UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember 2009UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASIMASYARAKAT DALAM PEMBANGUNANAsri Lubis AbstrakPerencanaan merupakan usaha dalam menyusun rencanakegiatan. Perencanaan partisipatif sebagai strategipembangunan dan proses penentuan keputusan public, sangatbergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkandiri dalam proses pembangunan. Keberhasilan dalampembangunan ditentukan faktor sosial dan politik, meliputi:tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), legitimasi(legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan(public service quality), dan mencegah pembangkangan publik(public disobedience). Partisipasi dan transparansi akanmenjadi perangkat untuk mengembalikan kepercayaanmasyarakat pada pemerintah. Legitimasi sendiri dipahamisebagai pengakuan dan dukungan dari rakyat. Akuntabilitasmenjadi indikator kemampuan pemerintahan memperolehkepercayaan dari masyarakat. Perencanaan pembangunanpartisipatif memegang peran penting dan merupakan aplikasifungsi otonomi daerah dalam pembangunan.Kata kunci: Partisipasi, Legitimasi, Masyarakat, PembangunanA. PendahuluanPerencanaan adalah suatu proses atau kegiatan dalam rangkamenyusun rencana kegiatan. Rencana adalah segala sesuatu yangbelum dilakukan tetapi diharapkan dapat dilakukan. MakaPerencanaan partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkanrencana yang dilakukan oleh semua pihal terkait dalam sutu bidangdan pihak-pihak merencanakan secara bersama-sama (partisipatif) danterbuka.Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konseppartisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang pentingkarena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistempemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegangUpaya Meningkatkan (Asri Lubis, 181:190)181
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember 2009kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulaidari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam programpemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupasumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatankebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasiseringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknyaindividu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat padahakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untukmemperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masihbelum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalampembuatan keputusan. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masihterbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program ataukegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanyadiperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahap perencanaanbahkan pengambilan keputusan.Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunandaerah, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatankapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi civil societyagar dapat mengambil peranan yang tepat dalam interaksi demokratisserta proses pembangunan secara komprehensif. Secara lebih spesifikbahwa pembangunan pada era desentralisasi ini harus lebih memilikidimensi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapatmemberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan mampumengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu peranserta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu terus diperkuatserta diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak menjadisekedar retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalamberbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan.Keberhasilan pemerintahan dalam jangka panjang tidak hanyabergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan,tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, dan dukungan darimasyarakatnya. Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimanamasyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapatmempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktorpembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaansampai pada monitoring dan evaluasi merupakan “daya dorong” gunamewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadumenuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat.Upaya Meningkatkan (Asri Lubis, 181:190)182
