SKRIPSI - Ariellayoteni.files.wordpress

tantangan yang besar dalam menyelesaikan konflik yang diakibatkan olehkeberadaan PT Freeport. Sehingga Freeport pun melakukan hubungankerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan kepolisianRI untuk menjamin keamanan diwilayah pertambangan.Menurut Laporan Kepolisian Daerah Papua, Timika adalah daerahdengan konflik tertinggi di Papua.2 Selain konflik yang terjadi antaraMasyarakat adat dengan manajemen PTFI, konflik yang sering terjadiadalah konflik perang suku. Konflik perang suku ini berawal daridiskriminasi PTFI dalam pemberian dana 1% kepada masyarakat suku laindiluar masyarakat pemilik hak ulayat (Suku Amungme).PTFI, lebih memilih 6 suku pendatang lainnya yaitu Dani, Damal,Nduga, Paniai, Moni dan Komoro. Dengan mendirikan 6 enam Yayasandalam pengelolaan dana 1% PTFI. Diskriminasi sebagaimana diatasmenimbulkan kecemburuan sosial masyarakat adat suku Amungmeterhadap 6 suku lainnya sebagi structural factors3 terjadinya konflik.Hal lain yang melatarbelakangi munculnya berbagai polemikdidaerah Timika akhir-akhir ini,yangmengancamkeamanandanketertiban masyarakat dan mendapat perhatian yang serius dari aparatkeamanan dan pemerintah pusat maupun menarik perhatian dunia, adalahgerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI).1Hadiah lingkungan hidup untuk prestasi lingkungan hidup yang terkena (Outstandingenviromental achievement) di Asia. Hadiah Goldman diberikan satiap tahun kepada seorangpecinta lingkungan hidup asli terkemuka.2Laporan Kasus Menonjol 2009,2010 POLDA PAPUA3Structural /Indirect Violence : Kekerasan yang dibangun diatas struktur dimana orang tidakmendapat apa yang seharusnya didapat/keadaan dimana orang tidak bisa mengaktualisasikanpotensi mereka / pengingkaran terhadap basic needs.15

Gerakan separatis ini menggunakan PTFI sebagai lahan konflikagar menarik perhatian dunia terhadap semua masalah yang terjadi diPapua. Persoalan ini merupakan persoalan serius bagi keutuhan NKRI.Permasalahan yang berikut adalah masalah antara karyawan denganmanajemen Freeport. Mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan “dalamhal tuntutan karyawan terkait peningkatan upah”, hal ini masih dapatmengenai besaran upah yang diminta karyawan.Mengacu pada fungsi kepolisian yang diatur dalam pasal 4 Undang– Undang (UU) Kepolisian No 2 tahun 2002, yaitu: “Kepolisian NegaraRepublik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeriyang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertibdan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakatdengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.4 Kepolisian pun disorotidan bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi di Timika dankepolisian juga bertanggung jawab untuk menciptakan keamanan yangkondusif. PTFI merupakan objek vital milik nasional yang membutuhkanpengamanan khusus dari pihak kepolisian. Berkaitan dengan pengelolaanobjek vital nasional (OVN) pemerintah mengeluarkan Keputusan Presidennomor 63 tahun 2004. Pasal 4 ayat 1 menyatakan, pengelola objek vitalnasional bertanggung jawab melaksanakan pengamanan internal. Padaayat 2, kepolisian wajib memberikan bantuan pengamanan bila diminta4UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia16

