Komunikasi Pelayanan Publik - Universitas Bina Darma
KomunikasiPelayananPublikKonsep dan AplikasiDilengkapi dengan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Sanksi Pelanggaran Pasal 72Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002Tentang Hak Cipta1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukanperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atauPasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjaramasing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau dendapaling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidanapenjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyakRp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).2.Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan ataubarang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaidimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Dr. HardiyansyahKomunikasiPelayananPublikKonsep dan AplikasiDilengkapi dengan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPENERBIT GAVA MEDIA
KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIKKONSEP DAN APLIKASIPenulis:Dr. HardiyansyahDesain cover:Dharna A.Layout:Dharna A.Ukuran buku:16 x 23 cmHalaman:xiv 146ISBN:978-602-7869-71-4Cetakan I, 2015Diterbitkan oleh:PENERBIT GAVA MEDIAKlitren Lor GK III / 15 YogyakartaTelp./Fax. (0274) 558502HP. 08122597214e-mail: infogavamedia@yahoo.comwebsite: www.gavamedia.net Hak Cipta 2015 pada penulis,Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atauseluruh buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik,termasuk memfoto copy, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya,tanpa izin tertulis dari penerbit.
KATA PENGANTARAlhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikankesehatan, kesempatan, dan kemampuan, sehingga buku sederhana yangberjudul “Komunikasi Pelayanan Publik” ini telah selesai disusun. Temabuku ini masih jarang ditemui, literatur tentang komunikasi biasanyayang dominan muncul adalah komunikasi bisnis, komunikasi pemasaran,komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi publik dankomunikasi pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, terinspirasidari disertasi penulis saat mengikuti kuliah program doktor pada ProgramPascasarjana Universitas Padjadjaran, dan juga karena masih jarangnyaliteratur tentang komunikasi pelayanan publik, maka penulis berusahamenyusun literatur yang masih langka tersebut dalam bentuk bukureferensi yang sederhana ini.Buku ini terdiri dari 8 bab. Pada bab pendahuluan, dinyatakanbahwa keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas darifaktor komunikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komunikasiberpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.Besarnya pengaruh komunikasi terhadap kualitas pelayanan publiktersebut ditentukan oleh dimensi-dimensi komunikator, pesan, media,komunikan, dan efek. Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa faktorkomunikasi sangat berperan dalam peningkatan kualitas pelayananpublik. Oleh karenanya, faktor komunikasi harus menjadi perhatianKATA PENGANTARv
serius bagi organisasi pelayanan publik. Kegagalan dalam membangunkomunikasi pelayanan publik dapat mengakibatkan terganggunya atautersumbatnya aliran informasi pelayanan publik, dan dengan demikiantentu saja akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik.Pada Bab 2 dikemukakan bahwa dalam pelayanan publik,komunikasi menduduki peranan yang sangat penting dan strategis,karena semua bentuk pelayanan publik memerlukan komunikasi, baikpelayanan dalam bentuk barang maupun pelayanan jasa. Kemampuanmenjalin komunikasi yang baik dalam proses pelayanan publik tentu sajaakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Bab 3berbicara tentang komunikator pelayanan publik.Untuk menjadi seorangkomunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, yakniperlu menyusun dengan baik isi pesan yang akan disampaikan, sehinggapesan tersebut mudah dimengerti oleh pihak penerima. Komunikatoryang baik juga harus mengetahui mana media yang paling tepat untukmengirimkan pesan kepada penerima dan harus tahu bagaimana caramengantisipasi gangguan yang akan muncul pada prosespengiriman pesan.Selain itu, komunikator yang baik akan bertanggung jawab memberikantanggapan terhadap umpan balik (feedback) yang disampaikan oleh pihakpenerima (receiver).Bab 4 berbicara tentang pesan dalam pelayanan publik. Pesandalam proses komunikasi menempati peranan yang sangat strategis,karena sesungguhnya proses komunikasi itu sendiri adalah aktivitasmenyampaikan pesan, baik pesan secara lisan ataupun tulisan, baik pesanberupa simbol/lambang, film, gambar maupun suara. Pendek kata, apapunpesan yang disampaikan kepada komunikan atau audience adalah dalamviKOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIKKONSEP DAN APLIKASI
