KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK BELAJAR

bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.Berdasarkan paparan latar belakangdiatas, maka perlu diadakan penelitian inisebagai salah satu kontribusi untuk mengkajidan merumuskan strategi kebijakan nB. Kebijakan Publik sebagai Formulasi dan ImplementasiDalam perspektif hukum, kebijakan publikdijelaskan James E. Anderson (1978) sebagaiperilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok,instansi, Nugroho (2003) menyatakan bahwakebijakan dapat berbentuk peraturan-peraturanpemerintah yang tertulis dalam bentukperaturan perundang-undangan.Oleh karenaitu, kebijakan dapat disebut sebagai hukumdalam arti luas, jadi kebijakan dapat berbentuk“sesuatu yang mengikat dan memaksa”.Formulasi kebijakan merupakan tahapanpengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasidan penyusunan usulan kebijakan melaluiorganisasi perencanaan kebijakan, kelompokkepentingan, birokrasi pemerintah, presidendan lembaga legislative (Dye dalam Widodo,2007:17). Sedangkan Bintoro Cokroamidjojoyang mengikuti pemikiran Anderson dalam(Islami,2004:24)menyatakanbahwapembentukan kebijaksanaan atau policyformulation sering juga disebut policy makingmeliputi banyak pengambilan keputusan, jadiapabilapemilihanalternatifkeputusandilakukan secara terus menerus dan ahapan formulasi ini merupakan tahapan yangpenting untuk menetukan tahapan yangselanjutnya pada proses kebijakan publik.Bilamana formulasi kebijakan ini tidak disusunsecara baik terdapat kemungkinan pada prosesimplementasi juga akan tidak baik bahkan yanglebih ekstrim hasil formulasi tidak dapatdiimplementasikan. Pada tahap perumusankebijakan setidaknya terdapat empat macamkegiatan yang harus dilalui antara lain problemindentification, agenda setting, policy problemformulation, dan policy design.Implementasi kebijakan publik tidakhanyaberkorelasidenganmekanismeoperasional kebijakan kedalam prosedurprosedur birokrasi, akan tetapi juga sangatterkait dengan masalah konflik pengambilansuatu keputusan serta bagaimana kebijakantersebut mampu diperoleh oleh kelompokkelompok sasaran. Berkaitan dengan iniBardach yang dikutip (Parsons, 2006:472)menegaskan implementasi menurutnya adalahsebuah permainan tawar-menawar, tor implementasi bermainuntuk memegang kontrol sebanyak mungkin,dan berusaha memainkan sistem demimencapai tujuannya sendiri.Prosesimplementasitidakhanyamenyangkut kinerja badan-badan administratifyang bertanggungjawab untuk melaksanakanprogram dan menimbulkan kepatuhan darikelompok sasaran, melainkan juga menyangkutjaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosialyang baik secara langsung maupun tidaklangsung mempengaruhi perilaku semua pihakyang terlibat dan pada akhirnya berpengaruhterhadap dampak baik yang diharapkan(intended) maupun yang tidak akan sebuah kebijakan n publik, Soenarko alamimplementasikebijakanyaituinterpretation, organization, dan application.Implementasi kebijakan tidak akan selaluberhasil,adabeberapapenghambatkeberhasilan implementasi kebijakan. Hogwooddan Gunn dalam Wahab (2005:61-62) membagi4

pengertian kegagalan kebijakan dalam dua implementation (implementasi yang tidakkategori, yaitu non implementation (tidak berhasil).terimplementasikan)danunsuccessfulC. Analisis Dampak Sosial Ekonomi dalam Dimensi Kebijakan Pembangunan InfrastrukturFisik DaerahQuade (1975) dalam Abdul Wahab(1999:60) mengemukakan bahwa analisiskebijakan merupakan upaya penelitian evaluatif(evaluative research) yang cermat sebelumpilihan-pilihan kebijakan (policy choice) danlangkah-langkah untuk mencapai tujuan(course of action) ditetapkan. Dye (2005:5-6)mengemukakan, ada beberapa hal yang dapatdipelajari dalam proses analisis nces. Analisis kebijakan dalamupayanyamemecahkanmasalahsosial(termasuk tentunya yang fundamental) padaumumnya memanfaatkan berbagai macamkonsep yang berasal dari berbagai