SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SKPD
Diklat Program Percepatan AkuntabilitasKeuangan DaerahModul:SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSISKPDOleh:Sri Suryanovi, Ak., M.SiWidyaiswara Madya Sekolah Tinggi AkuntansiNegaraKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGANPUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DANPERIMBANGAN KEUANGAN2010
Kata PengantarModul ini merupakan salah satu dari serangkaian modul pada ProgramPercepatan Akuntabilitas Keuangan Daerah (PPAKD) yang diselenggarakan olehPusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.Modul ini disusun dalam 6 bab, yaitu:1. Pendahuluan2. Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja Peranagkat daerah (SKPD)3. Prosedur akuntansi pendapatan di SKPD4. Prosedur akuntansi belanja di SKPD5. Prosedur akuntansi aset di SKPD6. Prosedur akuntansi non kas di SKPD.Modul ini telah disusun secara maksimal, namun demikian kami yakinmasih banyak kekurangan yang memerlukan perbaikan. Untuk itu kami mohonkesediaan pembaca untuk menyampaikan saran, kritik atau pendapat gunapenyempurnaan modul ini.Akhirnya kami sampaikan semoga modul ini bermanfaat dan dapatberguna bagi para pembaca.Jakarta, .Agustus 2010Kepala Pusdiklat KNPKi
DAFTAR ISIKeteranganKata PengantarBAB I. PENDAHULUANA. Deskripsi SingkatB. Prasyarat KompetensiC. Standar KompetensiD. Kompetensi DasarE. Relevansi ModulKEGIATAN BELAJAR IBAB II. SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SKPDA. Pengertian Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPDB. Tujuan Pembentukan Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPDBAB III. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPDA. Pengertian dan Lingkup Pendapatan SKPDB. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dan BuktiBukti PendukungnyaC. Dokumen Sumber yang Digunakan dalam Prosedur AkuntansiPendapatan di SKPDD. Buku-Buku yang dapat Digunakan dalam Prosedur AkuntansiPendapatan di SKPDE. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Pendapatandi SKPDF. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam ProsedurAkuntansi PendapatanG. Cut-Off Pembukuan PendapatanH. Prosedur Akuntansi Pendapatan di SKPDI.RangkumanJ. Soal LatihanK. Test Formatif Kegiatan Belajar IL. Umpan Balik dan Tindak LanjutKEGIATAN BELAJAR IIBAB IV. PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA DI SKPDA. Pengertian dan Lingkup Belanja SKPDB. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD dan BuktiBukti PendukungnyaC. Dokumen Sumber dalam Prosedur Akuntansi Belanja di SKPDD. Buku-Buku yang Dapat Digunakan dalam Prosedur AkuntansiBelanja di SKPDE. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi Belanja diSKPDF. Tugas PPK-SKPD dalam Prosedur Akuntansi Belanja di 344042
G.H.Cut-Off Pembukuan BelanjaProsedur Akuntansi Belanja dengan Uang Persediaan/Ganti UangPersediaanI.Prosedur Akuntansi Belanja Tambahan Uang PersediaanJ. Prosedur Akuntansi Belanja LangsungK. RangkumanL. Soal LatihanM. Test Formatif Kegiatan Belajar IIN. Umpan Balik dan Tindak LanjutKEGIATAN BELAJAR IIIBAB V. PROSEDUR AKUNTANSI ASET DI SKPDA. Pengertian dan Lingkup Aset di SKPDB. Prosedur Akuntansi Aset Tetap di SKPD1. Dokumen Sumber dalam Prosedur Akuntansi Aset di SKPD2. Buku-Buku yang Dapat Digunakan dalam Prosedur AkuntansiAset Tetap di SKPD3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi AsetTetap di SKPD4. Tugas PPK-SKPD dalam Prosedur Akuntansi Aset Tetap diSKPD5. Cut-Off Pembukuan Aset Tetap6. Langkah-Langkah dalam Prosedur Akuntansi Aset Tetap diSKPDC. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya di SKPD1. Dokumen Sumber dalam Prosedur Akuntansi Aset Lainnya diSKPD2. Buku-Buku yang Dapat Digunakan dalam Prosedur AkuntansiAset Lainnya di SKPD3. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi AsetLainnya di SKPD4. Tugas PPK-SKPD dalam Prosedur Akuntansi Aset lainnya diSKPD5. Cut-Off Pembukuan Aset Lainnya6. Langkah-Langkah dalam Prosedur Akuntansi Aset Lainnya diSKPDD. RangkumanE. Soal LatihanF. Test Formatif Kegiatan Belajar IIIG. RangkumanKEGIATAN BELAJAR IVBAB VI. PROSEDUR AKUNTANSI NON KAS DI SKPDA. Pengertian dan Jenis-Jenis Transaksi Non Kas di SKPDB. Jenis-Jenis Prosedur Akuntansi Non Kas di SKPDC. Dokumen Sumber yang Digunakan dalam Prosedur 74777879798788889294949595