rangka memberikan informasi, pengetahuan, pemahaman dan penjelasanyang dapat dimengerti oleh penerima pesan. Bab 5 membicarakantentang Media Komunikasi Pelayanan Publik. Dalam kaitannya denganaktivitas pelayanan publik, bahwa semua media komunikasi yang adadapat dimanfaatkan dan dipergunakan dalam proses pelayanan publik.Pemanfaatan dan pengunaan media komunikasi tersebut tentu saja sangattergantung pada situasi, kondisi, sifat dan karakteristik dari pelayananpublik yang dilakukan. Pada prinsipnya, pemanfaatan dan pengunaanmedia komunikasi pelayanan publik adalah dalam kerangka mewujudkanpelayanan publik yang mudah, murah, cepat, efisien dan efektif. Bab 6berisi tentang Komunikan dalam Pelayanan Publik. Komunikan adalahsalah satu aktor dari proses komunikasi, karena itu unsur komunikandalam proses komunikasi tidak boleh diabaikan, sebab berhasil tidaknyasuatu proses komunikasi, salah satunya ditentukan oleh unsur komunikan.Pada Bab 7 dikemukakan tentang Efek dalam KomunikasiPelayanan Publik. Dalam kaitannya dengan komunikasi pelayananpublik, bahwa efek yang ditimbulkan dari proses komunikasi pelayananpublik tersebut adalah suatu kondisi apa yang disampaikan oleh aparaturyang memberikan pelayanan kepada masyarakat/warga negara denganapa yang diterima oleh warga negara memberikan pengaruh yang jelasdan terukur. Misalnya, dari penjelasan aparat/pegawai tentang prosedurpelayanan, tentang tarif pelayanan, dan berbagai hal tentang pelayanan,dapat dipahami, dimengerti dan pada gilirannya diikuti oleh masyarakat,dan bab 8 adalah penutup.Sehubungan dengan telah selesainya penulisan buku ini, penulismengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Prof. Drs. H.A. DjadjaKATA PENGANTARvii
Saefullah, M.A., Ph.D. sebagai guru besar Ilmu Administrasi PublikUniversitas Padjadjaran sekaligus sebagai ketua Tim Promotor penulissaat mengikuti program doktor di Unpad. Terima kasih juga disampaikankepada bapak Prof. Dr. Josy Adiwisastra dan bapak Dr. H. Amin Ibrahim,M.A. (masing-masing sebagai anggota Tim Promotor).Penulis jugamenyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Darma,bapak Prof. H. Bochari Rachman, M.Sc., Wakil Rektor I bapak Prof. Dr.H. Zainuddin Ismail, wakil rektor II ibu Dr. Sunda Ariana, serta temanteman sejawat, dosen di lingkungan Universitas Bina Darma, kanda Drs.H. Mukran Roni, M.B.A., kanda Heriyanto, S.E., M.Si., Dr. Emi Suwarni,Dr. Firdaus, Izman Herdiansyah, Ph.D., Ir. Erna Yuliwati, M.T., Ph.D., Dr.H. Lin Yan Syah, Dr. Hj. Hasmawaty A.R., Wiwin Agustian, S.E., M.Si.,Dina Mellita, S.E., M.Ec., Fitriasuri, S.E. Ak., M.M., Trisninawati, S.E.,M.M., Rabin Ibnu Zainal, S.E., M.Sc., Ph.D. (Cand.), Andrian Noviardy,S.E., M.Si., Amirudin Syarif, S.Si., M.B.A., Ema Apriyani, M.Sc., ShintaDesiyana Fajarica, S.IP., M.Si., Rahma Santi Zinaida, M.I.Kom., DwiMaharani, M.I.Kom, dan teman sejawat lain yang tidak sempat disebutkansatu persatu.Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapakDrs. Listiyanto pimpinan Penerbit Gava Media Yogyakarta yang telahbersedia menerbitkan buku ketiga dari penulis. Ucapan terima kasih inidisampaikan secara khusus kepada bapak dan umak tercinta, Ahmad Juridan Rahma, dan kepada isteri tercinta Dra. Aspi Zaitun serta anak-anakkutersayang, Rosyidah Azzahra, Azzam, Zikri, Fikri dan Irsyad, kepadamerekalah buku dipersembahkan.Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, buku ini pasti memilikiviiiKOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIKKONSEP DAN APLIKASI
