STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI
STRATEGI NASIONALPENCEGAHAN KORUPSIRpSTRANAS PKOleh:TIM NASIONALPENCEGAHAN KORUPSI
AKSIPENCEGAHAN KORUPSI2019-2020
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPERIJINAN DAN TATA NIAGAAKSI01Peningkatan Pelayanan & Kepatuhan Perizinandan Penanaman ModalSUB AKSI 1OUTPUTMeningkatnya kemudahan berusaha didaerah bagi pengusaha kecil dan menengahDihapuskannya prasyarat pengajuanizin usaha di seluruh daerah yangsudah tidak diwajibkan olehperaturan lebih tinggiPENANGGUNG JAWABKementerian Dalam NegeriPENANGGUNG JAWAB Kementerian Koordinator BidangPerekonomianBadan Koordinasi Penanaman ModalKementerian Dalam NegeriKementerian Lingkungan Hidup danKehutananKementerian KesehatanKementerian PertanianKementerian Energi dan SumberDaya MineralKementerian Pekerjaan Umum danPerumahan RakyatKementerian Komunikasi danInformatikaOUTPUTOSS Terintegrasinya aplikasi perizinan di K/Ldengan Online Single Submission (OSS)Terintegrasinya aplikasi perizinan di Pemdadengan Online Single Submission (OSS)Terbangunnya mekanisme pengendaliankepatuhan pemohon izin yangmendapatkan pelayanan Online SingleSubmission (OSS)SUB AKSI 2Percepatan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik/Online Single Submission (OSS)
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPERIJINAN DAN TATA NIAGAAKSI02Perbaikan Tata Kelola Data dan KepatuhanSektor Ekstraktif, Kehutanan, dan PerkebunanOUTPUT Implementasi One Map Policy Penetapan Kawasan Hutan 100% di tahun 2020Adanya akses informasi terkaitpenetapan kawasan hutan ke publikSistem Perizinan Terintegrasi diKementerian Lingkungan Hidup danKehutananTersedianya database perizinanterpadu yang terkini di KementerianLingkungan Hidup dan KehutananTersedianya data deforestasi yangterkiniONEMAPPENANGGUNGJAWAB PKH Dibukanya data penetapan hutan yangsudah ditetapkan ke publikOptimalisasi Tata KelolaPengawasan HutanKementerian LH dan KehutananBadan Informasi GeospasialKementerian Energi dan SumberDaya MineralKementerian Agraria dan TataRuang/ BPNKementerian PertanianKementerian Dalam NegeriPemprov Kalimantan TengahPemprov Kalimantan TimurPemprov Sulawesi BaratPemprov RiauPemprov PapuaSUB AKSI 1
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPERIJINAN DAN TATA NIAGAAKSI02Perbaikan Tata Kelola Data dan KepatuhanSektor Ekstraktif, Kehutanan, dan PerkebunanOUTPUT Terlaksananya Sistem PengelolaanAdministrasi Korporasi Digunakannya basis data BeneficialPENANGGUNG JAWAB Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusiaKementerian KeuanganPusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuanganKementerian PertanianKementerian Energi dan Sumber DayaMineralKementerian Koperasi dan Usaha KecilMenengahKementerian Agraria dan Tata RuangSUB AKSI 2BOOwnership untuk pencegahanpenyalahgunaan legal persons/arrangements untuk tujuan antipencucian uang/pencegahanpendanaan terorisme, pencegahanpenyalahgunaan perpajakan Digunakannya basis data BeneficialOwnership sebagai syarat dalampengajuan izin di sektor ekstraktif dansektor kelapa sawitTersedianya dan dimanfaatkannyabasis data Beneficial Ownership (BO)
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPERIJINAN DAN TATA NIAGAAKSI03Utilisasi Nomor Induk Kependudukan Untuk PerbaikanTata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan SubsidiTerintegrasinya program bantuan sosialsecara terpadu berdasarkanbasis data yang handaldan akuratNIKTerbangunnya basis data yang handal ataspetani penerima bantuan dan subsidikepada petani (by name by address,terkini/mutakhir, berbasis NIK)OUTPUTTerbangunnya basis datayang handal kepada penerimabantuan sosial (by name by address,terkini/mutakhir, berbasis NIK)PENANGGUNG JAWAB Kementerian Dalam NegeriKementerian PertanianKementerian SosialBPJS KesehatanTerintegrasinyaprogram bantuan dansubsidi kepada petani secaraterpadu berdasarkan basis datayang handal dan akuratSUB AKSIMeningkatnya ketepatan sasaranpenyaluran bantuan sosial dansubsidi terhadap petani
