Evaluasi Program Penanggulangan HIV Dan AIDS DKI
Evaluasi ProgramPenanggulangan HIV dan AIDSDKI Jakarta, 2008-2012Tim Evaluasi:Prof. Dr. Budi Utomo, MPHDR. drg. Mardiati Nadjib, M.ScDeddy Darmawan, SKM2013Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta
I. LATAR-BELAKANG1.1 Situasi epidemiEpidemi HIV di Indonesia terus berkembang. Beberapa provinsi termasuk DKI Jakarta yang jugasebagai ibu kota negara mempunyai angka HIV lebih tinggi dari angka nasional. Sampai tahun 2006,epidemi HIV di Indonesia dan juga di DKI Jakarta telah memasuki kategori terkonsentrasi denganprevalensi HIV pada beberapa kelompok berperilaku risiko tinggi telah berada di atas 5%. LaporanSurvei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) tahun 2007 menunjukkan prevalensi HIV di kalanganpengguna narkoba suntik (penasun) sebesar 55%, waria 34%, wanita penjaja seks (WPS) 10% danlelaki seks dengan lelaki (LSL) 8%.1 Prevalensi HIV pada ibu hamil sebesar 0,2%.2Prevalensi HIV pada populasi umum DKI Jakarta memang masih sangat rendah, tetapi cenderungmeningkat dari waktu ke waktu. Kecenderungan peningkatan angka HIV pada populasi umum yangdapat dilihat melalui kasus HIV pada darah donor di Palang Merah Indonesia mengundangkekhawatiran. Hasil penapisan darah donor menunjukkan peningkatan persentase darah donordengan HIV positif dari 0,07% tahun 2002 menjadi 0,22% tahun 2006.3 Peningkatan HIV positif padadarah donor ini sekitar tiga kali lipat dalam waktu empat tahun.1.2 Respon Pemerintah Provinsi DKI JakartaPemerintah dan masyarakat DKI Jakarta telah memberikan respon terhadap masalah HIV denganmelakukan upaya penanggulangan HIV. Mengacu kepada kebijakan nasional penanggulangan HIVdan AIDS, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP)melakukan koordinasi upaya penanggulangan yang dilakukan melalui berbagai bentuk programlayanan kepada kelompok masyarakat dengan tujuan menghentikan atau mengurangi penularan,meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup bagi mereka yang terinfeksi, dan mengurangidampak negatif sosial-ekonomi dan kesehatan dari epidemi. Sementara KPAP melakukan fungsikoordinasi dan advokasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sektor terkait dan LSMmengembangkan dan melaksanakan program dan layanan sesuai dengan peran dan fungsi mereka.Pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta mengacu kepada Renstrada(Rencana Strategis Daerah) periode 2008-2012 yang mencakup 3 jenis program layanan dan programpenguatan kelembagaan mengelola program: (1) Pencegahan; (2) Perawatan, dukungan danpengobatan; (3) Mitigasi dampak HIV dan AIDS; (4) Program pengembangan kebijakan danpengelolaan program.Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta dilaksanakan sesuai acuan RenstradaPenanggulangan HIV dan AIDS Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2012 dengan tujuan: Mencegah 36.000 infeksi baru Menjangkau 80% populasi risiko tinggi Mengharapkan 60% populasi risiko tinggi berperilaku aman Memandirikan program dengan 70% pembiayaan lokal Menyediakan perawatan, dukungan dan pengobatan yang memadai bagi ODHA.1Survei Terpadu Biologis dan Perilaku Tahun 2007, Kementerian Kesehatan, 20072Laporan Surveilans Sentinel HIV di DKI Jakarta tahun 2006, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (Dikutip dari Renstra Penanggulangan HIVdan AIDS, Provinsi DKI Jakarta 2008-2012. KPAP Provinsi DKI Jakarta, 20073Laporan Skrining Darah Donor di DKI Jakarta, Unit Transfusi Darah, PMI DKI JakartaEvaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 1