Non Kas di SKPDBuku-Buku yang digunakan dalam Prosedur Akuntansi Non Kas diSKPDE. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Prosedur Akuntansi AsetF. Prosedur Akuntansi Koreksi KesalahanG. Prosedur Akuntansi atas Transaksi yang Bersifat AkrualH. Jurnal Transaksi yang Bersifat AkrualI.Prosedur Akuntansi Penyesuaian terhadap Akun Tertentu dalamRangka Menyusun Laporan Keuangan pada Akhir TahunJ. Jurnal Penyesuaian terhadap Akun Tertentu dalam RangkaMenyusun Laporan Keuangan pada Akhir TahunK. Prosedur Akuntansi Jurnal PenutupL. RangkumanM. Soal LatihanN. Test Formatif Kegiatan Belajar IVO Umpan Balik dan Tindak LanjutBAB VII. TEST SUMATIFKUNCI JAWABAN TEST FORMATIFKUNCI JAWABAN TEST SUMATIFDAFTAR 123124
DAFTAR GAMBARGambar 1.Gambar 2.Gambar 3.Gambar 4.Gambar 5.Gambar 6.Gambar 7.KeteranganBagan Alir Prosedur Akuntansi Pendapatan di SKPDBagan Alir Prosedur Akuntansi Belanja UP/GU di SKPDBagan Alir Prosedur Akuntansi Belanja TU di SKPDBagan Alir Prosedur Akuntansi Belanja Ls di SKPDBagan Alir Prosedur Akuntansi Aset Tetap di SKPDBagan Alir Prosedur Akuntansi Aset Lainnya di SKPDBagan Alir Prosedur Akuntansi Koreksi Kesalahan diSKPDvHal.214750547386102
PETUNJUK PENGGUNAAN MODULModul ini berisi penjelasan tentang prosedur-prosedur akuntansi yangmembentuk sistem akuntansi di SKPD, termasuk dokumen sumber yangdigunakan, buku-buku yang dapat digunakan serta jurnal-jurnal sederhana yangdiperlukan. Langkah-langkah yang dilakukan agar dapat memahami modul inidengan mudah adalah sebagai berikut:1. Sebelum mempelajari modul ini peserta diklat sebaiknya sudah memahamiprosedur pendapatan dan belanja di SKPD terlebih dahulu.2. Pahami pengertian dan jenis-jenis pendapatan; belanja; aset; dan transaksinon kas di SKPD.3. Pahami Pengertian sistem akuntansi di SKPD dan prosedur-prosedurakuntansi yang membentuknya.4. Pahami dokumen sumber dan buku-buku yang dapat digunakan dalamprosedur akuntansi pendapatan; prosedur akuntansi belanja; prosedurakuntansi aset; dan prosedur akuntansi non kas di SKPD.5. Pahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam prosedur akuntansipendapatan; prosedur akuntansi belanja; prosedur akuntansi aset; danprosedur akuntansi non kas.Pembelajaran modul ini sebaiknya dilakukan dengan alat peraga berupatransparansi, contoh-contoh sederhana dan simulasi pelaksanaan seluruhprosedur akuntansi secara kelompok. Diharapkan dalam waktu 18 jam pelajaranpara peserta diklat dapat melaksanakan seluruh prosedur akuntansi di SKPDyang ada dalam modul ini dengan baik. Evaluasi keberhasilan pembelajarandapat dilakukan melalui latihan yang penilaiannya dilakukan secara bersamaoleh seluruh peserta diklat dengan dipandu oleh instruktur.Dalam pembelajaran ini instruktur berperan sebagai pemberi materisebesar 40% yaitu dengan menggunakan metode ceramah; sebagai fasilitatordiskusi kelompok sebesar 40%, yaitu sebagai pemandu dalam simulasipelaksanaan seluruh prosedur akuntansi secara kelompok; dan sebagaifasilitator evaluasi keberhasilan pembelajaran sebesar 20%, yaitu memfasilitasipelaksanaan latihan berikut penyelesaiannya.vi
PETA KONSEP SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DI SKPDSistem dan Prosedur gan UP/GUPPKD jaLsAsetTetapPenyesuaianatas aTransaksi ygbersifat akrualJurnalPenutupSistem akuntansi SKPD merupakan serangkaian prosedur manualmaupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasikeuangan, di SKPD. Sistem akuntansi SKPD terdiri dari prosedur-prosedurakuntansi berikut ini:1. Prosedur akuntansi pendapatan, yaitu serangkaian proses baik manualmaupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampaidengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan danpenyetorannya, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.vii
2. Prosedur akuntansi belanja, yaitu serangkaian proses baik manual ataupunterkomputerisasi, dimulai dari pencatatan transaksi serta pengikhtisarannyasampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD yang terkait dengan belanja. Prosedur akuntansi belanjadi SKPD terdiri dari prosedur akuntansi belanja dengan UP/GU, prosedurakuntansi belanja dengan TU, dan prosedur akuntansi belanja Ls.3. Prosedur akuntansi aset, yaitu serangkaian proses baik manual ataupunterkomputerisasi, dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atasperolehan,rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadapaset yang dikuasai/digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset di SKPD terdiridari prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi aset lainnya.Prosedur akuntansi aset tetap merupakan langkah-langkah yang harusdilakukan agar belanja modal yang telah dikeluarkan dapat dicatat dandilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Prosedur akuntansi aset lainnyamerupakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar transaksi-transaksiterkait dengan penambahan atau pengurangan aset lainnya dapat dibukukandan dilaporkan di neraca secara seragam.4. Prosedur akuntansi non kas.Transaksi non kas adalah kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi yangtidak melibatkan kas, namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya transaksikas. Prosedur-prosedur akuntansi non kas di SKPD meliputi:1. