PENTINGNYA WAWASAN NUSANTARA UNTUK MEWUJUDKAN
1PENTINGNYA WAWASAN NUSANTARA DANINTEGRASI NASIONALOleh: Sigit Dwi KusrahmadiAbstrakAdanya glosnot dan prestorika yang melanda Eropa Timur mengakibatkannegara-negara Unisoviet dan Yogoslovakia mengalami disintegrasi. Peristiwa di atasmemberi dampak negatif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), daerahdaerah fery-fery (penggiran) mulai bergejolak, daerah pinggiran memiliki aspirasi untukmerdeka seperti Timor-timur yang telah merdeka, Gerakan Aceh Merdeka (GAM),Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS). Benih-benihdisintegrasi semakin subur ketika Pemerintah Suharto bersifat otoriter dengan pendekatanmilter tanpa mengevalusi kebijakan politik perbatasan untuk memakmurkan rakyatnya.Adanya globalisasi, liberalisasi perdagangan, dan menguatnya new etnisitas(kesadaran hak-hak kesuku bangsaan) semakin menguatnya tuntutan daerah pinggiranmeminta hak-haknya baik sosial, politik dan ekonomi untuk mempercepatkesejahteraannya. Faktor-faktor dan kondisi di atas mengakibatkan freksi-freksi dangejolak daerah yang melahirkan potensi kekerasan dan konflik berdarah. Hal inidisebabkan karena tidak adanya persepsi yang sama di antara warga negara. WawasanNusantara merupakan jawaban untuk menyamakan persepsi untuk hidup bersama dalamkoridor (Negara Kesatuan Republik Indonesia) NKRI dan mewujudkan Integrasinasional.PendahuluanDalam mewujudkan tujuan nasional banyak mengalami kendala, baik dalam tatarankonsep maupun implementasinya. Pada tataran konsep tidak adanya kata sepakat antaraperkataan dan perbuatan di antara para elit politik. Contoh kongkrit konsep ekonomiliberal, ekonomi kerakyatan dan perwujudan Welfare State (negara kesejahteraan).Konsep ekonomi liberal mengutamakan kepentingan pasar bebas dan merupakan salahsatu varian dari kapitalisme yang terdiri dari merkantilesme, liberaliseme, dankeynesianisme dan neoliberalisem yang merupakan upaya untuk mengoreksi kelemahandalam liberalisme (Revrisond Baswir, KR, 17 Mei 2009; 1).Dalam paham ekonomi pasar liberal, diyakini bahwa pasar memiliki kemampuandapat mengurus sendiri, maka campur tangan negara dalam mengurus pasar tidakdiperlukan sama sekali. Tujuan konsep ini adalah kebebasan individu untuk bersaingsecara sempurna di pasar, kepemilikan pribadi terhadap faktor prodoksi, pembentukanharga pasar dilakukan oleh negara melalui undang-undang. Namun konsep ini tersisiholeh negara kesejahteraan peranan negara dalam ekonomi tidakpembuatdibatasi sebagaiperaturan tetapi diperluas untuk membuat kewenangan dan melakukan
2intervensi terhadap viskal maupun moneter. Hal ini dilakukan untuk menggerakkansektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait denganpenciptaanlapangan kerja, negara kesejahteraan dengan tegas mengatakan ”selamamasih ada pengangguran campur tangan negara dalam perekonomian dibenarkan”.Paham yang berkembang di Indonesia masih ada ekonomi kerakyatan yaituekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat (Suharto, KR, 25 Mei 2009; 1).Kepentingan rakyat di antara menghidupkan usaha kecil dan menengah, melindungi danmenghidupkan pasar tradisional, dan mengusahakan dunia usaha dalam konteks sektorriil, memberdayakan masyarakat kecil. Kebijakan pemerintah tidak liberalis-kapitalistik,mengurangi kemiskinan, perlindungan terhadap sumber daya alam. Pembuatan undangundangPenanaman Modal, UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), Badan LayananUmum (BLU) yang perpihak untuk kepentingan rakyat. Kebijakan pemerintah pusat dandaerah dalam penananman modal asing harus berpihak untuk kepentingan rakyat kecil.Ketiga konsep tersebut di atas mewarnai kebijakan pemerintah sekarang,Wawasan nusantara diharapkan mampu menyatukan pandangan-pandangan yang berbedadalam masyarakat dan memberikan solusi untuk mendasari Ketahanan Nasional suatubangsa, sehingga tujuan nasional dapat terialisir.Dalam Wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional sebagai konsep pemikiranbersifat inklusif menerima pembaharuan masukan untuk kepentingan kemajuan bagsa.Menurutpemikiran Rizal Ramli bangsa ini akancepat makmur jikapemimpin-pemimpin kita melakukan transformasi seluruh hidupnya untuk kepentingan rakyat; baikpemikirannya, seluruh hartanya, Waktu dan tenaganya, segalanya untuk kepentinganrakyat dan bersedia tampil all aut untuk kepentingan rakyat (Metro TV Mei 2009).Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh PM Mahatir dari Malaysia, PM Li Kwanyu dariSingapura, sehingga negara tersebut lebih cepat makumur meninggalkan atkanIndonesia”untukmenyejahterakan rakyat perlu penataan negara lebih terencana dan pemimpin-pemimpinbangsa tidak menjadi kakitangan asing (komprador) untuk menguras kekayaan bangsaIndonesia (Amin Rais, Juni 2008). Menurut Hussein Alatas dalam The Sociologi ofCoroption (1968) di Indonesia koropsi semakin menggurita yang kalau dibiarkan akanmembunuh negara Indonesia sendiri(Sutjipto Raharjo, Kompas, 18 Mei 2009; 6).