kesalahan dan kekeliruan. Segala kekeliruan, kesalahan narasi, bahasa,kalimat, tanda baca, substansi dan makna dalam buku ini, dimohonkiranya rekan-rekan pembaca dapat memberikan koreksi dan masukan,sehingga menjadi bahan perbaikan untuk terbitan edisi berikutnya.Silakan kirim email ke dempo66@gmail.com atau hardiyansyah@mail.binadarma.ac.id. Atas semua atensi dan saran perbaikannya, penulisucapkan terima kasih. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsihdan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.Ke sawah di tengah aghiSeluang di pelang uniKalu salah tulung benanghiAmu kurang tulung tambahiSeberang Ulu-Palembang,Medio Januari 2015/Rabiul Awwal 1436 HPenulisKATA PENGANTARix
xKOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIKKONSEP DAN APLIKASI
DAFTAR ISIKata pengantar.vDaftar isi.xiDaftar Gambar.xiiiDaftar Tabel.xiiiBab 1 Pendahuluan.1Bab 2 Komunikasi dan Pelayanan Publik .11Komunikasi.11Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi.14Pelayanan Publik.15Bab 3 Komunikator Pelayanan Publik.19Pengantar.19Pengertian Komunikator Pelayanan Publik .22Aparatur sebagai komunikator.24Peran komunikator dalam pelayanan publik.28Bab 4 Pesan dalam Pelayanan Publik.35Pengantar.35Pesan dalam Pelayanan Publik.37Kualitas Pesan.39Bab 5 Media Komunikasi Pelayanan Publik.49Pengantar.49Pengertian Media Komunikasi.50DAFTAR ISIxi
Fungsi Media Komunikasi.52Media Komunikasi dan Pelayanan Publik.56Bab 6 Komunikan dalam Pelayanan Publik.59Bab 7 Efek dalam Komunikasi Pelayanan Publik.67Bab 8 Penutup.73Daftar Rujukan.75Tentang Penulis.81Lampiran UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.83xiiKOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIKKONSEP DAN APLIKASI
DAFTAR GAMBARGambar 1.1. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat.7Gambar 3.1. Bagan unsur komunikasi komunikator.20Gambar 4.1. Jenis pesan dan media yang digunakan.35Gambar 4.2. unsur pesan dalam komunikasi.37Gambar 5.1. Bagan Unsur saluran komunikasi.50Gambar 6.1. Bagan Sembilan Kemungkinan Proses Komunikasi.59DAFTAR TABELTabel 1.1.Jumlah Laporan Masyarakat BerdasarkanSubstansi Maladministrasi.8Tabel 3.1.Profil PNS menurut Tingkat Pendidikan.26Tabel 3.2.Jumlah Laporan Masyarakat BerdasarkanSubstansi Maladministrasi.DAFTAR ISI33xiii
xivKOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIKKONSEP DAN APLIKASI
BAB 1PENDAHULUANEra sekarang adalah era pelayanan publik. Pemerin tah pusat danpemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dalam setiap programkegiatannya senantiasa berupaya dan berusaha memberikan pelayananterbaik kepada masyarakatnya. Usaha tersebut telah diawali saat masamasa kampanye calon anggota legislatif dan calon kepala negara ataucalon kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Tema besar kampanyemereka adalah tentang pelayanan publik. Tujuannya adalah agar merekamendapat simpati masyarakat dan pada gilirannya masyarakat berkenanmemilih mereka, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepalanegara/daerah.Kemampuan mereka mengomunikasikan pesan-pesantentang pelayan an publik merupakan faktor penting yang tidak bisadise pelekan. Sebab bila mereka tidak mampu merumuskan, mendesaindan menyampaikan pesan tentang pelayanan publik tersebut denganbaik, maka publik/masyarakat tidak akan menaruh simpati kepada calonanggota legislatif atau calon kepala daerah dan tentu saja mereka tidak akandipilih. Artinya, kemampuan mengemas dan me ngomunikasikan temakampanye tentang pelayanan pu blik dan kemampuan mewujudkannyadalam kehidupan nyata akan memberikan nilai positif bagi kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, seringkalidampak positif yang dirasakan tersebut akan menjadi modal bagi merekauntuk dipilih lagi dan duduk sebagai anggota legislatif atau sebagai kepalaPENDAHULUAN1
