PENGUATAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
09K A J I A N S E K T O R K E S E H ATA NPENGUATAN SISTEMPELAYANAN KESEHATANDIREKTORAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKATKEDEPUTIAN PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGUATAN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN 2019 by Kementerian PPN/BappenasPengarahDr. Ir. Subandi Sardjoko, MScPenulisDr. Widyastuti Wibisana, dr. MPH.Reviewer dan EditorInti Wikanestri, SKM, MPAM. Dzulfikar Arifi, SKMRenova Glorya Montesori Siahaan, SE, MScPungkas Bahjuri Ali, STP, MS, PhDProf. dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH.PENGUATAN SISTEMPELAYANAN KESEHATANFoto: UNICEF IndonesiaKAJIAN SEKTOR KESEHATANDiterbitkan dan dicetak olehDirektorat Kesehatan dan Gizi MasyarakatKedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan KebudayaanKementerian PPN/BappenasJalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, 10310Telp: (021) 31934379, Fax: (021) 3926603Email: kgm@bappenas.go.idCetakan pertama: April 2019ISBN: 978-623-93153-6-8Hak Penerbitan @ Kementerian PPN/BappenasDilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit,sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint, microfilmdan sebagainya.DIREKTORAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKATKEDEPUTIAN PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT DAN KEBUDAYAANKEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kajian Sektor Kesehatan viv Penguatan Sistem Pelayanan KesehatanKata PengantarIndonesia menganut sistem pelayanan kesehatan berjenjang, yaitu pelayanan tingkatpertama atau primer, tingkat kedua atau sekunder, dan tingkat ketiga atau tersier. Di setiaptingkatan terbagi atas Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan(UKP), yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, danswasta. Pemerintah terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan baik dari segi fasilitaspelayanan kesehatan (infrastruktur) maupun segi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan.Namun demikian, masih ditemukan permasalahan ketidakcukupan dan distribusi baik darisisi fasyakes maupun SDM kesehatan, sehingga mempengaruhi kualitas dan mutu pelayanan.Mengingat Indonesia memiliki letak geografis yang luas dan bervariasi, maka pada wilayahDTPK diberikan intervensi khusus di bidang kesehatan. Dalam upaya memenuhi agar semuapenduduk terlindungi dari kemiskinan akibat kesakitan, dan mereka dapat memenuhikebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak maka telah diluncurkan program JKNdi tahun 2014. Program ini bersifat mandatori bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untukmendukung program tersebut, pihak swasta diberikan ruang besar untuk turut berpatisipasi.Salah satu strategi untuk memperkuat peran swasta, pemerintah telah mengembangkanpola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) agar pihak swasta semakin banyakterlibat dalam upaya pelayanan kesehatan.Kajian ini me-review perkembangan semua komponen yang ada upaya kesehatan masyarakatdalam lima tahun terakhir. Review dilakukan mulai dari analisis situasi dari upaya pelayanankesehatan, tantangan yang dihadapi, isu strategis, arah kebijakan pembangunan kesehatandan usulan strategi yang direkomendasikan dari hasil kajian ini. Hasil kajian ini diharapkanbisa menjadi masukan untuk penyusunan bahan background study dan penyusunan rencanastrategi pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMN 2020-2024.Semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.Jakarta, April 2019Subandi SardjokoDeputi Bidang Pembangunan Manusia,Masyarakat dan KebudayaanKementerian PPN/Bappenas
