PENGANTAR HUKUM ISLAM - Universitas Islam Indonesia

Nya s.a.w, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengancara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukumhukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlahilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakankepercayaan (i’tiqâd), yaitu yang disebut hukum-hukum pokokdan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam.Syariat (syarâ’) disebut juga agama اَال ِّديْن اَ ْل ِملَّ ُة ad-dîn dan almillah). 12Sesuai dengan ayat al-Quran surat al-Jasiyah ayat 18:ِ ٍَِِّ ين َل يبَْعلَ ُمو َن َ َ ثُ َّم َج َع ْلن َ اك َعلَى َش ِر َيعة ِّم َن ْاأل َْم ِر َاتَّ ْع َها َوَل تبَتَّ ْع أ َْه َواء الذ -١٨Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat(peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itudan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidakmengetahui”.Syariah pada mulanya diartikan dengan agama, namun kemudianlebih dispesifikkan untuk hukum amaliah saja. Pengkhususanmakna syariah dimaksudkan untuk memberikan pemahamanbahwa sejatinya Agama hanya satu dan cakupannya lebih luas(universal), sedangkan Syariah dapat berbeda-beda antar satuumat dengan umat lainnya. Syariat merupakan norma hukum dasaryang ditetapkan Allah, dan kemudian wajib diikuti oleh umat Islamberdasar keyakinan dan disertai akhlak, baik dalam hubungannyadengan Allah ( ح ْب ٌل م َِن اللَّه /َ hablun min Allâh), dengan sesama manusia( اس ََ hablun min an-nâs), dan juga alam semesta ( ح ْب ُل م َِن /ِ ح ْب ٌل م َِن ال َّن /ْ ال َعا َلم hablunmin al ‘âlam). Syariat sebagai norma hukum yangdisyariatkan oleh Allah ini kemudian diperinci oleh Muhammad,12Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1970), hlm. 9.6Dr. Rohidin, SH, M. Ag

sehingga selain terdapat di dalam al-Quran, syariat juga terdapatdalam as-Sunnah (qauliyyah, fi’liyyah, dan taqrîriyyah). Hadits Nabijuga menjelaskan bahwa “Umat Islam tidak akan pernah tersesatdalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegangteguh atau berpedoman kepada al-Quran dan sunah Rasulullah”.Posisi syariat adalah sebagai pedoman dan tolok ukur bagaimanamanusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama di dalamhidup tetap berpatokan kepada ketentuan al-Quran dan Hadits Nabimaka hidupnya akan menjadi terarah.Mahmud Syaltut dalam al-Islâm: ‘Aqîdah wa Syarî’ahmengatakan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkanoleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusiaberpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya,berhubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungandengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alamsemesta, dan berhubungan dengan kehidupan.13Norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Quran masihsangat umum, sehingga kemudian perkembangannya diperincioleh hadits Rasul dan diperkaya dengan pemikiran ulama. Normahukum dasar yang bersifat umum dalam al-Quran tersebutkemudian digolongkan dan dibagi ke dalam beberapa bagian ataukaidah-kaidah yang lebih konkret guna dapat dipraktekkan dalamkehidupan sehari-hari. Untuk dapat mempraktekkan kaidah-kaidahkonkret tersebut dalam kehidupan sehari-hari diperlukan disiplinilmu untuk memahaminya terlebih dahulu. Disiplin ilmu tersebutdi antaranya adalah ilm al-fiqh, yang ke dalam bahasa Indonesiaditerjemahkan menjadi ilmu hukum (fiqih) Islam. Sebagaimanadilansir oleh Muhammad Daud Ali dalam Hukum Islam, ilmu fiqihadalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat denganmemusatkan perhatian pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf,yakni manusia yang menurut ketentuan Islam sudah baligh (dewasa),13Mahmud Syaltut, al-Islâm: ‘Aqîdah wa Syarî’ah, (ttt: Dâr al-Qalam, 1966), hlm.12.Pengantar Hukum Islam7