3Prabowo juga mengatakan perlu menihilkan pengangguran dan kemiskinan untukmenyejehterakan rakyat (Metro TV 20 Mei 2009).Berdasarkan uraian di atas apapun pemikirannya untuk mewujudkan IndonesiaDream ( mimpi bangsa Indonesia yang ideal) perlu kesamaan persepsi, kesamaanpandangan, dan kesamaan dalam implementasinya. Konsep Wawasan Nusantaramemberikan solusi untuk menyamakan pandangan yang sama sehingga dapatmewujudkan Integrasi nasional seperti yang diharapkan bangsa Indosnesia dan integrasinasional dapat mewujudkan kesejahteraan.Pengertian Wawasan Nusantara1. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selainmenunjukkan kegiatan untuk mengetahi serta arti pengaruh-pengaruhnya dalamkehidupan berbangsa dan bernegara. penglihatan atau tanggap indrawi, Wawasanjuga mempunyai pengertianmenggabarkan cara pandang, cara tinjau, caramelihat atau cara tanggap incrawi.2. Nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk kata yasng berasal dariistilah nationberarti bangsa yang telah mengidentiikasikan diri ke dalamkehidupan bernegara atau secara singkat dapat dikatakan sebagai bangsa yangtelah menegara.3. Nusantara, istilah ini dipergunakan untuk menggambarkann kesatuan wilayahperairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di atara Samodra Pasifik danSamodra Indonesia, serta di antara Benua Asia Benua Australia.4. Wawasan Nasional merupakan “cara pandang” suatu bangsa tentang diri danlingkungannya . Wawasan merupakan penjabaran dari falsafat bangsa Indonesiasesaui dengan keadaan geografis suatu bangsa,serta sejarah yang pernahdialaminya.Esensinya; bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarahnya,serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.Bagaimana bangsa tersebut memandang diri dan lingkungannya. 5. Dengan demikian Waasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsaIndonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang
4dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa merdeka,berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannyadalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang, caramemahami, cara menghayati, cara bersikap, cara berfikir, cara bertindak, carabertingkah laku,bangsa Indonesiasebagai interaksi prosees psikologis,sosiokultural, dengan aspek ASTAGATRA (Kondisi geografis, kekayaan alamdan kemampuan penduduk serta IPOLEKSOSBUD Hankam).Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan NasionalSecara konstitusional, Wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Kepres MPR No.IV/MPR/1973, tentang GarisWawasan NusantaraBesar Haluan Negara Bab II Sub E, Pokok-pokokdinyatakan sebagaiWawasan dalammencapaitujuanPembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara mencakup:1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik dalam arti:a. Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannyamerupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matraseluruh bangsa, serta menjadi modal dan menjadi modal dan milikbersama bangsa.b. Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicaradalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dankepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satukesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya.c. Bahwa secara psikologis, bahwa bangsa Indonesia harus merasa satu,senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satutekad di dalam mencapai cita-cita bangsa.d. Bahwa Pancasila adalah adalah satu-satunya falsafah serta ideologibangsa dan Negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkanbangsa menuju tujuannya.e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hokumdalam arti bahwa hanya ada satu hokum yang mengabdi kepada kepentingannasional.2. Perwujudan Kepulaun Nusantara sebagai Kesatuanj Sosial dan Budayadalam arti:a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harusmerupakan kaehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuanmasyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasankehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.b. Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corakragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi
5modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yanghasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan Ekonomi dalamarti :a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalahmodal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hariharus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruhdaerah, tanpa meninggalkan cirri khas yang dimiliki oleh daerah-daerahdalam mengembangkan ekonominya.4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan danKeamanan dalam arti:a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakekatnya merupakanancaman bagi seluruh bangsa dan negara.b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yangsama di dalam pembelaan Negara (Lemhanas, 1989: 7).Dengan ditetapkannya rumusan Wawasan Nusantara sebagai ketetapan MPR,maka Wawasan Nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikatsemuapenyelenggara Negara, semua lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semuawarganegara Indonesia . Hal ini berarti bahwa setiap rumusan kebijaksanaan danperencanaan pembangunan nasional harus mencerminkan hakekat rumusan WawasasnNusantara.Wawasan Nusantara dan Integrasi WilayahWawasan nusantara sebagai “cara pandang” bangsa Indonesia yangmelihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankammerupakan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyelesaikansegala masalah dan hekikat ancaman yang timbul baik dari luar maupun nkerjabagipenyelenggaraan dan pembinaaan hidup kebangsaan serta hidup kenegaraanperlu didasari oleh GBHN sebagai produk MPR (pasal 3 UUD 1945) dan APBNsebagai produk legeslatif dan eksekutif (pasal 23 ayat 1 UUD 1945). Salah satumanfaat yang paling nyata dari penerapan wawasan nusantara adalah di bidangpolitik, khususnya di bidang wilayah. Dengan diterimanya konsepsi wawasannusantara(Konsepsi Deklarasi Juanda) di forum internasional terjaminlah
6integrasi teritorial kita, yaitu “Laut Nusantara, yang semula dianggap laut bebas”menjadi bagian integral wilayah Indosia. Di samping itu pengakuan landaskontinen Indonesia dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) menghasilkanpertumbuhan wilayah Indonesia yang cukup besar, sehingga menghasilkan luaswilayah Indonesia yang semula nomor 17 di dunia menjadi nomor 17 di dunia.Pertambahan luas ruang hidup tersebut di atas menghasilkan sumberdaya alam yang cukup besar bagi kesejahteraan bangsa, mengingat bahwaminyak, gas bumi, dan mineral lainnya banyak yang berada di dasar laut, baik dilepas pantai (off shore) maupun di laut dalam. Pertambahan luas wilayah tersebutdapat diterima oleh dunia internasional, termasuk tentangga dekat kita, yaituMalaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, dan Papua Nugini yangdinyatakan dengan persetujuan yang menyangkut laut teritorial maupun naIndonesiadapatmemberikan akomodasi kepada kepentingan negara-negara tetangga antara lainbidang perikanan (traditional fishing right) dan hak lintas dari Malaysia Barat keMalaysia Timur atau sebaliknya.Penerapan wawasan nusantara di bidang komunikasi dan transportasidapat dilihat dengan adanya satelit Palapa dan Microwave System serta adanyalapangan terbang perintis dan pelayaran perintis. Dengan adanya proyektersebut laut dan hutan tidak lagi menjadi hambatan yang besar sehingga lalulintas perdagangan dan integrasi budaya dapat lancar jalannya. Penerapanwawasan nusantara di bidang ekonomi juga lebih dapat dijamin mengingatkekayaan alam yang ada lebih bisa dieksploitasi dan dinikmati sertapemerataannya dapat dilakukan karena sarana dan prasarana menjadi lebih baik.Penerapan di bidang sosial budaya terlihat dari dilanjutkannya kebijakanmenjadikan bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika, sebangsa, setanah air,senasib sepenanggung, dan berasaskan Pancasila. Tingkat kemajuan yang samamerata dan seimbang terlihat dari tersedianya sekolah di seluruh tanah air danadanya universitas negeri di setiap provinsi.
