Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
Vol. II Nomor 1 Oktober 2016Pemberdayaan Partisipasi MasyarakatDalam Pembangunan DesaOleh :Khairul RahmanEmail : khairul rahman87@yahoo.co.idDosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Islam Riau, Jl. Kaharudin Nasution Km 11, No 113 MarpoyanSimpang Tiga Pekanbaru dan Mahasiswa Program Doktor (S3) IlmuPemerintahan UNPADABSTRAKKegagalan pelaksanaan pembagunan desa selama ini mengakibatkan desa masih dianggap sebagaimata rantai terlemah dalam sistem pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam halpembangunan dan kesmiskinan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan, dikarnakan faktor internal (dalam diri masyarakat itu sendiri) dan fakatoreksternal (yang berada pada luar diri masyarakat) yang kemudian tidak memungkinkan masyarakatuntuk berpartisipasi dalam pembangunan. Program pembangunan yang berdasarkan partsisiapsimasyarakat tentunya bersumber dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang memungkinkanprogram akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan untuk mensejahterakanmasyarakat. Untuk mengatasi lehamnya partisipasi masyarakat dalam pemnbangunan desa makadiperlukan konsep “pemberdayaan” partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karenapemberdayaan adalah jalan menuju partisipasi masyarakat dalam pembangunanKata Kunci : Pemberdayaan, Partisipasi, PembangunanExecution of development countryside failure during the time result countryside still be consideredto be by a link run down in governance system which require to get attention in the case of andkesmiskinan development. One of his/its cause is its weakness participate society in development,internal dikarnakan factor (in x'self society itself) and eksternal factor ( what be at outside societyself later do not enable society to participate in development. Program development which ispursuant to partsisiapsi socialize perhaps stem from society demand and requirement enablingprogram will walk better in line with development to be secure and prosperous socialize. Toovercome participate society in pemnbangunan countryside is hence needed by a concept "enableness" participate society in development, because enableness is road;street go toparticipation socialize in development.Keyword : Enableness, Participate, Development.WEDANAJurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi189
Vol. II Nomor 1 Oktober 2016PENDAHULUANDesa merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari sistem pemerintahan diIndonesia. Desa merupakan mata rantai darisistem pemerintahan nasional yang bermuladarisistempemerintahanpusat,pemerintahan daerah dan pemerintahan Desayang merupakan mata rantai yang terakhir.Desa merupakan pertautan terakhir denganmasyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan sebagaicita-cita bersama. Tercapainya tujuanNegara sangat ditentukan oleh keberhasilanpenyelanggaran pembangunan desa.Selama ini desa di Indonesia masihmerupakan mata rantai terlemah yang perlumendapatkan perhatian dari pemerintah.Dari berbagai sumber dan fenomena yangada dilapangan dimana desa dicirikan antaralain oleh rendahnya tingkat pendidikan,rendahnya pemanfaatn sumber daya alamoleh masyarakat, rendahnya produktivitastenaga kerja, masih tingginya tingkatkemiskinan, rendahnya kualitas lingkunganpemukiman pedesaan, lemahnya aksesmasyarakat dalam pembutan keputusan danrendanya partisipasi masyarakat dalampembangunan. Selain itu, desa dalamperkembangannya mengalami keterbatasandan keterlambatan, sangat berbandingterbalikdenganpertumbuhandanperkembangan kota.Salah satu ciri atau kelemahanya desaselama ini disebutkan adalah lemanyapartisipasi masyarakat dalam pembangunan.USAID(2007:3) menyebutkan ada 4 jeniskelemahan yang mempengaruhi kualitas danefektifitas partisipasi yaitu, yaitu :1. Belum meratanya kemauan politikmaupun pemahaman di jajaranpemerintahan(desa)tentangpentingnya dan keuntungan konkritapa yang bisa diperoleh dari prosespartisipasi.2. Kebijakan dan peraturan yangmengatur proses partisipasi dalamtata pemerintahan tidak cukupmengikat dan tidak memberikaninsentif yang cukup berarti untukditerapkansecaraseriusdanberkelanjutan3. Forum-forum warga atau forummulti-pihak yang berpotensi menjadimedia penyalur