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember 2009Perencanaan pembangunan partisipatif dipandang sebagai sebuahmetodologi yang menghantarkan pelaku-pelakunya untuk dapatmemahami masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalahtersebut, mendesain tindakan-tindakan terpilih dan memberikankerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.B. Pembahasan1. Urgensi Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan dengan pendekatan partisipatif sebagai strategipembangunan dan proses penentuan keputusan publik sangatbergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diridalam proses pembangunan. Namun demikian sebelumnya perludiketahui mengapa masyarakat begitu esensial dalam proses penentukeputusan publik itu sendiri. Hal ini sebenarnya sangat terkait eratdengan posisi negara dan masyarakat dalam kelangsungan unsurunsur publik yang akhirnya juga terkait dengan kelangsungan negaraberikut tatanan bermasyarkat yang ada di dalamnya. Masyarakatsebagai elemen terbesar dalam suatu sistem publik atau sistemkehidupan dalam suatu negara seringkali terbentur ketika berhadapandengan pemerintah yang dianggap sebagai perwujudan negara itusendiri. Negara dalam hal ini pemerintah, dengan legitimasi berikutdengan sistem birokrasi yang dimilikinya seringkali menjadipenerjemah dominan dalam proses pembangunan. Artinya segalabentuk perkembangan dalam tatanan masyarakat di negara tersebutsepenuhnya tergantung pada kebijakan negara atau pemerintah.Akibatnya seringkali terjadi suatu proses pembangunan yangdilaksanakan tidak tepat sasaran atau tidak mampu menjawabpersoalan yang berkembang di masyarakat.Dalam suatu sistem publik kepentingan yang berkembang akansangat beragam. Keberagaman kepentingan ini pada akhirnya akanmelahirkan sistem nilai yang beragam pula. Oleh karenanya satu sudutpandang atau satu sistem nilai saja yang digunakan untukmenerjemahkan kepentingan publik tidak akan cukup untuk menjawabpersoalan publik yang berkembang. Atas dasar tersebutlah mengapasudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untukmenerjemahkan proses pembangunan suatu negara dimana masyarakatjuga berada di dalamnya.Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakanpublik dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untukUpaya Meningkatkan (Asri Lubis, 181:190)183
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember 2009menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragamtadi. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan publik yang terwujudmelalui perencanaan partisipatif dapat membawa keuntungansubstantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektifdisamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publikyang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Dengandemikian keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakanpublik yang memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendirimenjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yangdilaksanakan.2. Partisipasi dan Transparansi Dalam PembangunanApa dampak partisipasi dan transparansi dalam pembangunanberbasis sosial? Pertanyaan ini sering diajukan oleh banyak orangterutama di kalangan aparatur pemerintahan. Untuk menjawab haltersebut ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitannyadengan konsekuensi politik dari ketiadaan partisipasi dan transparansi.Dalam praktik manajemen publik sejumlah faktor sosial dan politikmemiliki keterkaitan dengan keduanya, yaitu: tingkat kepercayaanmasyarakat (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggunggugat(accountability), kualitas layanan (public service quality),danmencegah pembangkangan publik (public disobedience).Pertama, Partisipasi dan transparansi akan menjadi perangkatuntuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.Ketidakpercayaan menimbulkan antipati terhadap kepemimpinandalam pemerintahan dan berakibat tidak adanya kepatuhan masyarakatuntuk menjalankan peraturan yang telah di putuskan pemerintah.Hilangnya kepercayaan terhadap suatu otoritas pemerintahanakan berakibat rusaknya tatanan hukum dan aturan yang menjadiprasyarat bagi suatu kedaulatan negara. Peraturan dan keteraturan(rule and order) menjadi modal dasar bagi terbangunnya demokrasidan keadilan dalam masyarakat. Kepemimpinan yang stabil hanyadapat terjadi pada masyarakat yang memiliki disiplin dan patuh padaaturan yang telah disepakati. Krisis yang terjadi saat ini sering di sebutsebagai krisis kepercayaan terhadap pemegang kekuasaan yangberakibat lunturnya kedaulatan pemerintah untuk mengharuskananggota masyarakat mematuhi hukum dan aturan. Sehingga hampirsetiap keputusan atau kebijakan pemerintah selalu mendapat tantangandalam proses penerapannya di masyarakat. Itulah sebabnya penegakanUpaya Meningkatkan (Asri Lubis, 181:190)184