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPERIJINAN DAN TATA NIAGAAKSI04Integrasi dan Sinkronisasi Data ImporPangan StrategisOUTPUTSUB AKSIDigunakannya IndonesiaNational Single Windowsebagai dasar perumusankebijakan dan rekomendasiizin impor komoditaspangan strategisWSIN Terintegrasinya data Indonesia National SingleWindow dengan data pemasukan impor panganstrategis milik Direktorat Jenderal Bea Cukai Sinkronisasi data rekomendasi kuota impor panganstrategis dengan data izin impor Terlaksananya monitoring penerapan IndonesiaNational Single WindowEODSCHinsw.go.idPENANGGUNG JAWAB Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianKementerian KeuanganKementerian PertanianKementerian PerindustrianKementerian PerdaganganKementerian Kelautan dan Perikanan
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPERIJINAN DAN TATA NIAGAAKSI05Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintahdan Sektor SwastaSUB AKSIPeningkatan manajemen anti suapbagi perusahaan swastaPeningkatan profesi anti suapdi sektor swastaOUTPUTPenerapan sistem manajemenanti suap (standar yang miripdengan ISO 37001 maupunpanduan anti suap sektorswasta) secara meluas melaluiOtoritas Jasa Keuangan,Kementerian BUMN, Satuan KerjaKhusus Pelaksana KegiatanUsaha Hulu Minyak dan GasBumi, KADIN, Asosiasi Usahadan Pemerintah Daerahmanajemenanti suapPENANGGUNG JAWAB Satuan Kerja Khusus PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi Otoritas Jasa Keuangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kementerian BUMN
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKKEUANGAN NEGARA06Integrasi Sistem Perencanaan dan PenganggaranBerbasis ElektronikBerfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusatBerfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah(bagian dari Peraturan Presiden Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)NAANENCA12Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan dan penganggaranberbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah3Terselenggaranya Trilateral Anggaran dan Kinerjadi Kementerian/Lembaga4PER NGGARANPENGAOUTPUTAKSIPENANGGUNG JAWAB Kementerian Keuangan Kementerian PerencanaanSUB AKSI12Terwujudnya interoperabilitassistem perencanaan dan penganggaranberbasis elektronikMeningkatnya kualitas dokumenperencanaan dan penganggaranPembangunanNasional/Bappenas Kementerian Dalam Negeri Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Kementerian Komunikasi danInformatika
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKKEUANGAN NEGARAAKSI07Peningkatan profesionalitas dan modernisasiPengadaan Barang dan Jasa03UTPTOUTerpenuhinya jabatan fungsionalpengadaan di setiap Kementerian/Lembaga dan PemerintahProvinsi02Terbentuknya UKPBJ strukturaldi Kementerian/Lembagadan Pemerintah Provinsiukpbj01Terbitnya regulasi tentangpembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi04Dialihkannya seluruh anggota Pokjapengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsimenjadi pejabat fungsionalpengadaan UKPBJ05Dilaksanakannya pengukuran kematanganUnit Kerja Pengadaan Barang dan Jasadi 100 Kementerian/Lembaga danPemerintah ProvinsiPENANGGUNG JAWABLembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa PemerintahKementerian Dalam NegeriSUB AKSI 1Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja PengadaanBarang dan Jasa minimal pada level 3 di 100 Kementerian,Lembaga, Pemerintah ProvinsiKementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi04Seluruh Pemerintah Provinsi