suara seringkali urnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi4.mempertahankandirimenjadilembaga yang demokratis dan kuat.Para perencana, pelaksana danfasilitator program partisipatif seringmenghadapikesulitanuntukmenjawab pertanyaan “bagaiamanacaranya”menjalankansuatumekannisme atau prosedur baru yangpartisipatif? Bagaimana agar wargabisa berpartisipasi secara efektif danagartidakterjadidominasikepentingan tertentu dalam suatuforum partisipatif?”Kemudian Awang (2010) mengatakanpermasalahan yang dihadapi adalah desadesa telah kehilangan identitas dan semangatpartisipatif, karena hilangnya fungsi danstruktur yang mereka anggap baik selamaini. Sebab kekuasaan Orde Baru selama 32tahun melalui mesin politiknya begitu efektifmenghapus sebagian besar semangat, sifat,dan karekteristik asli oronomi desa. Desatelahkehilangankemampuanuntukmengatur dirinya sendiri sehingga menjaditidak berdaya, miskin, tertinggal, dantermarjinalkan.Lemhanya partisipasi masyarakat, jugadisampaikan oleh Rahman (2014:58) bahwapembangunan pedesaan yang berjalan belumsepenuhnyaberdasarkanpartisipasimasyarakat, pembangunan desa yang andesabelumoptimalmelakukan pro poor, pro job dan pro growth.Serta kebijakan pembangunan yang belummampu mengambarkan karekteristik daridesa tersebut.Pembangunan pedesaan selama inihanya dipahami secara utuh sebagaipembangunan dalam bidang perekonomian,padahal hal penting yang juga harusdipahami dalam pembanguna desa adalahkehidupan sosial yag demokratis danberkeadilan.Kehidupansosialyangdemokratis dan berkeadilan dimaksudkanbagaimana pembangunan yang berlangsugdi desa berjalan degan n program/proyek at sebagai penerima dari kegiatanpembangunan.Pembangunan desa sangat besarkaitannya dengan pembangunan nasionaldikarnakan sekitar 65 persen dari totalpenduduk Indonesia bermukim di daerahpedesaan, selain jumlah penduduk terbesar190
Vol. II Nomor 1 Oktober 2016berada di desa, mata pencarian di pedesaanternyata memberikan sumbangsih besar bagikemandirian bangsa ini. Sebagai ujungtombak pembangunan sebuah daerah, makasangat penting untuk memberikan perhatiandan prioritas pembangunan pada desa.Dipertegas oleh Adisasmita (2006:3)Pembangunan pedesaan merupakan bagianintegral dari pembangunan nasional,merupakan usaha peningkatan keseluruhanyangdilakukan secara berkelanjutan berlandaskanpada potensi dan kemampuan pedesaan.Dalampelaksanaanya,pembangunanpedesaan seharusnya mengacu padapencapaian tujuan pembangunan yaitumewujudkankehidupanmasyarakatpedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, danberkeadilan. Secara realitas, masyarakatmengalami berbagai macam persoalan yangmembuat desa tidak berkembang. Padadekade tahun tujuh puluhan, Schumacherdalam bukunya “Small is Beautiful”(1979:162) telah mengingatkan bahwapersoalan pokok yang dihadapi Negaranegara berkembang terletak pada dua jutadesa yang miskin dan terbelakang. Atasdasar itu maka pemberdayaan masyarakatdesa dalam pembangunan perlu dilakukanuntuk menciptakan kemadirian, kemajuan,kesejahteraan dan keadilan.Menurut Soleh (2014:105) paling tidakada dua sasaran pemberdayaan yang dapatdicapai yaitu pertama, terlepasnya merekadaribelenggukemiskinandanketerbelakangan. Sasaran ini terikat denganproblem pangan, sandang, papan/perumahandan kesehatan, sementara sasaran keduaadalah semakin kuatnya posisi mereka baikdalam struktur sosial ekonomi tisipatifyangmemberikan yang menberikan kepercayaan(trust) dan kesempatan kepada masyarakatuntukmengidentifikasimasalah,merumuskan masalah dan merumuskanprogram/kegiatan apa yang diperlukan untukmengatasi masalah tersebut.Jika diperhatikan dan dideskripsikanmengenai partisipasi masyarakat desa dalampembangunan di banyak desa (atau dengansebutan lain) di Indoensia, jika membacaberbagai hasil penelitian, diskusi ilmiah, danberbagai tulisan baik di jurnal dan buku teksdimana desa dihadapkan pada ahnyapartisipasiWEDANAJurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasimasyarakat dalam pembangunan bisadikarnakan faktor internal dan faktoreksternal. Faktor internal berada pada diripribadi masyarakat itu sendiri berupa: sifatmmalas, budaya apatis, tidak maumelakukan perubahan dan . Sedangkan faktor ekternalberada pada luar diri masyarakat yangberkaitandengandukungankepadamasyarakat untuk ikut berpartisipasi