Mempertimbangkan epidemi di DKI Jakarta masih dalam tahap epidemi terkonsentrasi padakelompok risiko tinggi, upaya penanggulangan difokuskan pada pencegahan primer melaluiintervensi pada kelompok risiko tinggi yang diharapkan akan memutus rantai penularan HIV.Perubahan perilaku pada kelompok risiko tinggi diharapkan membawa dampak positif pada lajuepidemi. Program diupayakan untuk dapat dilaksanakan secara komprehensif melibatkan berbagaipemangku kepentingan dari unsur lintas sektor, LSM dan unsur masyarakat. Tabel berikutmenyampaikan berbagai jenis dan spefikasi program dengan sasaran.Tabel 1. Program Penanggulangan HIV dan AIDS dengan populasi sasaranProgram pencegahanSasaranTransmisi seksual (perilaku, promosi kondom, manajemen IMS dan VCT)WPSL, WPSTL, Pelanggan, LSL, dan Pria Penjaja Seks, WariaTransmisi jarum suntik (perilaku, LJSS, PTRM, VCT, terapi ketergantungan,promosi kondom)PenasunPenularan dari Ibu ke BayiBumil dan BulinPenyediaan transfusi darah yang amanRS, fasilitas layananKewaspadaan universalOrang muda, masyarakat, RS, fasilitas layananProfilaksis pasca pajananMasyarakatProgram Perawatan, Dukungan dan PengobatanSasaranPelayanan VCTRistiPemeriksaan berkala CD4ODHAPengobatan ARVODHAPencegahan dan pengobatan infeksi oportunistikODHAProgram mitigasi dampak HIV dan AIDSSasaranPemberdayaan ekonomi tergantung konteksAnak yatim/ piatu akibat kematian orang tua karena AIDSProgram Pengembangan dan pengelolaan programSasaranPenjaminan kualitas pelaksanaan kebijakanPeraturan, panduan, pendanaanPemantauan, evaluasi dan perbaikan program dengan melibatkanmasyarakat sipilPelaksanaan kebijakanPelaksanaan program penanggulangan melalui strategi berikut:a. Jaringan kerja-sama pemangku kepentingan terkait, termasuk sektor, mitra internasional,LSM dan unsur masyarakat lainb. Jaringan pelayanan komprehensif dari provinsi, kota, kecamatan dan kelurahanc. Penciptaan situasi lingkungan yang kondusif terhadap upaya penanggulangan1.3Pertanyaan dan Tujuan EvaluasiDengan berakhirnya masa berlaku Renstrada periode 2008-2012, evaluasi menilai kinerja danefektivitas program perlu dilakukan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kinerjadan capaian program, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi, dan menjadi masukan dalamperencaan program ke depan, RPJMD DKI periode 2012-2016.Pertanyaan evaluasi mencakup:1. Bagaimana kinerja program dalam cakupan, kualitas, dan kelangsungan layanan?2. Bagaimana efektivitas program dalam mencegah atau mengurangi penularan HIV?3. Apa saja hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program dan pencapaian tujuanprogram?Secara umum, evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja dan efektivitas programpenanggulangan HIV dan AIDS periode 2008-2012 dengan hasil sebagai masukan penyusunanStrategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) 2013-2017.Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 2
Secara khusus evaluasi bertujuan:1. Menganalisis pelaksanaan Renstrada 2008-2012 terkait dengan masukan, proses, dan luaranmasing-masing komponen program;2. Menilai capaian tujuan penurunan perilaku berisiko dan penurunan penularan HIV;3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat strategis upaya penanggulangan HIVdan AIDS.1.4Metode EvaluasiEvaluasi memandang program penanggulangan HIV dan AIDS sebagai suatu sistem dengankomponen - masukan, proses, luaran, efek dan dampak.4Kebijakan, termasuk perencanaan, peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, ditunjangdengan sumber daya sebagai masukan program. Sumber daya termasuk sumber daya manusia,sarana dan prasarana, peralatan dan komoditas, dan pendanaan. Kebijakan dan pedoman dansumber-daya sebagai masukan dalam pelaksanaan atau proses program yang dapat menjaminharapan hasil atau luaran program, yaitu layanan yang bermutu, rutin dan menjangkau luasmasyarakat sasaran.Proses program mencakup antara lain: pendidikan dan pelatihan; penggunaan dan pemeliharaansarana, prasarana, peralatan dan komoditas; pengelolaan program dan layanan.Efektivitas program menurunkan perilaku berisiko dan berdampak terhadap penurunan penularanHIV terjadi hanya apabila program bermuara kepada layanan yang bermutu, rutin dan menjangkauluas masyarakat sasaran.TingkatDampakEfekTujuanEpidemi HIVPerilakuLuaranLayananProsesKegiatan mendukunglayanan: pendanaan,pelatihan, logistik, dst.Tabel 2. Kerangka Evaluasi Program HIV dan AIDSIndikatorSumber dataPrevalensi HIVSTBP, surveilansSeks