PENGERTIAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)

1

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARATKEBIJAKAN MANAJEMEN KESELAMATANDAN PERIZINAN PENYELENGGARAANANGKUTAN BARANGDalam Acara Seminar Asosiasi Pengusaha Truk IndonesiaDisampaikan Oleh :DR. Ir. DJOKO SASONO, M.ScDirektur Jenderal Perhubungan DaratJakarta, 26 Februari 2015KEMENTERIANPERHUBUNGAND I R E K T O R A TJ E N D E R A LP E R H U B U N G A ND A R A2 T

PENGERTIAN SISTEMMANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)SMK Perusahaan Angkutan Umummerupakan tata kelola keselamatanbidang angkutan umum secara sistematisdan komprehensif dalam suatu sistemmanajemen yang utuh melalui prosesperencanaan, penerapan, pengukurandan pengawasan untuk mewujudkanpenyelenggaraan angkutan umum yangberkeselamatan.

ISU GLOBAL DAN AKSI NASIONALISU GLOBALWorld Health Day (7April 2004), tema “Road Safety is notAccident”.Resolusi PBB 60/5Tanggal 20 Oktober2005Tentang Improving GlobalRoad SafetyResolusi PBB (A/64/255)Tanggal 2 Maret 2010Tentang "Decade of RoadSafety" 2011 - 2020AKSI NASIONALKesepakatan 4Menteri KapolriDisusun draft RencanaAksi Keselamatan JalanPekan NasionalKeselamatan Jalan 2007Dibuka Presiden RI di TMIIJakarta, 23 April 2007Pekan NasionalKeselamatan Jalan 2008Dibuka Wapres di SilangMonas Jakarta, 20 April2008 10 ProvPekan NasionalKeselamatan Jalan 2009Pekan NasionalKeselamatan Jalan 2010Dekade AksiKeselamatan (DoA)Dibuka Menhub di TeaterTanah Airku TMIIJakarta,tanggal 17 Juni2009 10 ProvPekan Keselamatan 10 ProvPekan Keselamatan danHarubnas (2012) 10 ProvRUNK LLAJInpres No.4 Tahun 2013 tentangProgram Dekade AksiKeselamatan Jalan

Latar BelakangSistem Manajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum1. SistemManajemen Keselamatan (SMK) merupakanketentuan perundangan yang wajib dilaksanakan olehsetiap perusahaan – UU No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ, UUKetenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 87.2. Implementasi SMK merupakan suatu landasan untukmencapai kinerja keselamatan yang baik.3. SMK telah berjalan di berbagai bidang seperti a/penerbangan, migas, angkutan jalan (belum secaralegal formal), dan lainnya.4. Keselamatan .

Latar BelakangSistem Manajemen KeselamatanPerusahaan Angkutan Umum4. Keselamatan dalam perusahaan angkutan umumharus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnyadalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik,SDM, keuangan dan pemasaran.5. SMK perusahaan angkutan umum merupakan suatubagian dari sistem dalam penanganan keselamatanangkutan jalan yang harus dilaksanakan secarasinergis baik dari aspek yuridis, teknis maupunoperasional.

SISTEM MANAJEMENKESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTANTUJUANMANFAAT Mendorong produktifitas perusahaan secara optimalMengurangi kerugian ekonomis ataupun finansial karena terjadinyakecelakaan lalu lintasDapat dilakukan pencegahan dan penegendalian kerugian (kerugiansarana produksi)Meningkatkan efisiensi perusahaan karena dapat dicegahnya kerugianakibat kecelakaan bila terjadi, sehingga akan meningkatkan dayasaing perusahaan.