penyelenggaraanpemerintahan dan tidak adanya bantuan baikbersifat materi maupun dalambentukpengarahan. Melihat dua hal diatas,menjadikan masyarakat tidak memahamipentingnya pembangunan yang berdampakpada pembangunan yang tidak berjalandengan dasarkan pada kebutuhan dantuntutan masyarakat sehingga bisa dipatikanpembangunan tidak akan berjalan denganbaik.Jika mengutip pendapat Wasistionodan Irwan Tahir (2006:86-89) ada beberapahal yang menjadi faktor penghambat dalamimplementasi berbagai program penguatanotonomi desa. Dalam hal ini penulismenghubungkan dengan lemanya partisipasimasyarakat dalam pembangunan diantaranya:1. Lemahnyakelembagaandanorganisasi berbasis masyararakat,2. RendahnyakualitasSDMdiperdesaan yang sebagian besarberketerampilan rendah, termasukyang terlibat dalam penyelenggaraanpemerintahan desa,3. Kelembagaan di tingkat desa belumsepenuhnya tertata dengan baik,4. Lemahnya kemampuan perencanaandi tingkat desa dan masih bersifatparsialFenomena dilapangan selama iniprogram pembangunan masih banyakmenggunakan pola yang tidak menyertakanpartsisipasi masyarakat dalam perencanandan bersapak pada sisi pemanfaatan darikebijakan pembangunan. bahkan pola-polaseperti musyarawah rencana pembangunandesa selama ini hanya dipahami sebagaiformalitas semata yang berujung akanmelemahakan partisipasi masyarakat dalampembangaunan.Dalam berbagai kegiatan ram/proyekpembangunanterdapat upaya untuk melibatkan masyarakat191
Vol. II Nomor 1 Oktober 2016dalam perencanaan dan pengambilankeputusan, namun demikian tak jarangmasyarakat tidak diikut sertakan danmasyarakat tidak memiliki kewenanganuntuk mempengaruhi dan menentukankeputusan yang dibuat berkaitan denganpembangunan. keadaan seperti inilah yangkemudian menimbulkan masyarkat menjadiapatis dalam kegiatan-kegiatan partisipatif.Berbagai program pembangunan danpengentasan kemiskinan dapat dipastikantidak akan berjalan dengan biak apabilatidak ada partisipasi masyarakat didalampelaksanaanya.Dari latar belakang diatas telahdisampaikan bahwa salah satu masalah yangdihadapi desa di Indoensia adalah lemanyapartisipasi masyarakat dalam pembangunan.Salah satu cara untukmenyadarkanmasyarakat akan pentingnya partisiapsidalam pembangunan desa adalah denganpemberdayaan masyarakat. Dalam tulisangagasan konseptual aan partisipasi masyarakat dalampembangunan. pemberdayaan masyarakatmerupakanbagiandaristrategipembangunan dan pemberdayaan sebagaistrategi untuk menanggulangi kemiskinan.PEMBAHASANMenurut Paul (1987:132) menyatakanbahwa pemberdayaan berarti pembagiankekuasaan yang adil sehingga meningkatkankesadaran politik kekuasaan kelompok yanglemah serta memperbesar pengaruh merekaterhadapprosesdanhasil-hasilpembangunan.Apa yang disampaikan oleh Paul diatassejalan dengan apan yang disampaikan olehPerson (dalam Mardikanto dan Poerwoko S,2013:29)pemberdayaan adalah proses agarsetiap orang menjadi cukup kuat untukberpartisipasi dalam berbagai pengontrolan,dan mempengaruhi, kejadian-kejadian sertalembaga-lembagayangmempengaruhikehidupannya. Pemberdayaan menekankanbahwa orang memperoleh keterampilan,pengetahuan, dan kekuasaan yang cukupuntuk mempengaruhi kehidupannya dankehidupan orang lain yang dayaan berarti menyiapkan etahuandanWEDANAJurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasikeahlian untuk meningkatkan kapasitas dirimasyarakat itu dalam menentukan masadepan mereka, serta untuk berpartisipasi danmempengaruhi kehidupan dalam komunitasmasyarakat itu sendiri.Pemberdayaan partisipasi masyarakatmenurut Wasistiono adalah menciptakankemandirian masyarakat degan menjadikanmasyarakat sebagai subyek n adalah upaya membuatorang, kelompok atau masyarakat menjadilebih berdaya sehingga mampu menguruskepentingannya sendiri secara mandiri.Dengan demikian inti pemberdayaan adalahmenciptakan kemandirian, baik dariindividu, kelompok maupun masyarakat.Jadipemeberdayaanpartisipasimasyarakat dalam pembangunan merupakansuatu upaya yang perlu dilakukan saat iniuntuk meningkatkan partisipasi masyarakatyangselamainilemahdalampembanguna,dengan kata lain untukmeningkatakan/mengembangkankemampuan masyarakat yang selama inibelum dimanfaatkan potensinya dalampembangunan. Pola yang menjadikanmasyarakat sebagai objek pembangunantelah mebuat masarakat menjadi tidakmandiri, pemberdayaan