KATA PENGANTAR - Mmursyidpw.files.wordpress
K AT A PENGANT ARDengan memanjatkan puji syukur serta berkat rakhmat Tuhan Yang MahaKuasa, akhirnya Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun2005-2009, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025,dapat diwujudkan. Insya Allah, berkat kerja keras semua pihak, Renstra ini akandapat mengantarkan hasrat Bangsa Indonesia menjadi Insan Indonesia yangCerdas dan Kompetitif pada Tahun 2025.Hasrat mulia tersebut, direkomendasikan untuk ditempuh dalam empattahapan, dengan periode lima tahunan. Periode 2005-2010 diarahkan dalamrangka peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 20101015 adalah peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkatnasional. Periode 1015-1020 adalah penguatan daya saing pada tingkat regional.Sedangkan periode 2020-2025 adalah penguatan daya saing pada tingkatinternasional.Renstra Departemen Pendidikan NasionalTahun 2005-2009 inimerupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan hasrat mulia tersebut. Rencanaprogram serta sumber daya yang tersedia pada periode ini difokuskan kepada: 1)Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) Peningkatan mutu, relevansi,dan daya saing; serta yang tidak kalah pentingnya adalah 3) Penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan citra publik seluruh jajaran pendidikan di pusat dandaerah.Upaya mewujudkan hal tersebut di atas merupakan suatu pekerjaan yangsangat berat. Oleh karena itu, diperlukan tekad yang kuat disertai dengan tindakanyang sungguh-sungguh, mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintahanpropinsi, pemerintahan kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan unsur masyarakatlainnya.Akhirnya, kami jajaran Departemen Pendidikan Nasional mengharapkankritik, saran, dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya pelaksanaanseluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Renstra ini. Semoga upayabangsa Indonesia yang mulia ini mendapat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.Jakarta, Desember 2005Menteri Pendidikan NasionalProf. Dr. Bambang Sudibyo, MBAi
D AFT AR ISIHalamanKata Pengantar .iDaftar Isi .iiiPeta Navigasi Renstra .viiDaftar Istilah dan Singkatan (Glossary) .viiiDaftar Grafik .xixDaftar Tabel.xxiBAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang .1B. Pengaitan Program dengan Kegiatan Pokok .2BAB II DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONALA. Amanat UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan RPJMN 2004-2009 .5B. Visi Departemen Pendidikan Nasional.7C. Misi Departemen Pendidikan Nasional .10D. Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional.11BAB III ANALISIS SITUASIA. Perspektif Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah .151. Perspektif Makro Pembangunan Pendidikan Nasional.162. Pendidikan dan Komitmen Global .18B. Akses Pendidikan .20C. Mutu Pendidikan.26D. Tata Kelola Departemen Pendidikan Nasional.40BAB IV KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONALA. Pemerataan dan Perluasan Akses .43B. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing .50C. Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik .55BAB V RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL JANGKA PANJANGA. Periode 2005-2010 : Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi .65B. Periode 2010-2015 : Penguatan Pelayanan .66C. Periode 2015-2020 : Daya Saing Regional .67ii