berisikoSurvei perilakuBarbagi jarum dan alatsuntikPrevalensi IMSCakupan, kualitas,Survei, statistik layanankelangsunganJumlah dan distribusiDokumen programfasilitas layanan, obat dankomoditasAsumsiSumber dayapedoman, juklak, juknisPenilaian kinerja dan efektivitas program dilakukan melalui serangkaian indikator Renstrada 20082012, termasuk indikator masukan program (kebijakan dan sumber-daya); indikator proses program(kegiatan layanan atau dukungan layanan); indikator luaran program (cakupan, kualitas dankelangsungan layanan), indikator efek program (perubahan perilaku berisiko) dan indikator dampakprogram (angka prevalensi HIV). Data didapat dari sumber sekunder, termasuk laporan hasi survei:survei biologi- perilaku, survei sentinel, dan sistem informasi kegiatan dan layanan dari berbagaisektor, LSM dan donor.4Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi, UNAIDS/08.23E / JC1519E, December 2008.Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 3
II. HASIL EVALUASI2.1KEBIJAKANDalam merespon epidemi, Pemerintah DKI Jakarta telah mengambil kebijakan termasuk Renstradayang ditunjang dengan berbagai peraturan, surat keputusan dan pedoman pelaksanaan,pembentukan KPAP (Provinsi) dan KPAK (Kota) dan pelaksanaan program layanan. Peraturan dan SKsebagai landasan legal bagi KPAP dan KPAK dan segenap jajaran untuk bekerja dan mendapatkanpembiayaan program melalui APBD (Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah). Berbagaiperaturan dan SK, pembentukan KPAP dan KPAK, dan pembiayaan program melalui APBDmerefleksikan komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.Renstrada Penanggulangan HIV dan AIDS 2008-2012 Provinsi DKI Jakarta merupakan penjabarankebijakan pemerintah dalam memerangi HIV dan AIDS. Renstrada memuat tujuan penanggulangan,strategi penanggulangan melalui program dan layanan, penguatan kelembagaan, manajemenpelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Dokumen Renstrada menyebut eksplisit tantanganprogram penanggulangan (halaman 4): (i) dukungan politik yang belum memadai terhadap programpromosi kondom dan pengurangan dampak buruk NAPZA suntik padahal kedua program inimerupakan program pokok upaya penanggulangan HIV; dan (ii) masalah HIV dan AIDS belumdianggap masalah prioritas baik oleh sektor kesehatan maupun sektor pembangunan terkait.Renstrada menjelaskan strategi dasar upaya penanggulangan, tetapi belum belum jelas bagaimanastrategi operasional pelaksanaan program dalam konteks tantangan program.Mengacu kepada kebijakan nasional, Pemprov DKI Jakarta membentuk Komisi Penanggulangan AIDSdi tingkat Provinsi (KPAP) dan Kabupaten/Kota (KPAK), seperti terlihat pada Pergub dan berbagai SK(Lihat Tabel 3). Peraturan dan SK merupakan landasan legal KPAP dan KPAK dalam melakukankoordinasi dan arahan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan programpenanggulangan HIV dan AIDS. Dalam menjamin pelaksanaan kebijakan dan program, berbagai SKmengenai upaya penanggulangan bahkan pembiayaan juga telah diterbitkan.Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan program penanggulangan HIV dan AIDS, berbagai Pokja(Kelompok Kerja) dibentuk sesuai kebutuhan. Pembentukan Pokja-Pokja tertuang dalam Keputusanketua KPAP Nomor 31 tahun 2009. Pokja diharapkan melibatkan perwakilan sektor terkait danmasyarakat. Namun Pokja yang ada, belum melibatkan LSM Peduli AIDS secara optimal.Sebagai pemain utama di sektor layanan kesehatan, DKI Jakarta telah memiliki Perda 1/ 2008 tentangRPJMD (HIV & AIDS merupakan dedicated program), Perda 5/ 2008 tentang pengendalian HIV &AIDS, dan juga mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas tentang Kemandirian PenganggaranProgram Harm Reduction. Namun belum semua program dipayungi kebijakan, termasuk ProgramPertukaran Jarum Suntik dan Program Promosi Kondom. Beberapa SKPD dan Sektor terkait belumresponsif menjalankan Pasal 15 (g) Perda No 5 Tahun 2008 untuk promosi dan pencegahanpenularan HIV.Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI No. 2/PER/MENKO/KESRA/I/ 2007 (pasal 8) tentang Susunan Organisasi POKJA Pengurangan Dampak Buruk PenggunaanNAPZA Suntik, terdiri atas Ketua dari unsur Dinas Kesehatan; Wakil Ketua unsur Kepolisian Negara RI;Sekretaris unsur Sekretariat KPAP; Anggota unsur BNN dan instansi terkait. Namun, dalampelaksanaan layanan pertukaran/pembagian jarum suntik steril) di lapangan masih mengalamikendala karena perbedaan acuan aspek legal/hukum di antara Dinkes, BNN, Kepolisian dan LSM.Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 4