memberikan ruanguntuk menjadikan masyarakat sebgai subjekpembanguan yaang turut berpartisipasidalam pembangunan.Pemberdayaansesungguhnyadiarahkan kepada bagaimana masyarakatdesa mampu mendiri, menguasai atauberkuasa atas kehidupannya sehinggamemberikan sumbangsih kepada tujuanpembangunannasional. Pemberdayaandalam kontek sini diartikan sebagai upayapeningkatan partisipasi masyarakat agarmasyarakat lebih lebih berdaya .Pemberdayaan SebagaiProsesPartisipasi dan Bagian dariStrategi PembangunanPemberdayaan sebagai seuatu prosesmenuju perubahan memerlukan berbagaicara dan inovasi yang mampu memberikansumbangsih pemikiran/ide, produk, gagasan,metode peralatan atau teknologi ke arahperubahan. Oleh karenya pemberdayaansebagai suatu proses bukahnlah suatu cara192
Vol. II Nomor 1 Oktober 2016yang sederhana. Untuk mencapai partsisipasimasyarakat dalam pembangunan diperlukanbanyak hal yag medukugnya, mulai darisumber daya manusia yang tersedia,kelembagaan yang ada di tingkat desa danperan-peran yang dijalankan oleh pemrintah,aktivis LSM, tokoh masyarakat danfasilitator.Menurut Soleh (2014:105) mengatakanpemberdayaan berarti merupakan prosespartisipatif yang memberikan kepercayaan(trust) dan kesempatan kepada masyarakatuntukmengidentifikasimasalah,merumuskan masalah dan merumuskanprogram/kegiatan apa yang diperlukan untukmengatasi masalah tersebut.Nasdian (2014 : 91) mengatakanselama ini pemberdayaan merupakan themissing ingredient dalam mewujudkanpartisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif.Secara sederhana, pemberdayaan mengacukepada kemampuan masyarakt untukmendapatkan dan memanfaatkan akses kedan kontrol atas sumber daya yang penting.Sintesis antara pengertian pemberdayaandan partisipasi akhirnya menghasilkanpengertian:“ what gives real meaning to (popular)participation is the collective by thepeople concerned to pool their effortsand whatever other resources they decideto pool together, to attain objectives theyset for themselves. In this regardparticipation is viewed as an activeprocess in which the participants takeinitiatives and action that is stimulatedby their own thinking and deliberationand over which only involves the peoplein actions that have been thought out ordesigned by others and are controlled byothers is unacceptable” (Percy-Okunla,1986)Dari pengertian diatas, jelas bahwaantara konsep pemberdayaan dan konseppartisipasi memiliki keterkaitan yang sangatkuat, dalam ranah aplikasi bisa dijelaskanbahwa lemahnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan dikarnakan lemahnyapemberdayaanterhadapmasyarakatsehingga masyarakat tidak memiliki aksesatau ketidak mampuan berpartisipasi dalampembangunan. pernytaan Craig and Mayo(1995), menegaskan “empowerment is roadto participation” pernyataan ini cukupmenyakinkankepadakitabahwapemberdayaan dan partisipasi adalah sangatrelevan dan memiliki keterkaitan yang erat.WEDANAJurnal Pemerintahan, Politik dan BirokrasiPemberdayaansebagaiprosespengembangan partisipasi pada intinyamemberikan kesempatan pada masyarakatuntuk turut serta (melalui partisipasi) dalampembangunanyangdimulaidariperencanaan, pelaksanaan, pengawasan,evaluasi dan sampai kepada n partisipasi masyarakat bisamemjadikan pembangunan berjalan secaraberkelanjutan.Konsep pemberdayaan lahir karenaadanya dua premis mayor, yaitu adayakegagalan dan harapan (Friedman, 1992:82)yang menegaskan, adapun yag dimaksudsebagai kegagalan adalah gagalnya modelmodel pembangunan ekonomi dalammenanggulangi masalah kemiskinan danlingkungansecarakeberlanjutan.Selanjutnya, harapan muncul oleh karenaadanya alternatif-alternatif pembangunanyang memasukkan nilai—nilai demokratis,persamaangender,persamaanantargenerasi, dan pertumbuhan ekonomi yangmemadai. Oleh karenya kemudian Friedmanmelanjutkan penjelasannyua bahwa padahakekatnyapemberdayaanmasyarakatadalah nilai kolektif dari emberdayaan diartikan sebagai upayapeningkatan profesionalisme dan kinerjapelaku pembangunan, termasuk aparatur,organisasi sosial kemasyarakatan, lembagaswadaya masyarakat (LSM), dunia usaha,dan anggota masyarakat untuk mengatasiberbagai masalah yang dihadapai sertamerealisasikan aspirasi dan harapanmasyarakat untuk mewujudkan . Terdapat keterkaitan yangsangat erat anatara pemberdayaanmasarakat sebagai suatu strategi untukmencapaisasaranpembangunanmasyarakat dalam rangka wewujudkankeberhasilan pemerinatahan daerah/desa.Wasistiono(2003:60-61)mengatakan pemberdayaan dilakukan dalamrangka mengisi trategi besar (grandstrategis) pembangunan masyarakat sipil(civil society) yang merupakan kosekuensilogis digunakannya nilai-nilai universal(universal values) yakni demokratis. Agarmasyarakay desa dapat meningkatkanperanan penting dalam peruses pembanguanbangsa,sejajardengankomponenmasyarakat lainnya, diperlukan kemauanpolitik (political will) dan tindakan politik193