Secara ringkas fiqih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorangmujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.16 Fiqihmemiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara’ yang bersifatpraktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukumhukum syara’ tersebutlah yang dinamai dengan fiqih; baik iadihasilkan dengan jalan ijtihad ataupun tanpa ijtihad. Sehingga jelassekali bahwa hukum-hukum yang terkait dengan bidang akidah danakhlak tidak termasuk dalam pembahasan ilmu fiqih dan tidak puladikatakan sebagai Ilmu Fiqih.Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, terdapatperbedaan pokok antara syariah dengan fiqih:1.Ketentuan syariat terdapat dalam al-Quran dan kitabkitab hadits. Yang dimaksud syariah adalah wahyu Allahdan sunah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedangfiqih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhisyarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fiqih.2.Syariat bersifat fundamental serta memiliki cakupan ruanglingkup yang lebih luas, meliputi juga akhlak dan akidah.Sedang fikih hanya bersifat instrumental, terbatas padahukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasadisebut sebagai perbuatan hukum.3.Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nyasehingga berlaku abadi. Sedang fiqih karena merupakankarya manusia, maka sangat dimungkinkan mengalamiperubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu.4.Syariat hanya ada satu, sedang fikih berjumlah banyakkarena merupakan pemahaman manusia. Sepertiterdapatnya beberapa aliran ahli fikih fâqih (s) atau fuqahâ’(p) yang berbeda, dikenal dengan sebutan madzhab (s)atau madzâhib (p).16Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 7-9.Pengantar Hukum Islam9

5.Syariat menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam,sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yangmemang dianjurkan dalam Islam.Selanjutnya definisi qânûn (Undang-Undang). Istilah ini merupakankata yang berasal dari bahasa Arab. Kitab Mu’jam Al-Wasîthmenyebutkan bahwa qânûn adalah setiap perkara yang bersifatkulliy (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh juz’iyyah (bagianbagian)-nya, yang darinya hukum-hukum juz’iyyah tersebut dikenal.Dalam hal ini ulama salaf memberikan definisi qânûn sebagaikaidah-kaidah yang bersifat kulliy (menyeluruh) yang di dalamnyatercakup hukum-hukum juz’iyyah (bagian-bagian). Jika kata qânûndisebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnyaadalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengaturperjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yanglain, baik secara individu, masyarakat, dan negara.Dasar syariat adalah wahyu Allah, sedangkan dasar qânûnadalah rakyu (produk manusia). Kata qânûn (undang-undang)berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusiayang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu,seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Bisa disebut pula,qânûn ialah kumpulan hukum produk manusia yang digunakanuntuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yangberselisih. Qânûn produk manusia yang kali pertama dikenal ialahQânûn Hamuraby di negara Babilonia, sedang kumpulan qânûnklasik yang paling terkenal adalah undang-undang Romawi.Terdapat perbedaan mendasar antara syariat dengan qânûnjika ditinjau dari tiga aspek, yaitu:171.17Aspek pembuatan. Qânûn merupakan produk manusia,sedangkan syariat Islam adalah produk Allah. Qânûnsesuai dengan sifat pembuatnya (manusia) makaYusuf Qardlawi, Membumikan Syariat Islam, (Bandung: Mizan, 2003), hlm.24-30.10Dr. Rohidin, SH, M. Ag

terdapat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan.Maka dari itu qânûn menerima perubahan, pergantian,termasuk penambahan dan pengurangan materi sesuaiperubahan yang terjadi di masyarakat. Ditinjau dari aspekpembuatan ini maka qânûn tidak akan pernah sempurnakarena merupakan produk manusia yang penuh denganketerbatasan.Berbeda halnya dengan syariat. Ia adalah produkAllah swt. yang mewakili sifat-sifat kesempurnaan Tuhansemesta alam berupa kekuasaan, kesempurnaan, dankeagungan-Nya. Jangkauan Allah yang meliputi apa yangtelah, sedang, atau akan terjadi menjadikan syariat selalusesuai dengan perkembangan zaman dan tidak akanmengalami perubahan serta pergantian.Sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Quransurat Yûnus: 64,ِِ ُّ ياة ِ لَهم الْ ْشرى ِي الْح ِ اآلخرِة لَ تب ِديل لِ َكلِم ِ ك ُه َو َ ات اللّ ِه َذل ََ َ َْ َ الدنبْيَا َو ي َ ُ ُُِ الْ َفوز الْع -٦٤- يم ظ ُ َ ُْArtinya: “Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan didunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahanatau pergantian bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yangdemikian itu adalah kemenangan yang besar”.2.Aspek waktu berlakunya. Qânûn sebagai produk manusiabersifat temporer untuk mengatur setiap perkara dankebutuhan manusia. Seringkali qânûn atau aturan munculsetelah terdapat masyarakat. Hal ini menyebabkan qânûnyang saat ini relevan dengan keadaan masyarakat belumtentu relevan di masa mendatang karena perbedaanPengantar Hukum Islam11