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember 2009hukum dan pemulihan keadaan negara akibat konflik sosial menjadisangat sukar dan memakan biaya yang besar.Kedua, legitimasi sendiri harus dipahami sebagai pengakuandan dukungan dari rakyat kepada para pemimpin politik dan pejabatpublik yang telah dipilihnya. Legitimasi atau keabsahan menjadiindikator utama kuat atau lemahnya posisi kepemimpinan politik.Apatis atau keragu-raguan rakyat dalam melaksanakan hasilkeputusan politik merupakan salah satu manifestasi dari lemahnyakeabsahan suatu pemerintahan. Dalam praktik demokrasi moderenbiasanya keabsahan suatu pemerintahan diperbaharuiKelemahan kepemimpinan politik dan legitimasi politik daripejabat politik sering diawali dari tidak adanya nalar publik dalamkeputusan yang diambil. Masyarakat perlu mengetahui nalar dibelakang setiap keputusan yang diambil oleh para wakilnya ataupemimpinnya meskipun para wakil dan pemimpin itu sudah absahmemperoleh kewenangan untuk membuat keputusan tersebut.Konsekuensi suatu keputusan politik memperoleh keabsahan adalahkemampuan keputusan tersebut mengharuskan warga masyarakatuntuk patuh melaksanakannya. Sejalan dengan makna partisipasisemacam ini, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilankeputusan menjadi sangat penting. Keterlibatan semacam ini bisaberupa dukungan atau tuntutan. Keduanya bisa dimanifestasikandalam kontrol masyarakat dan keluhan publik yang disampaikansecara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kontrol ataupun keluhanpublik dapat dijadikan indikator kedua dari kuat atau lemahnyapartisipasi masyarakat setelah terbentuknya kepercayaan publik.Dalam kontrol publik ini peran media massa sebagai instrumenartikulasi politik sangat menentukan. Media dapat menciptakan opinipublik untuk mengontrol jalannya pemerintahan.Ketiga, akuntabilitas dapat pula menjadi indikator pentingkemampuan suatu pemerintahan memperoleh kepercayaan darimasyarakatnya. Akuntabilitas menjadi satu parameter yang tidak dapatdipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat.Akuntabilitas menjadi semacam kewajiban moral (moral obligation)dari para pemimpin yang dipilih secara absah oleh pendukungnnyaatau rakyatnya. Keyakinan masyarakat akan akuntabilitas seorangpemimpin akan diikuti dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadapkeputusan yang telah dibuat oleh sang pemimpin.Upaya Meningkatkan (Asri Lubis, 181:190)185
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember 2009Keempat, meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakatakan sangat diragukan bila ruang partisipasi sempit dan prosespengambilan keputusan tidak transparan dan mekanisme keluhanmasyarakat tidak tersedia. Layanan publik adalah tugas utama darisetiap pemerintahan. Gagasan dasar dilaksanakannya desentralisasikecuali bagian dari proses demokratisasi adalah untuk meningkatkanlayanan kepada masyarakat agar lebih baik bila diserahkan kepadapemerintahan di daerah yang kenal betul dengan kehendak rakyatnya.Tetapi ada pertanyaan besar yang harus dijawab dalam eradesentralisasi yang lebih luas saat ini. Apakah kualitas layanan publiksudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan? Sudahkah disiapkanmekanisme untuk menampung keluhan publik oleh dinas-dinaspemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publiknya? Sudahadakah standar layanan publik minimalyang menjadi acuan unitpelaksana didaerah? Apakah standar tersebut sudah diketahui olehmasyarakat? Itulah beberapa pertanyaan mendasar yang perlu disikapioleh para pemimpin dan aparatur di daerahKetidaktahuan masyarakat terhadap standar layanan akanmembuka ruang ketidakpastian yang mudah dimanipulasi. Ketidakpastian standar akan memungkinkan terjadinya kolusi, korupsi, danpenyuapan dalam layanan kepada masyarakat. Kasus penyuapan,misalnya, merupakan konsekuensi dari tidak jelasnya prosedurpenyelesaian suatu layanan masyarakat oleh dinas atau unit kerja.Kejelasan prosedur setidak-tidaknya mencakup besarnya biaya danlamanya waktu penyelesaian. Kualitas layanan masyarakat yangmeningkat dapat secara sederhana dipantau dari efisiennya biayalayanan, singkatnya waktu penyelesaian dan sederhananya prosedurpenyelesaian. Ketiga unsur ini harus menjadi bagian penting untukmenunjukkan adanya transparansi di lembaga pemberi layanan publik.3. Implementasi Perencanaan Pembangunan PartisipatifPada praktiknya, konsep perencanaan pembangunanpartisipatif dilatarbelakangi oleh peran dan fungsi daerah otonom yangharus menentukan sendiri strategi perencanaan daerahnya. Karenanyapertimbangan-pertimbangan kebutuhan kapasitas, keragaman pelakudalam pelaksanaan proses perencanaan di tingkat daerah dalamkerangka desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sangat penting.Strategi perencanaan tersebut mengadopsi prinsip pemerintahan yangbaik seperti pembuatan keputusan yang demokratis, partisipasi,Upaya Meningkatkan (Asri Lubis, 181:190)186
