ARTIKEL ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBBARTIKELANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)PADA CV. TOP TEN TOBACCOOleh:FADHILAH RAHMAWATI13.1.02.01.0092Dibimbing oleh :1. Linawati, M. Si2. Andy Kurniawan, S. E., M. AkPROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRITAHUN 2017

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBBArtikel SkripsiUniversitas Nusantara PGRI KediriFadhilah Rahmawati 13.1.02.01.0092Ekonomi - Akuntansisimki.unpkediri.ac.id 1

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBBArtikel SkripsiUniversitas Nusantara PGRI KediriANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)PADA CV. TOP TEN TOBACCOFadhilah Rahmawati13.1.02.01.0092Ekonomi - Akuntansifadhilah.r18@gmail.comLinawati, M. Si dan Andy Kurniawan, S. E., M. AkUNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRIABSTRAKPajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara. CV. Top Ten Tobacco merupakanperusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai. Tujuandalam penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis perhitungan pajak masukan dan pajakkeluaran tahun 2015 pada CV. Top Ten Tobacco, (2) untuk mengetahui apakah pencatatan,perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN tahun 2015 pada CV. Top Ten Tobacco sesuaidengan UU Nomor 42 Tahun 2009. Nilai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif denganmengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan kemudianmenguraikannya secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan PPN padaCV. Top Ten Tobacco untuk penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN belum sesuai masihterjadi keterlambatan, sedangkan untuk perhitungan sudah benar sesuai UU No. 42 Tahun 2009dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK.04/2000 tentang DasarPerhitungan, Pemungutan, Dan Penyetotan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan HasilTembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri.KATA KUNCI : pajak pertambahan nilai, pajak masukan, pajak keluaranyang menggantikan Pajak Penjualan sejakLATAR BELAKANGSebagianbesardanayang1 April 1985. PPN merupakan pajak atasdikeluarkan untuk membiayai penyeleng-konsumsi barang dan jasa di Daerahgaraan kegiatan Negara berasal dari pajak.Pabean yang dikenakan secara bertingkatOleh karena itu, sangatlah diperlukandi setiap jalur produksi dan distribusi.peran aktif masyarakat dalam memenuhikewajibanperpajakannyadisertaimengggunakan metode pajak masukan danperan aktif pemerintah untuk melakukanpajak keluaran. Pajak masukan menurutsistem pemungutan pajak sesuai denganUU Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajakaturan yang berlaku.pertambahan nilai yang seharusnya sudahSalahsatujenisdanSecara umum perhitungan PPNpajakyangdibayar oleh PKP karena perolehan BKPmerupakan sumber penerimaan Negaraatau JKP dan pemanfaatan BKP tidakyakni berasal dari Pajak Pertambahan Nilaiberwujud dari luar daerah pabean atauFadhilah Rahmawati 13.1.02.01.0092Ekonomi - Akuntansisimki.unpkediri.ac.id 2