Tabel 3. Peraturan dan SK tentang KPAP dan KPAK, DKI JakartaTahunPeraturan dan Surat Keputusan/ Surat Edaran2008 Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 15 tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Susunan Organisasi KPAKJakarta Utara2009 2010 Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 782 Tahun 2010 tanggal 1 November 2010 tentang Susunan OrganisasiKPAK Jakarta Utara Surat Keputusan Ketua KPAP No. 159 tahun 2010 tentang Tim Asistensi Surat Keputusan Ketua KPAP No. 177 tahun 2010 tentang Penunjukan Sekretaris KPAK Jakarta Selatan Surat Keputusan Gubernur No. 954 tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Ketua kepada Sekretaris KPAP Surat Keputusan Gubernur No. 321 tahun 2010 tentang Penunjukan Sekretaris KPAP Surat Keputusan Ketua KPAP No. 004 tahun 2010 tentang penunjukan Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi dan AnggotaKPAK2011 SK Ketua KPAP No. 110 tahun 2011 tentang Penetapan Asisten Sekretaris pada Program Penanggulangan HIV dukunganGlobal Fund SSF SK Ketua KPAP No. 130 tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Sekretariat KPAP SK Ketua KPAP No. 131 tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Bidang KPAP SK Ketua KPAP No. 132 tahun 2011 tentang Penugasan Personil KPAP SK Ketua KPAP No. 133 tahun 2011 tentang Penetapan Tim Asistensi KPAP SK Ketua KPAP No. 134 tahun 2011 tentang Penetapan Tim Advokasi KPAP SK Ketua KPAP No. 140 tahun 2011 tentang Penetapan Bendahara KPAP SK Ketua KPAP No. 189 tahun 2011 tentang Penetapan Susunan Staf Sekretariat KPA Kota/Kabupaten SK Sekretaris KPAP No. 144 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDSProvinsi DKI Jakarta untuk tahun 2011-20122012 Peraturan Gubernur No. 26 tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDSKota Keputusan Ketua KPAP No. 127 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis dan Unsur Penunjang KPAP di Provinsi DKIJakarta Keputusan Ketua KPAP No. 128 tahun 2012 tentang Penetapan Sekretaris KPA Kota/Kabupaten Keputusan Ketua KPAP No. 130 tahun 2012 tentang Penetapan Tim Asistensi Keputusan Ketua KPAP No. 131 tahun 2012 tentang Penetapan Tim Advokasi Keputusan Ketua KPAP No. 133 tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis dan Unsur Penunjang KPAK/Kab diProvinsi DKI Jakarta.TahunPeraturan dan Surat Keputusan/ Surat EdaranPeraturan Gubernur No. 162 tahun 2009 tentang KPAP DKI JakartaSurat Keputusan KPAK Jakarta Barat No. 6 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Pelaksana Harian KPAK Jakarta BaratSurat Keputusan Walikota Jakarta Barat No. 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPAK Jakarta BaratSurat Keputusan Walikota Jakarta Utara No. 175 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 Tentang Susunan Organisasi KPAKJakarta Utara Surat Keputusan ketua KPAP Nomor 31 tahun 2009 tentang Pembentukan Pokja-PokjaTabel 4. SK untuk mendukung Program Penanggulangan HIV dan AIDS DKI JakartaSebelum2008 Peraturan Daerah No. 5 tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di DKI Jakarta Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No. 174 tahun 2003 tentang Penetapan Kelurahan Maphar Sebagai Pilot ProyekPenggunaan Kondom 100% Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No. 1 tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi MenularSeksual (IMS) dan HIV/AIDS di Jakarta Barat2009 Instruksi Walikota Jakarta Barat No. 222 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan HIV dan AIDS diJakarta Barat Surat Keputusan Ketua KPAK Jakarta Barat No. 07 tahun 2009 tentang Ikatan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli AIDSKota Administrasi Jakarta Barat Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan tentang Kemandirian Penganggaran Program Harm Reduction MoU antara KPAP DKI Jakarta dengan 6 SKPD (POLDA Metro Jaya, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, DinasPariwisata, Kanwil Kemenag) dan Forum LSM tentang Kesepakatan Operasional Kondom dan Alat Suntik Bukan MenjadiBarang Bukti2011 Surat Keputusan Gubernur No. 248 tahun 2011 tentang Biaya Pemeriksaan Darah Khusus (CD4) di Rumah Sakit UmumDaerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program KomprehensifPencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual (PMTS) di 3 wilayah (Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur)Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 5
TahunPeraturan dan Surat Keputusan/ Surat Edaran Instruksi Walikota Jakarta Barat No. 791 tahun 2011 tentang Percepatan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota JakartaBarat Tahun 2011 Surat Edaran Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Barat No. 2522/SE/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang ProgramKomprehensif Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan No 19/SE/2011 tentang Program Komprehensif Pencegahan HIVdan AIDS Melalui Transmisi Seksual untuk Pimpinan Usaha Industri Pariwisata di DKI Jakarta Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan No 983/1.858.25/2011 tentang Program PencegahanPenanggulangan IMS dan HIV Pada Tempat Hiburan di wilayah DKI Jakarta Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan No 12/SE/2011 tentang Program Komprehensif Pencegahan HIVdan AIDS untuk Pimpinan Usaha Industri Pariwisata Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.20122.2 Peraturan Gubernur No. 183 tahun 2012 tentang Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 5109 tahun 2012 tentang puskesmas layanan satelit Anti Retroviral danRumah Sakit pengampu di DKI Jakarta Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No. 63/SE/2012 tentang Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril diDKI Jakarta Draft Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang tata cara Promosi Dukungan dan Layanan dalam rangka penanggulanganHIV dan AIDS Draft Renstra KPAP tahun 2013-2017SUMBER DAYASumber Daya ManusiaSumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan program HIV dan AIDS berasal dari berbagailembaga terkait, baik Pemerintah maupun non-Pemerintah. Staf sekretariat KPA Provinsi DKI Jakartaberjumlah 23 orang, terdiri dari Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 1 Kepala Bagian dengan dibantu 18 Staf .Selain itu dengan tambahan staf dari dukungan GF (Global Fund) sebanyak 4 orang (PengelolaProgram, Monitoring & Evaluasi, Administrasi dan Keuangan), staf dari dukungan HCPI (HIVCooperation Program for Indonesia) sebanyak 2 orang (Program Harm Reduction dan Media) dan stafdari dukungan SUM/FHI sebanyak 2 orang (Bantuan Teknis).Di tingkat wilayah, berjumlah 12 orang pada setiap KPA Kota/Kab : terdiri dari 1 sekretaris, 3 orangKepala Seksi, 1 orang Kepala Sub Bagian beserta 7 orang staf dan tambahan 2 orang, terdiri dari staflogistik (dukungan GF) dan pengelola program GWL (HCPI).Di samping staf tetap, dibentuk pula Tim Asistensi dan Tim Advokasi KPAP sebanyak 8 orang, dariberbagai sektor dan masyarakat.KPAP DKI Jakarta memiliki 9 Pokja yang dipimpin oleh sektor daninstansi utama sesuai pembidangan (Lihat Tabel 5).Tabel 5. Nama Pokja dan Sektor/ Instansi pemimpin, KPAP DKI JakartaNoNama PokjaSektor/ Instansi pemimpin1Pokja IDU/Harm ReductionDinas Kesehatan2Pokja RemajaDinas Pendidikan3Pokja Seksual TransmisiDinas Sosial4Pokja Masyarakat UmumBPMPKB5Pokja PMTCTBPMPKB6Pokja Tenaga KerjaDinas Tenaga Kerja & Transmigrasi7Pokja Lapas & RutanKanwil Kementerian Hukum dan HAM8Pokja Pelabuhan Tanjung PriokAdministratur Pelabuhan Utama Tanjung Priok9Pokja AgamaKanwil Kemenag Provinsi DKI JakartaHingga Desember 2012, pemenuhan SDM dalam program harm reduction sebanyak 8 orang stafpenuh waktu dan 239 orang staf paruh waktu, yaitu tingkat provinsi 6 orang, tingkat Sudin 15 orang,Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 6