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember 2009transparansi dan sistem pertanggungjawaban dan mencobamenyerapkannya pada kondisi lokal. Ini berarti bahwa perlu dicaripola yang tepat untuk memberikan kesempatan positif kepadamasyarakat untuk terlibat dalam proses mengidentifikasi, membahas,menyampaikan persepsi, kebutuhan dan tujuan-tujuan bagipembangunan. Proses yang partisipatif untuk menentukan tujuanpembangunan daerah jangka menengah juga berdasarkan anggapanbahwa kelompok-kelompok masyarakat sebagai kelompok identitasmenurut profesi, umur, gender, dan sejenisnya yang mempunyaikepentingan bersama yang perlu dicerminkan dalam kebijakan daerah.Tentunya perencanaan pembangunan ini juga berpijak padabagaimana proses perencanaan pembangunan daerah sejalan denganstandar-standar serta persyaratan teknis perencanaan.Kegiatan perencanaan tingkat daerah harus diarahkanberdasarkan isu yang dianggap relevan bagi pembangunan. Kegiatanini dimulai dengan perumusan visi dan tujuan umum pembangunanjangka panjang berdasarkan masukan dari kelompok stakeholdersterkait, sehingga visi dan misi menjadi milik bersama dan acuan untuksemua pelaku pembangunan di daerah. Untuk beragam partisipasimasyarakat diterapkan alat dan metode yang memberikan kesempatanluas kepada semua unsur masyarakat/stakeholders untuk menyalurkanpersepsi dan aspirasinya yang selanjutnya dimasukkan ke dalampembuatan tujuan kebijakan dan program pembangunan daerah.Forum-forum stakeholders, seperti LSM, organisasi perempuan,pemuda dan dunia usaha difasilitasi untuk meningkatkan partisipasi diantara masyarakat setempat dan kelompok kepentingan sebagaielemen yang mendukung untuk menentukan prioritas pembangunandaerah. Forum stakeholders berperan sebagai salah satu proses untukmenyuarakan kepentingan masyarakat terhadap tujuan pembangunansecara spesifik.Dalam proses perumusan visi pembangunan daerah sebagaidasar untuk perencanaan jangka menengah penting untuk menampungaspirasi masyarakat melalui berbagai forum stakeholders yang ada dilevel daerah. Perencanaan dilihat sebagai proses terstruktur yangbertahap dan bertingkat. Perencanaan pembangunan daerah olehlembaga teknis didasarkan pada analisa potensi dan kebutuhan daerah,integrasi rencana spasial dan rencana pembangunan dari tingkatpropinsi maupun nasional. Aspek tersebut dipadukan dengan alurperencanaan partisipatif untuk menggali aspirasi dan kebutuhanUpaya Meningkatkan (Asri Lubis, 181:190)187
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember 2009masyarakat setempat. Hasil pemaduan dua perspektif, yakni darimasyarakat sipil dan lembaga pemerintahan, selanjutnya menjadidasar bagi para perencana dalam menyusun dokumen perencanaanyang diterima semua pihak yang sekaligus sesuai dengan norma danstandar nasional.Selain alur perencanaan itu sendiri, hubungan fungsionalantara perencanaan dan penganggaran harus diperkuat. Terutama yangsudah direncanakan perlu dianggarkan. Ini untuk menghindariprioritas yang telah disetujui sebelumnya diganti dengan kepentinganpartisan yang bertentangan dengan rencana pembangunan daerah.Tiap sektor harus diberikan alokasi anggaran bagu perencanaansektoralnya, sebagai bagian dari belanja daerah pada tahun-tahunmendatang.C. PenutupSebagai suatu proses maka perencanaan pembangunan yangpartisipatif akan mencakup sejumlah tahapan yang harus dilaluidengan melibatkan seluruh stakeholders. Tahapan-tahapan ini diawalioleh kegiatan identifikasi kebutuhan dan potensi daerah dan diakhiridengan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka memperolehumpan balik untuk penyusunan visi dan misi berikutnya. Secarasederhana, siklus perencanaan pembangunan partisipatif dapatdigambarkan seperti gambar 1. dibawah iniDalam keseluruhan langkah tersebut, perlu didesain lingkuppartisipasi yang diperlukan bagi stakeholders. Lingkup