FrameworksSistem Manajemen KeselamatanKeselamatanBusinessOperationPencegahan KecelakaanKecelakaan TransportasiLautUU Pelayaran17/2008UdaraUU Penerbangan1/2009DaratUULLAJNo. 22/2009Sistem Manajemen KeselamatanIMOISM sh AngktUmumKecelakaan KerjaUU No 1 Tentang Keselamatan KerjaUU No 13 tahun 2007Tentang KetenagakerjaanSistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan KerjaKepmen PUSMK3KonstruksiKepmenakerNo 05/96Kepmen KesSMK3IndustriSMK3Hospital

LANDASAN HUKUMSISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)UU No. 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ9Pasal 141 ayat (1) :perusahaan angkutanumum wajib memenuhistandard pelayananminimal yang meliputi :keamanan; keselamatan;kenyamanan;keterjangkauan;kesetaraan; danketeraturanPasal 203 ayat (1) :Pemerintahbertanggung jawabatas terjaminnyakeselamatan lalulintas dan angkutanjalan.Pasal 204 ayat (2) : Kendaraan BermotorUmum harus dilengkapi dengan alatpemberi informasi terjadinya KecelakaanLalu Lintas ke Pusat Kendali SistemKeselamatan Lalu Lintas dan AngkutanJalan.Pasal 204 ayat (1) :perusahaan angkutanumum wajibmembuat,melaksanakan danmenyempurnakansistemmanajemenkeselamatandengan berpedomanpada rencana umumnasional keselamatanlalu lintas danangkutan jalan.

PENDEKATAN PENANGANANKESELAMATAN JALAN DALAM RUNK5 PILAR PENINGKATANKESELAMATAN LLAJPENINGKATANMANAJEMENKES. LLAJ(SafeManagement)PENINGKATANJALAN YGBERKESELAMATAN(Safer Road)PENINGKATANKEND. YGBERKESELAMATAN( Safer Vehicles)PENINGKATANPERILAKUPENGGUNA JALANBERKESELAMATAN(Safer People)PENINGKATANPERAWATAN PASKALAKA (Post Crash)

PILAR 1Kebijakan Pilar 1 : Manajemen Keselamatan Jalan (Road Safety Management)TARGET: Mendorong terciptanya kemitraan multi-sektoral untukmengembangkan dan menetapkan strategi keselamatan jalannasional, rencana dan target yang didukung oleh pengumpulandata dan bukti penelitian untuk menilai desain penanggulangandan memantau implementasi dan efektifitas.Rencana Aksi:1. Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan2. Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat3. Riset Keselamatan Jalan4. Surveilance Injury dan Sistem Informasi Terpadu5. Dana Keselamatan Jalan6. Kemitraan Keselamatan Jalan7. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum8. Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan

OrganisasiManajemenSMK

Elemen SMK Angkutan Umum1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Komitmen dan Kebijakan Manajemen KeselamatanPengorganisasian, sumberdaya dan dokumentasiManajemen RisikoPengendalian OperasiPelatihan dan kompetensiKomunikasi dan KonsultasiTanggap DaruratKecelakaan dan PelaporanPemantauan dan Pengukuran KinerjaAudit dan Tinjau Ulang Manajemen

Elemen SMK Angkutan Umum1. KEBIJAKANDANKEPEMIMPINANPERENCANAAN10. AUDIT DANTINJAU ULANG2. Pengorganisasian3.Manajemen RisikoPEMANTAUAN8. PenyelidikanInsiden & KoreksiSMKP-B3IMPLEMENTASI4. Pengendalian Operasi5. Pelatihan/Kompetensi9. PemantauanDan pengukuran6. Komunikasi/Konsultasi7. Tanggap Darurat

TAHAPAN IMPLEMENTASI SMK1.PENYELESAIAN ASPEK LEGAL Studi/Kajian Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum Uji Coba, Workshop/ Uji Publik SMK Penyusunan Peraturan PemerintahPP Tentang Angkutan, PP Tentang Keamanan dan Keselamatan LLAJ2.3.4.5. Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Dirjenhubdat Formulasi Kebijakan Pemerintah : Pemberian Insentif Atau Subsidi Kepada PerusahaanAngkutanSOSIALISASI KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTANPEMBERLAKUAN SECARA EFEKTIFPENGAWASAN/EVALUASIPENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT)

PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAANANGKUTAN BARANG16

LATAR BELAKANG :Undang – Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, Pasal 307 menyebutkan : "Setiap orang yangmengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yangtidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut,dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan ataudenda paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)."Sedangkan Pasal 169 , berbunyi :(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajibmematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut,dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutanbarang.17Perlu adanya Pengaturan Tata Cara Muat Angkutan Barang

