RANCANGAN BUKU PEDOMAN “SISTEM INFORMASI
RANCANGANBUKU PEDOMAN“SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTERUNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKATDAN PERUSAHAAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE)”KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI2014
BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPerkembangan teknologi terutama teknologi informasi pada dekade inisangatlah cepat sehingga hampir semua orang sangat familiar dengan teknologiinformasi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat tidak terlepas darituntutan perusahaan dan para CEO nya sebagai user dalam pemanfaatan teknologiinformasi untuk memenuhi kebutuhan atas informasi yang diperlukan dalampengambilan keputusan. Pemanfaatan informasi dengan basis teknologi informasimerupakan suatu keharusan saat ini apabila perusahaan dan para CEO tersebut inginbersaing diera globalisasi saat ini. Bahkan sering sekali kita mendengar idiom “siapayang menguasai informasi maka akan menguasai dunia”. Begitulah perkembanganteknologi informasi sehingga menyebabkan perusahaan wajib menggunakannyasebagai tools untuk bersaing dengan perusahaan lainnya.Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi dalamperusahaan adalah untuk mengolah data yang diperoleh dan dipergunakan olehperusahaan sehingga menghasilkan informasi yang akan dipergunakan oleh StakeHolder perusahaan. Hampir semua Informasi laporan keuangan termasuksubsistemnya saat ini dihasilkan melalui basis teknologi informasi khususnyateknologi informasi berbasis komputer.Di sisi lain, peran pemerintah dalam membangun industri nasional sangatlahpenting yang salah satunya dengan cara memberikan berbagai macam insentiftermasuk salah satunya adalah insentif berupa fiskal kepada pelaku industri. Salahsatu insentif berupa fiskal yang diberikan adalah melalui Undang‐UndangKepabeanan yang berupa penangguhan Bea Masuk, PPN atau PPN dan PPnBM tidakdipungut, dan PPh Pasal 22 Impor. Pemberian fasilitas fiscal ini diberikan kepadaperusahaan yang mendapat status Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat danperusahaan penerima fasilitas KITE.Agar pemberian fasilitas fiskal ini dapat lebih berdayaguna bagipembangunan industri nasional maka tentunya pemerintah melalui DJBC perlumelakukan penyederhanaan prosedur pelayanan untuk mempercepat prosespelayanan dan mengembangkan pola pengawasan yang lebih efisien dan efektifdengan seminimal mungkin mendistorsi pelayanan, sehingga sudah selayaknya DJBCmelakukan perubahan atas pola pelayanan dan pengawasannya terhadap pemberianfasilitas fiscal.2 Page
Pola pengawasan konvensional yang merupakan perpaduan dari pengawasanfisik dan/atau pengawasan post audit yang sampai saat ini masih diterapkan olehDJBC memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah kecilnya rasio antarajumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan jumlah penerima fasilitas danpola pengawasan konvensional ini tidak dapat diterapkan secara umum terhadapseluruh platform fasilitas fiscal.Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatandan pembukuannya untuk menghasilkan informasi bagi stakeholder‐nya telahmenggunakan teknologi informasi khususnya berbasis komputer. Disisi lain DJBCsebagai pelayan dan pengawas lalu lintas barang juga menggunakan teknologiinformasi dalam melakukan pengawasan atas perusahaan penerima fasilitas fiscal,sehingga penggunaan teknologi informasi berbasis komputer oleh perusahaanpenerima fasilitas fiskal bisa dimanfaatkan oleh DJBC sebagai bagian dari pelayanandan pengawasan secara keseluruhan.Kepentingan DJBC dalam pengawasan atas perusahaan penerima fasilitasfiskal adalah bagaimana memastikan barang‐barang yang mendapat fasilitastersebut telah dipergunakan atau dimanfaatkan secara baik sesuai ketentuan yangberlaku. Sedangkan disisi lain, perusahaan penerima fasilitas TPB atau KITEberkepentingan atas pengawasan persediaan (inventory) yang dimilikinya sehinggapersediaan yang merupakan aset perusahaan tersebut dapat terpelihara dengan baikdengan biaya yang efisien.Untuk menjaga asset berupa persediaan tersebut maka perusahaan akanmembuat sistem