C. Ruang Lingkup Hukum IslamMembicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadipemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum.Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antarawilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahamidalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islamterdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruanglingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah danmuamalah.Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya.Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkaitdengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalamkonteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya:(a) munâkahat, (b) wirâtsah, (c) mu’âmalat dalam arti khusus, (d)jinâyat atau uqûbat, (e) al-ahkâm as-shulthâniyyah (khilafah), (f)siyâr, dan (g) mukhâsamat.19Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tatahukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkupmuamalat dalam arti luas sebagai berikut:201.Hukum PerdataHukum perdata Islam meliputi:a.b.Munâkahât, mengatur segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawinan dan perceraianserta segala akibat hukumnya;Wirâtsat, mengatur segala masalah dengan pewaris,ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian2006), hlm. 11.19M.Rasyidi, Keutamaan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 25.20A. Rahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif Tata HukumIndonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 52.Pengantar Hukum Islam13

c.2.warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukumfarâidh;Mu’âmalah dalam arti yang khusus, mengatur masalahkebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubunganmanusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa,pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dansebagainya.Hukum PublikHukum publik Islam meliputi:a.b.c.d.Jinâyah, yang memuat aturan-aturan mengenaiperbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman,baik dalam jarîmah hudûd (pidana berat) maupundalam jarîmah ta’zîr (pidana ringan). Yang dimaksuddengan jarîmah adalah tindak pidana. Jarîmah hudûdadalah perbuatan pidana yang telah ditentukanbentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan asSunnah (hudûd jamaknya hadd, artinya batas). Jarîmahta’zîr adalah perbuatan tindak pidana yang bentukdan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasasebagai pelajaran bagi pelakunya (ta’zîr artinya ajaranatau pelajaran);Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah,tentang pajak, dan sebagainya;Siyâr, mengatur urusan perang dan damai, tatahubungan dengan pemeluk agama lain dan negaralain;Mukhâsamat, mengatur soal peradilan, kehakiman,dan hukum acara.Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam artiluas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti14Dr. Rohidin, SH, M. Ag

Dasar adanya taklîf kepada mukallaf ialah karena adanya akal dankemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwasyarat seseorang dapat dikatakan mukallaf adalah jika ia berakaldan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkankepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami makaakan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belumbalig, orang gila, dan sebagainya.Pernyataan Rasulullah saw:Artinya: “Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anaksehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun,dan dari orang gila sehingga sehat kembali”Al-Amidi secara ringkas menjelaskan sebagai berikut:1.Yang menjadi dasar taklîf adalah akal karena taklîfbersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.2.Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsursemenjak usia muda, dan dipandang belum sampaipada ke batas taklîf melainkan jika akal sudah mencapaikesempurnaan dalam pertumbuhannya.3.Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadidari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelaspermulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudahmencapai usia balig atau dewasa secara biologis. Sebagaibatas pemisah antara masa masih kurang sempurna akaldengan mulai mencapai kesempunaannya ialah balig. Dikala orang sudah baligh maka masuklah ia dalam kategorimukallaf. Dan setiap orang mukallaf harus bertanggungjawab terhadap hukum taklîfiy.Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untukmenetukan seseorang sebagai mukallaf. Sekalipun seseorang telah16Dr. Rohidin, SH, M. Ag

mencapai usia balig namun tidak sehat akal maka hukum taklîfitidak dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positifyang mengenal istilah personae miserabile, yaitu seorang manusiayang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatanhukum.Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yangbiasa disebut ahliyyah. Kecakapan ini terkait dengan mamputidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukumyang sempurna. Ada dua klasifikasi ahliyyah, yakni ahliyyah al-adâ’dan ahliyyah al-wujûb. Yang pertama terkait dengan kecakapanseseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yangkedua terkait dengan kecapakan seseorang untuk menerima hak,meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya ahliyyahal-wujûb dalam hak waris bagi bayi.22Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjekhukum dalam hukup positif di Indonesia. Dalam hukum positifIndonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segalasesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapatmemiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjekhukum disebut juga dengan “Orang atau pendukung hak dankewajiban”. Dalam artian subjek hukum memiliki kewenanganuntuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkanhukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjekhukum adalah manusia dan badan hukum.23D. Objek Hukum Islam (Mahkûm fîh)Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud denganmahkûm fîh adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau dibebanidengan hukum syar’iy. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwayang dimaksud dengan objek hukum atau mahkûm fîh ialah sesuatu2223Abd.Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 96.Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.28.Pengantar Hukum Islam17