D. Periode 2020-2025 : Daya Saing Internasional .BAB VI RENCANA PEMBANGUNANMENENGAH (2005-2009)PENDIDIKANNASIONAL67JANGKAA. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .711. Pemerataan dan Perluasan Akses.712. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing .723. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik .73B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun .731. Pemerataan dan Perluasan Akses.742. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing .753. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik .77C. Program Pendidikan Menengah .771. Pemerataan dan Perluasan Akses.782. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing .793. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik .81D. Program Pendidikan Tinggi .811. Pemerataan dan Perluasan Akses.812. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing .823. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik .84E. Program Pendidikan Non Formal.851. Pemerataan dan Perluasan Akses.862. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing .883. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik .90F. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan .911. Pemerataan dan Perluasan Akses.912. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing .923. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik .92G. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan .93H. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.961. Pemerataan dan Perluasan Akses.962. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing .963. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik .96Program Penelitian dan Pengembangan Iptek.97I.iii
J. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan .97K. Program-program lainnya .991. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara .992. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan .993. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara . 1004. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur . 1005. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak . 100BAB VII STRATEGI PEMBIAYAANA. Fungsi Pembiayaan Pendidikan 2005 - 2009. 1041. Memperjelas Pemihakan Terhadap Masyarakat Miskin . 1042. Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan . 1053. Fungsi Insentif dan Disintensif Bagi Peningkatan Mutu Pendidikan . 107B. Rencana Pembiayaan . 1071. Pembiayaan Pembangunan Pendidikan . 1082. Rencana Pembiayaan Program Prioritas . 112BAB VIII SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASIA. Prinsip Pelaksanaan . 118B. Sistematika Pemantauan dan Evaluasi . 118C. Mekanisme Pelaksanaan . 119D. Indikator Kinerja Pendidikan Nasional . 125Lampiran1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pendidikan Nasional .xxiii2. Kebijakan Pembangunan Lima Tahun 2005-2009 .Liiv
PETA NAVIGASI RENSTRA5
D AFT AR ISTIL AHD AN SINGK AT AN (GLOSSARY)AAIDS Acquired Immune Deficiency SyndromeAPK Angka Partisipasi KasarAPM Angka Partisipasi MurniAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAPBD Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPS Angka Partisipasi SekolahASC Asian Skill CompetitionASEAN Assosiation of South East Asia NationAuditor Orang yang melakukan pemeriksaan terhadappenyelenggaraan suatu program atau kegiatanBalitbang Badan Penelitian dan PengembanganBAN Badan Akreditas NasionalBAN-PNF Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non FormalBAN-PT Badan Akreditas Nasional Perguruan TinggiBAN-SM Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan MadrasahBAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBHPT Badan Hukum Perguruan TinggiBilingual Teks dua bahasa yang bermakna samaBNSP Badan Nasional Sertifikasi ProfesiBOS Biaya Operasional SekolahBPK Badan Pemeriksa KeuanganBPKB Balai Pengembangan Kegiatan BelajarBPKP Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanBPPLSP Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah danPemudaBPS Badan Pusat StatistikBSNP Badan Standarisasi Nasional PendidikanCivil Society Masyarakat yang memiliki norma dan etika tertentudalam kehidupannyaCommunity College Pusat pengembangan sumber daya manusiaBC6