Kajian Sektor Kesehatan viivi Penguatan Sistem Pelayanan KesehatanUcapan Terima Kasih dan PenghargaanPenghargaan dan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia yang telah memberikan akses bagi pemanfaatanberbagai data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018, SDKI 2017, Riset TenagaKesehatan (RISNAKES) 2017, serta kajian Burden of Disease yang telah dan sedang dilakukanbersama IHME. Terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pusat Statistik pada pemberiandata SUPAS 2015 dan data terkait lainnya, termasuk masukan teknis untuk laporan. Apresiasiyang tinggi kami berikan kepada Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, PhD sebagai Direktur Kesehatandan Gizi Masyarakat (KGM) Bappenas, Inti Wikanestri, SKM, MPA, M. Dzulfikar Arifi, SKM, dantim lainnya yang telah memberikan input untuk perbaikan tulisan, tim penulis dan SekretariatHealth Sector Review (HSR) 2018, UNICEF, Frances Ng, dan juga para pakar dan narasumberyang tidak dapat disebutkan satu persatu.Kajian ini disusun oleh sebuah tim Kajian Sektor Kesehatan (Health Sector Review) di bawahbimbingan Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakatdan Kebudayaan - Bappenas) dengan arahan teknis dari Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, PhD(Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat - Bappenas). Adapun koordinator teknis pelaksanaanHSR 2018 adalah Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, MSc (Direktorat Kesehatan dan GiziMasyarakat, Bappenas) didukung oleh Prof. dr. Ascobat Gani sebagai team leader HSR 2018.Daftar IsiKata PengantarivUcapan Terima Kasih dan PenghargaanviDaftar IsiviiDaftar TabelixDaftar GambarxDaftar SingkatanxiiRingkasan Eksekutifxiv1. Pendahuluan12. Analisis situasi52.1.Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)62.2.Situasi Pelayanan Kesehatan Dasar72.2.1. Kondisi Layanan Kesehatan Tingkat Pertama/Primer8Kajian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas ini mendapatkan dukungan dari kementerian/Lembaga terkait, serta dukungan dariUNICEF and DFAT, beserta beberapa mitra pembangunan lain seperti WHO, ADB, World Bank,USAID, UNFPA, WFP, FAO, JICA, UNDP, GIZ, dan Nutrition International. Proses edit dan cetaklaporan kajian ini didukung oleh UNICEF Indonesia.Kajian sektor kesehatan dilakukan secara paralel untuk 10 topik meliputi:1Transisi Demografi dan Epidemiologi: Permintaan Pelayanan Kesehatan di Indonesia2Fungsi Kesehatan Masyarakat (Public Health Functions) dan Health Security3Kesehatan Reproduksi, Ibu, Neonatal, Anak dan Remaja4Pembangunan Gizi di Indonesia5Sumber Daya Manusia Kesehatan6Penyediaan Obat, Vaksin, dan Alat Kesehatan7Pengawasan Obat dan Makanan, termasuk Keamanan Pangan8Pembiayaan Kesehatan dan JKN9Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan2.3.10 Penguatan Tata Kelola Pembangunan Kesehatan2.2.2. Kondisi Pelayanan Kesehatan Primer: SDM, Obat & Vaksin, Alkes142.2.3. Akses untuk DTPK terutama Kawasan Indonesia Timur (KTI)152.2.4. Kualitas Mutu Layanan162.2.5. Utilization Review192.2.6. PPK-BLUD di Fasyankes Primer202.2.7. Fasyankes Primer sebagai Gatekeeper21Sistem Pelayanan Rujukan222.3.1. Situasi dan Perkembangan Rumah Sakit Rujukan Regional232.3.2. Rujuk Balik262.3.3. Kondisi Layanan Tingkat Sekunder dan Tersier272.3.4. Situasi Perkembangan Rumah Sakit Swasta Saat Ini312.3.5. Tinjauan Rumah Sakit Khusus322.3.6. Pengembangan Rumah Sakit melalui Mekanisme KemitraanSwasta Publik (PPP)332.3.7. Kualitas Mutu Layanan342.3.8. Utilization Review35