tingkat Puskesmas 152 orang untuk LJSS dan 66 orang untuk Program Metadon. Pemenuhan SDMjuga didukung mitra eksternal. HCPI mendukung pendanaan program HR di Puskesmas melalui kerjasama dengan Dinkes DKI Jakarta. Dukungan ini sangat membantu Dinkes dalam menjalankanprogram Harm Reduction di puskesmas. Selain itu, Kegiatan HR juga didukung oleh 5 LSM Mitra HCPI(Karisma, KIOS Atmajaya, PPK-UI, PKBI DKI, dan STIGMA).Para pemangku kepentingan menganggap jumlah SDM di Puskesmas kurang memadai, salah satupenyebabnya adalah beban tugas staf yang beragam, tidak hanya mendukung program HIV/AIDS.Salah satu akibat kurangnya tenaga, seperti dikeluhkan LSM, adalah kegiatan konseling VCT danpemeriksaan IMS yang kurang optimal. Lebih lanjut pihak LSM mengungkapkan bahwa SDM yangtersedia di KPA sudah mencukupi, serta sudah mendapatkan berbagai macam pelatihan. Hanya sajayang belum ditindaklanjuti adalah melakukan koordinasi dengan LSM anggota Forum, monitoringprogram yang dilakukan LSM, serta menyediakan ruang komunikasi dengan LSM anggota Forum.Peningkatan kapasitas bagi SDM yang masih diperlukan adalah pelatihan penelitian kuantitatif/kualitatif, pengolahan data, pelatihan Fasilitasi dan pelatihan advokasi. SDM untuk kegiatanpenjangkauan masih sangat kurang dan semua masih didukung dana dari donor.Sarana dan PrasaranaTabel 6. Layanan IMS dan HIV AIDS, tahun ITC23235555552755PMTCT7891518906TB HIV2525252543-7ARV23232323248Satelit ARV023819120Data KPAP DKI Jakarta tahun 2012 menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan 55 VCT, 24 RS CST, 19Puskesmas satelit ARV, 38 IMS, 18 PMTCT, 43 TB-HIV, 18 PTRM, dan 38 LJASS. Jumlah fasilitaspelayanan PTRM dan LJASS di DKI Jakarta adalah yang terbanyak dibandingkan provinsi lain. Jumlahpelayanan pengobatan termasuk dalam lima besar bersama Provinsi Papua, Jawa Timur, Jawa Baratdan Kalimantan Timur.Selama periode 2008-2012, KPAP DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan untuk penyediaan alat CD4(termasuk reagen) di 10 fasilitas layanan kesehatan (RSUD Pasar Rebo, RSUD Duren Sawit, RSUDTarakan, RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Budi Asih, RS Fatmawati, RS Polri Sukanto, Klinik PKBI,RS Pengayoman) dan bantuan biaya pemeriksaan CD4 bagi ODHA.DanaBesaran dana rupiah dari APBD per tahun sekitar 15 sampai 25 milyar dengan komposisi sekitar 4,2milyar untuk operasional Sekretariat dan sisanya untuk program yang dikelola Sekretariat. Disamping itu, DKI menerima dukungan dari mitra internasional (GF, HCPI, SUM). Dukungan HCPIsekitar 3,5 milyar per tahun meliputi bantuan kepada LSM, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, sedangkanuntuk KPAP lebih difokuskan kepada media, penguatan kelembagaan, dan advokasi. Dukungan GFkepada KPAP DKI sekitar 1 sampai 3 milyar per tahun meliputi logistik kondom, lubrikan, alat suntik,dan kegiatan-kegiatan berupa PMTS, PABM, pertemuan-pertemuan koordinasi harm reduction.Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 7
Pembiayaan diperoleh dari berbagai sumber: APBN (Pemerintah Pusat), APBD (Pemerintah Daerah),dan mitra internasional (terutama AusAID dan GF). Dana dirasakan belum mencukupi apabiladibandingkan dengan kebutuhan program pada Renstrada. Hasil evaluasi menunjukkan dari 4 areaprogram, komposisi pemanfaatan sumber daya sudah sesuai prioritas, namun jumlah belummencukupi (prioritas tahun 2008: pencegahan, 2009: PDP, 2010: pencegahan, 2011: pencegahan).Berbagai kendala dana dan pendanaan mencakup lambatnya waktu pencairan, kurang sesuai antarajadwal kegiatan dan jadwal pencairan, dan kekurang-sesuaian kebutuhan.Tabel 7. Dana Penanggulangan HIV dan AIDS DKI JakartaKomponen Dana APBDa. Operasional SekretariatKPAP/KPAKb. Program