disiplin,misalnya ilmu politik, sosiologi, ilmu ekonomi,psikologi dan antropologi.Dalam menganalisis kebijakan khusus(specific policy area) seperti kebijakaninfrastuktur, seorang analis tentu tidak bisalepas dari dari ragam permasalahan sosialekonomi. Hal ini pernah digambarkan olehBoyle (1996) seperti bagan EconomySocialPolicyImpactsEnvironmentPolicy applicationTarget Group DecisionsGambar 1 The Policy Cycle (Boyle et.al, 1996 dalam Pinter, 2004:10)Disini peneliti sebagai analis kebijakan dituntutuntuk bisa memetakan dan mengelola ragamfakta,nilai-nilaidantindakanyangmemengaruhi proses kebijakan pembangunanjembatan Suramadu. Proses penyajian datadan analisa dampak permasalahan fisik dannon fisik yang dilakukan peneliti, paling tidakharus melalui dua sisi (double loop) secaraberimbang dan komprehensif.D. Peran Penting Human Capital dan Social Capital dalam PembangunanHuman capital dan social capital adalahdua aspek penting dan mendasar yang harusdimiliki oleh sebuah negara untuk bisa maju.Juergen Habermas, seorang tokoh sosiologkontemporer meyakini bahwa kemajuan suatukomunitasmasyarakatditentukanolehseberapa besar human capital dan socialcapital yang dimiliki (Suwandi, 2010).Setidaknya ada sejumlah pilar modalitasnasional yang dimiliki Indonesia yaitu kekayaanalam, modal sosial (social capital) danberkembangnya tatanan demokrasi negara.5

Teori modal sosial bersumber dari hasilkerja tiga orang penulis (O’Brien, 2005:3-10),yaitu James Coleman, Robert Putnam danPierre Bourdieu.Secara khusus, Colemantertarik pada hal di mana ketersediaan modalsosialmempengaruhiakumulasimodalmanusia. Menurut Coleman, modal sosial ituada dalam struktur kerjasama antara individuindividu dan sebagian besar tidak tersentuh(intangible). Potensi tersebut disadari memilikikapasitas (fisik dan modal manusia) untukmemudahkanindividu-individuberaktivitasdengan produktif.Konsep modal sosial inidipresentasikan sebagai suatu prasyarat untukmengenalkan modal manusia (human capital)melalui nilai-nilai yang telah lebih dulu ada.Menurut Putnam, modal sosial terdiri daritiga komponen diantaranya kewajiban moraldan norma-norma, nilai-nilai sosial man bagi kapasitas produktif berasal dariperubahan gejala sosial yang ditunjukkan olehbeberapakemundurankoordinasidankerjasama, melonggarnya ikatan individu dankelompok, serta menurunnya kepercayaansosial (social trust) dan hubungan antarmasyarakat.Oleh karena itu, Putnam membuatmata rantai diantara level civic engagement dankapasitas masyarakat untuk menangkappermasalahan sosial dan ekonomi.Menurut Bourdieu (1986: 248 dalam Bexlyet al, 2007:20) modal sosial adalah seluruhsumber daya potensial yang terkait denganhubungan jaringan yang telah lama melembagadan diakui anggota kelompok.Bourdie percayamodal sosial dijalankan sebagai sebuah giankelassosialdanketidaksetaraan kekuasaan.Pada konteks lebihluas lagi yaitu negara, perbedaan akses modalekonomi dan budaya antar daerah secara tidaklangsung juga telah membangun sekatperbedaan daerah kaya dan daerah miskinsehingga menyebabkan ketimpangan aksespembangunan.Masyarakat yang memiliki modal sosialtinggi cenderung bekerja secara gotong royong,merasa aman untuk berpendapat dan mampumengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya,pada masyarakat yang memiliki modal sosialrendah akan tampak adanya kecurigaan satusama lain, munculnya disparitas antarkelompok, tidak adanya kepastian hukum danketeraturan sosial. Maka tidak salah, bilahuman capital adalah kunci utama menujuterciptanya social capital.E. Pembangunan Jembatan Suramadu: Skenario Gerbang Industrialisasi Berbasis Potensidi MaduraBagi pemerintah pusat maupun daerah,infrastruktur merupakan salah satu pengeluaranpembangunan terbesar disamping pendidikandan kesehatan.Alokasi belanja publik yangdilakukan untuk infrastruktur harus mampumenstimulasi tumbuh dan terdistribusinyaekonomi masyarakat serta mampu