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKKEUANGAN NEGARAAKSI07Peningkatan profesionalitas dan modernisasiPengadaan Barang dan Jasapbje-katalogOUTPUTDigunakannya e-katalog di:a. Seluruh Pemerintah Provinsib. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatc. Kementerian Kesehatand Kementerian Perhubungane. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaanf. Kementerian PertanianPENANGGUNG JAWABLembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa PemerintahKementerian Pekerjaan Umum danPerumahan RakyatKementerian KesehatanKementerian PerhubunganSUB AKSI 2Terimplementasinya e-katalog sektoral dan e-katalog lokalKementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian PertanianSeluruh Pemerintah Provinsi01020304050607
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKKEUANGAN NEGARAAKSI07Peningkatan profesionalitas dan modernisasiPengadaan Barang dan JasapbjOUTPUTDilakukannya perbaikan dan penyempurnaan aplikasiSistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) berbasisNomor Pokok Wajib Pajak yang melingkupi:Database vendorPenilaian kinerja vendorSanksi bagi vendor yang wanprestasinpwpe-kontrakSistem deteksi fraud vendorPENANGGUNG JAWABLembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa PemerintahSUB AKSI 3Terlaksananya mekanisme dan sistem elektronik pengadaanberbasis Nomor Pokok Wajib Pajak
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKKEUANGAN NEGARAAKSI07Peningkatan profesionalitas dan modernisasiPengadaan Barang dan JasaOUTPUT1pbj2Terlaksananya konsolidasi pengadaan di:Ü Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatÜ Kementerian KesehatanÜ Kementerian PerhubunganÜ Kementerian Pendidikan dan KebudayaanÜ Kementerian PertanianÜ 5 Pemerintah ProvinsiTersedianya hasil kajian tentang Sentralisasi Pengadaan untukPengadaan yang bersifat kompleks, besar, dan strategis3Tersedianya hasil uji coba sentralisasi pengadaan untukPengadaan yang bersifat kompleks, besar, dan strategisPENANGGUNG JAWABkonsolidasipengadaanSUB AKSI 4Meningkatnya efisiensi pengadaanmelalui konsolidasi pengadaandi tingkat pusat dan tingkat provinsi0102030405060708Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahKementerian Dalam NegeriKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKementerian KesehatanKementerian PerhubunganKementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian Pertanian5 Pemerintah Provinsi
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKKEUANGAN NEGARAAKSI08Optimalisasi Penerimaan Negara dariPenerimaan Pajak dan Non-PajakOUTPUTSUB AKSI 1Terlaksananya reformasi dan modernisasi sistem perpajakanMeningkatnya sistem administrasi perpajakan yang terintegrasiMeningkatnya sistem administrasi Penerimaan NegaraBukan Pajak yang terintegrasiTerbitnya Peraturan Presiden tentang IntegrasiData Keuangan berbasis Single IdentificationNumberTerbangunnya sistem administrasiperpajakan yang terintegrasiPENANGGUNG JAWABTerbangunnya sistem administrasi PenerimaanNegara Bukan Pajak yang terintegrasipajakKementerian KeuanganTerbentuknya database perpajakan berdasarkanNomor Induk Kependudukan dan Nomor PokokWajib PajakTersedianya estimasi potensi penerimaanpajak berdasarkan data micro-social-economyImplementasi awal integrasi data di ProvinsiJawa BaratMeningkatnya integritas pegawai pajak
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKKEUANGAN NEGARA08Optimalisasi Penerimaan Negara dariPenerimaan Pajak dan Non-PajakSUB AKSI 2Terlaksananya pencegahantax avoidance dan evasionTersedianya gap analysis implementasirekomendasi BEPS secara berkalaOUTPUTAKSITerlaksananya implementasi rekomendasiaksi Base Erosion & Profit Shifting (BEPS)beppajaksCEANDIOAVTAXPENANGGUNG JAWABKementerian Keuangan