yang dikehendaki oleh pembuat hukum (syâri’) untuk dilakukanatau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuathukum untuk dilakukan atau tidak.Menurut ulama ahli ilmu ushûl fiqh, yang dimaksud denganmahkûm fîh adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallafyang terkait dengan perintah syari’ (Allah dan Rasul-Nya), baik yangbersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan(haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah); anjuranmelakukan (sunah); dan anjuran meninggalkan (makruh). Paraulama sepakat bahwa seluruh perintah syâri’ itu ada objeknya,yaitu perbuatan mukallaf. Terhadap perbuatan mukallaf tersebutditetapkan suatu hukum.Dalam bahasa lain, mahkûm fîh adalah objek hukum yaituperbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syar’i yangbersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antarakeduanya. Seperti perintah salat, larangan minum khamr, dansemacamnya. Seluruh titah syar’i ada objeknya. Objek itu adalahperbuatan orang mukallaf yang kemudian ditetapkan suatu hukumdarinya.Dalam istilah ulama ushul fiqh, yang disebut mahkûm fîh atauobjek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syara’.Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri dan hukum itu berlakupada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum syara’ yangdimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum taklîfiy dan hukumwadh’iy. Hukum taklîfiy menyangkut tuntutan terhadap perbuatanmukallaf, sedangkan hukum wadh’iy terkait dengan hubungan satuaspek hukum dengan aspek hukum yang lain.1. Syarat-syarat mahkûm fîhPara ulama ushul fiqh menetapkan bahwa tidak semua perbuatanmukallaf bisa menjadi objek hukum. Ada beberapa syarat agar suatuperbuatan bisa menjadi objek hukum, di antaranya:18Dr. Rohidin, SH, M. Ag

b.Tidak sah menurut syara’ mentaklifkan seorang mukallafagar orang lain melakukan sesuatu perbuatan tertentu.Oleh sebab itu, yang ditaklifkan disini hanya memberinasihat, menyuruh yang makruf dan melarang yangmungkar.Dari syarat ketiga di atas, muncul masalah lain yang dikemukakanpara ulama Ushul Fiqh yaitu masalah masyaqqah (kesulitan)dalam taklif. Apakah boleh ditetapkan taklif terhadap amalan yangmengandung masyaqqah?Dalam masalah ini ulama ushul fiqh membagi masyaqqahkepada dua bentuk:a.Masyaqqah mu’taddah adalah kesulitan biasa dan dapatdiduga. Misalnya, mengerjakan salat bisa melelahkanbadan, berpuasa menimbulkan rasa lapar, dan menunaikanibadah haji menguras tenaga dan biaya. Kesulitan sepertiini menurut para ahli ushul fiqh, berfungsi sebagaipembuktian ketaatan dan kepatuhan seorang hambadalam menjalankan taklif syara’.b.Masyaqqah ghair mu’taddah adalah kesulitan di luarkebiasaan dan sulit diduga. Kesulitan seperti ini menurutulama ushul fiqh secara logika dapat diterima, sekalipundalam kenyataannya tidak pernah terjadi, karena Allahsendiri tidak bertujuan menurunkan taklif-Nya untukmenyulitkan manusia. Oleh sebab itu, Allah, misalnya, tidakmemerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa setiap hariterus-menerus dan menunaikan shalat sepanjang malamsetiap hari. Karena Allah telah berfirman:“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalamagama suatu

berjudul Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia. Buku ajar ini disusun sebagai pengantar untuk mempelajari dasar-dasar hukum Islam di Program Studi Ilmu Hukum, sehingga dengan demikian mahasiswa mempunyai landasan pengetahuan yang memadai sebelum mereka mempelajari hukum I