SALINAN - Jogloabang

SALINANSALINANMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIARANCANGANPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIANOMOR 35 TAHUN 2019TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNISBANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULERDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a.bahwa untuk mendorong pengadaan barang/jasa yangdananya bersumber dari dana Bantuan OperasionalSekolah yang lebih akuntabel, transparan, dan efisiendiperlukan proses pengadaan barang/jasa secara daringdengan memanfaatkan sistem pasar daring;b.bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BantuanOperasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional SekolahReguler belum mengatur tentang proses pengadaanbarang/jasa secara daring melalui sistem udisempurnakan;jdih.kemdikbud.go.id

-2-c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang udayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PetunjukTeknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang onesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor (Lembaran2008NegaratentangRepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor n(Lembaran2014NegaratentangRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 donesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang SistemPerbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6053);5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor223, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6263);jdih.kemdikbud.go.id

-3-6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor an Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor45, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5670);7.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4864);8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5105) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5157);9.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentangKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanPresiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 nomor 192);jdih.kemdikbud.go.id

-4-10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor n Pendidikan dan Kebudayaan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor n Pendidikan dan Kebudayaan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3Tahun2019tentangPetunjukTeknisBantuanOperasional Sekolah Reguler (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana dayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BantuanOperasional Sekolah Reguler (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 609);MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANTENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2019TENTANGPETUNJUKTEKNISBANTUANOPERASIONALSEKOLAH REGULER.Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisBantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609) diubahsebagai berikut:jdih.kemdikbud.go.id

-5-1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1.Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luarbiasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengahpertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolahmenengah atas luar biasa, atau sekolah menengahkejuruan.2.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalahsalah satu bentuk satuan pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan umum pada jenjangpendidikan dasar.3.Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkatSDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikanformal yang menyelenggarakan pendidikan khususpada jenjang pendidikan gkat SMP adalah salah satu bentuk an umum pada jenjang pendidikan tnya disingkat SMPLB adalah salah an pendidikan khusus pada jenjangpendidikan dasar.6.Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkatSMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikanformal yang menyelenggarakan pendidikan umumpada jenjang pendidikan menengah.7.Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnyadisingkat SMALB adalah salah satu bentuk ud.go.id

at SMK adalah salah satu bentuk idikanpesertadidikterutama untuk bekerja di bidang tertentu.9.Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk arakandilaksanakanantarjenjangpendidikan dalam satu lokasi.10. PemerintahPusatadalahPresidenRepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahannegara Republik Indonesia yang dibantu oleh WakilPresiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.11. BantuanOperasionalSekolahReguleryangselanjutnya disingkat BOS Reguler adalah programPemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaanbiaya operasi personalia dan nonpersonalia bagiSekolah yang bersumber dari dana alokasi khususnonfisik.12. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengahyang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatusistem pendataan yang dikelola oleh KementerianPendidikan dan Kebudayaan yang memuat datasatuan pendidikan, peserta didik, pendidik dantenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yangdatanya bersumber dari satuan pendidikan dasar danmenengah yang terus menerus diperbaharui secaraonline.13. StandarNasionalPendidikanyangselanjutnyadisingkat SNP adalah kriteria minimal tentang n Republik Indonesia.14. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HETadalah harga yang ditetapkan setinggi-tingginyajdih.kemdikbud.go.id

-7-sebesar taksiran biaya wajar untuk mencetak danmendistribusikan buku sampai ditangan konsumenakhir.15. utnyarekeningtempatpenyimpanan uang negara yang ditentukan olehMenteri Keuangan selakuBendahara Umum Negarauntuk menampung seluruh penerimaan negara danmembayar seluruh pengeluaran negara pada banksentral.16. Rekening Kas Umum Daerah yang panan uang daerah yang ditentukan olehgubernur untuk menampung seluruh penerimaandaerah dan membayar seluruh pengeluaran daerahpada bank yang ditetapkan.17. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yangselanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biayadan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu)tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupunrutin yang diterima dan dikelola langsung olehSekolah.18. limandiripesertayangdidik,komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yangpeduli pendidikan.19. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnyadisingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajarantatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.20. Ujian Sekolah selanjutnya disingkat US adalahkegiatan pengukuran dan penilaian kompetensipeserta didik yang dilakukan satuan pendidikanterhadap standar kompetensi lulusan untuk andalamPendidikanUSBNpadaSD/MI/SDTK dan Program Paket A/Ula.jdih.kemdikbud.go.id

-8-21. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnyadisingkat USBN adalah kegiatan pengukuran capaiankompetensi peserta didik yang dilakukan SatuanPendidikandenganmengacupadaStandarKompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuanatas prestasi belajar.22. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalahkegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusanpada mata pelajaran tertentu secara nasional denganmengacu pada standar kompetensi lulusan.23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.24. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan danKebudayaan.25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang pendidikan dankebudayaan.26. Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah, yang carakonstruksi/jasamemperolehlainyayangdibiayai oleh BOS Reguler yang ditetapkan olehKementerian.27. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekolahyang selanjutnya disebut SIPLah adalah kan oleh Kementerian yang digunakan olehsekolah untuk melaksanakan proses pengadaanbarang/jasa secara daring dengan memanfaatkansistem pasar daring (e-market place).28. Bendahara BOS Reguler adalah unsur anggungjawabperbendaharaanatasBOSReguler.29. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnyadisebut UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian,jdih.kemdikbud.go.id

-9-lembaga, atau Pemerintah Daerah yang struksi/jasa lainya.30. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan hukum didirikankegiatandandalamwilayah hukum negara Republik Indonesia, baiksendiri maupun bersama-sama melalui perjanjianmenyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaibidang ekonomi.31. Penyedia Barang/Jasa di Sekolah yang arang/pekerjaanUsahayangkonstruksi/jasalainnya di Sekolah berdasarkan uranMenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PetunjukTeknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609),diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 7APada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 250/M/2019tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah yangjdih.kemdikbud.go.id

- 10 -Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal ngkan.jdih.kemdikbud.go.id