DDAK Dana Alokasi KhususDAU Dana Alokasi UmumDas Sein Kondisi saat iniDas Sollen Kondisi yang diinginkan di masa datangDekon Dewan EkonomiDekonsentrasi Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepadaGubernur selaku wakil Pemerintah PusatDepdiknas Departemen Pendidikan NasionalDepkes Departemen KesehatanDesentralisasi Penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepadaPemerintah DaerahDI Daerah IstimewaDikdas Pendidikan DasarDikmen Pendidikan MenengahDikmenjur Pendidikan Menengah KejuruanDikti Pendidikan TinggiDitjen Direktorat JenderalDKI Daerah Khusus IbukotaDO Drop OutDP Dewan PendidikanDPR Dewan Perwakilan RakyatDTP Dana Tugas PembantuanEFA Education for AllEKE Education for the Knowledge EconomyEMIS Education Management Information SystemEnrollment Jumlah orang yang mendaftarkan diri pada suatukegiatan atau programExtended Classes Penambahan tingkat kelasGATS General Agreement on Trade in ServicesGDP Gross Domestic ProductsHAKI Hak Atas Kekayaan IntelektualHIV Human Immunodeficiency VirusHolistik MenyeluruhEGH7
IICT Information & Communication TechnologyInpres Instruksi PresidenInterpersonal Bersosialisasi, bekerjasama, mempengaruhi/mengarahkan orang lain, bernegosiasi, dsbIntrapersonal Pemahaman diri, penguasaan diri, evaluasi diri,tanggung jawab, dsbIPA Ilmu Pengetahuan AlamIPM Indeks Pembangunan ManusiaIPS Ilmu Pengetahuan SosialIPTEK Ilmu Pengetahuan dan TeknologiISO International Standard OperationsITJEN Inspektorat JenderalKB Kelompok BermainKBE Knowledge Based EconomyKIE Komunikasi, Informasi, dan EdukasiKKN Korupsi, Kolusi, dan NepotismeKLK Kelas Layanan KhususKonservatori Budaya Pengembangan dan pelestarian budayaKopertis Koordinator Perguruan Tinggi SwastaKPK Komisi Pemberantasan KorupsiKS Komite SekolahLAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahLitbang Penelitian dan PengembanganLPMP Lembaga Penjaminan Mutu PendidikanLPTK Lembaga Pendidikan Tenaga KependidikanLSM Lembaga Swadaya MasyarakatLSP Lembaga Sertifikasi ProfesiMA Madrasah AliyahMAK Madrasah Aliyah KejuruanMBM Manajemen Berbasis MasyarakatMBS Manajemen Berbasis SekolahMendiknas Menteri Pendidikan NasionalMeneg Menteri NegaraKLM8
MI Madrasah IbtidaiyahMind-set Paradigma berpikirMIPA Matematika dan Ilmu Pengetahuan AlamMisi Rumusan pernyataan tentang niat/tujuan dasar yangmelatarbelakangi eksistensi suatu bisnis yang menjadibagian inti dari alat identifikasi diri organisasi,termasuk bagaimana dan dengan berpijak padakeyakinan apa tujuan itu akan dicapaiMPR Majelis Permusyawaratan RakyatMTs Madrasah TsanawiyahNilai Keluaran Nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholdersNilai Masukan Nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai,dalam rangka mencapai keunggulanNilai Proses Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja,dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisiyang diinginkanNKRI Negara Kesatuan Republik IndonesiaNTT Nusa Tenggara TimurOrbex Organizing for Business ExcellenceOrsosmas Organisasi Sosial MasyarakatP3AI Pusat Pengembangan Pendidikan dan AktivitasInstruksionalPAD Pendapatan Asli DaerahPAN Pendayagunaan Aparatur NegaraPanja Panitia KerjaPAUD Pendidikan Anak Usia DiniPC Personal CommputerNOP9
Pengarusutamaan Gender Laki-laki dan perempuan menjadi bagian yang integraldalam perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan,sehingga memperoleh manfaat yang samaPBKH Pendidikan Berorientasi Kecakapan HidupPDB Produk Domestik BrutoPDIP Pusat Statistik Pendidikan PendidikanPERC Political and Economic Risk ConsultancyPISA Programme for International Student AssessmentPKBG Pendidikan Keluarga Berwawasan GenderPKBM Pusat Kegiatan Belajar MasyarakatPKH Pendidikan Kecakapan HidupPKS Promosi Keterampilan SiswaPNBAI Program Nasional bagi Anak IndonesiaPNBP Pendapatan Negara Bukan PajakPNF Pendidikan Non FormalPNS Pegawai Negeri SipilPP Peraturan PemerintahPSB Pusat Sumber BelajarPSBG Pendidikan Sekolah Berwawasan GenderPT Perguruan TinggiPTAI Perguruan Tinggi Agama IslamPTK Penilaian Tahap KecakapanPTN Perguruan Tinggi NegeriPTS Perguruan Tinggi SwastaPUA Pengarusutamaan AnakPUG Pengarusutamaan GenderPUS Pendidikan untuk Semua10
