SALINAN -1 - Kemdikbud

SALINAN-1-PERATURANSEKRETARIS JENDERALNOMOR 4 TAHUN 2021TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAHPAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESASEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,Menimbang: a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15ayat (1), dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintahdi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Pendidikan dan PedomanPemerintahdiUmumKementerianPendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan petunjukteknis penyaluran bantuan pemerintah;b.bahwa untuk memfasilitasi proses pembelajaran di masapandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tah berupa paket kuota data internet kepadapendidik dan peserta aksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

-2-Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun2021;Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun a Nomor 4286);2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang onesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4301);3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran2008NegaratentangRepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916);5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentangKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);7.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 rakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor BantuanPemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang orPelaksanaanKementerian

un 2016 Nomor 1745);9.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran BantuanPemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1167)sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 dikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintahdi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor n Pendidikan dan Kebudayaan (Berita ana telah diubah dengan Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 ebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor124);12. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease(COVID-19) pada Satuan Pendidikan;13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentangPenjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasadalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19);

-4-14. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan PendidikanDalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease(COVID-19);MEMUTUSKAN:Menetapkan: KEMENTERIANTENTANGPETUNJUKTEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PAKET KUOTADATA INTERNET TAHUN 2021.Pasal 1Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksuddengan:1.Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuanadalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria onpemerintah.2.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikanyang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal angselanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dariPemimpin Satuan Pendidikan, yang menyatakan bahwamereka bertanggung jawab atas kebenaran data nomorponsel yang terinput ke sistem data pokok pendidikan dansistem pangkalan data pendidikan tinggi.4.Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkatDapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuatdata Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dantenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yangdatanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terusmenerus diperbaharui secara online.

-5-5.Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnyadisebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun datapendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yangterintegrasi secara nasional.6.Operator Seluler adalah perusahaan yang bergerak dalamjasa telekomunikasi gbertanggungjawab menginput data pendidik dan pesertadidik di aplikasi Dapodik dan PDDikti.8.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkatKPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untukmelaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja diKementerian Pendidikan dan Kebudayaan.9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkatPPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPAuntuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yangdapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.10. NIDN adalah Nomor Induk Dosen Nasional.11. NIDK adalah Nomor Induk Dosen Khusus.12. NUP adalah Nomor Urut Pendidik.13. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional.14. KementerianPendidikandanKebudayaanyangselanjutnya disebut Kemendikbud adalah kementerianyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendidikan.Pasal 2(1)Petunjuk teknis penyaluran Bantuan paket kuota an, menetapkan, dan menyalurkan Bantuanpaket kuota data internet kepada:a.peserta didik pendidikan anak usia c.mahasiswa;d.pendidik pada pendidikan anak usia dini;dan

; danf.(2)dosen.Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.Pasal 3Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1 Maret 2021Plt. SEKRETARIS JENDERAL,TTD.AINUN NA’IMSalinan sesuai dengan aslinya,Kepala Biro HukumKementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Dian WahyuniNIP 196210221988032001

SALINANLAMPIRANPERATURAN SEKRETARIS JENDERALKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANNOMOR 4 TAHUN AH PAKET KUOTA DATA INTERNETTAHUN 2021PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAHPAKET KUOTA DATA INTERNET TAHUN 2021A.Tujuan menunjangpelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi Corona Virus Diseases2019 (COVID-19).B.Pemberi BantuanBantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melaluiOperator Seluler.C.Bentuk BantuanBentuk Bantuan yang diberikan berupa paket kuota data internet.D.Rincian Jumlah BantuanRincian Bantuan paket kuota data internet sebagai berikut:NoUraianBesaranDurasi Bantuan1Paket Kuota Data InternetuntukPesertaDidik7 GB / bulan3 Bulan10 GB / bulan3 BulanPendidikan Anak Usia Dini(PAUD)2Paket Kuota Data Internetuntuk Peserta Didik JenjangPendidikanMenengahDasardan