Kajian Sektor Kesehatan ixviii Penguatan Sistem Pelayanan KesehatanDaftar Tabel2.3.9. PPK-BLUD Rumah Sakit36Tabel 1Perbandingan Jumlah UKBM di Indonesia, Tahun 2009 dengan 201762.4.Tata Kelola Dinas Kesehatan dan Fasyankes37Tabel 2Peningkatan Jumlah puskesmas Rawat Inap dan Nonrawat Inap, 2013-201792.5.Teknologi Informasi di Layanan Kesehatan38Tabel 32.5.1. Sistem Informasi Kesehatan yang Belum Adekuat39Persentase puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensialmenurut item Obat, Triwulan IV, 20173. Tantangan Dan Isu Strategis3.1.3.2.43Tantangan443.1.1. Adanya Transisi Epidemiologi dan Transisi Demografi MenuntutPelayanan Kesehatan yang Lebih Komprehensif443.1.2. Pertumbuhan Penduduk Menuntut Penambahan Fasyankes443.1.3. Tuntutan dari Komitmen Global terkait SDGs443.1.4. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)453.1.5. Desentralisasi: Perhatian untuk Penyempurnaan Regulasi46Isu Strategis463.2.1. Rendahnya Keterlibatan Aktif Masyarakat dalam UKBM463.2.2. Menurunnya Program UKS yang Berbasiskan Sekolah/PAUD473.2.3. Menurunnya Leadership puskesmas tentang Peran dan Tanggungjawabpuskesmas sebagai Pembina Wilayah di Tingkat Kecamatan473.2.4. Supply Side Readiness dalam Fasyankes Primer, Sekunder, TersierMasih Tidak Merata antar Wilayah.473.2.5. Pertumbuhan Faskes belum diiringi SDM yang Berimplikasiterhadap Kualitas Pelayanan483.2.6. Sistem Rujukan yang Perlu Diperkuat483.2.7. Kualitas Layanan Fasyankes Perlu Ditingkatkan494. Arah Kebijakan Dan Strategi514.1.Penguatan dan Penataan Ulang Program UKBM524.2.Percepatan dan Penguatan Fasyankes534.3.Penguatan Tata Kelola Manajemen Kesehatan & Teknologi Digital56Referensi58Lampiran63Tabel 411Utilisasi Rawat Jalan dan Rawat Inap Sebelum dan Sesudah JKN, 2012-2015 19
Kajian Sektor Kesehatan xix Penguatan Sistem Pelayanan KesehatanDaftar GambarGambar 1Kecenderungan Pertumbuhan Jumlah Fasyankes Primer, 2014-20188Gambar 2Persentase puskesmas dengan Kecukupan Tenaga Kesehatan, 201710Gambar 3Ketersediaan Fasilitas Dasar di puskesmas di Indonesia12Gambar 4Kondisi Kesiapan Pelayanan di Tingkat Fasyankes Primer, 2011 dan 201613Gambar 5Capaian Kumulatif puskesmas Terakreditasi dan Persentasenyaper Provinsi, 201717Distribusi puskesmas Belum Terakreditasi di Kawasan Barat &Timur Indonesia 201718Gambar 7Kecenderungan Angka Utilisasi Rawat Jalan dan Rawat Inap, 2014-201720Gambar 8Tata Kelola Rujukan22Gambar 9Gambaran Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alkespada Rumah Sakit Rujukan23Gambar 10Lokasi Pusat Unggulan Kawasan Wisata Medik25Gambar 11Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, 2012-201827Gambar 12Perkembangan Rumah Sakit yang Tergabung dengan BPJS Kesehatan,2014-201828Rata-Rata Persen Perubahan per Tahun pada Pendapatan Kotor(2011-2016)31Jumlah Rumah Sakit Khusus menurut Kepemilikan dari Tahun 2012sampai 201732Kerangka Pengembangan E-Kesehatan38Gambar 6Gambar 13Gambar 14Gambar 15
xii Penguatan Sistem Pelayanan KesehatanKajian Sektor Kesehatan xiiiDaftar SingkatanANCAntenatalASIAir Susu IbuASPAKAplikasi Sarana dan Prasarana Alat KesehatanBKPMBadan Koordinasi Penanaman ModalBLUDBadan Layanan Umum DaerahBMHPBahan Medis Habis PakaiBOKBiaya Operasional KesehatanBPJS-KBadan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatanCDRCrude Death RateCPRContraceptive Prevalence RateDAK NFDana Alokasi Khusus Non FisikDNIDaftar Negatif InvestasiDPTDifteri, Pertusis, dan TetanusDTPKDaerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan TerluarDTPKDaerah Tertinggal, Kepulauan, dan TerpencilEPHFEssential Public Health FunctionsFasyankesFasilitas Pelayanan KesehatanFornasFormularium NasionalGermasGerakan Masyarakat Hidup SehatGF ATMGlobal Fund AIDS, TB, MalariaIHISIntegrated Health Information SystemJKNJaminan Kesehatan NasionalJKN-KISJaminan Kesehatan Nasional Keluarga Indonesia SehatJMDJuru Malaria DesaKARSKomisi Akreditasi Rumah sakitKBKeluarga BerencanaKBKKapitasi Berbasis KomitmenKBPUKerjasama Pemerintah dengan Badan UsahaKIAKesehatan Ibu Dan AnakKKIKonsil Kedokteran IndonesiaKTIKawasan Timur IndonesiaLTDLembaga Teknis DaerahMBSMass Blood SurveyMEAMasyarakat Ekonomi AseanNSNusantara SehatNSPKNorma, Standar, Prosedur, KegiatanOAMObat Anti MalariaPemdaPemerintah DaerahPHCPrimary Health CarePIS-PKProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaPPPeraturan PemerintahPPK-BLUDPola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum DaerahPTMPenyakit Tidak MenularRITLRawat Inap Tingkat LanjutanRITPRawat Inap Tingkat PertamaRJTLRawat Jalan Tingkat LanjutanRJTPRawat Jalan Tingkat PertamaRKORencana Kebutuhan ObatRSRumah SakitRSDRumah Sakit Daerah (RSD)RSUDRumah Sakit Umum DaerahSDGSustainable Development GoalsSDMSumber Daya ManusiaSIKSistem Informasi KesehatanSIKDASistem Informasi Kesehatan DaerahSIKNASSistem Informasi Kesehatan NasionalSIMDASistem Informasi DaerahSIMPUSSistem Informasi PuskesmasSIMRSSistem Informasi Rumah SakitSIPSistem Informasi PuskesmasSJSNSistem Jaminan Kesehatan NasionalSKNSistem Kesehatan NasionalSKPDSatuan Kerja Perangkat DaerahSPMStandar Pelayanan MinimalTB TuberkulosisTIKTeknologi Informasi Dan KomunikasiTPTugas PembantuanTTTempat TidurUHCUniversal Health CoverageUKBMUpaya Kesehatan Berbasis MasyarakatUKMUpaya Kesehatan MasyarakatUKPUpaya Kesehatan PeroranganUKSUsaha Kesehatan SekolahUPTUnit Pelaksana TeknisUPTDUnit Pelaksana Teknis Dinas DaerahUSAIDUnited States Agency for International DevelopmentUU Undang-UndangWajib Kerja Dokter SpesialisWKDS
xiv Sumber Daya Manusia KesehatanKajian Sektor Kesehatan xvRingkasan Eksekutif1. Analisis Situasi1.1. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)Program UKBM masih menghadapi kendala dalam percepatannya salah satunya karenapembinaan dari puskesmas rendah. Salah satu jenis UKBM yang telah lama dikembangkandan mengakar di masyarakat adalah posyandu, namun kurang mendapat pembinaan seriusdari puskesmas. Meskipun dalam delapan tahun terakhir jumlah posyandu yang dilaporkanmeningkat 9 persen, dari 266 ribu (2009) menjadi 294 ribu (2017), namun hanya kurang lebih50 persen posyandu yang masih aktif1 melakukan kegiatannya sampai saat ini (Kemenkes,2018). Demikian pula, jumlah kader juga meningkat dari 58 ribu orang (2009) menjadi 569 ribuorang di 2014.1.2. Situasi Pelayanan Kesehatan DasarKetersediaan dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum merata antardaerah meskipun jumlah fasyankes yang dibangun setiap tahunnya mengalami peningkatanbaik oleh pemerintah maupun swasta. Sementara itu, ketersediaan SDM kesehatan puskesmasmasih belum mencukupi dan standar jenis petugas minimal puskesmas masih belumterpenuhi. Ketersediaan SDM kesehatan terbatas salah satunya karena kebijakan moratoriumtenaga kesehatan. Selain itu, ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas masih belummencukupi yang mengakibatkan pasien tidak bisa diobati secara cepat sehingga berpotensiterjadinya epidemi penyakit. Demikian pula, ketersediaan sarana & prasarana penunjang yangmasih bervariasi antar fasyankes. Sedangkan alat Kesehatan masih belum terpenuhi secaralengkap di fasyankes primer. Semua hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas dan mutulayanan.Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, Indonesia melakukanpercepatan pembangunan pada daerah tertinggal, kepulauan, dan terpencil (DTPK). Intervensikhusus telah dilakukan melalui berbagai program seperti Nusantara Sehat dan WKDS untukmengisi SDM kesehatan. Sedangkan DAK-Afirmasi dilakukan untuk pembangunan infrastrukturpuskesmas dan rumah sakit.Untuk menjaga mutu kualitas layanan, dilakukan akreditasi dan kredensialing di fasyankesprimer. Saat ini puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi puskesmas belum mencapai50 persen dan hanya 5 persen puskesmas yang mencapai status akreditasi paripurna. Inimengindikasikan bahwa kualitas puskesmas masih jauh dari harapan ideal. Kredensialingpada fasyankes primer juga masih banyak yang belum memenuhi standar, karena salah satusyaratnya akreditasi. Kredensialing memainkan peran kunci untuk menentukkan jumlah dansebaran fasyankes yang akan bekerjasama dengan BPJS agar lebih merata. Posisi fasyankesprimer amat penting