pihak objek vital nasional. Selanjutnya dalam ayat 7 dinyatakan,kepolisian dapat meminta bantuan kepada TNI untuk memperkuat.5Pemerintah melalui kementerian ESDM juga mengeluarkan suratkeputusan nomor 1762 tahun 2007. Dalam SK ini, ditentukan ada 126OVN di Indonesia, salah satunya adalah tambang emas dan tembaga PTFreeport yang menempati nomor ke-117.6 Melalui dasar hukum tersebutPTFI melakukan hubungan kerjasama dengan pihak Kepolisian RI untukmenjaga dan menjamin keamanan diwilayah pertambangan. Antara PTFIdengan Kepolisian RI melalui Polda Papua, dibuatlah nota kesepahamanatau MoU pada tanggal tanggal 8 Maret 2010. Aliran dana PTFI kepadaanggota Polda Papua memiliki dasar hukum yang ditetapkan Pemerintah.Segala yang terjadi, transaksi dan pengamanan semua dilakukan terkaitpengamanan.Kepolisian memiliki pedoman teknis pengamanan OVNyang tercantum dalam Keputusan Kapolri nomor 736 tahun 2005. Padabab III tentang administrasi, poin 14 menyebutkan, dukungan anggaranterhadap pengamanan dibebankan kepada pengelola OVN itu sendiri.Dalam nota kesepahaman ini, pasal 6 disebutkan, karena kondisiatau lokasi Freeport sangat sulit, berat, terpencil dan jauh maka Freeportsecara sukarela memberi dukungan langsung kepada petugas lapangan.Dukungan ini diberikan dalam rupa sarana prasarana, logistik, transport,tunjangan dan administrasi lain langsung kepada petugas di lapangan.Sehingga pada saat ini Kepolisian Republik Indonesia membawahi56Keppres No 63 Tahun 2004 Tentang Objek Vital NasionalSK Men ESDM No 1762 Tentang Objek Vital17

Kepolisian Daerah Papua bertugas untuk pengamanan OVN dan menjagastabilitas keamanan di Timika.1.2PERMASALAHAN1.2.1BATASAN MASALAHWilayah kerja PTFI sangat luas, meliputi 282.900 hektardengan jumlah penduduk saat ini lebih dari 120.000 jiwa.7 PTFImempunyai keamanan internal atau Security Department yangberfungsi untuk menjaga sarana perusahaan, memantau pengapalanbarang milik perusahaan melalui bandara udara dan terminal,membantu pengaturan lalu lintas dan membantu kegiatan operasipenyelamatan karyawan.Keamanan internal PTFI tidak menyandang senjata ernal.Sehingga PTFI sangat membutuhkan bantuan pemerintahuntuk memperoleh pengamanan ketertiban umum, penegakkanhukum, dan perlindungan terhadap karyawan dan harta benda.Hubungan kerjasama kepolisian dan PTFI menuai banyak kontra daribeberapa kalangan.Serikat Pekerja Tambang (United Steelworkers) di Amerikamenuding hubungan kerjasama yang dilakukan oleh PTFI adalahpemberian dana sebagai upaya PT Freeport McMoRan untuk menyuappetugas keamanan di Indonesia untuk menjaga keamanan di kawasanperusahaan tambang emas di Tembagapura. Karenanya, mereka7http:/www.ptfi.co.id/Freeport indonesia diakses pada tanggal 10 Februari 201218

akhirnya melaporkan dugaan suap itu ke Departemen KehakimanAmerika Serikat.8Selain itu Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KomnasHAM) dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 1 DPR RI,menilai kehadiran perusahaan pertambangan PT Freeport di Papuamenjadi pemicu berbagai ketegangan dan konflik masyarakat diPapua, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penembakan yangterjadi dalam dua tahun terakhir.9Komnas HAM dan LSM – LSM yang berada di Papua,mereka menduga banyaknya pelanggaran HAM dilakukan oleh aparatkeamanan terhadap masyarakat sipil sehingga LSM – LSM di Papuamenuding PTFI dan Kepolisian dengan UU pelanggaran HAM danHak Indegenous People.Batasan penelitian yang penulis yang lakukan adalah seputardampak dari perjanjian atau MoU yang dilakukan oleh PTFI denganKepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Polda Papua dalammenjamin pengamanan objeck vital milik negara di Timika, gmenasionalisasikan perusahaan MNC dalam aturan UU agarmendapatkan perlindungan dari aparat keamanan, dan respon dariLSM, masyarakat sipil terkait hubungan kerjasama ini. Untukmempermudah penulisan ini maka penulis membatasi masalah ini daritahun 2004 sampai tahun ima-dana-freeport-polisi-dinilai-berkhianat19