Vol. II Nomor 1 Oktober 2016(political action) dari pemerintah maupunkomponen bangsa lainnya.Sejak tahun 1970-an pemberdayaanmenjadi sebuah pemahaman dan acuan barudalampembangunan,kemudianmempengaruhi seluruh sektor kehidupan.Pemberdayaan pun dimaknai berbeda-bedaoleh para ahli yang membidangi, sepertiilmu politik secara sederhana pemberdayaandiartikan pemberian kekuasaan dan dalamilmu ekonomi lebih dilihat sebagai upayauntukmemberdayadanbukankekuasaan.Dalam konteks ini dari sudutilmu pemerintahan, pemberdayaan diartikansebagai pelibtan masyarakat denganmemberikan ruang untuk turut serta(berpartisipasi)dalamsetiapprosespembangunan (perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, evaluasi, dan pemanfaatan).2.Bentuk Partisipasi Masyarakat yangDiharpkan dalam Pembangunan.Sepertiungkapanyangtelahdisampaikan, pemberdayaan adalah jalanmenuju partispasi. Kemudian partisipasimasyarakat itu sendiri pada dasarnyamemeiliki peran yang sangat penting untukmendorong pembangunan yang lebih terarahdan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Conyers (dalam Solekhan, 2014:141)menyebutkan terdapat tiga alasan utamamengapa partisipasi masyarakat mempunyaiartiyangsangatpentingdalampembangunan, yaitu:a. Partisipasi masyarakat merupakan suatualat guna memperloleh informasimengenai kondisi, kebutuhan dan sikapmasyarakat setempat yang tanpakehadirannya proyek pembangunan akangagalb. Masyarakat akan lebih mempercayaiprogram atau proyek pembangunan jikamerasadilibatkandalamprosespersiapan dan perencanaan, karenamereka akan lebih mengetahui selukbeluk proyek tersebut d
dasar itu maka pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan perlu dilakukan untuk menciptakan kemadirian, kemajuan, kesejahteraan dan keadilan. Menurut Soleh (2014:105) paling tidak ada dua sasaran pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu pertama, terlepasnya mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.
kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih
Gampong Gunong Kleng dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah gampong masih kurang aktif, sebab masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perumusan hasil musyuwarah rencana pembangunan jangka menengah gampong. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).
Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Memonitor Kesesuaian Kegiatan . 53 4.8.Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Memilihara Hasil-hasil . Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, .
Perda. Partisipasi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan haruslah diatur secara lebih jelas. Kata kunci : Partisipasi, Perspektif dan Kebijakan Publik Pendahuluan
(1) Dalam rangka melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan berdasarkan model Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH . Implementasi Kebijakan Publik . 30 3. Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi . akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 .
Semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan acuan bagi mahasiswa, untuk mata kuliah yang terkait dengan pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun materi manajemen. Bagi pemerhati pemberdayaan masyarakat, pelaku pemberdayaan masyarakat (penyuluh, fasilitator, aparat atau agen) dan LSM. Buku
LeveL 2 ANATOmy ANd PhySIOlOgy FOR ExERCISE 74 Section 5 Core and pelvic floor muscles The core The core is traditionally thought of as the area between the pelvis and the rib cage, in particular it refers to the muscles that support, stabilise and move the lumbar region of the spine. Some core muscles cannot be seen, sitting underneath other muscles meaning their functioning is invisible to .