sebagai gatekeeper, karena merupakan kontak pertama kasus denganlayanan tenaga profesional kesehatan.1Posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA:ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupanmasing-masing minimal 50 persen dan melakukan kegiatan tambahan.Dukungan dana BOK cenderung meningkat setiap tahunnya namun realisasinya cenderungturun dari tahun 2013. Salah satu kendala teknis adalah keterlambatan penerbitan petunjukteknis. Puskesmas sering lebih terkonsentrasi pada pemanfaatan dana kapitasi dibandingkananggaran BOK.Dalam upaya mendorong pengelolaan keuangan yang mandiri, maka puskesmas didorongberbentuk PPK-BLUD. Namun, dalam implementasinya PPK-BLUD belum dapat dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, pola pengelolaan keuangan (PPK-BLUD)belum mencerminkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai konsep BLUD. Kedua,puskesmas belum mampu mengatasi kendala utama yang terkait pada kesiapan BLUD yaitumasalah sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan.1.3. Sistem Pelayanan RujukanSistem rujukan menganut sistem berjenjang dari layanan primer ke layanan sekunder dantersier dan dalam kondisi gawat darurat bisa langsung ke jenjang layanan tertinggi. Rumahsakit rujukan provinsi menjadi pengampu bagi 4 rumah sakit regional di setiap provinsi. Saatini ada sekitar 110 rumah sakit rujukan regional, 20 rumah sakit rujukan provinsi, dan 14 rumahsakit rujukan pusat. Sistem rujukan saat ini belum berjalan optimal karena keterbatasan saranaprasarana, kompetensi SDMK bervariasi, ketimpangan jumlah, mutu layanan belum standar,dan akses ke layanan.Kondisi sarana dan prasarana pada rumah sakit rujukan lebih baik dibandingkan rumahsakit non-rujukan. Pada rujukan horizontal sebagian besar rumah sakit dengan kelas tertentudiarahkan ke rumah sakit dengan kritera kelas yang sama. Sedangkan pada rujukan vertikal,klinik swasta mampu memberikan pelayanan yang lebih efisien dibandingkan puskesmasyang ditunjukkan oleh angka rujukan yang lebih rendah. Rujukan dari semua jenis fasyanesprimer cenderung diarahkan kepada rumah sakit kelas C/D dan kelas B.Sementara itu sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi masih terkendala geografis,jarak, transportasi, dan pendanaan. Pada pertengahan tahun 2018, BPJS Kesehatan melakukanujicoba sistem rujukan online berbasis kompetensi untuk memperbaiki sistem rujukan.Program rujuk balik masih perlu perbaikan dalam manajemen pengelolaan program dan perluperbaikan cara komunikasi antara fasyankes primer dan fasyankes tingkat lanjut. BPJS jugamembuat program rujuk balik untuk program Prolanis yang bertujuan mendorong pesertapenyandang penyakit kronis mencapai kualitas hidup optimal.1.4. Kondisi Layanan Tingkat Sekunder dan TersierJumlah dan distribusi fasyankes sekunder dan tersier terus meningkat. Pertumbuhan rumahsakit yang paling besar ada di Pulau Jawa, sedangkan yang tidak banyak bertumbuh di wilayahIndonesia tengah (Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara) dan timur (NTT, Maluku, Malut, PapuaBarat, Papua). Pertumbuhan rumah sakit khusus swasta lebih tinggi dibandingkan rumah sakitpemerintah, namun jumlah tempat tidur di rumah sakit pemerintah lebih tinggi. Jumlah rasiotempat tidur terhadap 1.000 penduduk di Indonesia telah memadai namun di tingkat provinsimasih ada delapan provinsi dengan rasio tempat tidur yang masih belum mencapai rasioideal. Pada periode 2014-2017, utilisasi rawat jalan meningkat hampir 3 kali lipat dan rawatinap 2 kali lipat. Tren kenaikan utilisasi diperkirakan akan terus berlanjut. Untuk itu, diperlukan
