BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Konsep Peran Dan Partisipasi .

BAB IIKAJIAN PUSTAKA2.1Konsep peran dan partisipasi masyarakat sipilSejak wacana masyrakat sipil mulai berkembang di Indonesia pada awaldasawarsa 1990-an terdapat perdebatan mengenai dua konsep pendekatanmasyarakat sipil. Pertama, pada aspek vertical, masyarakat sipil yangmemfokuskan perhatiannya pada otonomi masyarakat terhadap negara dan karenaitu berhubungan erat dengan aspek politik (Sujatmiko, 2003) konsep ini terutamadidukung oleh kalangan-kalangan Ornop yang beroposisi dengan pemerintah padamasa itu yang melihat konsep masyarakat sipil sebagai arena perjuangan untukmembangun masyarakat sipil yang kuat dan mandiri sebagai suatu jalan menujudemokratisasi.Kedua, berhubungan dengan aspek Horizontal. Pandangan ini menekankanpada aspek-aspek keadaban (civility) dari masyarakat sipil dan karena itu konsepmasyarakat sipil identik dengan civilized society atau yang dalam bahasaIndonesia diartikan sebagai masyarakat madani (Madjid, 1999; Baso, 2002).Nurcholis Madjid mendefinisikan masyarakat madani sebagai masyarakatberperadaban (Madanniyah). Di dalam pandangan ini masyarakat madani adalahmasyarakat yang menghargai dan mengembangkan prinsip-prinsip pluralism dantoleransi. Dengan dua prinsip tersebut ia meyakini bahwa kemajemukan akanmemperkaya pertumbuhan dan pengkayaan budaya bangsa melalui interaksi yangdinamis, bersedia menerima perbedaan pandang dan tingkah laku sosial.Singkatnya, pandangan ini lebih condong pada terciptanya simbiosis antara12

pemerintah dan masyarakat sipil yang didefinisikan dalam kerangka kerjasamaketimbang konflik. (Ibrahim, 2003; 17)Sebuah aliansi internasional yang berkedudukan di Johannesburg, AfrikaSelatan, yang keanggotaannya terdiri dari OMS, oranisasi donor dan invidu yangmenaruh perhatian terhadap organisasi masyarakat sipil di berbagai negara.CIVICUS memiliki lebih dari 1000 anggota yang tersebar di lebih dari 100 negaradan telah berkerja lebih dari satu decade untuk penguatan aksi warga negara danmasyarakat sipil di seluruh dunia. Menurut definisi yang diutarakan olehCIVICUS, masyarakat sipil adalah sebuah arena, di luar keluarga, negara, danpasar, dimana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama(Ibrahim, 2003;18). Mengingat masyarakat sipil adalah suatu konsep yang rumit,dalam kepentingan penyusunan IMS (Indeks Masyarakat Sipil), CIVICUSmenggunakan definisi tersebut untuk dijadikan dasar dalam memahami konsepmasyarakat sipil.Arena, dimaksudkan sebagai ruang di dalam masyarakat dimana individuindividu bertemu, berkumpul, berdiskusi dan berdebat untuk mempengaruhiperkembangan masyarakat yang lebih luas. Arena menekankan padapentingnyaperan masyarakt sipil dalam memperluas ruang public di mana berbagaikepentingan dan nilai-nilai masyarakat bertemu. Di dalam arena juga terkandungpengertian yang lebih luas yang tidak membatasi masyarakat sipil hanya kepadaorganisasi-organisasi yang formal, tetapi juga kelompok-kelompok atau jaringaninformal di dalam masyarakat.Keluarga yang dimaksud adalah keluarga inti. Secara khusus dimaksudkansebagai wilayah kehidupan privat atau ranah domestic dari kehidupan rumah13

tangga. Namun dipahami bahwa tidaklah semua kehidupan dalam keluargamenjadi persoalan privat. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, akan selalumenjadi persoalan public.Negara dibedakan dengan masyarakat sipil karena negara adalahoorganisasi kekuasaan yang mempunyai kekuatan monoppoli yang sah untukmengatur setiap anggota masyarakat melalui hukum dan perundang-undangan,termasuk wewenang untuk menggunakan kekerasan.Pasar atau ―sektor swasta‖ adalah ruang lain dari masyarakat dimanaanggota-anggota masyrakat bertemu untuk memperoleh penghasilan, mendapatkeuntungan dan kekayaan melalui proses produksi atau pertukaran barang danjasa dan lain-lain. Karena motifnya adalah untuk mencari keuntungan, maka pasardikeluarkan dari definisi masyarakat sipil.Berkelompok adalah kekuatan utama dari masyarakat sipil yang terletak padakemampuannya untuk membangun inter-aksi dan inter-relasi antara satu dengan yanglain. Sedangkan Kepentingan Bersama diartikan secara luas yang dapat berupapromosi nilai, kebutuhan, identitas, norma, dan aspirasi-aspirasi lainnya.Partisipasi masyarakat menekankan pada ―partisipasi‖ langsung wargadalam pengambilan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Gaventa danValderma (dalam Dwiningrum, 2015) menegaskan bahwa partisipasi masyarakattelah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagaibentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilankeputusan di berbagai gelanggang kunci yang memengaruhi kehidupan wargamasyarakat. Pengembangan konsep asumsi dasar untuk meluangkan gagasan danpraktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:14

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada wargasebagaimana hak politik lainnya. Hak tersebut tidak hilang ketika iamemberikan mandat kepada orang lain untuk duduk dalam lembagapemerintahan.2. aikebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupikegagalan demokrasi perwakilan.3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusanpublik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.4. Partisipasi dilaksanakan secara sistematik, bukan hal yang insidental.5. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yangmendorong tata pemerintahan yang baik (Good government)6. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publikterhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahanCohen dan Uphoff (1979) (dalam Dwiningrum) membedakan partisipasimenjadi empat jenis, yaitu Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Disini masyarakat turut terlibat untuk menentukan arah dan orientasi pembangunan.Kedua, Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini mencakup penggerakansumber daya dan dana dalam pelaksanaan yang merupakan penentu dalamkeberhasilan program yang dilaksanakan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilanmanfaat. Partisipasi ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaanprogram yang dicapai. Keempat yaitu partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi inibertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.15

2.2Konsep Advokasi sosial“Advocacy is winning cases. Nothing more and nothing less. It consists inpersuading a court to do what you want. The court may have seriousmisgivings, but the good advocate gives them no choice.”. (Ross, 2005)Secara umum konsepsi advokasi berasal dari kata Avocate yang berartikegiatan-kegiatan untuk membela dengan aksi bersimpati, aksi menggalangbantuan dan pertolongan, berupa dukungan argumentasi yang dapat diterima olehpublik/umum dari seorang yang membela, yang menjadi korban, atau dari orangorang atau pihak lain yang mendukung alasan-alasan kasus, termasuk dari pihakpengacara/advokat.Advokasi sosial menurut Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang,keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasitersebut dilaksanakan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan,dan pemenuhan hakAtas dasar pengertian tersebut, maka advokasi dapat dilaksanakan olehorang-orang atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dengan dukunganpihak lain yang tidak hanya dari seorang pengacara/advokat, melainkan daridukungan masyarakat, kaum buuh, politikus maupun kelompok-kelompokmasyarakat di semua lapisan. Namun idealnya, advokasi tetap dilaksanakandengan berbasis perjuangan dari kelompok masyarakat korban, yakni masyarakatyang menderita dampak atas hak (asasi atau hukum) baik secara laten maupunmanifes. Pendek kata, kerja-kerja advokasi adalah kerja untuk menggalangdukungan sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak untuk membangun kekuatanuntuk suatu tujuan.16

2.2.1Tujuan AdvokasiAdalah untuk mendapatkan komitmen pembelaan dan pendampinganuntuk menjamin hak-hak konstitusional seseorang atau masyarakat secarademokratis dan adil. Karena dalam relasi kekuasaan antar aktor institusional,mestinya ada jembatan institusional agar masyarakat dapat menentukan prioritasprioritas kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam kebijakan.1. Melakukan Perbaikan Substansi KebijakanAdvokasi kebijakan dilakukan untuk mendesak perubahan atas nilai, ukurandan kualitas kebijakan agar berpihak pada masyarakat sebagai objek kebijakan.2. Melakukan Perbaikan Proses Penyusunan dan Keputusan KebijakanSebagai prasyarat agar kualitas kebijakan diatas berpihak pada rakyat, makaharus didesakkan perubahan atas proses penyusunan dan pengambilankeputusan kebijakan yang melibatkan partisipassi masyarakat secara terbuka.3. Melakukan Perbaikan pelaksanaan dan Petanggungjawaban KebijakanPenyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan kerugianakan ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena itu, memantau pelaksanaandan pertanggungjawaban kebijakan penting dilakukan sebagai bagian dariadvokasi kebijakan.4. Mendorong Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat atas KebijakanPerubahan persepsi, pemahaman, penafsiran, reaksi dan tindakanmasyarakat yang melihat bahwa kebijakan adalah milik para pejabat publicdan elit politik atau masyarakat saja. Pada dasarnya kebijakan adalah milikpublic sehingga masyarakat berhak untuk tahu dan berpartisipasi didalamnya.17

5. Mendorong Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas PemerintahanPerumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sangatlah rawan denganbanyaknya berbagai kepentingan yang masuk didalamnya. Oleh karena itu,menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk terlibat dalam monitoringproses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.2.3 Konsep Kebijakan SosialKebijakan memiliki arti yang sangat luas, umum serta mencakup banyakhal. Setiap tokoh mendefinisikan kebijakan dengan berbagai macam bentuk.Seperti yang dinyatakan oleh Thomas R. Dye, ―Kebijakan publik adalah apapunyang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak‖. Mekipun pendapat inidianggap agak tepat, namun tidaklah cukup memberi batasan yang jelas antara apayang dilakukan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnyadilakukan oleh pemerintah.Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose menyarankan bahwahendaknya dipahami sebagai ―serangkaian kegiatan yang sedikit bagimerekayangbersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri‖.2.3.1Tahap-tahap KebijakanProses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang komplekskarena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karenaitu, beberapa ahli membagi kebijakan public dalam beberapa tahapan dengantujuan untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik, salah satunya18

adalah (Dunn; 2003). Tahap-tahap kebijakan publik yang dimaksud adalahsebagai berikut:1. Tahap Penyusunan AgendaPara pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agendapublik. Sebelumnya masalah-masalah tersebut berkompetisi terlebihdahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya,beberapa masalah masuk ke dalam agenda kebijakan, beberapa yang lainbahkan tidak disentuh atau ditunda dan beberapa menjadi fokuspembahasan.2. Tahap Formulasi KebijakanMasalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas olehpara pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untukkemudia dicari pemecahan masalah terbaik. Sama halnya dengan tahapproses penyusunan agenda, pada tahap ini yang bersaing adalahalternative-alternatif pemecahan masalah, pada tahap ini pula para aktorakan ―bermain‖ untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.3. Tahap Adopsi KebijakanDari sekian banyak alternative yang disampaikan oleh para perumuskebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative tersebut diadopsidengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direkturlembaga atau keputusan peradilan.4. Tahap Implementasi KebijakanSuatu pogram kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jikaprogram tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu program19