1.2.2RUMUSAN MASALAHBerdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulismegambil beberapa point penting yang akan diuraikan didalampembahasan, yaitu:1. Bagaimana kerjasama dalam MoU antara PT Freeport denganKepolisian RI ?2. Apa dampak MoU terhadap jaminan keamanan wilayahpertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika?1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN1.3.1TUJUAN PENELITIANAdapun tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:a. Penulis dapat mengembangkan kemampuan berpikir dankemampuan menulis melalui karya ilmiah, serta agar dapatmenyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu politik, Program studi Hubungan Internasional,Universitas Cenderwasihb. Penulis mencari data/ informasi tentang hubungan kerjasamayang dilakukan oleh PTFI dengan Kepolisian untuk menjagastabilitas keamanan dan pengaman area PTFI dan penulis ua20

menggambarkan keadaan atau situasi Timika paska MoUtersebut dibuat.1.3.2MANFAAT PENELITIANAdapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan tentangHubungan Kerjasama antara PT Freeport Indonesia dengan iwilayahpertambangan adalah:a. Menambah wawasan penulis tentang masalah – masalah yangterjadi saat ini, yang dapat mengancam stabilitas keamanan suatuwilayah dan mengkaji lewat teori dan perspektif hubunganinternasional.b. ngan Internasional, Universitas Cenderawasih terhadapmasalah keamanan yang diakibatkan oleh keberadaan perusahaanMNCs.c. Dapat memberi konstribusi pemikiran kepada PTFI dan Kepolisiandalam menjaga keamanan dan ketertiban umum serta membangunpeacebuilding di wilayah konflik.1.4 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA1.4.1LANDASAN TEORI1.4.1.1 Teori KerjasamaKerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihakatau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatutujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok21

yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihakatau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsurtersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggapbahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak,selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain salingmempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersamapenting dilakukan.Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan padaterpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubunganyang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipunbersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yangditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yangterlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama.Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksipada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.Menurut Thomson dan Perry dalam Keban,10 Kerjasamamemiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi dan kooperasi(cooperation) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitucollaboration. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaanterletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dankompleksitas dimana cooperation terletak pada tingkatan yangpaling rendah. Sedangkan collaboration pada tingkatan yang palingtinggi. Menurut Rose Secara teoritis, istilah kerjasama (cooperation)telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi10http://www.artikel.com/topik/pengertian teori kerjasama.html22

dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yangjitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (economies ofscales).Pembelanjaan atau pembelian bersama misalnya, telahmembuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skalabesar atau melebihi “threshold points”, akan lebih menguntungkandaripada dalam skala kecil. Dengan kerjasama tersebut biayaoverhead (overhead cost) akan teratasi meskipun dalam skala yangkecil. Sharing dalam investasi misalnya, akan memberikan hasilyang memuaskan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana.Kerjasama juga dapat meningkatkan kualitas pelayananmisalnya dalam pemberian atau pengadaan fasilitas, dimana masingmasing pihak tidak dapat membelinya sendiri.Dengan kerjasama,fasilitas pelayanan yang mahal harganya dapat dibeli dan ngdewasa,transportasi dan sebagainya.Menurut Tangkilisan11 semua kekuatan yang timbul diluarbatas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakandi dalam organisasi. Karenanya perlu diadakan kerjasama dengankekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasamatersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawabmasing-masing orang untuk mencapai tujuan.Dwight Waldo dalam Hamdi menyatakan bahwa “In general,the more knowledge that is necessary to run a contemporary society,11Tangkilisan. 2005. Manajemen Publik Extern maupun Intern. Jakarta: Pustaka jaya Hal 8623

and the more specializationnthat is a consequence, then the moreneed of and potential for horizontal rather than vertical cooperativearrangements”Yang intinya menjelaskan bahwa pada umumnya suatukeadaan berimplikasi pada semakin banyaknya kebutuhan, dan jugasemakin berkembangnya potensi, untuk tatanan kerjasama yangbersifat horizontal ketimbang kerjasama yang bersifat vertikal.Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian danpengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen dalam Kebanbahwabentuk perjanjian (forms of agreement) dibedakan atas :1. Handshake Agreements, yaitu pengaturan kerja yang tidakdidasarkan atas perjanjian tertulis.2. Written Agreements, yaitu pengaturan kerjasama yangdidasarkan atas perjanjian tertulis.Sedangkan pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk yaitu umberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung rjasamadalammelakukan pembelian barang agar dapat menekan biayakarena skala pembelian lebih besar.3.Equipment Sharing, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharingperalatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.4.Cooperative Construction, yaitu pengaturan kerjasama dalammendirikan bangunan.24