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan, yaitu prosedur akuntansi yangdimaksudkan untuk membukukan tindakan pembetulan akuntansi agarpos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuaidengan yang seharusnya.2. Prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual, yaituprosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk membukukan hak (aset)atau kewajiban pada neraca SKPD yang sudah timbul, meskipuntransaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi.3. Prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangkamenyusun laporan keuangan pada akhir tahun, yaitu prosedur akuntansiviii
yang dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian atas saldo akun-akuntertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun.4. Prosedur akuntansi jurnal penutup, yaitu prosedur akuntansi yangdimaksudkan untuk menutup saldo nominal menjadi nol (0) pada akhirperiode akuntansi.ix
BAB IPENDAHULUANA. Deskripsi SingkatSatuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalahperangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikotadalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. SKPD terdiri dari sekretarisdaerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisipamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap Pengguna Anggaran dilingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Akuntansi, yang porankeuanganuntukdigabungkan pada Entitas Pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan tersebutdihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi Pemerintahan.Pembahasan sistem dan prosedur akuntansi di SKPD dalam modul initerdiri dari prosedur akuntansi pendapatan; prosedur akuntansi belanja; prosedurakuntansi aset; dan prosedur akuntansi non kas. Prosedur akuntansi asetmeliputi prosedur akuntansi aset tetap dan prosedur akuntansi aset lainnya.Prosedur akuntansi nonkas meliputi: prosedur akuntansi koreksi kesalahan;prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual; prosedur akuntansipenyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuanganpada akhir tahun; dan prosedur akuntansi jurnal penutup.B. Prasyarat KompetensiPeserta diklat ini diharapkan sudah memahami prosedur pendapatan dan belanjadi SKPD.C. Standar sanakan prosedur akuntansi di SKPD.1pesertadiharapkanmampu
D. Kompetensi DasarSetelah mengikuti pembelajaran ini para peserta diharapkan mampu:1. Melaksanakan prosedur akuntansi pendapatan di SKPD2. Melaksanakan prosedur akuntansi belanja di SKPD3. Melaksanakan prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi di SKPD4. Melaksanakan prosedur akuntansi non kas di SKPD.E. Relevansi ModulMata pelajaran ini penting untuk meningkatkan kompetensi peserta diklatdalam menyelenggarakan sistem dan prosedur akuntansi di SKPD. Modul inidapat bermanfaat bagi peserta diklat yang sedang atau akan bertugas sebagaipejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagai salah satu acuan dalammelaksanakan tugas terkait.2
BAB IIKEGIATAN BELAJAR ISISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI SKPDIndikator Keberhasilan:Setelah melaksanakan kegiatan belajar I, peserta diharapkan mampu:1. Menjelaskan pengertian dan tujuan pembentukan sistem dan prosedur akuntansiSKPD2. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis pendapatan di SKPD3. Menjelaskan bentuk pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD danbukti-bukti pendukungnya4. Menjelaskan dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansipendapatan di SKPD5. Menjelaskan buku-buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansipendapatan di SKPD6. Menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan diSKPD7. Menjelaskan cut off pembukuan pendapatan8. Melaksanakan prosedur akuntansi pendapatan di SKPDA. Pengertian Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPDSistem akuntansi SKPD merupakan serangkaian prosedur manualmaupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasikeuangan, di SKPD. Dalam buku ini, penulis menjabarkan prosedur-proseduryang membentuk sistem akuntansi SKPD ke dalam:5. Prosedur akuntansi pendapatan6. Prosedur akuntansi belanja7. Prosedur akuntansi aset8. Prosedur akuntansi non kasProsedur akuntansi non kas yang dibahas dalam bagian ini meliputiprosedur akuntansi koreksi kesalahan; prosedur akuntansi atas transaksi yangbersifat akrual; prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalamrangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun; dan prosedur akuntansijurnal penutup.3