manajemen tertentu secara internal yang akan dapat menjaminbahwa persediaan yang dimilikinya telah terjaga dengan cukup memadai. Hal iniharus dilakukan untuk menghindari kerugian atas pencurian, kerusakan dan atau hallain yang membuat sistem persediaan perusahaan menjadi tidak efisien. Pentingnyasistem persediaan ini maka perusahaan akan menggunakan teknologi informasiberbasis komputer dalam mengelola persediaan yang dimilikinya. Penggunaansistem teknologi informasi berbasis komputer dalam pengelolaan persediaan yangdilakukan oleh Perusahaan seharusnya dapat dipergunakan oleh DJBC untukmelakukan pengawasan atas barang yang mendapatkan fasilitas kepabeanan.DJBC tidak mengharuskan perusahaan untuk membuat system IT Inventorybaru. Untuk perusahaan yang telah memiliki IT Inventory, cukup melakukanpenyesuaian dengan IT Inventory sesuai ketentuan peraturan mengenai pemberianfasilitas KITE dan KB. Penyesuaian yang harus dilakukan antara lain adanyapenambahan field data jenis, nomor, dan tanggal dokumen pabean, diberikannyaakses DJBC terbatas pada laporan‐laporan yang dihasilkan IT Inventory terkaitkegiatan kepabeanan. DJBC memastikan bahwa akses terhadap laporan tersebuthanya akan dimanfaatkan untuk kepentingan DJBC dan menjamin kerahasiaan datayang diakses.3 Page
Pengaturan pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer terkaitpersediaan barang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai TPBatau KITE memerlukan pemahaman dan persepsi yang sama antara DJBC danperusahaan tentang IT Inventory yang diinginkan DJBC dengan yang harusdidayagunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu disusun Buku Panduansebagai petunjuk dalam pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi berbasiskomputer.B. TujuanTujuan adanya Buku Panduan ini adalah: untuk memberi pemahaman kepada Pegawai dan perusahaan tentangpenggunaan teknologi informasi berbasis komputer atas persediaan bagiperusahaan penerima fasilitas TPB atau KITE untuk memberikan pemahaman kepada Pegawai dan perusahaan tentang jenisinformasi yang harus dihasilkan oleh Teknologi informasi berbasis komputeratas persediaan Untuk memberikan informasi bagi pegawai dan perusahaan tentang carapenilaian bahwa perusahaan telah menerapkan Teknologi informasi berbasiskomputer atas persediaan Untuk memberikan informasi bagi pegawai dan perusahaan tentang jenis aksesyang boleh dilakukan oleh Pegawai DJBC terhadap Sistem Informasi PersediaanBerbasis KomputerC. Manfaat Sebagai petunjuk bagi pegawai dan perusahaan dalam menerapkan TeknologiInformasi berbasis komputer dalam sistem persediaannya Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dalam memahami penerapanTeknologi Informasi berbasis komputer dalam sistem persediaannya Untuk memudahkan bagi perusahaan dalam mendesign atau membangunsistem persediaan berbasis komputerD. SistematikaSistematika buku panduan ini terdiri dari:BAB IPendahuluanBAB IISistem Informasi Persediaan Berbasis KomputerA. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer secara umumB. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer sesuai ketentuan TPB‐ Landasan hukum4 Page
‐KriteriaC. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer sesuai ketentuan KITE‐ Landasan hukum‐Kriteria‐Mekanisme Pengendalian Internal dalam rangka Implementasi SistemInformasi Persediaan Berbasis KomputerBAB IIIPerancangan dan Pembuatan Aplikasi Komputer (Software) BerbasisDatabase Dalam Rangka Sistem Informasi Persediaan Berbasis KomputerBAB IVPenyesuaian Sistem Informasi Persediaan Berbasis KomputerA. Penyesuaian TPBB. Penyesuaian KITEBAB VGambaran Mekanisme Pemasukan dan Pengeluaran Barang SetelahPenerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis KomputerA. Mekanisme Pemasukan Barang ke TPBB. Mekanisme Pemakaian Barang Tujuan Produksi (Khusus KawasanBerikat dan KITE)C. Mekanisme Produksi Barang jadi, Reject dan Scrap (Khusus KawasanBerikat dan KITE)D. Mekanisme Pengeluaran Barang dari TPB atau KITE.BAB VI5 PageSistem Pelaporan Pada Perusahaan Penerima Fasilitas TPB dan KITE