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBBArtikel SkripsiUniversitas Nusantara PGRI Kediripemanfaatan JKP dari luar daerah pabeanitu,dan impor BKP. Pajak keluaran adalahkewajiban perpajakan jenis PPN. Sebagaipajak pertambahan nilai terutang yangperusahaan yang memiliki kewajiban PPNwajib dipungut oleh PKP yang melakukanmaka perusahaan telah berupaya untukpenyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspormenyelenggarakanBKPngan, penyetoran, dan pelaporan PPNberwujud,eksporBKPtidakberwujud, dan ekspor JKP.perusahaanuntukUndang-undang PPN tidak hkewajibanperusahaansatuperhitu-PPNnyamelakukantur secara jelas bagaimana mekanismepembelian terhadap BKP maka di kenakanpembukuan pajak masukan dan pajakPPN masukan dari DPP barang tersebut.keluaran,Sebaliknya bila perusahaan ini melakukansehinggasetiapperusahaanmembukukannya sesuai dengan presepsi-penjualannya masing-masing. Tidak ada aturan yangperusahaan berhak melakukan pemungutanjelas mengenai pajak masukan dan pajakPPN keluaran terhadap BKP nyebabkantersebut,makaTujuan dari penelitian ini adalah:oleh(1) untuk menganalisis perhitungan pajakperusahaan. Perlakuan akuntansi yangmasukan dan pajak keluaran tahun 2015benar atas PPN sangat penting bagipada CV. Top Ten Tobacco, (2) untukperusahaan,perlakuanmengetahui apakah pencatatan, perhitu-akuntansinya benar atas pajak masukanngan, penyetoran, dan pelaporan PPNdan pajak keluaran maka pada akhirtahun 2015 pada CV. Top Ten Tobaccoperiode akuntansi dalam laporan keuangansesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.perusahaan akan menghasilkan PPN yangMETODEkarenapencatatanbarangapabilaterutang dengan benar sesuai denganTeknik penelitian yang digunakanperaturan yang berlaku yaitu UU No. 42dalamTahun 2009.deskriptif, yaitu metode yang digunakanCV. Top Ten Tobacco carasuatu perusahaan yang bergerak dalammendeskripsikanbidangTransaksidata yang telah terkumpul kemudianpembelian dan penjualan BKP dan JKPditarik kesimpulan mengenai pencatatan,dalam jenis usaha perusahaan tersebutperhitungan, penyetoran, dan pelaporanmerupakan objek (PPN). Perusahaan iniPPN dengan UU No. 42 Th. 2009.telah dikukuhkan sebagai PKP denganPendekatanNPWP 02.298.205.2-651.000. Oleh karenapenelitianindustrirokok.Fadhilah Rahmawati 13.1.02.01.0092Ekonomi - alahdalampendekatansimki.unpkediri.ac.id 3

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBBArtikel SkripsiUniversitas Nusantara PGRI Kedirikuantitatif. Sugiyono (2014:7) pendekatanHASIL DAN KESIMPULANkuantitatif diartikan sebagai pendekatanA. Hasil Analisis Datapenelitian yang menggunakan data ber-1. Perhitunganbentuk angka dan dianalisis menggunakandanPencatatanPajak MasukanTabel 4.1Data Penerimaan BKPstatistik.Penelitian ini dilakukan denganBulanPembelianPPN MasukanDPP(10%)(Rp.)(Rp.)wawancara dan mengumpulkan data yangberkaitan dengan objek yang akan diteliti.Januari69.274.1016.927.410Penelitian ini dilakukan untuk memperolehFebruari44.661.1164.466.112data sekunder yang berupa an PPN dan laporan PPN (SPT42.649.7904.264.979Mei16.272.2401.627.224Masa PPN) dari CV. Top Ten TobaccoJuni61.556.7606.155.676Juni Pemb 00nakan dalam penelitian ini adalah sebagaiNovember111.461.15511.146.115berikut: (1) mengumpulkan data dari .514periode 2015. Waktu penelitian ini adalah4 bulan terhitung dari 1 maret 2017 sampaidengan 31 Juni 2017.Teknik analisis data yang digu-Top Ten Tobacco. Langkah selanjutnyapenulis membahas akan data-data yangtelah terkumpul; (2) Setelah membahaspenulis membandingkan akan hasil yangdidapat dengan undang-undang perpajakanyang berlaku apakah sesuai atau tidak; (3)Selanjutnya penulis menarik kesimpulandari bahasan dan perbandingan yang telahdilakukan dalam tahap sebelumnya; (4)Tahap akhir yang dilakukan memberikansaranjikaditemukansesuatuyangseharusnya diperbaiki kepada perusahaan,agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.TotalPadasetiapperolehanBKP,perusahaan menerima faktur pajak dariPKP penjual yang dapat digunakansebagai sarana untuk mengkreditkanpajak masukan yang akan dibayarpada masa akhir pajak. MekanismepemungutanPPNdenganmetodecredit method tersebut sesuai denganUU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 2pajak masukan atas pembelian bahanbaku dapat dikreditkan dengan pajakkeluaran pada masa pajak yang samadengandilakukanpembelian.Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahuiperhitunganFadhilah Rahmawati 13.1.02.01.0092Ekonomi - AkuntansiPPNmasukanyangsimki.unpkediri.ac.id 4