7Politik Perbatasan Dalam Konteks Wawasan NusantaraKebijakan politik untuk mengamankan wilayah perbatasan belum sepertidiharapkan, hal ini terbutkti banyak walayah yang tidak dirurus oleh Jakarta sehinggadiklaim oleh negara tentangga seperti diungkapkan oleh Siswono (2005: 4) “ Tahuntahun ini kita dirisaukanoleh berita tentang rapuhnya batas-batas wilayahNKRI.Setelah Pulau Pasir di Wilayah Timor diakui milik Austsralia dan kita menerimanya,Sipadan dan Ligitan diputuskan Mahkamah Internasional menjadi milik Malaysia, tapalbatas di Kalimantan digeser hingga 800 meter, pekerja pembuat Mercusuar di Ambalatdiintimidasi polisi perairan Malaysia. Lalu lintas batas yang bebas, nelayan-nelayanasing yang mencuri ikan hingga merapat ke pantai-pantai Sumatra (pulau-pulau Rondo diAceh dan Sekatung di Riau). Semua itu menunjukkan betapa lemahnya negara kitadalam menjaga batas luar wilayah NKRI” (Kompas, 20 April 2005: 4).Pada tahun 2002terpampang di surat kabar kapal ikan asing yang meledakterbakar ditembak oleh kapal perang kita. Mengingat setiap hari ribuan kapal asingmencuri ikan diwilayah RI ada baiknya jika setiap bulan 10 kapal pencuri ikanditembak meriam kapal patroli AL, agar jera. Jikalau yang terjadi penyelesaian damaidi laut, maka pencurian ikan akan semakin hebat, dan penghormatan bangsa dan negaralain akan merosot.Potensi desharmoni dengan negara tetangga adalah masalah perbatasan, tentu tidaknyaman jika diperbatasan selalu tegang. Oleh karena itu perlu penegasan batas wilayahagar saling menghormati wilayah masing-masing negara. Suasana yang harmonis adalahkebutuhan hidup bertetanngga dengan bangsa lain.Kondisi disepanjangperbatasanKalimantan dengan kehidupanseberangperbatasan yang lebih makmur dapat mengurangi kebanggaan warga di perbatasanpada negara kita. Pulau-pulau di Kepulauan Riau yang ekonominya lebih berorientasi keSingapura dengan menerima dolar Singapura sebagai alat pembayaran juga dapatmerapuhkanrasa kebangsaan Indonesia pada para penghuni pulau tersebut.Perekonomian di Pulau Mianggas dan Pulau Marampit lebih berorientasi ke FilipinaSelatan akan melemahkan semangat kebangsaan warganya.