partisipasi inimenyangkut penentuan siapa yang akan dilibatkan dan dalamperencanaan yang bagaimana ia harus dilibatkan. Model partisipasiyang sifatnya masif (melibatkan masyarakat luas) lebih tepatditerapkan bagi perencanaan yang menyangkut kepentingan umumatau pembangunan yang berbasis wilayah. Sementara modelpartisipasi terbatas dapat diterapkan dalam perencanaan yang sifatnyastrategis yang menyangkut identifikasi dan penentuan kebijakankebijakan yang membutuhkan pemikiran dan skala prioritas yangvisioner. Untuk tahapan perencanaan strategis, akan lebih tepat jikastakeholders yang dilibatkan adalah kelompok-kelompok ahli yangkompeten karena menyangkut dimensi teknokratis dari perencanaanpembangunan.Upaya Meningkatkan (Asri Lubis, 181:190)188
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember ranPenentuanKegiatanPengujianAlternatif ar 1 Siklus Perencanaan Pembangunan PartisipatifSumber: AdriansyahSamsura 2003.Dengan demikian, untuk menerapkan perencanaan partisipatifdalam pembangunan daerah masih diperlukan upaya untuk mendesainmodel partisipasi publik yang sesuai dengan kebutuhan, terutamamenyangkut lingkup partisipasi yang sesuai. Di sisi lain, implementasikonsep perencanaan partisipatif juga tidak akan berhasil tanpadidukung oleh sejumlah prasyarat yang mencakup perubahan strukturdan kultur dalam masyarakat daerah, antara lain: a) adanya upayapelibatan seluruh stakeholders, b) adanya upaya pembangunaninstitusi masyarakat yang kuat dan legitimate, c) adanya proses politikmelalui upaya negosiasi yang pada akhirnya mengarah padapembentukan kesepakatan bersama (collective agreement), dan d)adanya usaha pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapatmengetahui kebutuhannya; kapasitas yang dimilikinya; mampumengidentifikasi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhannyaUpaya Meningkatkan (Asri Lubis, 181:190)189
JURNAL TABULARASA PPS UNIMEDVol.6 No.2, Desember 2009tersebut; serta memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengankapasitasnya.Upaya ke depan untuk mendukung proses perencanaanpembangunan partisipatif seharusnya lebih berfokus padapengembangan kapasitas di tingkat sistem, institusi, dan individuuntuk menjamin kontinuitas perkembangan inovasi dan konsepnyapada masa yang akan datang.
kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih
Perda. Partisipasi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan haruslah diatur secara lebih jelas. Kata kunci : Partisipasi, Perspektif dan Kebijakan Publik Pendahuluan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH . Implementasi Kebijakan Publik . 30 3. Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi . akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 .
Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Memonitor Kesesuaian Kegiatan . 53 4.8.Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Memilihara Hasil-hasil . Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, .
peneliti meneliti tentang “Partisipasi politik masyarakat desa tanak kaken dalam pemilihan kepala desa 2018” perbedaan penelitian dengan peneliti pertama adalah prilaku politik masyarakat dan objek penelitian. 2. Penelitian yang berjudul “Partisipasi politik dalam proses pembangunan desa di kecamatan wori, kabupaten Minahasa utara”
persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian pohon sekitar garis imajiner Kraton Yogyakarta, serta faktor pendukung dan penghambatnya. . mendukung upaya konservasi (etnokonservasi), tanaman (etnobotani), dan . Moro, H.K.E.P., 2017. Studi Etnobotani & Upaya Pelestarian Tanaman di Sekitar Kraton Yogyakarta. Prosiding Sendika .
Gampong Gunong Kleng dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah gampong masih kurang aktif, sebab masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perumusan hasil musyuwarah rencana pembangunan jangka menengah gampong. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).
kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. 3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna. 4. Partisipasi dilaksanakan secara sistematik, bukan hal yang insidental. 5.
wesley long hospital . womack army medical center . 3 overview of goals the student should spend the majority of their time in the inpatient pharmacy learning the roles and responsibilities of every staff member. this is a medication use process and systems based experience, not a clinical experience. students should be encouraged to work with pharmacy technicians, including those .