negara/daerah pada periode berikutnya. Tuntutan akan terwujudnyapelayanan publik yang berkualitas memang bukan keingin an masyarakatsemata, tetapi sudah merupakan tuntutan perubahan zaman.Menurut Denhardt & Denhardt (2000:549) The New PublicManagement has championed a vision of public managers as theentrepreneurs of a new, leaner, and increasingly privatized government,emulating not only the practices but also the values of business. Proponentsof the New Public Management have developed their arguments largelythrough contrasts with the old public administration. In this comparison,the New Public Mana gement will, of course, always win. We argue herethat the better contrast is with what we call the “New Public Service,”a movement built on work in democratic citizenship, community andcivil society, and organizational humanism and dis-course theory. Wesuggest seven principles of the New Public Service, most notably that theprimary role of the public servant is to help citizens articulate and meettheir shared interests rather than to attempt to control or steer society.Mencermati pernya taan tersebut, bahwa new public service (NPS)sebagai paradigma terbaru dari administrasi publik meletakkan pelayan an publik sebagai kegiatan utama para administrator negara/daerah.Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana adminis tratorpublik mengartikulasikan dan membagi kepenting an (shared interests)warga negara. Dasar teoritis dan fondasi epistemologi dari NPS adalahteori demokrasi, teori ini menyatakan bahwa persamaan (egalitarianism)dan kebebasan (liberty) individu diperke nankan, konsep kepen tinganpublik adalah merupakan hasil dialog dari berbagai nilai, responsivitasbirokrasi publik ditujukan kepada citizens (warga negara) bukan clients2KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIKKONSEP DAN APLIKASI
dan constituent atau juga customer, peran pemerintah sebagai serving,akuntabilitas terdiri dari multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai,komunitas, norma politik, standar profesional, struktur organisasi adalahstruktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internaldan eksternal, dan asumsi terhadap motivasi pegawai dan administratoradalah pelayan an publik dengan keinginan melayani masyarakat.Perubahan paradigma tersebut, untuk model Indonesia telahdituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Darimulai perubahan/amandemen UUD 1945, sampai kepada perubahanperaturan gubernur, bupati atau walikota. Bahkan telah dikeluarkanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Artinya memang situasi dan kondisi sekarang sudah mengharuskansetiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah mewujudkan pelayananpublik yang berkualitas. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yangbaik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri.Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasiyang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia,mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangikemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalampemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan padapemerintahan dan administrasi publik.1 Pelayanan publik adalah kegiatanatau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanansesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negaradan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang1http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang Pelayanan Publik [13/08/2014]PENDAHULUAN3
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 Bab I UndangUndang No. 25 Tahun 2009).Keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas darifaktor komunikasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiyansyah(2011:238) menyimpulkan bahwa komunikasi berpengaruh secarasignifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Besarnya pengaruhkomunikasi terhadap kualitas pelayanan publik tersebut ditentukan olehdimensi-dimensi komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek.Konsep baru yang dikemukakan dalam penelitian tersebut adalah: “Dalamkegiatan pelayanan perizinan, kualitas pelayanan perizinan tergantungpada kualitas komunikator, kualitas pesan, media, komunikan, dan efek.”Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa faktor komunikasi sangatberperan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karenanya,faktor komunikasi harus menjadi perhatian serius bagi organisasipelayanan publik. Kegagalan dalam membangun komunikasi pelayananpublik dapat mengakibatkan terganggunya atau tersumbatnya aliraninformasi pelayanan publik, dan dengan demikian tentu saja akanmempengaruhi kualitas pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayananpublik akan berdampak pada makin rendahnya kepercayaan publik/warga negara kepada penyelenggara pelayanan publik, menurunnyakepercayaan kepada penyelenggara pelayanan publik akan berdampakpada melemahnya dukungan warga negara kepada pemerintahan ataukepada kepala Negara/kepala daerah, dan pada gilirannya tidak menutupkemungkinan warga Negara menarik dukungan kepada pemerintah/pemerintah daerah. Bila demikian, maka besar kemungkinan kepalaNegara/kepala daerah tidak akan diberikan mandat lagi (tidak dipilih)4KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIKKONSEP DAN APLIKASI