8Pengelolaan wilayah perbatasan perlu segera ditingkatkan dengan membentuk“Kementriaan Perbatasan” yang mengelola kehidupan masyarakat perbatasan agar lebihmakmur dan mendapat kemudahan agar dapat mengakses ke daerah lain di wilayahNKRI.Wilyan NKRI perlu dijaga dengan penegasan secara defakto denganmenghadirkan penguasa local seperti lurah, camat seperti polisi dan tentara sebagaisimbul kedaulatan negara.Meskipun memiliki ribuan pulau tetapi tidak bolehmeremehkan eksistensi salah satu pulau atau perairan yang sekecil apapun pulau ataudaratan, dan bila itu wilayah NKRI perlu dipertahankan dengan jiwa dan raga seluruhbangsa ini.Kasus Ambalat;Bermula dengan lepasnya Timor Timur1999, kemudiankekalahan diplomasi kita di Mahkamah Internasional dengan kasus Sipadan dan Ligitan, 2002 sehingga kedua pulau tersebut menjadi miliki Malaysia. Lepasnya kedua pulauSipadan dan Ligitan dengan waktu reltif singkat membuat rakyat Indonesia menjaditrauma akan lepasnya blok Ambalat yang kaya minyak ke tangan Malaysia. Kontruksibangunan teritorial kita dilihat dari kepentingan nasional begitu rapuh dalam beberapatahun terakhir ini. Sengketa dua blok wilayah Malaysia dan Indonesia kembali memanas.Masing-masing mengklaim sebagai wilayah mereka. Malaysia memberi nama WilayahND6 dan ND7 dan Indonesia memberi nama blok Ambalat dan Ambalat Timur (RusmanGhazali, Kompas, 28 April 2005; 4).Menurut Prof. Azmi Hasan, ahli strategi politik Malaysia, bantahan Indonesiasudah diatisipasibahkan pemerintah Malaysia sudah menyiapkan segala bantahansengketa Ambalat. Pemerintahan Malaysia tidak meragukan lagi kesahihan kepemilikanatas klaim ND6 dan ND7 sebagai bagian meilikinya atas dasar peta pantas benua 1979.Malaysia melakukan bantahan atas konsesei ekplorasi minyak yang diberikan kepadaperusahaan ENI dan Unicoal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Bukan hanyaitu, dalam tulisannya Prof. Azmi membuat kalkulasi atas kekuatan militer Indonesia jikaharus berhadapan dengan kekuatan militer Malaysia. Bahwa TNI tidak berada dalamkeadaan optimal akibat embargo militer AS sejak beberapa tahun yang lalu. Sebagaicontoh hanya 40% Jet tempur yang dimiliki TNI AU tidak dapat digunakan, karenaketiadaan suku cadang untuk mengoperasikan kekuatan secara penuh. Jet Sukoiw yangdimiliki Indonesia hanya mempunyai kemampuam radar, tanpa dibantu kelengkapan
9persenjataan yanglebih canggih lainnya. Pendek katabahwa dalam sengketa inikekuatan militer TNI juga telah diperhitungkan kekuatannya oleh para ahli strategi diMalaysia sebagai refrensi pemerintah Malaysia dalam menentukan sikap terhadapsengketa di wilayah Ambalat (Rusman Gazali, 2005: 4).G. Wawasan Nusantara dan Integrasi NasionalDalam usaha mencapai tujuan nasional masih banyak yang mempunyaipandangan berbeda atau persepsi berbeda. Untuk itu pemerintah Indonesia telahmempunyai rumusan dalam konsep pandangan nasional yang komprehensifdan integral dalam bentuk wawasan nusantara. Wawasan ini akan memberikankonsepsi yang sama pada peserta didik tentang visi ke depan bangsa Indonesiauntuk menciptakan kesatuan dan persatuan, sehingga akan menghasilkanintegrasi nasional.Secara teoretis integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan perasaanketerikatan pada suatu pranata dalam suatu lingkup teritorial guna memenuhiharapan-harapan yang bergantung secara damai di antara penduduk. Secaraetimologis, integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya memberi tempatbagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kata bendanya integritas berarti utuh.Integrasi mempunuyai pengertian “to combine (part) into a whole” atau “to complate(something thet is