RRA Raudhatul AthfalRAD Rencana Aksi DaerahRAN Rencana Aksi NasionalRedirection Penelaahan terhadap keberadaan dan kemana arahorganisasiRenstra Rencana StrategisRenstrada Rencana Strategis DaerahREPELITA Rencana Pembangunan Lima TahunRetooling Penelaahan terhadap infrastruktur dan gayakepemimpinan dalam organisasiRevitalisasi Penelaahan terhadap strategi dan tata nilai organisasiRKB Ruang Kelas BaruRPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRPJP Rencana Pembangunan Jangka PanjangSakernas Survei Angkatan Kerja NasionalS-1 Strata 1S-2 Strata 2S-3 Strata 3SD Sekolah DasarSDLB Sekolah Dasar Luar BiasaSDM Sumber Daya ManusiaSetjen Sekretariat JenderalSisdiknas Sistem Pendidikan NasionalSisdur Sistem dan ProsedurSKB Sanggar Kegiatan BelajarSKPD Satuan Kerja Perangkat DaerahS11
SLB Sekolah Luar BiasaSLTP Sekolah Lanjutan Tingkat PertamaSM Sekolah MenegahSMA Sekolah Menengah AtasSMART Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and TimeboundSMK Sekolah Menengah KejuruanSMP Sekolah Menengah PertamaSMPLB Sekolah Menengah Pertama Luar BiasaSMU Sekolah Menengah UmumSNP Standar Nasional PendidikanSPI Sistem Pengendalian InternalSPM Standar Pelayanan MinimalSPO Standar Prosedur OperasionalStakeholders Orang atau sekelompok orang yang memilikikepentingan, keterlibatan atau investasi dalam suatuorganisasiStrategi Rencana yang menguraikan pola keputusan yangdiambil tentang bagaimana organisasi akanmewujudkan misi dan mencapai visinya dengansumber daya yang tersedia serta menghadapipersaingan dan tantanganSusenas Survei Sosial Ekonomi NasionalTata Nilai Pandangan hidup dan kesepakatan atas norma dalammengelola organisasiTBM Taman Bacaan MasyaratTendik Tenaga PendidikTK Taman Kanak KanakTLD Tenaga Lapangan Pendidikan MasyarakatTPA Taman Penitipan AnakT12
TV TelevisiUI Universitas IndonesiaUN Ujian NasionalUNCEN Universitas CenderawasihUNUD Universitas UdayanaUNDANA Universitas Nusa CendanaUNHALU Universitas HaluoleoUNHAS Universitas HasanuddinUNILA Universitas LampungUNLAM Universitas Lambung MangkuratUNM Universitas Negeri MakasarUNP Universitas Negeri PadangUNRI Universitas RiauUPT Unit Pelaksana TeknisUPTD Unit Pelaksana Teknis DinasUS Ujian SekolahUSB Unit Sekolah BaruUU Undang UndangUUD 1945 Undang Undang Dasar 1945Visi Suatu hasil yang ingin dicapai atau suatu kondisi yangingin diciptakan pada suatu saat di masa yang akandatang, tetapi telah ditetapkan jauh sebelumnyaVokasi Keahlian terapanWajar Wajib BelajarWSC World Skill CompetitionWTO World Trade OrganizationUVW13
D AFT AR GRAFIKHalamanGrafik 2.1Tata Nilai Depdiknas.11Grafik 3.1Perkembangan APM SD/MI Menurut Kelompok Pengeluaran KeluargaTahun 1995 –2004 .22Perkembangan APM SMP/MTs Menurut Kelompok PengeluaranKeluarga Tahun 1995-2004 .22Perkembangan APM SMA/MA Menurut Kelompok PengeluaranKeluarga Tahun 1995-2004 .23Analisa Kohor Murid SD sampai SM Menurut Kelompok PengeluaranKeluarga .23Grafik 3.5Tingkat Keaksaraan Penduduk Usia 15 –24, Tahun 1995-2004 .26Grafik 3.6Angka Mengulang Kelas SD Menurut Tingkat, Tahun 2004.34Grafik 3.7Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin,Tahun 2004 .35Grafik 3.2Grafik 3.3Grafik 3.4Grafik 3.8Nilai Ujian Nasional SMA Program IPA Tahun 2003/2004 dan 2004/2005 36Grafik 4.1Kebijakan dalam Pemerataan dan Perluasan Akses .50Grafik 4.2Kebijakan dalam Peningkatan Mutu, Relevansi,dan Daya saing .55Grafik 4.3Kebijakan dalam Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan PencitraanPublik .63Grafik 6.1Program Pendidikan Nasional .70Grafik 7.1Komposisi Pembiayaan Pendidikan berdasarkan Sumbernya . 113Grafik 8.1Paradigma Sistematis Pengelolaan Organisas . 119Grafik 8.2Siklus Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi. 12014