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBBArtikel SkripsiUniversitas Nusantara PGRI Kediridibayarkanadalahsebesar10%untuk penjualan bulan Januari sebagaidikalikan dengan DPP. Pencatatanberikut:untuk mencatat pembelian pada bulanKasRp. 4.426.571.250januari sebagai berikut:PenjualanPembelianRp. 69.274.101PPN Keluaran Rp.279.659.250PPN MasukanRp. 6.927.410Tarif Cukai871.632.000Hutang Dagang2. PerhitunganRp. 76.201.511dan3. ProsedurPencatatanPenyetoranTabel 4.3Rekap Penyetoran dan Pelaporan mberTotalBerdasarkan tabel 4.2 diketahui hsesuaidengan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 406/KMK.04/2000 pasal 2 ayat 1 tarif yangdikenakanatasdanTobaccoTabel 4.2Data Penyerahan BKPDPP(Rp.)Rp.Pelaporan PPN CV. Top TenPajak KeluaranBulanRp. toberNovemberNovember PembDesemberDesember 11/1528/12/1531/03/1627/02/1631/03/16tembakau buatan dalam negeri sebesarPada CV. Top Ten Tobacco terdapat8,4%.hasilPPN disetor dimuka hal tersebuttembakau adalah 8,5% dari harga yangsesuai dengan Keputusan Menteritertera di pita cukai rokok. PencatatanKeuangan Republik Indonesia NomorPerhitungancukaiFadhilah Rahmawati 13.1.02.01.0092Ekonomi - Akuntansisimki.unpkediri.ac.id 5

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBBArtikel SkripsiUniversitas Nusantara PGRI Kediri406/KMK.04/2000 pasal 3 ayat 1 PPN2. Mekanismepanyetorandanyang dipungut oleh pabrikan hasilpelaporan yang dilakukan CV. Toptembakau buatan dalam negeri danTen Tobacco belum sesuai dengandisetor pada bank presepsi bersamaanperaturandengan saat pembelian pita cukai yangmengalami keterlambatan.telah dipesan. Berdasarkan tabel 4.3perpajakankarena3. Tarif efektif PPN sudah sesuaidapat diketahui CV. Top Ten Tobaccodenganmengalami kurang bayar pada bulanKeuanganDesemberRp.Nomor 406/KMK.04/2000 pasal 2penyetorannyaayat 1 adalah 8,4% dari harga jualdilakukan dua bulan setelah masaeceran untuk pajak keluarannya,pajak berakhir. Penyetoran tersebutdan 10% dari harga barang untukbelum sesuai karena berdasarkan UUpajak masukannya.2015134.782.827yangsebesarNo. 42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 1KeputusanMenteriRepublikIndonesia4. PPN yang disetor dimuka olehpenyetoran PPN paling lambat akhirperusahaanbulan berikutnya setelah masa Tdisampaikan.sesuaidenganKeuanganNomorBerdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui406/KMK.04/2000 pasal 3 ayat 1pelaporan SPT pada bulan DesemberPPNdilakukan dua bulan setelah masadipungut disetorkan oleh pabrikanpajak hal tersebut menunjukan bahwakepada Bank Presepsi bersamaanpelaporan SPT Masa pada CV. Topdengan saat pembelian pita cukaiTen Tobacco belum sesuai UU No. 42dengan pembayaran tunaiTahun 2009 pasal 15a ayat 2 Suratdengan saat pelunasan hutang cukaiPemberitahuan Masa PPN disampai-atas cukai yang telah bulan5. Pembayaran belum sesuai UU No.berikutnya setelah berakhirnya masa42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 1pajak.penyetoran PPN paling lambatakhirB. Kesimpulan1. asapajaksetelahdanpencatatan yang dilakukan CV. Topsebelum Surat Pemberitahuan MasaTen Tobacco sudah sesuai dengandisampaikan.peraturan perpajakan yang berlaku.6. Pelaporan SPT Masa pada CV. TopTen Tobacco belum sesuai UU No.Fadhilah Rahmawati 13.1.02.01.0092Ekonomi - Akuntansisimki.unpkediri.ac.id 6