulis menggunakan tiga aspek yaitu: isi Pasal 33 itu sendiri, sejarah penuangan Pasal 33 (untuk memahami suasana kebatinan para pendiri bangsa), serta penafsiran/pendapat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Aspek Isi Dilihat dari isi Pasal 33, maka dapat
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012 PERKARA NOMOR 111/PUU-X/2012 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, Pasal 87, serta Pasal 50 dan Pasal 90] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 103
dengan perekonomian atau ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi sistem dan perkembangan perekonomian negara Indonesia harus sesuai dengan apa yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang menjadi kebijakan ekonomi sekaligus menjadi landasan arah kebijakan ekonomi nasional.
pasal 9 : pedoman laporan tugas akhir 13 12. pasal 10 : pedoman teknis penulisan laporan tugas akhir 16 13. pasal 11 : pedoman teknis gambar kerja 20 14. pasal 12 : pedoman gambar presentasi 24 15. pasal 13 : poster presentasi 25 16. pasal 14 : skema material dan maket 27 17. .
Sila I dan UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 aline ketiga, yang antara lain berbunyi : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa . " Dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan. Pasal 29 UUD 1945 1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Negara menjamin kemerdekaan .
STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional .
B. Pengertian Koperasi di Indonesia Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa " perekonomian dususun sebagai usaha bersama berdasar atas asaskekeluargaan" da ayat (4) dikemukakan bahwa
Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang . harus dimuat dalam UUD melainkan hal-hal yang pokok dasar atau asas saja.4 Adapun yang dimaksud dengan undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis. Maka sebagai hukum, UUD itu mengikat baik bagi .
accounting items are presumed in law to give a true and fair view. 8 There is no explicit requirement in the Companies Act 2006 or FRS 102 for companies entitled to prepare accounts in accordance with the small companies regime to report on the going concern basis of accounting and material uncertainties. However, directors of small companies are required to make such disclosures that are .