imperfec or incomplete) by adding parts” dan “to bring or come intoequality by the mexing of group or races”. Secara teoritis integrasi dapat dilukiskansebagai pemilikan keterkaitanantar bagian yang menjadi satu. Oleh karena itu,pengertian integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuandan utuh. Integrasi berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuahkeseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuanyang harmonis dalam kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yangbersemboyankan “Bhineka Tunggal Ika”. Integrasi nasional merupakan hal yangdidambakan yang dapat mengatasi perbedaan suku, antargolongan, ras, dan
10agama (SARA). Kebhinekaan ini merupakan aset bangsa Indonesia jika diterimasecara ikhlas untuk saling menerima dan menghormati dalam wadah NKRI.Menurut Sartono Kartodirdjo, integrasi nasional berawal dari integrasiteritorial dan merupakan integrasi geopolitik yang dibentuk ol
kontinen Indonesia dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) menghasilkan pertumbuhan wilayah Indonesia yang cukup besar, sehingga menghasilkan luas wilayah Indonesia yang semula nomor 17 di dunia menjadi nomor 17 di dunia. Pertambahan luas ruang hidup tersebut di atas menghasilkan sumber
dan Wawasan Nusantara. b) Mampu mengidentifikasi pentingnya pemahaman Wawasan Nusantara dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. c) Mampu menganalisis pemahaman Wawasan Nusantara dalam mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. d) Mampu mengevaluasi implementasi Wawasan Nusantara dalam konsep pemerintah .
KATA PENGANTAR Dewasa ini kajian tentang Islam Nusantara sangat banyak diminati tidak hanya oleh orang Islam di Nusantara saja tetapi juga oleh orang-rang Islam Luar Negeri. Studi Islam Nusantara, berkaitan dengan ajaran atau nilai Islam secara dogmatis dan aplikatif yang berm
Kemampuan seorang 3d-artist membuat modelling 3d karakter akan terlihat seiring dengan pemahamannya tentang anatomi. Dalam tulisan ini dipaparkan betapa pentingnya pengetahuan anatomi tubuh dengan penguasaan dasar anatomi disini akan memberikan gambaran akan pentingnya memperdalam pengetahuan tentang otot, tulang dan persendian serta proporsi .
Prakata: Perspektif dan Metode dalam Membangun . Wawasan Dunia xi . W. Andrew Hoffecker . BAGIAN SATU – THEOLOGI DAN ANTROPOLOGI 1 . Pendahuluan 3 . W. Andrew Hoffecker . I. WAWASAN DUNIA ALKITABIAH DAN KLASIK 9. 1. Perjanjian Lama: Kovenan antara Allah dan Manusia 11 . Robert P. Vande Kappelle dan John D. Currid . 2. Humanisme Yunani Klasik 33
WAWASAN DAN PELOPORNYA Wawasan Benua (Konsep kekuatan darat) Sir Halford Machinder (1861-1947) “Barang siapa menguasai daerah jantung, akan dapat menguasai pulau dunia dan barang siapa menguasai pulau dunia, pada akhirnya dapat menguasai dunia” Wawasan Bahari (Konsep kekuatan laut) Sir Walter Raleigh (1554-1618) Alfred Thayer Mahan (1840-1914)
wawasan benua (teori kontinental) a.h.machider barang siapa menguasai darah jantung (eurasia) ia akan menguasai pulau dunia. dan barang siapa menguasai pulau dunia, pada akhirnya dunia akan dikuasainya
Seminar Nasional Pendidikan – Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Sinergitas Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Penguatan Pendidikan Karakter 259 MODEL PEMBELAJARAN PAIKEM BATIK UNTUK MEWUJUDKAN KARAKTER SISWA DI SEKOLAH DASAR Indah Desiana Putri Jurusan KSDP, FIP Universitas Negeri Malang Email: indahde20@gmail.com
DEPARTMENT OF BOTANY Telangana University Dichpally, Nizamabad -503322 (A State University Established under the Act No. 28 of 2006, A.P. Recognized by UGC under 2(f) and 12 (B) of UGC Act 1956)