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKKEUANGAN NEGARAAKSI08Optimalisasi Penerimaan Negara dariPenerimaan Pajak dan Non-PajakOUTPUTŸPENANGGUNG JAWABTerbitnya peraturan teknis terkait pelaksanaan Konfirmasi StatusWajib PajakŸTersedianya basis data penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak diKementerian/Lembaga/Pemerintah DaerahŸTersedianya laporan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajakuntuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah DaerahŸŸTersedianya hasil penilaian penerapanhasil pelaksanaan KonfirmasiStatus Wajib PajakkswpSupervisi pembuatan peraturandan pelaksanaan peraturanoleh Kementerian/Lembaga/Organisasi PerangkatDaerah/Institusi lainnya untukmensyaratkan KonfirmasiStatus Wajib Pajak dalampemberian layanan publikkriteria tertentu SUB AKSI 3Perluasan dan optimalisasi pelaksanaanKonfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Kementerian Kelautan dan PerikananKementerian Energi dan Sumber Daya MineralKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKementerian Dalam NegeriKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKementerian PerdaganganKementerian PerindustrianKepolisian Negara Republik IndonesiaBadan Koordinasi Penanaman ModalKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahKementerian KesehatanKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalKementerian PertanianKementerian PerhubunganKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKementerian AgamaKementerian PariwisataKementerian Komunikasi dan InformatikaKementerian, Riset, Teknologi, Pendidikan TinggiKementerian Badan Usaha Milik NegaraBadan Pengawas Obat dan MakananBadan Kepegawaian NegaraBadan Standardisasi NasionalLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahBadan Nasional Sertifikasi ProfesiKementerian KetenagakerjaanKementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian Keuangan
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKKEUANGAN NEGARAAKSI08Optimalisasi Penerimaan Negara dariPenerimaan Pajak dan Non-PajakOUTPUTSUB AKSI 4Ditetapkannya revisi peraturan terkait pengelolaan data yang memuat tentang:Terimplementasinya National Data RepositoryŸ data sub-surface yang menjamin integrasi(NDR) tahap pertama dan terintegrasinyaŸ data governance yang menjamin kedaulatan negarasistem dan proses bisnis serta dataŸ data quality berbasis standar internasional terbuka (tidak ada vendor lock)governance untuk pengelolaan danŸ data availability yang baik (tidak ada duplikasi data dan perbedaan versi)penyimpanan data sub-surface secaraŸ infrastruktur maupun pengelolaan yang terfederasi antara Kementerian Energi Sumber Dayaterintegrasi dan terfederasi berbasisMineral, Saturan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badanstandar internasionalPengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja SamaŸ berfungsinya hub data yang memastikan integrasi, keberadaan dankualitas dataŸ aturan yang jelas terkait Pertamina untuk menjadi pengelola NationalData Repository (NDR)ndrTerbentuknya unit pengelola National Data RepositoryTersedianya data cadangan minyak dan gas nasional yang akuratuntuk keperluan perencanaan operasiPENANGGUNG JAWABKementerian Energi danSumber Daya Mineral
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASIAKSIPenguatan Pelaksanaan Reformasi BirokrasimeritASsistemN09SUB AKSI 1Percepatan pelaksanaan sistem meritOUTPUTPenguatan talent pool dan talent managementAparatur Sipil Negara (ASN)PENANGGUNG JAWABPenguatan implementasi sistem seleksi JabatanPimpinan Tinggi berbasis teknologi informasi(SIJAPTI, SISKA, SIPINTER)Ÿ Kementerian PendayagunaanŸŸŸŸŸŸAparatur Negara dan ReformasiBirokrasiKomisi Aparatur Sipil NegaraBadan Kepegawaian NegaraKementerian Dalam NegeriKejaksaan AgungKepolisian Negara RepublikIndonesiaSeluruh Pemerintah DaerahISARKASI BIROREFORM