-2-NoUraianBesaranDurasi Bantuan3Paket Kuota Data Internet15 GB / bulan3 Bulan12 GB / bulan3 Bulanuntuk Mahasiswa dan Dosen4Paket Kuota Data Internetuntuk PendidikSisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akanhangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya.E.Persyaratan Penerima Bantuan1.Penerima BantuanBantuan paket kuota data internet diberikan kepada:a.peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) danjenjang pendidikan dasar dan ardanmenengah;2.c.mahasiswa; dand.dosen.Persyaratan Penerima BantuanPenerima Bantuan paket kuota data internet harus memenuhipersyaratan sebagai berikut.a.Peserta didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar danMenengah1)Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan2)Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orangtua/anggota keluarga /wali.b.Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar danMenengahc.1)Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan2)Memiliki nomor ponsel tusaktifdalamperkuliahan atau sedang double degree;2)Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan3)Memiliki nomor ponsel aktif.

-3-d.F.Dosen1)Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif;2)Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan3)Memiliki nomor ponsel aktif.Mekanisme Penyiapan Data Awal, Verifikasi, dan Validasi Data NomorPonsel1.Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Peserta Didikdan Pendidik PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengaha.Satuan Pendidikan/lembaga penyelenggara pendidikan harusmempunyai NPSN dan terdaftar di aplikasi Dapodik.b.Operator Satuan Pendidikan memastikan diri sudah terdaftar p://sdm.data.kemdikbud.go.id).c.Operator Satuan Pendidikan menginput data nomor ponselpendidik dan peserta didik di aplikasi Dapodik.2.Penyiapan Pendataan Awal dan Verifikasi Nomor Ponsel Mahasiswadan kti(https://pddikti.kemdikbud.go.id).b.Pengelola PDDikti perguruan tinggi menginput data nomorponsel mahasiswa dan dosen ke aplikasi PDDikti.3.Verifikasi dan Validasi Nomor Ponsel oleh Operator Selulera.Pusat Data dan Teknologi Informasi mengumpulkan data nomorponsel pendidik dan peserta didik dari aplikasi Dapodik danPDDikti.b.Operator Seluler menarik data dari Pusat Data dan TeknologiInformasi setiap hari.c.Variabel data yang ditarik oleh Operator Seluler meliputi:1)Peserta Didik ID sebagai kode unik peserta didik;2)Pendidik ID sebagai kode unik pendidik;3)SDM ID sebagai kode unik dosen;4)Jenjang Pendidikan;5)NPSN;6)Kode Perguruan Tinggi;7)Nama Sekolah;8)Nama Perguruan Tinggi;

-4-9)Provinsi;10) Kabupaten;11) Kecamatan; dan12) Nomor Ponsel.d.Operator Seluler melakukan verifikasi dan validasi nomorponsel.e.Operator Seluler mengirimkan kembali ke Pusat Data gankelompok sebagai berikut:4.1)nomor ponsel aktif;2)nomor ponsel tidak aktif; dan3)nomor ponsel tidak ditemukan.Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlaka.Untuk PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.1)Pusat Data dan Teknologi Informasi menyampaikan hasilverfikasi dan validasi nomor ponsel oleh Operator kasivalidasi: or Satuan Pendidikan melakukan ps://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id.3)Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah membuatSPTJM untuk:a. nomor ponsel yang tidak mendapatkan Bantuan paketkuota data internet pada bulan November 2020; danb. nomor ponsel yang dimutakhirkan.4)Pengelola Satuan Pendidikan/kepala sekolah mengunggahSPTJM dalam aplikasi verifikasi utakhirkandalamSPTJMdansudahakanmulaimenerima Bantuan paket kuota data internet pada tahappenyaluran berikutnya.6)Untuk nomor ponsel yang telah mendapatkan Bantuanpaket kuota data internet pada bulan November 2020 tidakperlu dibuatkan SPTJM baru.