REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIAINDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013BADAN PUSAT STATISTIK
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013 2013: Badan Pusat StatistikBoleh dikutip dengan menyebut sumbernyaISSNNomor PublikasiKatalog BPSUkuran BukuJumlah HalamanNaskahDiterbitkan Oleh:::::::2086-236907310.1403410200217,6 cm 25 cmx 113 halamanSubdirektorat Analisis StatistikBadan Pusat Statistik
Kata PengantarPembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentukmelalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, danpenghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi initerangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Angka IPM disajikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPMmenurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui petapembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengandemikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkankinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.Capaian pembangunan manusia pada tahun 2011-2013 menunjukkan peningkatan yangcukup berarti. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih menyisakanpekerjaan dan tugas yang tidak ringan karena masih relatif tingginya disparitas pencapaianpembangunan antardaerah.Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Indonesia yang berjudul “IndeksPembangunan Manusia 2013” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan,termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikankepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasiini.Jakarta, Oktober 2014Kepala Badan Pusat StatistikDr. SuryaminINDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013iii
Daftar SingkatanivAHH: Angka Harapan HidupAKB: Angka Kematian BayiAKBA: Angka Kematian BalitaAMH: Angka Melek HurufAPS: Angka Partisipasi SekolahASEAN: Association of South East Asian NationsBOS: Bantuan Operasional SekolahBPS: Badan Pusat StatistikDAU: Dana Alokasi UmumHDR: Human Development ReportIHK: Indeks Harga KonsumenInkesra: Indikator Kesejahteraan RakyatIPM: Indeks Pembangunan ManusiaLPMI: Laporan Pembangunan Manusia IndonesiaMDGs: Millenium Development GoalsMYS: Mean of Years SchoolingPDRB: Produk Domestik Regional BrutoPPP: Purchasing Power ParitySMP: Sekolah Menengah PertamaSP: Sensus PendudukSupas: Survei Penduduk Antar SensusSusenas: Survei Sosial Ekonomi NasionalUNDP: United Nations Development ProgrammeUUD: Undang-undang DasarINDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013
Daftar IsiHalKATA PENGANTARiiiDAFTAR SINGKATANivDAFTAR ISIvDAFTAR TABELviDAFTAR GAMBARviiKOTAKixDAFTAR LAMPIRANxRINGKASAN EKSEKUTIF1BAB 1 PENDAHULUAN5BAB 2 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA92.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Indonesia92.2 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Provinsi122.3 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota16BAB 3 PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA233.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan233.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan273.3 Tantangan di Bidang Ekonomi32BAB 4 DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ANTARWILAYAH394.1 Disparitas IPM Provinsi di Indonesia394.2 Disparitas IPM Antarkabupaten/Kota di Indonesia424.3 Disparitas IPM Antarkabupaten/Kota di dalam Provinsi444.4 Disparitas IPM Antara Wilayah Barat dan Wilayah Timur Indonesia48BAB 5 KESIMPULAN55DAFTAR PUSTAKA58LAMPIRAN63CATATAN TEKNIS105INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013v
Daftar TabelNoviJudul TabelHal2.1IPM dan Peringkat IPM Menurut Provinsi, 2011-2013132.2Jumlah Provinsi Menurut Status Pencapaian IPM, 2011-2013152.3IPM dan PDRB per Kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2013162.4Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2011-2013172.5Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2011-2013183.1Disparitas Angka Partisipasi Sekolah antarprovinsi, 2011-2013253.2Angka Putus Sekolah 13-15 tahun menurut Kelompok Pengeluaran,2011-2013263.3Persentase Persalinan Terakhir yang Ditolong Tenaga Medis, 2011-201329INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013
Daftar GambarNoJudul GambarHal2.1Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2011, 2012, 201392.2Reduksi Shortfall Indonesia, 2011-201392.3Angka Harapan Hidup Indonesia (AHH), 2011-2013102.4Angka Melek Huruf (AMH) Indonesia, 2011-2013102.5Rata-rata Lama Sekolah Indonesia (MYS), 2011-2013112.6Pengeluaran per Kapita per Tahun Disesuaikan (PPP) Indonesia, 2011-2013112.7Reduksi Shortfall Menurut Provinsi, 2011-2013142.8Status Pencapaian IPM Level Kabupaten/Kota, 2011-2013183.1Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia, 2011-2013233.2APS 13-15 tahun Indonesia menurut Kuintil Pengeluaran, 2011-2013243.3Angka Putus Sekolah (APS) Indonesia, 2011-2013253.4Angka Putus Sekolah 13-15 tahun, 2013263.5Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Hendrik L. Blum)273.6Indikator Lingkungan, 2011-2013283.7Persentase Desa dengan Kemudahan Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan293.8Persentase Persalinan Terakhir yang Ditolong Tenaga Medis menurut KuintilPengeluaran, 2011-2013303.9Persentase Persalinan Terakhir yang Ditolong Tenaga Medis MenurutProvinsi, 2013303.10 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan BerobatSendiri, 2011-2013313.11 Persentase Penduduk Sakit yang Memanfaatkan Fasilitas Kesehatan, 2013313.12 Persentase Penduduk Sakit yang Memanfaatkan Fasilitas Kesehatan menurutKuintil Pengeluaran, 2013313.13 Tren Kemiskinan di Indonesia, 2011-2013323.14 Persentase Rumah Tangga Miskin di Perdesaan Menurut Sumber PenghasilanUtama, Maret 2013333.15 Tren Gini Rasio Indonesia Menurut Perkotaan dan Perdesaan, 2011-2013333.