Kajian Sektor Kesehatan xviixvi Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatanpenambahan jumlah dan distribusi rumah sakit baru. Selain itu, dari aspek sarana prasaranapengelolaan limbah medis mayoritas rumah sakit yang sesuai standar masih rendah. TotalSDM kesehatan di rumah sakit pada tahun 2017 adalah 665.826 orang yang terdiri dari 69%tenaga kesehatan dan 31% tenaga penunjang kesehatan. Tenaga kesehatan terbanyak adalahperawat, sedangkan di antara dokter spesialis yang terbanyak adalah dokter spesialis obstetridan ginekologi. Utilisasi layanan di tingkat rumah sakit cenderung meningkat setiap tahunnyapada semua tingkat layanan.Jumlah rumah sakit yang telah tergabung dengan JKN sekitar 86%, dengan kepesertaan rumahsakit swasta sebesar 62%. Pendapatan rata-rata tahunan dan kisaran rata-rata pengeluaranpada rumas sakit yang dikontrak BPJSK lebih tinggi. Komposisi total pendapatan bergesersecara signifikan dari pembayaran langsung (out-of-pocket) ke asuransi di rumah sakit yangdikontrak BPJS. Sementara itu, proporsi pengeluaran biaya farmasi menurun di rumah sakityang dikontrak BPJS-K yang disebabkan tingkat penggunaan obat generik. Secara umum,keuntungan terus meningkat sejak 2011 untuk rumah sakit yang di
iv Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Kajian Sektor Kesehatan v KATA PENGANTAR Indonesia menganut sistem pelayanan kesehatan berjenjang, yaitu pelayanan tingkat pertama atau primer, tingkat kedua atau sekunder, dan tingkat ketiga atau tersier.
sistem organ, kelainan dan penyakit. Sistem – sistem pada manusia dan hewan 1. Sistem pencernaan 2. Sistem ekskresi 3. Sistem pernapasan 4. Sistem peredaran darah 5. Sistem saraf dan indera 6. Sistem gerak 7. Sistem imun 8. Sistem reproduksi 9. Keterkaitan antar sistem organ dan homeostasis 10. Kelain
C. Analisis Kebijakan Kesehatan 12 D. Sistem Nasional Kesehatan Indonesia 16. BAB 2 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 19. A.engertian Metode Analisis Kebijakan Kesehatan P 19 B. Metode Analisis Kebijakan Kesehatan 21 C. Pengaruh . Stakeholder. Terhadap Kebijakan . esehatan K 24 D.roses Analisis Kebijakan Kesehatan P 26
No. SOP 020.002/OT 01 01/SDM.4 Revisi: 0/1 SOP PELAYANAN KESEHATAN Tgl. Berlaku : 6 Desember 2013 Halaman 5 dari 16 1. TUJUAN Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara pelayanan kesehatan umum dan gigi agar tertib dan lancar. 2. RUANG LINGKUP SOP ini berlaku di Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) meliputi pelayanan .
Diharapkan agar Buku Pedoman Paket Dasar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut ini dapat menjadi pegangan dan arahan dak hanya bagi tenaga kesehatan gigi, juga bagi penentu kebijakan di Pemerintah pusat maupun di daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada para penyusun dan
makam pejuang kesehatan, penggerakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, pameran hasil pembangunan kesehatan, gelar pelayanan kesehatan preventif dan promotif, gelar pelayanan medis tertentu , gerakan membangun kesehatan masyarakat desa, seminar dan lokakarya pemecahan masalah
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan melalui: a. sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik; b. penerapan mekanisme kerja dan tatalaksana jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pasal 8 Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang publikaskan melalui buku dan jurnal antara lain “Strategi Promosi Kesehatan dalam Menurunkan Angka Kematian Balita di Provinsi Gorontalo Tahun 2017”, “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan” (2017) dan “Penguatan FKTP dalam Membangun Kesehatan Keluarga” (2016) Rahmi .
The API also provides the user with ability to perform simple processing on measurements made by the CTSU for each channel and then treat each channel as a Touch Button, or group channels and use them as linear or circular sliders. The API inherently depends on the user to provide valid configuration values for each Special Function Register (SFR) of the CTSU. The user should obtain these .