D AFT AR T ABELHalamanTabel 1.1Sinkronisasi Program Penguatan Kebijakan Depdiknas dengan RPJMBappenas .3Tabel 2.1Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif .7Tabel 3.1Kontribusi Sumber Kesenjangan Akses Pendidikan Antar dan IntraProvinsi .25Tabel 3.2Kualifikasi Pendidik Tahun 2002/2003 .28Tabel 3.3Rasio Pendidikan, Tahun 2002/2003 .29Tabel 3.4Guru dan Kepala Sekolah menurut Kelayakan Mengajar, Tahun2002/2003 .30Tabel 3.5Kondisi Ruang Belajar, Tahun 2003 .31Tabel 3.6Perkiraan Produk Domestik Bruto (%) atas Dasar Harga Konstan,Tahun 2004 –2010 .37Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja (%) menurut Lapangan Usaha,Tahun 2005 –2009 .38Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerjaselama Seminggu menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikanyang Ditamatkan (2004) .39Tabel 6.1Sasaran Peserta Didik .71Tabel 7.1Skenario Pendanaan Pendidikan Nasional . 110Tabel 7.2Skenario Pendanaan Pendidikan di bawah Depdiknas . 111Tabel 7.3Perkiraan jumlah kekurangan dana yang mungkin dapat Dipenuhi olehPemerintah Daerah, Masyarakat, dan Bantuan Luar Negeri (Donor)2005 –2009 . 112Tabel 8.1Indikator Kunci/Prioritas untuk Mengukur Keberhasilan dalamImplementasi Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Target tahun2009 . 127Tabel 3.7Tabel 3.815
DAFTAR PUSTAKA1.Balitbang Departemen Pendidikan Nasional: Proyeksi Guru2003/2004 –2009/2010. Jakarta : Balitbang, Depdiknas, 20042.------, Proyeksi Pendidikan Tahun 2003/2004 – 2009/2010. Jakarta:Balitbang, Depdiknas, 20043.------, RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Balitbang,Depdiknas, 20054.------, RPP tentang Pendidikan Dasar Menengah. Jakarta: Balitbang,Depdiknas, 20055.------, RPP tentang Badan Hukum Pendidikan. Jakarta: Balitbang,Depdiknas, 20056.------, RPP tentang Wajib Belajar. Jakarta : Balitbang, Depdiknas, 20057.------, RPP tentang Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan. Jakarta:Balitbang, Depdiknas, 20058.------, Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK,Tahun Pelajaran 2004/2005. Jakarta : Balitbang, Depdiknas, 20059.------, Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2004 –2005 dan RencanaProgram 2006. Jakarta : Balitbang, Depdiknas, 200510.------, Wajah Pendidikan Bangsa : Hasil Survay Pendidikan Nasional 2003Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta :Balitbang, Depdiknas, 200511.Bappenas, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta:Bappenas, 200512.BPS, Bappenas & UNDP, Laporan Pembangunan Manusia Indonesia:Ekonomi dari Demokrasi, Membiayai Pembangunan ManusiaIndoenesia. Jakarta : BPS, Bappenas dan UNDP, 200413.Depdiknas, Kumpulan Hasil Presentasi Unit Utama Depdiknas padaRapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta:Depdiknas, 200514.------, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional. Balitbang, Depdiknas, 200315.------, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan. Jakarta : Sesjend, Depdiknas, 2005-08-22Balitbang,16.Depnakertrans, Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004 – 2009. Jakarta:Depnakertrans, 200517.------,Rencana TenagaDepnakertrans, 2004Kerja16NasionalTahun2005.TahunJakarta:
18.Ditjen PLSP Depdiknas, Program Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2006.Jakarta : Ditjen PLS, 200519.Ghozali, Abbas, dkk, Analisis Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.Jakarta : Balitbang, Depdiknas, 200420.Mc Mahon, Education Sector Review. Jakarta: Balitbang, DepartemenPendidikan Nasional, 200221.SAKERNAS BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Labor ForceSituation in Indonesia. Jakarta : BPS, 200422.Setjen. Depdiknas, Petunjuk Teknis PelaksanaanLingkungan Depdiknas. Jakarta, 200523.Sudibyo, Bambang, Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional:Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Departemen PendidikanNasional. Jakarta 200524.Tani, Andrew EB, Orbex Plan , Orbex Implement , Orbex Evaluate ,Management Technologies BVI, 1995, 1997, 2003.25.UNESCO, The Dakkar for Action ; Education For Me; Meeting OurCollective Commitment. France: Unesco, 200017Anggarandi