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia, 2011-2013343.17 Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013344.1Disparitas Pembangunan Manusia Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013394.2Disparitas Angka Harapan Hidup Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013404.3Disparitas Komponen Pendidikan Antarprovinsi di Indonesia, 2011-201340INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013vii
Daftar GambarNoviiiJudul GambarHal4.4Disparitas Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Antarprovinsi di Indonesia,2011-2013414.5Reduksi Shortfall Provinsi Selama Periode 2011-2012 dan Periode 2012-2013414.6Disparitas Pembangunan Manusia Antarkabupaten/kota di Indonesia, 20112013424.7Disparitas Angka Harapan Hidup Antarkabupaten/kota di Indonesia, 20112013434.8Disparitas Angka Melek huruf Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013434.9Disparitas Rata-rata Lama Sekolah Antarkabupaten/kota di Indonesia, 20112013434.10 Disparitas Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Antarkabupaten/kota diIndonesia, 2011-2013444.11 Rentang Pencapaian dan Standar Deviasi IPM Kabupaten/Kota dalamProvinsi, 2011-2013454.12 Disparitas Komponen IPM Antarkabupaten di Provinsi Papua, 2011-2013474.13 Disparitas Pembangunan Manusia Antarprovinsi di Bagian Barat dan Timur,2011-2013484.14 Disparitas Komponen IPM Antarprovinsi di Wilayah Barat dan TimurIndonesia, 2011-2013494.15 Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kategori Pencapaian PembangunanManusia di Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2011-201350INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013
KotakNoJudul KotakHal2.1Menerapkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia193.1Empat Komponen Penting dalam Paradigma Pembangunan Manusia35INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013ix
LampiranNoxJudul LampiranHal1Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2013632Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2013643Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 20112013824Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2007-20131005Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN, 2000-2013101INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013
Ringkasan EksekutifPembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dari tahun ketahun. Selama periode 2011-2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesiatelah meningkat 1,04 poin, yaitu dari 72,77 menjadi 73,81. Kemajuan ini masihmenempatkan Indonesia pada level pembangunan manusia ‘menengah atas’.Meskipun angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah masih jauh dari targetRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014, komponen IPMterus meningkat. Angka harapan hidup saat lahir (e0) di Indonesia tahun 2013 telahmencapai lebih dari 70 tahun, sementara lebih dari 94 persen penduduk usia 15tahun ke atas telah bebas dari buta huruf, dan secara rata-rata telah mengenyampendidikan setara dengan kelas 3 SMP (belum tamat). Ekonomi Indonesia yangsemakin membaik turut mendorong pengeluaran per kapita per tahun pendudukIndonesia.Secara umum, capaian pembangunan manusia pada level provinsi dan kabupatensemakin membaik. Provinsi Papua berhasil meningkatkan status pencapaianpembangunan manusia menjadi level ‘menengah atas’ di tahun 2013. Kini, Seluruhprovinsi telah berhasil mencapai status pembangunan manusia level ‘menengahatas’. Di tahun yang sama, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Depok,Kota Yogyakarta, dan Kota Makasar telah berhasil mencapai level pembangunanmanusia ‘tinggi’. Hampir 92 persen kabupaten/kota di Indonesia juga telah masukdalam level pembangunan manusia ‘menengah atas’.Peningkatan kapabilitas dasar manusia merupakan salah satu upaya dalammeningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatkankualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi modal utama yang harusdimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Oleh karena itu, untukmenciptakan manusia yang berkualitas dapat dimulai dengan perbaikan pada keduaaspek tersebut. Apabila hal ini dilakukan dengan komitmen yang serius, harapanagar manusia Indonesia memiliki umur panjang dan sehat, berpengetahuan, danhidup layak dapat tercapai.Tantangan serius yang harus dihadapi Indonesia adalah kesenjangan capaianpembangunan manusia antarwilayah. Meskipun secara umum kesenjangancapaian pembangunan manusia semakin menyempit dari tahun 2011-2013,ketimpangan yang mencolok terjadi antara wilayah bagian barat dan wilayahbagian timur. Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kemajuanpembangunan di wilayah otonom. Kunci kebijakan untuk meningkatkan kemajuanserta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah harus berprinsip padahakikat pembangunan manusia. Untuk itu, program pembangunan daerah harusditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia.INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 20131
Pendahuluan1
PendahuluanManusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabilamanusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunanseharusnya memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapijuga peningkatan kualitas manusianya. Munculnya paradigma baru tersebut dipicuoleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhanekonomi. Sebelum tahun 1970-an, keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukurdari tingkat pertumbuhan Gross National Product (GNP). Faktanya, masih kerap dijumpainegara-negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi namun kualitas manusianyamasih rendah.Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagipenduduk (enlarging the choices of people) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dariupaya tersebut. “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika pendudukpaling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilanyang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalamkegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudahdapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatuwilayah.Pemerintah telah melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitasmanusia Indonesia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan),aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa).Seluruh upaya pemerintah tersebut merupakan prasyarat penting untuk menciptakanmasyarakat Indonesia yang berkualitas. Selama periode tahun 1996-2013, Badan PusatStatistik (BPS) mencatat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telahmeningkat 5,12 poin dari 68,69 menjadi 73,81. Hal ini sangat konsisten dengan peningkatankomponen pembentuknya.Konsistensi peningkatan komponen IPM yang terjadi dari tahun ke tahun nampaknyabelum mampu menghasilkan daya ungkit yang kuat. United Nations DevelopmentProgramme (UNDP) mencatat bahwa IPM Indonesia pada tahun 2013 sebesar 68,4 danmasih bertahan pada kategori ‘menengah’, belum mampu menduduki kategori ‘tinggi’.Meskipun IPM Indonesia telah berada pada peringkat ke-108, namun diperlukan upayaekstra agar bisa menembus 100 besar. Dengan posisi saat ini, Indonesia masih berada dibawah peringkat negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, danThailand.Dari sisi level maupun peringkat, nampaknya Indonesia belum menunjukkan pencapaianyang optimal. Namun, kecepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia patutINDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 20135
Pendahuluandiapresiasi. UNDP telah merilis 10 negara yang masuk dalam World’s Top Movers in HDIimprovement pada periode 1970-2010. Diantara 10 negara itu, Indonesia berhasil masukdan menempati peringkat ke-4. Selain pencapaian IPM, Indonesia juga berhasil masukdalam peringkat 10 besar peningkatan IPM Nonpendapatan (Nonincome HDI) dan jugapeningkatan pendapatan (Income).Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yangdilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasitampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif danmandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunanmanusia yang efektif dan efisien. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angkaIPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah prosesdan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi padaumumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangkapendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secaraberkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.Otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunanmanusia antar kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Wilayah perkotaan yangsarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan manusia yanglebih tinggi dibanding daerah-daerah di sekitarnya. Daya tarik kota membawa dampakpada berpindahnya penduduk yang lebih berkualitas ke kota. Sebagai dampaknya,daerah-daerah penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan yangrelatif rendah. Melalui otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah mampumengembangkan program-program yang spesifik disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing daerah sehingga kualitas pembangunan manusianya dapat ditingkatkan.Publikasi ini dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dankomponen IPM pada tahun 2011-2013. Secara umum, publikasi ini akan menyajikan datadan analisis IPM selama tahun 2011-2013. Data IPM secara lengkap pada tahun 2011-2013dapat dilihat pada tabel lampiran. Pada publikasi ini akan dianalisis mengenai capaian IPMIndonesia dan disparitasnya baik level provinsi maupun kabupaten/kota, serta disparitasantar wilayah kabupaten dan kota.Secara khusus, publikasi ini menyajikan:1. Pencapaian pembangunan manusia di Indonesia;2. Analisis peningkatan kapabilitas dasar manusia Indonesia;3. Analisis disparitas capaian IPM dan komponennya baik level provinsi maupun levelkabupaten/kota;4. Analisis disparitas IPM antara wilayah kabupaten dan kota.6INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013
2PencapaianPembangunan ManusiaIndonesia