HIV- AIDSJumlah dana APBDSumber dana lainSumber danaPenerima danaGF-ATMKPAPJumlah dana sumber 21.984.116.3961.984.116.396Tabel 8. Dana Bersumber dari GF untuk KPAP l 9.Dana Bersumber dari HCPIPeriodeJumlah budgetMitra20082.977.585.673KPAP DKIDinkes DKIRSKORS FatmawatiDukungan mediaKPAP3 LSM20092.832.080.206KPAP DKIDinkes DKIRSKORS FatmawatiDukungan mediaKPAP3 LSM20103.281.507.731KPAP DKIDinkes DKIRSKORS FatmawatiDukungan mediaKPAP5 LSM20113.172.680.484KPAP DKIDinkes DKIRSKORS FatmawatiDukungan mediaKPAP5 LSM20123.682.077.693KPAP DKIDinkes DKIRSKORS FatmawatiDukungan mediaKPAP5 LSMTabel 10. Dana Bersumber dari ASA/SUM 1 (FHI 912938.000.000Kelola Sendiri (DF)1.082.167.456163.820.660Dana LSM (23 bel 11. Dana Bersumber dari SUM 2 (RTI)Total BantuanRp5.544.079.449Tahun Program2011-2012LSM MitraPopulasi kunciWilayah KerjaKios AtmajayaPenasunJakarta Utara dan Jakarta BaratLPA Karya BhaktiLSLJakarta Utara dan Jakarta TimurBandungwangiWPSJakarta TimurInter MedikaLSLJakarta Pusat, Barat dan SelatanKharismaPenasunJakarta TimurKusuma BuanaWPSJakarta BaratLayakPenasunJakarta Pusat dan SelatanSrikandi SejatiWariaDKI JakartaSumber: SUM2 (RTI)Pemanfaatan dana untuk berbagai kegiatan menunjukkan konsistensi antara rencana danimplementasi, apakah penggunaan sumber daya sesuai prioritas dalam renstrada. Rincian datapengeluaran dana bersumber APBD secara proporsional diperoleh dari analisis NASA (National AIDSEvaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 8
Spending Assessment). Hasil kajian NASA di tingkat nasional (dana belanja program HIV dan AIDS darisemua sumber dan mencakup tingkat nasional) menunjukkan kontribusi terbesar adalah dari mitrainternasional dan Pemerintah Pusat.Hasil NASA DKI Jakarta menunjukkan proporsi terbesar peruntukan dana APBD adalah untuk programpencegahan (tahun 2009 sebesar 23,69%, tahun 2010 sebesar 38,30%) serta pengobatan-perawatan(tahun 2009 sebesar 50,78% dan tahun 2010 sebesar 37,19%), dengan catatan: kemungkinantermasuk di dalamnya biaya tidak langsung terkait kegiatan. Dibandingkan dengan Renstra 20082012, proporsi terbesar memang untuk pencegahan dan pengobatan-perawatan tetapi secaraproporsional peruntukan kegiatan kebijakan, administrasi lebih besar daripada rencana (Tahun 2009direncanakan 18% tetapi kenyataan 25,53% dan tahun 2010 direncanakan 16,2% tetapi kenyataan24,47%), bahkan tahun 2009 proporsi tersebut lebih tinggi dari pada untuk pencegahan.Penerima manfaat terbanyak adalah ODHA, disusul populasi umum dan non-targeted population.Dalam NASA tersebut juga dikaji kontribusi sektor lain selain Dinkes, beberapa sektor pendukungprogram memberikan sumbangan untuk kegiatan yang banyak menyentuh populasi umum atau nontargeted population seperti penyuluhan, pendidikan dan pengembangan lingkungan kondusif sertapengembangan kapasitas.Tabel 12. Proporsi Pengeluaran APBD untuk Program HIV/AIDSNoProgram2009 (%)2010 (%)1Pencegahan23,69%38,30%2Pengobatan dan Perawatan50,78%37,19%3Anak yatim dan rentan4Manajemen – Administrasi5Insentif SDM6Perlindungan an kondusif1,50%0,16%Penelitian non-operasional1,23%1,30%Sumber: NASA DKI JakartaTabel 13. Pengeluaran untuk program HIV/AIDS menurut Penerima ManfaatNoProgram2009 (%)2010 (%)53,85%41,63%Populasi risiko tinggi6,49%3,76%3Populasi kunci lain3,15%4,30%4Populasi spesifik (terjangkau)1,16%1,76%5Populasi umum11,47%28,91%6Non targeted23,89%19,65%1ODHA2Sumber: NASA DKI JakartaProgram penjangkauan banyak dilakukan oleh LSM dan didukung oleh bantuan dana dari mitraeksternal seperti Pemerintah Australia dan Pemerintah Amerika. Sumber dana LSM utama adalahdari donor dan kelangsungannya menjadi tantangan. Melalui program yang dilaksanakan oleh proyekSUM pengembangan kapasitas LSM agar mandiri dalam pendanaan dan mampu menghitungkebutuhan sumber daya diberikan secara bertahap, terutama LSM yang membantu penasun.Bila ditelusuri lebih lanjut, pada tahun 2011 sekitar 40% dari anggaran KPAP digunakan untukDukungan Perawatan dan Terapi: 3 buah alat CD4, 72 reagen CD4 50 Kid & Quality Control, 3.690reagen oral rapid test, reagen rapid test HIV, obat IMS & IO serta bahan habis pakai, reagen IMS.Justifikasi untuk komponen pengeluaran ini adalah karena merupakan syarat untuk pengobatan ARVuntuk RS, Puskesmas, Klinik, Lapas / Rutan.Evaluasi Program HIV-AIDS DKI Jakarta 2008-2012 9