BAB IISistem Informasi Persediaan Berbasis KomputerA. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Secara Umum1. Konsep Umum Sistem Informasi PersediaanStakeholder perusahaan sangat membutuhkan informasi untuk pengambilankeputusan sesuai dengan kepentingan masing‐masing stakeholder. Dalam rangkapenyediaan informasi yang dibutuhkan stakeholder tersebut, perusahaan akanmembuat suatu sistem informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder‐nya. Semakin besar dan banyak stakeholder yang dimilikinya maka akan semakinbanyak dan rumit kebutuhan informasi yang diperlukannya. Hal ini menyebabkanperusahaan akan semakin memodifikasi sistemnya sehingga kebutuhan stakeholderdapat terpenuhi.Secara umum dalam praktiknya terdapat 3 (tiga) macam cara perusahaanmenyediakan sistem informasi yang diperlukan stakeholder‐nya yakni: Sistem Informasi ManualSistem ini menggunakan cara‐cara tradisional dalam mengumpulkan danmengolah data serta menghasilkan informasi yang diperlukan oleh stakeholder‐nya. Sistem ini sudah sangat jarang dilakukan saat ini mengingat adanyaperkembangan teknologi informasi yang cepat, sangat tidak efisien dalammenghasilkan informasi dan informasi yang dihasilkan menjadi tidak relevan lagidalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manual biasanya akan memilikikelemahan dari sisi pengendalian, akurasi, redundancy, dan pemodifikasian untukmenghasilkan informasi. Sistem Informasi berbantuan KomputerSistem ini sebenarnya hampir sama dengan manual, hanya saja sistem ini sedikitlebih maju dengan menggunakan komputer dalam proses pengolahan datamenjadi informasi. Namun kelemahan sistem ini adalah penggunaan komputerhanya dalam proses pengolahannya saja dan belum terintegrasi antar bagiansehingga informasi yang dihasilkan sedikit lebih baik dan cepat dari sisteminformasi secara manual. Kelemahan lain dari sistem ini adalah tidak adanyarekam jejak atas kegiatan transaksi dan proses yang telah dilakukan sehinggakurang akuntabel dari suatu sistem secara keseluruhan. Penggunaan Microsoftexcel dalam sistem informasi persediaan termasuk dalam kategori ini.6 Page
Sistem Informasi Berbasis KomputerSistem ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan sistem input, proses danoutput yang dihasilkan. Dengan adanya integrasi ini menyebabkan sisteminformasi yang dihasilkan lebih cepat, akurat dan memiliki rekam jejak ataskegiatan transaksi dan proses yang dilakukannnya.Dalam rangka kepentingan pelayanan dan pengawasan DJBC terhadap perusahaanpenerima fasilitas TPB maka DJBC mewajibkan perusahaan untuk menerapkansistem persediaannya menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Sisteminformasi ini hakikatnya bukanlah ditujukan untuk kepentingan DJBC saja namunlebih dari itu agar perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yangcepat untuk mendukung sistem informasi yang dibutuhkan oleh perusahaantersebut. Adapun kepentingan DJBC dalam pengawasan barang mengakibatkanDJBC hanya mewajibkan perusahaan untuk menggunakan Sistem InformasiBerbasis Komputer terhadap persediaannya saja (bukan keseluruhanpembukuannya yang diwajibkan untuk menggunakan sistem informasi berbasiskomputer). Namun apabila perusahaan telah menerapkan Sistem InformasiBerbasis Komputer untuk keseluruhan pembukuannya maka bagi DJBC jauh lebihbaik walaupun tidak wajib.2. Pengertian Sistem Informasi Persediaan Berbasis KomputerSistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer adalah suatu sistem informasi yangdi‐design dan dibangun oleh perusahaan terkait persediaan barang dengan caramengintegrasikan sistem input, proses dan output menggunakan teknologikomputer dalam menghasilkan informasi terkait persediaan yang dibutuhkan olehstakeholder. Sistem informasi persediaan merupakan salah satu subsistem dariSistem Informasi Akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangandan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh stakeholder.Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer atau yang lebih dikenal dengan ITInventory sebenarnya bukanlah suatu sistem yang dibuat hanya untuk kepentinganDJBC. Sistem ini justru harus dibuat oleh perusahaan untuk memudahkanpengawasan persediaannya sehingga persediaan lebih terjaga dan aman darikehilangan atau hal lainnya. Selain itu akan memudahkan perusahaan dalamperhitungan costing yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Apabilaperusahaan saat ini telah menerapkan Sistem Informasi Persediaan BerbasisKomputer dalam kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan informasi yangdiperlukan dalam penyusunan laporan keuangan atau untuk manajemen makaadanya ketentuan yang dikeluarkan oleh DJBC tidak perlu lagi membuat SistemInformasi Persediaan Berbasis Komputer tersebut. Sistem Informasi PersediaanBerbasis Komputer yang dimaksud oleh DJBC adalah sistem informasi yang memangdipergunakan oleh perusahaan dalam operasionalnya sehari‐hari.7 Page
3. Software atau Aplikasi yang Dipergunakan Dalam Sistem Informasi PersediaanBerbasis Komputer1. Untuk dapat menjalankan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer,perusahaan membutuhkan hal‐hal sebagai berikut: Memiliki mekanisme Pengendalian Internal minimal atas Persediaansebagaimana dijelaskan dalam BAB II bagian C. Menggunakan aplikasi komputer atau software yang berbasis database.Contoh software berbasis database yaitu:ooooooVisual basicOracleSAAPBAANPHPDll2. Dalam implementasi Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer makadibutuhkan hal‐hal sebagai berikut:a. Dalam hal perusahaan masih menggunakan Sistem Informasi Secara Manualatau Sistem Informasi Berbantuan KomputerApabila perusahaan masih menggunakan sistem manual atau SistemInformasi Berbantuan Komputer dalam sistem persediaannya makaperusahaan harus menggunakan teknologi komputer /aplikasi komputer atausoftware tertentu dalam pengelolaan persediaannya. Perancangan danpembuatan aplikasi tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam Bab III.b. Dalam hal perusahaan telah menggunakan Sistem Informasi PersediaanBerbasis Komputer dengan spesifikasi sesuai butir 1 diatas maka perusahaantelah memiliki Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer namun perlupenyesuaian sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam BAB IV.8 Page
4. Mekanisme Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Secara UmumBahan BakuLPBWIPFG/Reject/ScrLaporanProduksiSlip IssueSurat JalanDatabaseMenghasilkan Laporanyang dibutuhkan yangsalah satunya olehAkses dan online atasKPPBC Masing‐masing bagian dalam perusahaan yang terkait dengan pengelolaanpersediaan termasuk mesin dan peralatan terkoneksi dengan komputer yangsistem aplikasi persediaan dengan kewenangan masing‐masing bagian. Contohbagian bahan baku hanya bisa membuka aplikasi yang terkait denganpemasukan dan pemakaian bahan baku, begitu juga dengan bagian produksihanya bisa terkoneksi terkait dengan produksi barang. Masing‐masing bagian harus melakukan kegiatan operasionalnya sesuai denganSistem dan prosedur dimasing‐masing bagian dan melakukan perekaman ataskegiatan yang terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang sesuaikewenangannya. Sebagai contoh: pada bagian barang jadi maka setiappengeluaran barang jadi harus menerbitkan dokumen surat jalan dan menginputsurat jalan tersebut kedalam aplikasi yang terpasang di bagian Barang Jadi.Untuk aplikasi tertentu perekaman kegiatan kedalam aplikasi dilakukansekaligus dalam rangka penerbitan dokumen seperti dokumen surat jalan.9 Page
Hasil perekaman kegiatan operasional dimasing‐masing bagian yang terkaitdengan persediaan akan tersimpan dalam Database perusahaan. Data yang telah terekam dalam database tersebut kemudian selanjutnya akandiproses dan dimanipulasi untuk kebutuhan laporan bagi stakeholder.Pembentukan laporan tersebut sangat tergantung dengan kebutuhan daristakeholder seperti :o bagian akunting mungkin hanya membutuhkan Laporan terkait saldobahan baku, wip dan barang jadi yang diperlukan dalam penentuanPersediaan dalam Laporan Keuangano Bagian Keuangan mungkin hanya membutuhkan laporan pemasukanbarang dalam rangka poembelian dan laporan pengeluaran barangdalam rangka penjualan karena terkait pelunasan hutang atau penagihanpiutango Direksi mungkin hanya membutuhkan statistik data pembelian danpenjualano DJBC membutuhkan laporan sesuai dengan peraturan yang telahditetapkan baik dalam rangka Fasilitas TPB maupun