B. Tujuan Pembentukan Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPDPembentukan sistem dan prosedur akuntansi pendapatan; belanja; aset;dan prosedur akuntansi non kas dimaksudkan agar perlakuan akuntansiterhadap transaksi pendapatan, belanja, penambahan atau pengurangan asetdan transaksi non kas diselenggarakan secara seragam, sehingga diharapkandapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yangberlaku.4
BAB IIIKEGIATAN BELAJAR IIPROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPDA. Pengertian dan Lingkup Pendapatan SKPDPendapatan SKPD meliputi semua penerimaan uang yang berasal daripendapatan daerah, yang hanya boleh diterima oleh SKPD (baik melaluibendahara penerimaan SKPD, bendahara penerimaaan pembantu, maupunyang langsung diterima di kas umum daerah). Pendapatan SKPD merupakanhak daerah, tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dan pada SKPD penerimaharus dibukukan sebagai pendapatan SKPD.Tidak semua kelompok pendapatan daerah dapat dipungut dan diterimaoleh Bendahara Penerimaan SKPD. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, pasal 6ayat (2), SKPD hanya berwenang melaksanakan pemungutan penerimaanbukan pajak. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya SKPD sering dimintamemungut/memotong pajak untuk kemudian disetorkan ke kas daerah. Pajakyang dipungut SKPD tidak dibukukan sebagai pendapatan SKPD tapi dibukukansebagai pendapatan PPKD.Pendapatan yang dipungut oleh Bendahara Penerimaan dan diakuisebagai pendapatan SKPD terdiri atas:1. Kelompok pendapatan asli daerah, yaitu retribusi daerah.2. Sebagian dari kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yangmeliputi:a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atauangsuran/cicilan.b. Jasa giro (atas dana uang persediaan yang disimpan bendaharapengeluaran dalam bentuk giro di bank).c. Bunga (atas dana yang disimpan bendahara pengeluaran maupunpenerimaan).d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat daripenjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh SKPD.e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiahf. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.5
g. Pendapatan denda retribusi.h. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.i.Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.j.Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).B. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dan Bukti-BuktiPendukungnya.Menurut permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Bendahara PenerimaanSKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjaditanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran maupunsecara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan singkatLPJ)AdministratifBendahara Penerimaan dilampiri dengan:1. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulanberkenaan2. Register STS3. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap4. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantuJika mengacu pada SE BAKD Nomor 900/316, prosedur akuntansipendapatan di SKPD dimulai dari LPJ Administratif Bendahara Penerimaan yangdisampaikan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat egiatanmenerimadanmemverifikasi LPJ Administratif tersebut dan menyerahkannya ke PenggunaAnggaran. Selanjutnya, berdasarkan LPJ Administratif tersebut dan bukti-buktipenerimaan dan penyetoran yang sah dan lengkap, PPK-SKPD membukukanseluruh transaksi penerimaan dan penyetoran pendapatan ke dalam jurnalpendapatan dan mempostingnya secara periodik ke buku besar. Oleh karenaLPJ Administratif Bendahara penerimaan disampaikan kepada PenggunaAnggaran pada setiap bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya danpada hari kerja terakhir bulan tersebut di bulan terakhir tahun anggaran), makaPPK-SKPD dapat membukukan transaksi pendapatan SKPD dan penyetorannyapada setiap bulan saja, yaitu setelah melakukan verifikasi atas LPJ tersebut.6