Dana KPAP untuk program mitigasi sebesar 1% dari anggaran KPAP, yaitu untuk membantupersalinan dengan sectio cesaria bagi bumil penderita AIDS, pemberian susu formula, viral load bagiibu hamil dan bayi.Dukungan dana HCPI pada tahun 2011 antara lain1. Program HR bagi Penasun di Puskesmas DKI Jakarta mencapai Rp559.401.000 dan danapendamping dari KPAP adalah sebesar Rp156.094.0002. Program HR dan penguatan puskesmas (kerjasama dengan Yayasan Stigma) mencapaiRp542.291.404 dan dana pendamping dari mitra lain Rp82.487.8643. Kegiatan tindak lanjut program HR di wilayah Jakarta Timur mencapai Rp275.181.160 dan danapendamping mitra Rp29.600.0004. Program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada Pengguna Napza suntik di JakartaSelatan mencapai Rp307.572.6005. Program intervensi HR-HIV di Jakarta Barat mencapai Rp 284.429.480 dan dana pendampingRp58.380.000Sistem InformasiSistem Informasi sebagai komponen penting keberhasilan program. Sejak 2009, KPAP mempunyaisistem informasi layanan, yaitu Jakarta AIDS Information System (JAIS). Sistem ini mencakup layananoleh KPAP, KPAK, rumah sakit, Puskesmas, dan LSM. Namun, belum semua program dan layanankesehatan dilaporkan melalui JAIS. Meskipun bermanfaat, sistem ini masih perlu diperbaiki,terutama supaya lebih mudah diakses dan dimanfaa
Tabel 2. Kerangka Evaluasi Program HIV dan AIDS Tingkat Tujuan Indikator Sumber data Asumsi Dampak Epidemi HIV Prevalensi HIV STBP, surveilans Efek Perilaku Seks berisiko Barbagi jarum dan alat suntik Prevalensi IMS Survei perilaku Luaran Layanan Cakupan, kualitas, kelangs
TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kelembagaan dan mekanisme kerja Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan diatur sebagai berikut : A. KELEMBAGAAN 1. Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan (TPK Kec.) a. TPK Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. b.
Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111
Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesua-i dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan ini akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehubungan dengan hal ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan
penanggulangan bencana di Desa Windurejo sudah diketahui oleh masyarakat.Selama ini peran BPBD dalam penanggulangan bencana dimulai dari sebelum terjadi bencana, saat tanggap darurat (saat bencana) dan pasca bencana.Peran BPBD dalam penanggulangan bencana ini berkaitan dengan perannya sebagai coordinator.Semua koordinasi dalam
“Penanggulangan Bencana Berperspektif Gender” yang merupakan judul dari KTI keempat yang ditulis oleh Sali Susiana, menyimpulkan bahwa penanggulangan bencana yang diatur dalam UU Penanggulangan Bencana masih bersifat netral gender. Dalam undang-undang tersebut, belum semua kebutuhan perempuan diakomodasi.
Jul 25, 2011 · Multispot HIV-1/HIV-2 2004 Reveal G3 2003 OraQuick Advance 2002 Clearview Complete HIV 1/2 2006 Clearview HIV 1/2 Stat Pack 2006 . Rapid HIV Test Results without Rapid Test Kits . On-board Refrigeration of Multiple Different Assays . . COMPLETE HIV-1/2 (-5) HIV-1/2 STAT-PAK
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi 2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi 3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi. b.
Have a brain storming session where they generate 10-15 themes. (Be patient, they'll get there eventually.) After they generate the list, allow people to talk in behalf of specific ideas Sometimes they may combine items Give everyone 3 votes and go through the list voting. If there is a clear winner then proceed. Otherwise repeat the process, but with one vote. Post the chosen theme .