Pencapaian PembangunanManusia Indonesia2.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia IndonesiaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untukmengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukursemua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensipokok dari pembangunan manusia.“IPM Terus Meningkat dari Tahun 2011-2013”Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalamiperbaikan, terlihat dari angka Indeks PembangunanManusia yang terus meningkat dari tahun 2011hingga 2013 (lihat Gambar 2.1). IPM Indonesia naik1,04 poin dalam jangka waktu 3 tahun. Capaian IPMyang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakanindikasi positif bahwa kualitas manusia di Indonesiayang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, danekonomi juga semakin membaik.Gambar 2.1Indeks Pembangunan Manusia (IPM)2011, 2012, 2013Sumber: Badan Pusat StatistikBerdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi kategori tinggi (IPM 80), kategori menengah atas (66 IPM 80), kategori menengah bawah (50 IPM 66), dan kategori rendah (IPM 50). Sejak tahun 1996, IPM Indonesia telah mencapailevel menengah atas. Pada tahun 1999 dan 2002 capaian tersebut turun menjadi levelmenengah bawah akibat krisis moneter yang melanda Indonesia. Baru pada tahun 2004level capaian IPM kembali meningkat seperti semula dan sampai sekarang kategori capaiantersebut masih stagnan pada level menengah atas.“Kecepatan IPM per tahun Hampir Sama”Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanyadiukur dari tingginya capaian angka IPM di suatuwilayah, tetapi juga melihat kecepatan dalampeningkatan IPM. Untuk mengukur kecepatanperkembangan IPM dalam suatu kurun waktudigunakan ukuran reduksi shortfall per tahun.Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM,Gambar 2.2ReduksiShortfallIndonesia,2011-2013Sumber: Badan PusatStatistikINDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 20139
Pencapaian Pembangunan Manusia Indonesiasemakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal karena reduksishortfall merupakan gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai idealnya yaitu100. Dengan kata lain, reduksi shortfall menunjukkan perbandingan antara capaianyang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPMideal. Kecepatan Indonesia untuk mencapai IPM ideal per tahun, yaitu tahun 2011-2012dan 2012-2013 hampir sama meskipun pada periode 2012-2013 sedikit lebih cepatdibandingkan periode 2011-2012.“Angka Harapan Hidup Masih Jauh dariTarget RPJMN 2014”Pencapaianpembangunanmanusiadiukur dengan memperhatikan tiga aspekesensial, yaitu umur panjang dan sehat,pengetahuan, dan standar hidup layak.Oleh karena itu, peningkatan capaian IPMtidak lepas dari peningkatan dari setiapkomponen penyusunnya. Seiring denganmeningkatnya angka IPM, komponenpenyusun IPM juga menunjukkanpeningkatan dari tahun ke tahun.Gambar 2.3Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia,2011-2013Target RPJMN 2014Sumber: Badan Pusat StatistikIndikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang merepresentasikan aspek kesehatan,terus meningkat dari tahun 2011-2013. Semakin meningkatnya AHH di Indonesiamengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Indonesia semakin membaikkarena AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Namundemikian, dalam jangka waktu 3 tahun Indonesia hanya berhasil meningkatkan AHHsebesar 0,42 tahun dari 69,65 tahun menjadi 70,07 tahun. Padahal dalam RPJMNpemerintah menargetkan AHH Indonesia sebesar 72 tahun pada tahun 2014. Nampaknyadiperlukan upaya ekstra dalam menggalakkan pembangunan di bidang kesehatan untukmeningkatkan AHH sebesar 1,93 tahun dalam jangka waktu 1 tahun.“Target Penurunan Angka Buta Aksara Hampir Tercapai”Aspek pendidikan pada IPM dicerminkanoleh indikator Angka Melek Huruf (AMH)dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS).Capaian AMH Indonesia meningkat 1,14persen selama 3 tahun. Kenaikan AMH inidapat diartikan juga sebagai penurunanAngka Buta Huruf (ABH). Gambar 2.4menunjukkan bahwa pada tahun 2011hingga 2013, penduduk usia 15 tahunke atas yang tidak memiliki kemampuanmembaca dan menulis menurun menjadi10INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013Gambar 2.4Angka MelekHuruf (AMH)Indonesia,2011-2013Sumber: Badan Pusat Statistik
Pencapaian Pembangunan Manusia Indones
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013 1 Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Selama periode 2011-2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah meningkat 1,04 poin, yaitu dari 72,77 menjadi 73,81. Kemajuan ini masih menempatkan Indonesia pada le
DKI, Indonesia: Kemenristekdikti. Presiden Republik Indonesia. (17 Januari, 2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. (10 Agustus, 2012). Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik .
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.06/MEN/2010 TENTANG ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .
Komisi Penyiaran Indonesia 3 Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) 2012 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik .
12. Pelayanan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pasal 4 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan .
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4), Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 .
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Mengingat : 1 .
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 /KEPMEN -KP /201 3 TENTANG PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA M ENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang a. b ahwa guna mendukung keber hasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, perlu dik embang k an .