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASIAKSI09Penguatan Pelaksanaan Reformasi BirokrasiPENANGGUNG JAWABŸ Lembaga Perlindungan Saksi dan KorbanŸ Kementerian Pendayagunaan AparaturŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸNegara dan Reformasi BirokrasiKementerian KesehatanKementerian KetenagakerjaanKementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan NasionalKementerian PerhubunganKepolisian Negara Republik IndonesiaBadan Pemeriksa KeuanganKementerian KeuanganKementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian Pekerjaan Umum danPerumahan RakyatKementerian Lingkungan Hidup danKehutananKementerian AgamaKementerian Energi dan Sumber DayaMineralKementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan TransmigrasiKejaksaan AgungKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKementerian PertanianKementerian SosialINTEGRITASOUTPUT1Terbangunnya unit-unit kerja percontohan(zona integritas) di setiap instansi pemerintah2Terbitnya MoU komitmen pembangunan ZonaIntegritas pada aparat penegak hukum dan UnitPelayanan Strategis tertentu yakni Kantor Pertanahan,Syahbandar, Lapas, Bea Cukai, Imigrasi, BNP2TKI,serta Unit Layanan Pendidikan3REFORMASIISAKRIB ROTerbentuknya Unit PengendalianIntegritas di sektor-sektor strategiszonaintegritasSUB AKSI 21Meningkatnya kualitas pembangunan Zona Integritas menujuWilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani2Meningkatnya Standar Integritas Pemerintah pada sektor-sektorstrategis
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASIAKSI09Penguatan Pelaksanaan Reformasi BirokrasiOUTPUT1Unifikasi standar kompetensi AparatPengawasan Intern Pemerintah dan perluasanproses sertifikasi Jabatan Fungsional Auditordan Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan di Daerah2Kecukupan anggaran operasional AparatPengawasan Intern Pemerintah berdasarkanrasio dengan anggaran kementerian danlembaga3Penguatan independensi Aparat PengawasanIntern Pemerintah di tingkat pusat maupundaerah melalui perubahan polapertanggungjawaban/laporan4Kecukupan jumlah Aparat Pengawasan InternPemerintah di K/L dan Pemerintah Daerahdengan penetapan rasio yang menggambarkanbeban kerja/cakupan wilayah atau resiko yangteridentifikasiSUB AKSI 3Terciptanya pengawasan internalpemerintah yang independen,objektif dan berintegritasRpRpPENANGGUNG JAWABŸ Badan Pengawasan Keuangan danŸŸPembangunanKementerian Dalam NegeriBadan Kepegawaian NegaraREFORMASIBIROKRASI4apip
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASIAKSI09Penguatan Pelaksanaan Reformasi BirokrasiSUB AKSI 4Terbangunnyakelembagaan pemerintahyang tepat fungsi, tepatproses, dan tepat ukuranrightsizingOUTPUTTerlaksananya penataankelembagaan yang ideal(right sizing) 2019-2024REFORMASIBIROKRASIPENANGGUNG JAWABŸ Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan ReformasiBirokrasiŸ Kementerian Dalam Negeri
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASIAKSI09Penguatan Pelaksanaan Reformasi BirokrasiOUTPUTPercepatan pelaksanaanPeraturan Presiden Nomor 95Tahun 2018 tentang SistemPemerintahan BerbasisElektronikspbePENANGGUNG JAWABŸ Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi BirokrasiŸ Kementerian Komunikasi dan InformatikaŸ Badan Penerapan dan PengkajianTeknologiŸ Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/BappenasSUB AKSI 5Terbangunnya tatakelola SistemPemerintahan BerbasisElektronik secaraterpadu
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASIAKSI10Implementasi Grand Design Strategi PengawasanKeuangan DesaOUTPUTSUB AKSIMeningkatnya integritas pemerintahan desadalam pengelolaan keuangan desa12Tersusunnya regulasi tentang strategi nasionalpengawasan keuangan desaTerintegrasinya seluruh kanal pengaduan masyarakatterkait keuangan desa dan tertangani secara terpadukeuangandesaPENANGGUNG JAWABKementerian Dalam NegeriKementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan TransmigrasiŸ Badan Pengawasan Keuangan danPembangunanŸŸ