dalam rangkafasilitas KITE Dalam rangka kebutuhan DJBC, perusahaan harus memberi akses kepada KPPBCuntuk dapat melakukan akses secara online terhadap laporan yang telahdiwajibkan oleh peraturan. Dalam rangka akses secara online tersebut, DJBC perlu melakukan langka‐langkah dalam rangka pengamanan atas data yang dimiliki oleh perusahaansehingga tidak disalahgunakan oleh pihak‐pihak yang tidak bertanggungjawab5. Manfaat Sistem Informasi Persediaan Berbasis KomputerManfaat dengan adanya Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer adalah1.Bagi Perusahaana. Untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola persediaan yangdimilikinyab. Untuk memudahkan perusahaan dalam menghasilkan informasi bagistakeholder termasuk DJBCc. Untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi dengandokumen kepabeanan di KPPBC2.Bagi DJBCa. Kemudahan dalam mengontrol pergerakan persediaan perusahaan.10 P a g e
b. Kemudahan dalam melakukan rekonsiliasi dokumen kepabeanan dengansistem persediaan yang dimiliki perusahaano Untuk memudahkan profiling terhadap perusahaan.B. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer sesuai Ketentuan TPB1. Landasan HukumLandasan hukum atas Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer adalahsebagai berikut: enggaraan Pembukuan dibidang KepabeanantentangDalam peraturan ini dijelaskan tentang kewajiban bagi Importir, Eksportir,Pengusaha TPB, pengusaha TPS, PPJK dan Pengusaha Pengangkutan untukmelakukan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku diIndonesia. Pembukuan disini dapat dilakukan dengan cara manual atauelektronik. Peraturan ini juga mengharuskan perusahaan untuk:o Melakukan penatausahaan sediaan barang yang dimilikinya;o Dalam hal perusahaan mendapat fasilitas kepabeanan, Perusahaan harusmenatausahakan persediaannya yang dibuat sedemikian rupa sehinggadapat diketahui dengan jelas jenis barang, spesifikasi, jumlah pemasukan danjumlah pengeluaran atas barang yang mendapat fasilitas kepabeanan. Landasan Hukum atas Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer di GudangBerikat:¾ Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER‐50/BC/2011tentang Tata Laksana Gudang Berikat.Dalam Pasal ini mengatur kewajiban Pengusaha Gudang Berikat atau PDGBuntuk memiliki IT Inventory dan kriteria IT Inventory yang harus dipenuhi. Landasan Hukum atas Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer diKawasan Berikat:¾ Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentangKawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013.Dalam peraturan ini mengamanatkan kepada perusahaan penerima fasilitaskawasan berikat untuk mendayagunakan teknologi informasi dalam sistempersediaan barangnya.11 P a g e
¾ Pasal 26 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER‐57/BC/2011tentang Tata Laksana Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER‐35/BC/2013.Dalam Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari peraturan menterikeuangan dimana mengatur kewajiban Pengusaha Kawasan Berikat atauPDKB untuk memiliki IT Inventory dan kriteria IT Inventory yang harusdipenuhi. Landasan Hukum atas Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer di TokoBebas Bea:¾ Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 Tentang TokoBebas BeaDalam peraturan ini mengamanatkan kepada perusahaan penerima fasilitastoko bebas bea untuk mendayagunakan teknologi informasi dalam sistempersediaan barangnya.¾ Pasal 22 Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 19/BC/2013 tentangToko Bebas BeaDalam Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari peraturan menterikeuangan dimana mengatur kewajiban Pengusaha Toko Bebas Bea untukmemiliki IT Inventory dan kriteria IT Inventory yang harus dipenuhi.2. Kriteria‐KriteriaSistem informasi persediaan berbasis komputer pada perusahaan TPB, harusmemenuhi kriteria‐kriteria yang disesuaikan dengan masing‐masing peraturanperundang undangan yang mengaturnya, meliputi:1. Sistem informasi harus mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, WIP,adjustment, dan stock opname, secara kontinu dan realtime.Kontinu yang dimaksud dalam kriteria ini adalah