5.Joint services, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikanpelayanan publik.6.Contract Services, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihakyang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikanpelayanan tertentu.7.Pengaturan lainnya; yaitu pengaturan kerjasama lain dapatdilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuatpusat pendidikan dan pelatihanBowo dan Andy12 menjelaskan bahwa dalam .Pelaksanaankerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersamabagi semua pihak yang terlibat didalamnya (win-win). Apabila satupihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagiterpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersamadari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak danpemahaman sama terhadap tujuan bersama agar dapat berhasilmelaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umumsebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalamKeban prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip goodgovernance antara lain :1. Transparansi2. Akuntabilitas3. Partisipatif4. Efisiensi25

5. Efektivitas6. Konsensus7. Saling menguntungkan dan memajukan1.4.1.2 Konsep Kerjasama InternasionalKonsep kerjasama Internasional merupakan bagian darihubungan internasional. Holsti merumuskan lima definisikerjasama internasional13 :1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilaiatau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkansesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihaksekaligus.2. Pandangan atau harapan dari satu negara bahwakebijakan yang diputuskan oleh negara lain akanmembantu negara itu untuk mencapai kepentingan dannilai-nilainya.3. Persetujuan atau masalah tertentu antara dua negaraatau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaankepentingan atau benturan kepentingan.4. Aturan resmi atau tak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakanpersetujuan.5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuanmereka.12http://artikel3.com/topik teori kerjasama.html Diakses pada tgl 13 Februari 2012Holsti,K.J. Politik Internasional, kerangka untuk Analisis. Jilid II. Terj: Tharir.M.A. Jakarta:Erlangga, hal 652-6531326

Kerjasama Internasional tidak hanya dilakukan oleh antarnegara secara individual tetapi juga dapat dilakukan olehlembaga yang bernaung dalam lembaga atau organisasiinternasional dan Perusahaan MNCs. Dalam rangka mendukungpenyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri yangterarah dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat,pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No 37 tahun1999 tentang hubungan luar negeri dan UU No 24 tahun merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintahpusat dan pelaku Hubungan dan kerjasama Luar Negeri lainnya.Landasan perusahaan Multinational Cooporations (MNCs)dalam menanam modal diatur dalam UU No 11 tahun 1970Tentang penanaman modal asing.PT Freeport melakukan hubungan kerjasama Internasionaldengan pemerintah Indonesia dengan landasan UU No 1 tahun1967 tentang penanaman modal asing yang kemudian dirubahdan tambahkan dalam UU No 11 Tahun 1970.Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk daripertanggung jawaban sosial dan lingkungan oleh perusahaanyang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. CSR diaturdalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)dan UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Setelahmelakukan hubungan kerjasama internasional dengan Indonesia27

dalam mengexploitasi tambang tembaga dan emas, PTFI telahterikat dengan UU yang berlaku di Indonesia.1.4.1.3 Konsep MNCsMNCs bentuk umumnya ada perusahaan induk di suatu Negara(HC, Holding Company) dengan beberapa anak perusahaan di negaralain, kegiatan umumnya :1. Trading /perdagangan2. Manufacturing/ pabrikCiri khasnya adalah perusahan harus membuat keputusan –keputusan mengenai pendapatan proyek dalam berbagai jenis valasyang akan mempengaruhi berbagai operasi perusahaannya. Jadi,melihat multinasional atau tidaknya suatu perusahan bukan dari besarasetnya tetapi dari operasionalnya (diluar negara) MNC mengambilkeputusan-keputusan yang berkaitan dengan strategi memasuki pasar(penetrasi), pemilihan operasional diluar negara serta aktifitasproduksi, marketing dan keuangan yang paling efisien bagi korporasikorporasi secara keseluruhan. Ada 2 teori yang mendasari MNC:1. Classical Theory of MNC ( Theory Adam Smith) teori tentanginvisible hand, mekanisme pasar, supply,dandemand.Munculnya perdagangan teori mengenai sumber daya tidak biasberpindah tempat (Imperiali

1 Hadiah lingkungan hidup untuk prestasi lingkungan hidup yang terkena (Outstanding enviromental achievement) di Asia. Hadiah Goldman diberikan satiap tahun kepada seorang pecinta lingkungan hidup asli terkemuka. 2Laporan Kasus Menonjol 2009,2010 POLDA PAPUA