B AB IPEND AH U LU ANA. Latar BelakangDalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalahmencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhakmemperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinyatanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutupendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (lifeskills) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri danlingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwainilai-nilai Pancasila.Upaya untuk membangun manusia seutuhnya sudah menjadi tekad pemerintahsejak Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I Tahun 1969—1974, namunselama ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yangdiharapkan. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawabsistem pendidikan nasional bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawalidengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan NasionalTahun 2000—2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN). Renstra Depdiknas menjadi pedoman bagi semuatingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan programpembangunan pendidikan nasional serta mengevaluasi hasilnya.Tahun 2005, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentangRPJMN Tahun 2004–2009 yang mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional,yaitu (1) mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkanbangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) mewujudkan bangsa Indonesiayang sejahtera. Untuk mewujudkannya, bangsa kita harus menjadi bangsa yangberkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup,produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global.Saat ini pembangunan pendidikan nasional belum mencapai hasil sesuai yangdiharapkan. Depdiknas selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikannasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan misi pembangunan tersebut. Manusiaseperti apa yang ingin dibangun? Perspektif pembangunan pendidikan tidak hanyaditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan juga watak, moral,18
sosial dan fisik perserta didik, atau dengan kata lain menciptakan manusia Indonesiaseutuhnya.Renstra Depdiknas disusun dengan mengacu pada amanat UUD 1945,amandemen ke–4 Pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat (MPR) Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; UndangUndang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 14 Tahun2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.B. Pengaitan Program dengan Kegiatan PokokAgar Indonesia memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan globalisasi danmampu memanfaatkan peluang yang datang, maka dalam Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Tahun 2005—2025 Pemerintah mencanangkan untukmeningkatkan kemampuan manusia bangsa ini, sehingga memiliki daya saing yangseimbang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku badan yangmelakukan perencanaan nasional sudah menuangkan program-program Depdiknas kedalam 15 program (lihat Tabel 1.1). Sementara itu, Depdiknas selaku bagian daripemerintah yang mendapat amanat untuk melakukan pengembangan manusia dari sisipendidikan pun telah membuat 39 kegiatan pokok (lihat Tabel 1.1) yang pada intinyamengacu pada tiga misi pembangunan nasional. Ke-39 kegiatan pokok dari Depdiknasini dapat dikelompokkan pada 15 program dari Bappenas.19