pencatatan dilakukan secaraterus‐menerus untuk setiap transaksi dan mutasi atas barang, bahan baku,barang jadi, scrap, mesin, dan peralatan perkantoran yang mendapatkanfasilitas penangguhan.Real time dalam kriteria ini tidak harus dipahami bahwa arus pencatatan harusbersamaan dengan arus barang tetapi bahwa setiap proses input ke dalamsistem informasi dapat secara langsung memperbarui database yang digunakanuntuk proses pelaporan, sehingga real time lebih diukur sejak dimulainya prosespencatatan (input) dan bukan sejak proses pemasukan/ pengeluaran barang.namun demikian perlu diperhatikan bahwa beda waktu antara arus pencatatan12 P a g e
(input) ke dalam sistem dengan arus fisik barang (keluar/ masuk) kawasanidealnya harus tercermin dalam SOP perusahaan.13 P a g e
2. Sistem informasi harus memiliki sistem reporting yang mampu membuatlaporan dengan bentuk dan format sesuai peraturan.Bentuk dan format laporan sebagaimana terlampir pada masing‐masingPeraturan Direktur Jenderal mengenai TPB.Sistem Informasi Persediaan berbasis komputer dapat menghasilkan informasiyang dibutuhkan oleh stakeholder termasuk DJBC. Informasi yang dihasilkanuntuk DJBC adalah sebagai berikut:1) Laporan Pemasukan Barang per dokumen pabean;2) Laporan Pengeluaran Barang per dokumen pabean;3) Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Bahan Baku dan bahan Penolong;4) Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang Jadi;5) Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Barang Sisa dan Scrap;6) Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Mesin dan Peralatan Perkantoran;7) Laporan Saldo WIP.3. Sistem informasi harus mampu mencatat, menyimpan, dan menampilkanriwayat aktivitas (Log)Riwayat aktivitas (log) pada sistem informasi dapat digunakan dalam prosesinvestigasi apabila dalam kondisi tertentu diperlukan.4. Sistem informasi harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean danmemberikan data yang terkini (realtime) ketika diakses oleh Pejabat Bea danCukai.Apabila perusahaan telah menerapkan sistem informasi persediaan berbasiskomputer dan dapat diakses secara online oleh Pejabat Bea dan Cukai dariKPPBC yang mengawasi maka sistem informasi persediaan berbasis komputerperusahaan telah Online dengan KPPBC.5. Pencatatan dalam Sistem informasi dilakukan oleh pihak yang memiliki akses(authorized access).Yang dimaksud pihak yang memiliki akses (authorized access) adalah pihak‐pihak yang memang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan pencatatansesuai dengan kewenangannya.6. Dalam hal terdapat perubahan pencatatan dan/atau perubahan data harusdilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan.Perubahan pencatatan dan/atau perubahan data dilakukan oleh atau denganpersetujuan pihak yang lebih tinggi dari petugas pencatat di perusahaan.14 P a g e
7. Sistem informasi menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanandengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuanpabean.Apabila Sistem Inventory milik perusahaan dapat menampilkan LaporanPemasukan dan Pengeluaran Barang per dokumen pabean yang meliputi jenis,nomor, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean, maka Sistem InformasiPersediaan Berbasis Komputer Telah Menggambarkan Keterkaitan denganDokumen Kepabeanan.8.Akses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebatas membaca laporan danmengunduh (download) data laporan.Sesuai kriteria yang telah disebutkan diatas maka DJBC memiliki hak akses kesistem informasi persediaan berbasis komputer yang dimiliki oleh perusahaan.Hak akses ini terbagi 2 (dua) kelompok utama yakni:a. Hak akses KPPBCKPPBC memiliki akses sistem informasi atas laporan‐laporan sebagaimanadimaksud pada poin 2. Hak akses tersebut memungkinkan KPPBC sesuaitugas pokok dan fungsinya untuk melakukan rekonsiliasi atas setiaptransaksi pemasukan/ peneluaran barang ke/ dari kawasan berikat. Sisteminformasi persediaan (IT Inventory) yang ada di perusahaan harus dipahamisebagai catatan internal dimana sebelum melakukan pencatatan,perusahaan sudah melakukan validasi atas jumlah, jenis, nilai, dankesesuaian aspek lainnya, sehingga KPPBC dapat menggunakan informasipada