lagi dalam pemilihan kepala Negara/kepala daerah. Kemampuanmenjalin komunikasi dengan publik adalah merupakan keniscayaan bagipenyelenggara pelayanan publik/pemerintah/pemerintah daerah agardapat langgeng/bertahan dalam tampuk pemerintahannya. Maka tidakheran apabila dalam setiap slogan kampanye pemilihan kepala negara/kepala daerah, isyu-isyu tentang kualitas pelayanan publik sangat lakudijual dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat. Misalnyaslogan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), AktaKelahiran, izin mendirikan bangunan (IMB), pengobatan, pendidikan danlain-lain akan diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Slogan semacamini sangat laku dijual pada masa-masa kampanye untuk meraih simpati,dukungan dan suara sebanyak-banyaknya.Seharusnya komunikasi pelayanan publik tidak hanya dilakukansecara intensif pada masa-masa kampanye saja, namun harus dilakukansepanjang waktu seiring dengan aktivitas pelayanan publik itu sendiri.Komunikasi pelayanan p
komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi publik dan komunikasi pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, terinspirasi dari disertasi penulis saat mengikuti kuliah program doktor pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, dan juga karena masih jarangnya literatur tentang ko
Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan profesional standard (kode etik) atau moral atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik (Denhardt, 1988, dalam Istiyadi 2006:61).
Pelayanan publik juga harus mengacu dan di dukung oleh undang-undang ataupun regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaranya. Selain dari pihak pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh non pemerintah seperti swasata. 2.
Modul e-learning Universitas Budi luhur Pengantar Ilmu komunikasi 1 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR Dr. Nawiroh Vera, M.Si. POKOK BAHASAN 1. Definisi-definisi komunikasi, 2. Karakteristik komunikasi, 3. Prinsip-prinsip Komunikasi, 4. Elemen-elemen komunikasi, 5. Fungsi komunikasi DEKRIPSI SINGKAT Mengapa manusia perlu berkomunikasi?
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur afritwirabuana@gmail.com Nur Azizah Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur azizaahan@gmail.com Rezki Pratami Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur
Silabus : Komunikasi Bisnis (Praktek) Kode : KEU2012 SKS : 2 NO Pertemuan Bahan Kajian 1 I MEMAHAMI KOMUNIKASI BISNIS a. Pengertian Komunikasi Bisnis b. Bentuk Dasar Komunikasi c. Proses Komunikasi d. Munculnya Kesalahpahaman Komunikasi e. Bagaimana Memperbaiki Komunikasi 2 II KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI a.
sebatas daerah tingkat propinsi tetapi pada daerah tingkat II menjadi pusat pelayanan publik. Dengan pendelegasian melalui otonomi daerah maka pelayanan publik menjadi semakin dekat antara penyelenggara negara di daerah dengan masyarakat. Mendekatkan pelayanan publiklah sasaran utama pendelegasian wewenang melalui
Pengelolaan komunikasi publik merupakan hal penting dalam sebuah pemerintahan. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan komunikasi publik yang telah dibuat, sebagaimana pengelolaan komunikasi publik menjadi sarana penyampaian kebijakan Pemerintah, baik itu p
criminal case process; the philosophies and alterna-tive methods of corrections; the nature and processes of treating the juvenile offender; the causes of crime; and the role of government and citizens in finding solutions to America’s crime problems. 2. Develop, state, and defend positions on key issues facing the criminal justice system, including the treatment of victims, police-community .