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASIAKSI11Perbaikan Tata Kelola Sistem PeradilanPidana TerpaduSUB AKSI 11 Terimplementasinya sistem informasi penangananperkara terpadu secara online di Kepolisian NegaraRepulik Indonesia/Kejaksaan Agung/Mahkamah Agung/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaberbasis teknologi informasi2 Terimplementasinya sinkronisasi pendataan penangananperkara tindak pidana korupsi secara onlineOUTPUTITTSPP1 Terlaksananya pertukaran seluruh data penanganan perkarasecara terpadu di satuan kerja di tingkat pertama secara online2 Terlaksananya pengiriman data Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) yang termutakhir besertainformasi penanganan perkara termasuk perkembangannyahingga proses eksekusi dari seluruh Kepolisian dan Kejaksaan,baik di tingkat pusat maupun daerah kepada KomisiPemberantasan Korupsi melalui sistem SPDP OnlinePENANGGUNG JAWABŸ Kementerian Koordinator Bidang Politik,ŸŸŸŸŸHukum dan KeamananKepolisian Negara Republik IndonesiaKejaksaan AgungMahkamah AgungKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKementerian Komunikasi dan Informatika
AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020STRANAS PKPENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASIAKSI11Perbaikan Tata Kelol
Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan AKSI 02 PENANGGUNG JAWAB Kementerian LH dan Kehutanan Badan Informasi Geospasial Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kementerian Pertanian Kementerian Dalam Negeri Pemprov Kalimantan Tengah Pemprov Kalimantan Timur
STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) A. Strategi 1. Pengertian Strategi Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “strato” yang artinya pasukan dan “agenis” yang artinya pemimpin. Jadi strategi berarti hal yang berhubungan dengan pasukan perang (Ali Moertopo,1971:24). Strategi
13 BAB II STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA A. Strategi 1. Pengertian Strategi Secara bahasa strategi berasal dari kata strategic yang berarti menurut siasat atau rencana dan strategy yang berarti ilmu siasat.1 Menurut istilah strategi adalah rencana yang cermat mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.2 Strategi adalah bagaimana menggerakkan pasukan ke posisi paling
rekomendasi KPK atas hasil kajian Dana Kapitasi di FKTP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Pengelolaan dana desa KPK dan 2017 . 27 April 2015 PERBAIKAN SISTEM Aturan/Perundangan Lembaga/Kewenang an Tata Kelola Sarana/Prasarana Lingkungan Pendukung PERUBAHAN PERILAKU Definisi Nilai Pembakuan Nilai Transformasi Nilai .
kpk komisi pemberantasan korupsi republik indonesia definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel disampaikan oleh: dr. m. syamsa ardisasmita, dea deputi bidang informasi dan data kpk seminar nasional upaya perbaikan sistem penyelenggaraan
DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL A. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 B. Visi Pendidikan Nasional C. Misi Pendidikan Nasional D. Tata Nilai Departemen Pendidikan Nasional
1. Amat Saekudin NASIONAL LOLOS PKM-T 2. Rony Indra Cahya NASIONAL LOLOS PKM-T 3. Ibnu Sali M Fa NASIONAL LOLOS PKM-T 4. David Masruchan NASIONAL LOLOS PKM-T 5. Ikhtar Sulistyono LOLOS PKMNASIONAL -T 6. Mk Ma’arif NASIONAL LOLOS PKM-P 7. LOLOS PKM Singgihwahyudi NASIONAL -P 8. Wendy Himawan
Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). . akuntabel, efektif, efisien serta optimal guna pelaksanaan tugas pokok dalam penanganan tindak pidana korupsi. 3) Tugas Pokok dan Fungsi (a) Tugas Pokok: Direktorat Tindak Pidana Korupsi bertugas .
KERUGIAN NEGARA, BURUKNYA TATA KELOLA, DAN KORUPSI Sektor sumber daya alam yang terindikasi terjadi korupsi memanfaatkan celah regulasi, buruknya tata kelola, dan lemahnya pengawasan. Perkara tipikor terkait sumber daya alam sebagian besar berkaitan dengan suap dari perizinan atau kebijakan alih fungsi. Kajian KPK (2013) menemukan dalam