sistem informasi persediaan tersebut sebagai data pembanding untukmenguji apakah perusahaan sudah melakukan pemberitahuan jumlah, jenis,dan nilai secara benar.b. Hak Akses Dalam Rangka Audit KepabeananDalam rangka pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki hakakses terhadap seluruh kegiatan yang terjadi pada Sistem InformasiPersediaan berbasis komputer dan terhadap pembukuan perusahaan yangterkait dengan kegiatan kepabeanan. Hak akses oleh tim audit DJBC jugameliputi hak unduh atas data yang tersimpan dalam sistem informasipersediaan berbasis komputer.3. Kewajiban Perusahaan Terhadap Sistem Informasi Persediaan Berbasis KomputerKewajiban perusahaan terhadap Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputeradalah15 P a g e
wajib untuk memiliki dan mendayagunakan sistem informasi persediaanberbasis komputer yang customs friendly yaitu dapat menyediakan/menampilkan data/ laporan sebagaimana diwajibkan dalam peraturanperundang‐undangan memastikan bahwa penggunaan Sistem Informasi Persediaan BerbasisKomputer tersebut tetap secara konsisten dan akurat dalam mendukungoperasional pengelolaan persediaan. tidak menggunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer lainnyaselain dari Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer yang sudahterkoneksi dengan KPBBC membuat dan menyampaikan laporan ke DJBC dengan menggunakan SistemInformasi Persediaan Berbasis Komputer yang digunakan oleh perusahaanuntuk kegiatan operasional sehari‐hari. menyediakan akses sistem informasi kepada DJBC baik untuk kepentinganpengawasan oleh KPPBC atau kepentingan pengawasan secara postclearance audit4. Kewajiban KPPBC Terhadap Sistem Informasi Persediaan Berbasis KomputerKPPBC melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem informasi persediaandan dapat sewaktu‐waktu menggunakan data pada sistem informasi persediaansebagai instrumen pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitaskepabeanan, yaitu dengan melakukan hal‐hal sebagai berikut:1.Melakukan pengecekan/asistensi penerapan sistem informasi persediaanberbasis komputer oleh perusahaan agar semaksimal mungkin memenuhikriteria yang telah ditetapkan peraturan perundang‐undangan;2.Membandingkan data saldo bahan baku/barang jadi/mesin/WIP pada waktutertentu (minimal satu kali dalam setahun) dengan eksistensi fisik (stockopname) barang‐barang tersebut;3.Membandingkan data pemasukan/ pengeluaran barang dari/ ke TPB yangdiberitahukan dengan dokumen pabean dengan pemasukan/ pengeluaranbarang dari/ ke TPB sebagaimana yang dicatat oleh perusahaan dalam sisteminformasi persediaan perusahaan. Penelitian ini dilakukan secara transaksionaldan dapat dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko terhadap trasaksi‐trasaksi yang terindikasi tidak benar.16 P a g e
C. Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer sesuai Ketentuan KITE1. Landasan HukumLandasan hukum atas Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer adalahsebagai berikut: enggaraan Pembukuan dibidang KepabeanantentangDalam peraturan ini dijelaskan tentang kewajiban bagi Importir, Eksportir,Pengusaha TPB, pengusaha TPS, PPJK dan Pengusaha Pengangkutan untukmelakukan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku diIndonesia. Pembukuan disini dapat dilakukan dengan cara manual atauelektronik. Peraturan ini juga mengharuskan perusahaan untuk:o Melakukan penatausahaan sediaan barang yang dimilikinya;o Dalam hal perusahaan mendapat fasilitas kepabeanan, Perusahaan harusmenatausahakan persediaannya yang dibuat sedemikian rupa sehinggadapat diketahui dengan jelas jenis barang, spesifikasi, jumlah pemasukan danjumlah pengeluaran atas barang yang mendapat fasilitas kepabeanan. Landasan Hukum atas Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer untukperusahaan penerima fasilitas KITE:¾ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 dan Nomor177/PMK.04/2013 tentang KITE Pembebasan dan Pengembalian.¾ Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:PER‐04/BC/2014 dan Nomor PER 05/BC/2014 tentang Tata Laksana FasilitasKITE Pembebasan dan Pengembalian.Dalam Pasal ini mengatur kewajiban perusahaan penerima fasilitas KITEuntuk memiliki IT Inventory dan kriteria IT Inventory yang harus dipenuhi.2. Kriteria‐KriteriaSistem informasi persediaan berbasis komputer pada perusahaan KITE, harusmemenuhi kriteria‐kriteria yang disesuaikan dengan masing‐masing peraturanperundang undangan yang mengaturnya, meliputi:a. Sistem informasi harus mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, WIP, dansaldo barang, secara berkelanjutan dan realtime.Berkelanjutan dalam kriteria ini adalah dipergunakan secara terus‐menerusuntuk setiap transaksi dan mutasi atas persediaan bahan baku yang diimpordengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian, barang dalamproses yang dihasilkan dari bahan baku yang diimpor dengan mendapatkanfasilitas pembebasan atau pengembalian, dan hasil produksi yang dihasilkan17 P a g e
dari bahan baku yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas pembebasan ataupengembalian.Pencatatan secara real time adalah proses pencatatan pada system IT Inventoryyang disesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku padamasing‐masing perusahaan, dan setiap proses input ke dalam sistem informasidapat secara langsung memperbarui database yang digunakan untuk prosespelaporan. Dengan demikian, real time dalam kriteria ini tidak harus dipahamibahwa arus pencatatan harus b
excel dalam sistem informasi persediaan termasuk dalam kategori ini. . Namun apabila perusahaan telah menerapkan Sistem Informasi Berbasis Komputer untuk keseluruhan pembukuannya maka bagi DJBC jauh lebih baik walaupun tidak wajib. . Sistem Informasi Akuntansi yang akan men
1. Konsep Dasar Sistem Informasi 6-7 2. Komponen Sistem Informasi 7-9 3. Elemen Sistem Informasi 9-11 4. Klasifikasi Sistem Informasi 11-13 5. Pengelola Sistem Informasi 13-14 6. Pengembangan Sistem Informasi 14-15 7.
suatu rancangan sistem informasi kepegawaian dengan judul skripsi “ ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA KEPEGAWAIAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANGKA ” . 2. Tinjauan Pustaka 2.1 Sistem Informasi “Sistem bisa berupa abstrak atau fisik. Sistem yang
sistem organ, kelainan dan penyakit. Sistem – sistem pada manusia dan hewan 1. Sistem pencernaan 2. Sistem ekskresi 3. Sistem pernapasan 4. Sistem peredaran darah 5. Sistem saraf dan indera 6. Sistem gerak 7. Sistem imun 8. Sistem reproduksi 9. Keterkaitan antar sistem organ dan homeostasis 10. Kelain
B. Memahami sistem informasi Sebuah Sistem Informasi pada hakekatnya merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen atau sub sistem -sub sistem untuk menghasilkan informasi. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian-pengertian mendasar yang menuju pada pemahaman Sistem Informasi secara menyeluruh. 1. Tentang Sistem
Sumber informasi adalah data. Data seringkali disebut sabagai bahan mentah informasi. Melalui suatu proses transformasi, data dibuat menjadi lebih bermakna. (Abdul Kadir, 2003) 2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi 2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Sistem informasi yang dapat didefinisikan
membuat sistem informasi desa semakin penting (Badan Infiormasi Geospasial, 2016). Data dan informasi desa dapat disajikan secara visual dalam bentuk peta dan dikemas dalam sistem informasi desa berbasis geospasial dengan memanfaatkan sistem informasi geografis atau dikenal dengan SIG. SIG merupakan sistem yang menyediakan serta memiliki
Siri Pengurusan Rancangan Perniagaan 12 5. Menyatakan produk/perkhidmatan anda adalah unik dan terhebat di pasaran. 3.0 Bahagian Utama Dalam Rancangan Perniagaan Suatu rancangan perniagaan mengandungi beberapa bahagian utama yang boleh dikategorikan seperti berikut:-1. Pengenalan Rancangan Perniagaan 2. Tujuan Rancangan Perniagaan 3.
American Revolution in 1788, when he and his contemporaries were still riding the wave of patriotism emanating from their fresh victory over the British Empire. These histories, marked by American prominence on a global scale, were written into the early 20th century as American patriotism was reinforced by further victory in the War of 1812 and by western expansion. By the latter point, they .