C. ndapatan di SKPDDokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi pendapatandi SKPD meliputi:1. Surat Ketetapan Retribusi (SKR), yaitu dokumen yang dibuat oleh PenggunaAnggaran untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi2. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya3. SuratTandaSetoran (STS),yaitudokumenyangdiselenggarakanBendahara Penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah ke RekeningKas Umum Daerah4. Bukti transfer, yaitu dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah5. Nota kredit bank, yaitu dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkanadanya transfer uang masuk ke akun kas umum daerah.Contoh-contoh dokumen sumber tersebut dapat dilihat sebagai berikut.1.Contoh Surat Ketetapan Retribusi (SKR)PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA.SURAT KETETAPAN RETRIBUSI(SKR)MASATAHUNNAMAALAMATNO. POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR)TANGGAL JATUH TEMPONO.12345NO. URUT : .: : : : : : KODE REKENINGURAIAN RETRIBUSIJUMLAH (Rp)Jumlah Ketetapan RetribusiJumlah Sanksi: a. Bungab. KenaikanJumlah Keseluruhan:Dengan huruf : .PERHATIAN :1.Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan .2.Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima(tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan .Tanggal Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran(Tanda tangan)(nama lengkap)NIP.7
potong di siniNO. URUT :TANDA TERIMA NAMAALAMATNPWR: : : .Tanggal Yang menerima,(Tanda tangan)(nama lengkap)Sumber: SE BAKD Nomor 900/3162. Contoh Dokumen Tanda Bukti PembayaranPEMERINTAH PROVINSI/KABUPA
Prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akrual, yaitu prosedur akuntansi yang dimaksudkan untuk membukukan hak (aset) atau kewajiban pada neraca SKPD yang sudah timbul, meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi. 3. Prosedur akuntansi
28 AK.26.E.6 Mengerjakan prosedur akuntansi aktiva tetap 36 29 AK.26.E.7 Mengerjakan prosedur akuntansi hutang jangka panjang 36 30 AK.26.E.8 Mengerjakan prosedur akuntansi modal firma 36 31 AK.26.E.9 Mengerjakan prosedur akuntansi modal PT 36 32 AK.26.E.10 Mengerjakan prosedur akuntansi modal koperasi 36 360
KONSEP DASAR PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI Sub Pokok bahasan : 1) Perlunya pengembangan sistem akuntansi 2) Prinsip pengembangan sistem Akuntansi 3) Siklus hidup pengembangan sistem akuntansi 4) Pendekatan pengembangan sistem akuntansi 5) Metodologi pengembangan sistem akuntansi 6) Alat dan teknik
sistem organ, kelainan dan penyakit. Sistem – sistem pada manusia dan hewan 1. Sistem pencernaan 2. Sistem ekskresi 3. Sistem pernapasan 4. Sistem peredaran darah 5. Sistem saraf dan indera 6. Sistem gerak 7. Sistem imun 8. Sistem reproduksi 9. Keterkaitan antar sistem organ dan homeostasis 10. Kelain
Akuntansi. 41 42 4.1. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Di Dalam Akuntansi 4.2. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan 44 Ringkasan 48 Latihan Soal 51 Bab. 5 Konsep Dasar Akuntansi 53 Pemerintah Daerah. 5.1. Siklus Akuntansi 54 5.2. Konsep Dasar akuntansi 57 67 5.3. Pengguna Laporan Keuangan Dan Kebutuhan Inf
SILABUS AKUNTANSI BIAYA Program Studi : Pendidikan Akuntansi Mata Kuliah : Akuntansi Biaya Kode : PAK 425 SKS : 4 Dosen : M. Djazari, MPd / Mujtahid Subagyo, M. Laws, Ak Prodi/Jurusan : Pendidikan Akuntansi/Pendidikan Ekonomi I. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas akuntansi biaya dan beberapa pengertian dasar siklus akuntansi biaya dan laporan harga pokok barang yang diproduksi .
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI 399 A. Pendahuluan 399 B. Pengertian Akuntansi 400 C. Pengguna Akuntansi 401 D. Karakteristik Perusahaan 403 E. Bidang-Bidang Akuntansi 406 F. Profesi di Bidang Akuntansi 408 G. Jenis-Jenis Laporan Keuangan 409 Soal-Soal Latihan Bab 1 415 BAB 2 KERANGKA DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 417 A. Pendahuluan 417
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL . PROSEDURAKUNTANSI PEMDA Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) meliputi rangkaian yang sistematis atas prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain mulai dari: proses pengumpulan data
An API (US) nationally adopted standard, either modified from or identical to the ISO standard, may include the API Monogram Program requirements. This shall be noted on the front cover as to be evident to the reader. Both modified and identical adoptions which include the API Monogram should be designated as follows: API Title . ANSI/API XX . Edition, Month/Year . Effective Date: (minimum of .