PENGATURAN ANGKUTAN BARANG PADAUU NO. 22 TH 2009 tentang LLAJ18(Pasal 163 ayat 2)Penyelenggara angkutan barang khusus wajib menjediakan tempatpenyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem danprosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barangtersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor.(Pasal 166 ayat 3 huruf c)Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengandokumen yang meliputi :a. Surat Perjanjian Pengangkutan; danb. Surat Muatan Barang.(Pasal 173 ayat 1 huruf c)Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan barangwajib memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus atauAngkutan Alat Berat.

PERBANDINGAN DOKUMEN ANGKUTANORANG DAN BARANG( Pasal 166 UU. No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ )ANGKUTAN ORANG(LBN,AKAP,AKDP)19ANGKUTAN BARANG(Kend Umum)1. Tiket Penumpang UmumDokumen yang memuat informasi mengenai: Tujuan perjalanan Nomor Tempat duduk Nomor pemberangkatan Pernyataan bahwa Tanggalpengangkut tunduk pada Penerbitanketentuan Undang-undang. Nama Penumpang Nama pengangkut tempat tanggal waktu pemberangkatan,2. Tanda Pengenal BagasiTanda yang memuat informasi tentang: Nomor tanda pengenal bagasi Kode tempat keberangkatandan tempat tujuan Berat bagasi3. Manifes1. Surat PerjanjianPengangkutan BarangBukti pembayaran sah antarapengangkut barang danpengirim barang.2.Surat Muatan BarangSurat yang menerangkanjenis dan jumlah barangserta asal dan tujuanpengiriman. asuk angkutan umumbarang pribadi.

ANGKUTAN BARANG UMUM :Angkutan barang umum adalah angkutan barang padaumumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidakmemerlukan sarana khusus.CIRI – CIRI PELAYANAN (Pasal: 161 UU No.22 Tahun 2009 ttg LLAJ)(1)(2)(3)20Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang;

KETENTUAN TATA CARA MUATANGKUTAN BARANG UMUM :(1) Dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggukeamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;(2) Pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraanpengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidakmudah rusak dan diikat dengan kuat;(3) Pemuatan Barang Umum dalam ruang muatan barang harusdisusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secaraproporsional pada sumbu-sumbu kendaraan;(4) Distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratanmuatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, dayadukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.21

ANGKUTAN BARANG KHUSUS22Angkutan barang khusus adalah angkutan yangmembutuhkan mobil barang yang dirancang khususuntuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair,gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat beratserta membawa barang berbahaya.BARANG BERBAHAYA:a. Barang yang mudah meledak;b. Gas mampat, gas cair, gas terlarutpada tekanan atau temperaturtertentu;c. Cairan mudah menyala;d. Padatan mudah menyala;e. Bahan penghasil oksidan;f. Racun dan bahan yang mudahmenular;g. Barang yang bersifat radioaktif;h. Barang yang bersifat korosif.

BARANG KHUSUS(Pasal 162 UU. No.22/2009)23PERSYARATAN KENDARAAN :a. Wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barangyang diangkutb. Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkutc. Memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkand. Membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan denganmenggunakan alat yang sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkute. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan,Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalanf. mendapat rekomendasi dari instansi terkaitg. Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yangmelebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangharus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik IndonesiaPengemudi dan Pembantu PengemudiKendaraan Bermotor Umum yangmengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat danbentuk barang khusus yang diangkut.

BADAN HUKUM PERUSAHAAN ANGKUTAN(LANDASAN HUKUM PERUSAHAAN BERBENTUKPERSEROAN TERBATAS)24Pasal 139 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ :Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh :1.badan usaha milik negara,2.badan usaha milik daerah, dan/atau3.badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undanganPasal 1 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ :Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yangmenyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang denganKendaraan Bermotor Umum.Yang dimaksud dengan “badan hukum” adalah badan (perkumpulan dansebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapatdilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga.(Penjelasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ)