Sinergitas Instansi Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang Melalui Program .
SINERGITAS INSTANSI PELAYANAN KESEHATAN DIKOTA MALANG MELALUI PROGRAM JAMINANKESEHATAN NASIONAL(Studi Mekanisme Pendataan bagi Warga Miskin dalamMenerima PBI)SKRIPSIOleh :ARIF RAMADHAN201310050311057JURUSAN ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANGTAHUN 2018i
UCAPAN TERIMAKASIHPenyusunan tugas akhir ini tidak dapat dilakukan sendiri, banyak pihakyang membantu saya agar dapat menyelesaikannya, dengan kerendahan hati sayamengucapkan terimakasih sebesar-sebesarnya kepada:1. Dr. H. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.2. Dr. Rinekso, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Muhammadiyah Malang3. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A selaku Ketua Jurusan Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.4. Hevi Kurnia Hardini, S.IP, Ma. Gov selaku Pembimbing I dan Drs. Hj.Suadah, M.Si. selaku Pembimbing II.5. Gunung Herdian dan Pipih Triastuti selaku narasumber dari Dinas SosialKota Malang.6. Agus Setiawan selaku narasumber dari BPJS Kesehatan.7. Nurul Farihah selaku narasumber dari PSM Muharto Kotalama,Kecamatan Kedungkandang.iii
KATA PENGANTARPerjalanan panjang dalam menyusun tugas akhir ini tentu tidak dapatdiselesaikan sendiri oleh peneliti. Dengan begitu terdapat banyak pihak yangmembantu untuk menyelesaikannya. Dengan kerendahan hati, saya sampaikanterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya agar menyelesaikantugas akhir, terutama kepada Dosen Pembimbing I Hevi Kurnia Hardini, S.IP,MA.Gov dan Pembimbing II Dra, Suadah, M.Si. Kedua soko guru inilah yangtidak bosannya mengarahkans aya agar dapat menyusun tugas akhir dengan baikdan benar. Tidak lupa juga dengan Dewn Penguji Mumahammad Kamil, S.IP.,MA yang mengarahkan kepada saya untuk menyusun tugas akhir yang baik.Oleh sebab itu, tidak bisa dilepaskan ucapan terimakasih ini pula sayasampaikan kepada Gunung Hardian selaku narasumber dari Dinas Sosial KotaMalang, begitupun dengan Agus Setiawandari BPJS KesehatanCabang Malang.Tidak lupa juga saya sampaikan kepada Nurul Farihah yang menyampaikankepada saya kondisi warga Muharto Kotalama, Kedungkandang dalam mengaksespelayanan kesehatan.Tentu dalam pembuatan tugas akhir ini tidak hanya untuk memperolehgelar sarjana, melainkan dapat diketahui produk kebijakan Jaminan KesehatanNasional yang diterapkan di daerah, terutama Kota Malang. Oleh sebab itumelalui tugas akhir ini saya persembahkan kepadawarga Kota Malang, meskipundalam penulisan ini masih banyak yang kurang, tetapi setidaknya dapat menjadiinformasi tambahan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan di KotaMalang melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.Malang, 15 Juni 2018Arif Ramadhaniv
DAFTAR ISIABSTRAK . iABSTRACT . iiUCAPAN TERIMAKASIH. iiiKATA PENGANTAR . ivDAFTAR ISI . vDAFTAR TABEL . viiDAFTAR GAMBAR . viiiDAFTAR LAMPIRAN . ixBAB I PENDAHULAN . 1A. Latar Belakang . 1B. Rumusan Masalah . 5C. Tujuan Penelitian. 6D. Manfaat Penelitian. 6E. Definisi Konseptual dan Kerangka Berfikir . 6F. MetodePenelitian. 13G. SubyekPenelitian . 16H. LokasiPenelitian . 17I.Analisa Data . 17BAB II TINJUAN PUSTAKA. 19A. Penelitian Terdahulu . 19B. Sinergitas Sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan . 23C. Kesehatan Merupakan Hak Asasi Manusia . 29D. Hubungan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk MencapaiSinergitas Jaminan Kesehatan Nasional . 37BAB III PENYAJIAN DATA . 42A. Deskripsi Wilayah . 42B. Permasalahan. 43C. Pentingnya Sinergitas Dalam Program JKN . 48D. Pelayanan Kesehatan bagi Warga Tidak Mampu selainPBI-JKN di Kota Malang . 56v
BAB IV PEMBAHASAN . 59A. Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional . 59B. Sinergitas Jaminan Kesehatan di Kota Malang dalam Menjamin HakKesehatan Masyarakat. 64C. Hambatan Sinergitas antara BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial.79BAB V PENUTUP . 86A. Kesimpulan. 86B. Saran . 87DAFTAR PUSTAKALAMPIRANvi
DAFTAR TABELTabel 2.1 Kewenangan BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial. 40Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Malang Tahun 2008 – 2016 . 44Tebel 3.2 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Malang, 2010-2016. 45Tabel 3.3 Jumlah Kemiskinan dan Penerima Bantuan Iuran . 47Tebel 4.1 Angka Kemiskinan di Kota Malang . 75Tabel 4.2 Jumlah Penerima PBI-D/N di Kota Malang Tahun 2017 – 2018.75vii
DAFTAR GAMBARGambar 1.1 Penentuan Penetapan PBI-N.10Gambar 1.2 Sinergitas Intansi JKN (BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial).11Gambar Grafik 3.1 Perkembangan Kematian Bayi di Kota MalangTahun 2010-2014 . 46Gambar Bagan 3.1 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan . 51Gambar Bagan 3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang.55Gambar 4.1 Penentuan PBI-D Kota Malang . 62Gambar 4.2 Sinergitas BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial.65Gambar 4.3 Kendala Dalam Mencapai Sinergitas antar Dinas Sosial dan BPJSKesehatan.82Gambar 4.3 Bentuk Sinergitas dan Tujuan Program JKN.82viii
DAFTAR LAMPIRANLampiran 1 Tabel PBI-D 2017Lampiran 2 Tabel PBI-N 2018Lampiran 3 PBI-N 2017Lampiran 4 PBI-N 2018ix
DAFTAR PUSTAKABuku:Dumilah Ayuningtyas. 2014. Kebijakan Kesehatan; Prinsip dan Praktik. Jakarta.RajaGrafido.Ghoni Djunaidi M dan Almansur Fauzan. 2012. Motode Penelian Kualitatif.Yogjkarta. Ar-Ruzz Media.HasbullahThabrany. 2014. Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta. Rajagrafido.Cet ke II.Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi. 2011. Perihal Negara, Hukum &Kebijakan Publik; Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis KearifanLokal, Pro Civil Society dan Gender. Malang. Setara Press.Satori Djam’an Komariah Aan. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.Sofyandi dan Garniwa. 2007. Perilaku Organisasi. Yogyakarta. Graha Ilmu.Solichin Abdul Wahab. 2014. Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke PenyusunanModel-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. Bumi Aksara. CetKe II.Sugiyono. 2015. Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Bandung.Alfabeta. Cet Ke-22Suparmoko. 1999. Metode Penelitian (Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Ekonomi danBisnis). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.Ulber Silalahi. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung. Refika AditamaWiku Adisasmito. 2014. Sistem Kesehatan. Rajagrafido Persada. Jakarta. Cet ke-V.Winarno. 2014. Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus. Center ofAcademic Publishing Service.Jurnal:Abu Huraerah. Desember 2015. Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan bagiMasyarakat Miskin. Bandung: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume /jurnalpemberdayaan/article/view/15791/6658.Dedi Afandi. Maret 2008. Hak atas Kesehatan dalam Prespektif HAM. JurnalIlmu Kedokteran, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal89
90Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Vol 2 No 1. -atas-kesehatan-dalam-perspective-HAM.pdfEko Aristanto, dkk. 2016. Optimalisasi Pelaksanaan Program JaminanKesehatanNasional Melalui Peningkatan dan Penguatan LayananFasilitasKesehatan Primer dengan Pendekatan GateKeeper In Managed Care.JurnalManajemen dan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tp://jurnal.unmer.ac.id/index. php/jmdk/article/view/493/264.Fheriyal Sri Isriawaty. 2015. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan HakAtas KesehatanMasyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar NegaraRepublikIndonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Tadulakodengan Vol 3 No 2 (1 – 10). jurnal.untad.ac.id/jurnal/ index.php/LO/article/view/5867.M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif Tentang SinergitasKewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalamPenyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal UniversitasAirlangga Vol 4 No 2 (146 – 156). http://journal.unair.ac.id/KMP i Aulia. 2014. Polemik Kebijakan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah KeSistim Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal Kesehatan MasyarakatAndalas, Universitas Andalas dengan Vol 8, No 2 (93 – rticle/view/132Rukmini, dkk. Januari 2017. “Integrasi Jamkesda dalam JKN Bagi PBI di KotaBlitar dan Kota Malang”. Pusat Penelitian dan Pengembangan Humanioradan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan e/view/6932. diaksespada 9 Desember 2016.Umi Lufiah, dkk. Mei 2015. Ketidaktepatan Sasaran Jaminan KesehatanMasyarakat Berdasarkan Kriteria Miskin Pendataan Program PerlindunganSosial Penelitian. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional dengan Vol 9 No4, (362 – 368). http://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/ view/750.Online:Ada 86 Pengaduan yang Disampaikan terkait Bobroknya Layanan Publik di KotaMalang. http:// blik-di-kota-malang.Diak-ases pada 19 Oktober 2017. Surya Malang; Media Online.Badan Pusat Satistik Kota Malang. Angka Kemiskinan Kota Malang dari ictable/2017/06/21/540/jumlah90
.html. Diakses pada 22 Juni 2017.Badan Pusat Satistik Kota Malang. Angka Harapan Hidup Kota Malang dariTahun 2010– 2016. https:// gka-harapan-hidup-ahh-kota-malang-2010-2016.html. Diakses pada14 Juni 2017Badan Pusat Statistik. 2015. Pemutahiran Data Terpadu 2015. Diakses secaraonline, o. Tujuh Pengertian Data Menurut Para Ahli Lengkap. ta-menurut-para-ahli-lengkap.Diakses pada 20 November 2015. Media Online.BPJS Kesehatan. Pedoman Umum Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)Bpjs Kesehatan. 109dea70b55a221953e28d55e948.pdfBuku Pegangan Sosialisasi. Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem JaminanSosial Nasional. upegangan-sosialisasi-jkn.pdf.Chazali Husni Situmorang. Kebijakan Pemerintah Kaitannya sejahteraan. html. Diakses pada 05Juanuari 2017.Dinas Kesehatan Kota Malang. 2015. Profil Kesehatan Kota Malang Tahun ofil/PROFIL KAB KOTA2014/3573 Jatim Kota Malang 2014.pdfDinas Sosial. 2017. Program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) KotaMalang. antuan-iurandaerah-pbid-kota-malang/. Diakases pada 7 November 2017.http://www.jamsosindonesia.com/berita/tnp2k menerima ppls 2011 bps sebagaibasis data terpadu untuk program perlindungan sosial. Diakses pada 25Januari 2012.IndraPrawira. Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi oads/2014/12/Kesehatan SebagaiHak Asasi Manusia.pdf.Kementrian Kesehatan RI. Universal Health Converage. http://mediakom.sehatnegeriku.com/ universal-health-converage/. Diakses pada 18 Juni 2015.91
92Kementrian Kesehatan. Buku Pegangan Sosialisasi; Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. u-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf.Malang Voice. Warga Kota Malang Masih Banyak Keluhkan AdministrasiProgram JKN. yakkeluhkan-admini strasi-program-jkn. Diakses Pada 19 Oktober 2017.Malang Voice; Media Online.Maulidi, Achmad. 2016. Pengertian Data Primer dan Data Skunder. a-primer-dan-data-sekunder.html.Diakses pada 19 Oktober 2016.Muchtar dkk. 2014. Implementasi Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi PenerimaBantuan Iuran Jaminan Kesehatan – Indonesia Sehat Studi Kasus di JawaBarat dan Jambi. http://puslit. 07929bd53600d.pdf. Diakses 25 November 2014.Panduan Praktis Tentang Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan yangDiselenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi yang intah Kota Malang. Data Rumah Sakit Umum. data-rumah-sakit-umum/Pemerintah Kota Malang. Puskesmas. s/Pemerintah Kota Malang. Data Praktek Dokter Umum. data-praktek-dokter-umum/.Pemerintah Kota Malang. Dinas Kominfo Gelar Bimtek Operasional Aplikasi eSPM. https:// peratore-spm/. Diakses pada 05 Desember 2017.Rizqia Khoirunisa. Ketentuan Agar Dapat Program KIS, KIP Dan KKS UntukWarga Kurang Mampu. pat-program-kis-kip.html.Rizqia Khoirunisa. Mengenal Persamaan & Perbedaan BPJS PBI APBN dan PBIAPBD? rbedaan-bpjs-pbi-apbn-vs-apbd.html#com ment-form.Surya Malang. Media Online. Di Kota Malang : Angka Kematian Bayi Turun,AngkaKematian Ibu Naik. -ibu-naik.Diakses pada 13 Desember 2016.92
93Struktur Organisasi BPJS Kesehatan. detail/2010/3 . Diakses pada 19 Februari 2018.Warga Kota Malang Masih Banyak Keluhkan Administrasi Program -banyak-keluhkan-administrasi-program-jkn. Diakses Pada 19 Oktober 2017. Malang Voice; MediaOnline.93
i SINERGITAS INSTANSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MALANG MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Studi Mekanisme Pendataan bagi Warga Miskin dalam
iv Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Kajian Sektor Kesehatan v KATA PENGANTAR Indonesia menganut sistem pelayanan kesehatan berjenjang, yaitu pelayanan tingkat pertama atau primer, tingkat kedua atau sekunder, dan tingkat ketiga atau tersier.
dan Reformasi Birokrasi. 10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan instansi pembina JFA. 11.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga .
pengolahan kayu antara instansi perindutrian dan instansi kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
No. SOP 020.002/OT 01 01/SDM.4 Revisi: 0/1 SOP PELAYANAN KESEHATAN Tgl. Berlaku : 6 Desember 2013 Halaman 5 dari 16 1. TUJUAN Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara pelayanan kesehatan umum dan gigi agar tertib dan lancar. 2. RUANG LINGKUP SOP ini berlaku di Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) meliputi pelayanan .
Diharapkan agar Buku Pedoman Paket Dasar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ini dapat menjadi pegangan dan arahan dak hanya bagi tenaga kesehatan gigi, juga bagi penentu kebijakan di Pemerintah pusat maupun di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada para penyusun dan
Tempat Magang : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta . 1. PKL Praktik Kerja Lapangan 2. SDM Sumber Daya Manusia 3. KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 4. SPM Surat Perintah Membayar . GAMBARAN UMUM 2.1 Institusi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi .
makam pejuang kesehatan, penggerakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, pameran hasil pembangunan kesehatan, gelar pelayanan kesehatan preventif dan promotif, gelar pelayanan medis tertentu , gerakan membangun kesehatan masyarakat desa, seminar dan lokakarya pemecahan masalah
HINDI 1. Anubhuti Hindi Pathmala Pustika Part 3 Eduzon Pub. 2. Nirjhar Moti Sulekh Part 3 Rachna Sagar Pub. 3. New Way Hindi Vyakaran Part 3 Gurukul Pub. MATHS 1. Maths Wiz Book - 3 By S.K.Gupta and Anubhuti Gangal S.Chand Publications . Class : IV Subject Name of the Book with the name and address of the Publisher ENGLISH 1 Stepping Stone A skill based course book – 4 Headword Publishing Co .