Tabel 1.1 Program Penguatan Kebijakan Depdiknas dengan RPJM BappenasProgram Bappenas1. Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) –TK, RA, KB, TPQ2. Wajib Belajar PendidikanDasar 9 Tahun –SD, MI,SMP, MTs3. Pendidikan Menengah4. Pendidikan Tinggi5. Pendidikan Nonformal6. Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan7. Penelitian danPengembangan Pendidikan8. Manajemen PelayananPendidikanProgram-program lainnya9. Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan10. Program Penelitian danPengembangan Iptek11. Program PenguatanKelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak12. Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Aparatur Negara13. Program PenyelenggaraanPimpinan Kenegaraan danKepemerintahan14. Program PengelolaanSumberdaya ManusiaAparatur15. Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturNegaraKegiatan Pokok Depdiknas8. Perluasan akses PAUD1.2.3.4.6.7.Pendanaan biaya operasional Wajar Dikdas 9 tahunPenyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajarRekrutmen pendidik dan tenaga kependidikanPerluasan akses pendidikan wajar pada jalur nonformalPerl
MTs Madrasah Tsanawiyah N Nilai Keluaran Nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders Nilai Masukan Nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai, dalam rangka mencapai keunggulan Nilai Proses Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan
Kodokan Goshin Jutsu No Kata Katame No Kata Nage No Kata Ju No Kata Signature Date Page 7 of 10! Rev 3. 2014 Kodokan Kata Seminar and OJU Kata Championships! New Judo NSW State Dojo The Judo NSW State Dojo has moved from a ten
This PDF on the Heian Shodan kata and bunkai is an extract from the book Heian / Pinan Kata & Bunkai - The Fundamentals. In that book all 5 of the Heian / Pinan kata are examined in detail from the solo performance of each kata, to the two person bunkai sequences. This PDF details the first kata of the Heian series, Heian Shodan (Pinan
MENGENAL KAIDAH BAHASA JAWA BANTEN Dari segi pembentukannya, kata dapat digolongkan dalam: 1) kata dasar, dan 2) kata berimbuhan. Kata Dasar adalah satuan terkecil yang menjadi asal dari suatu kata kompleks; misal: wong, sekole, buku, dagang, man
Kata Pengantar Daftar Isi Bab I Pandahuluan Pengantar Bahasa ISETL Metode Pembuktian Lembar Kerja Mahasiswa 1 Pengantar Teori Himpunan Lembar Kerja Mahasiswa 2 Pemetaan Lembar Kerja Mahasiswa 3 Operasi Biner Soal-Soal Bab II Pengantar Grup 2.1. Lembar Kerja Mahasiswa 4 2.2. Grupoida, Semigrup dan Monoida 2.3. Lembar Kerja Mahasiswa 5 2.4.
Panduan Penulisan Tugas Akhir Prodi Fisika, FMIPA, UNHAS 3 1.7 Kata Pengantar Kata Pengantar berisikan uraian pengantar terkait penelitian kepada pembaca. Bagian ini dapat disertakan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada pihak yang berperan selama penyelesaian tugas akhir. Penulisannya tetap menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.
Kata pengantar tjetakan ke-4. ini adalah sama dengan tjetakan j&ng lain, hanja ditambah dengan persoalan jang ditanjakan dalam tentamen dan udjian sampai dengan tanggal 16 September 1959. Bandung, 1-11-1959. Kata pengantar tjetakan ke-5 Dalam tjetakan ini tidak ada per
Buku Pedoman Koordinator Sensus Kecamatan/Koordinator Lapangan i KATA PENGANTAR Kegiatan pendaftaran usaha/perusataan atau listing dalam Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) melibatkan petugas lapangan (PML dan PCL) dalam jumlah yang sangat besar. Untuk menggaransi kualitas hasil SE2016, kinerja tim pencacah perlu dipantau
Precedence between members of the Army and members of foreign military services serving with the Army † 1–8, page 5 Chapter 2 Command Policies, page 6 Chain of command † 2–1, page 6 Open door policies † 2–2, page 6 Performance counseling † 2–3, page 6 Staff or technical channels † 2–4, page 6 Command of installations, activities , and units † 2–5, page 6 Specialty .