mendoronginvestasi serta ekspor sehingga infrastrukturdapat dipergunakan sebesar-besarnya bagikemakmuran rakyat.Sejumlah upaya kinisecara gradual telah dilakukan pemerintahsalah satunya adalah dibangunnya JembatanSuramadu sebagai sarana penghubungSurabaya dan Madura.Pulau Madura adalah salah satu darisekian banyak wilayah di Indonesia yangdipandang memiliki nilai ekonomi tinggi namunbelum tergali potensi alamnya secaraoptimal.Dari aspek kewilayahan, banyak sekalilahan yang relatif belum dimanfaatkan secaramaksimal untuk investasi transportasi laut danzona ekonomi ekslusif.F. Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Masyarakat SurabayaMaduraMaduraKapasitas infrastruktur wilayah pulaurelatif lebih rendah dari wilayahJawa Timur sebagai contoh dalam RencanaTata Ruang Propinsi JawaTimur20116

digambarkan bahwa sistem jaringan jalanlintas utara dari Bangkalan – Sampang saat iniberstatus jalan provinsi, lintas tengah – selatandi Bangkalan – Sampang, Pamekasan denganSumenep sebagai jalan nasional, serta lintasselatan dari Bangkalan – Sampang sebagaijalankabupaten.Pelebaran jalan harusmenjadiprioritaskarenauntukmasamendatang wilayah Madura akan menjadiwilayah yang ramai dilalui berbagai jeniskendaraan. Proses pelebaran jalan tentu sajadalam prosesnya tidak akan mudah karenaakan ada sebagian tanah masyarakat yangakan terkena dampak. Perlu sosialisasi yangjelas serta kompensasi yang sesuai sehinggatidak menimbulkan konflik n. Proses pembangunan jugaharus di dukung dengan peraturan perundangundangan yang jelas dan tidak merugikanmasyarakat atau siapa pun.Rencana tata ruang wilayah ProvinsiJawa Timur menyebutkan bahwa nantinyaBangkalan yang notabene adalah kawasanpertanian dan perikanan akan menjadi bagiandari perkotaan Metropolitan. Rencana gsian lahan di wilayah Bangkalan.Sektor industri yang dibangun sesuai dengankarakteristik daerah pasti akan r penolakan dari masyarakat.Dye (2005:5-6) mengemukakan, adabeberapa hal yang dapat dipelajari dalamproses analisis kebijakan, yaitu description,causes dan consequences. Mengacu padapemaparan Dye sebelumnya, rangkaiankebijakan pasti menemui dampak yang semulabelum tentu bisa diprediksi.Dampak kebijakandapat dilihat dari ada atau tidaknya perubahansikap dari masyarakat setelah kebijakantersebut diimplementasikan atau dapat jugadilihat dari perubahan kondisi masyarakat.Pada saat kebijakan pembangunanjembatan suramadu dilaksanakan, sangatpotensial menimbulkan konflik sosial baikvertikal maupun horisontal. Dalam prosespembangunan jembatan Suramadu terjadipencurian oleh pihak-pihak yang tidakbertanggung-jawab.Pengawasanyangdilakukan secara sepihak oleh proyekSuramadu,tanpamengikutsertakanmasyarakat nelayan di kaki wilayah jembatanSuramadu dirasakan belum sempurna.Konflikjuga terjadi karena perbedaan suku sertabudaya antara masyarakat Jawa di sisiSurabaya dengan masyarakat Madura di sisipulau Madura itu sendiri. Selain itu, arusinformasi yang cepat dapat menimbulkankonflik sosial, dikarenakan tidak adanya filteryang mampu menyaring informasi yangmasuk.Norma dan sanksi yang efektif,merupakan salah satu alat yang bisa digunakanuntuk mengatasi konflik-konflik sosial yangmungkin terjadi di suatu daerah. Konflik sosialdapat juga muncul akibat dari t yang bersinggungan denganmereka. Seorang pemimpin daerah harus gankepentingankepentingan lain diluar seperti kepentingan darisektor swasta mupun kepentingan pemerintahpusat. Pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah sebgai pemilik kewenangan juga harusmendukungterciptanyapemerataanpembangunan yang adil sehingga tidakmenimbulkan kecemburuan tdihindarijikapemerintah selalu konsisten untuk ejahteraan masyarakat yang tertinggal,terutama masyarakat Madura. Pemerintahbersama masyarakat juga harus bekerja samauntukmengembangkankegiatansektorproduktif pada masing – masing kawasan yangdidukung oleh potensinya dan mempunyaipengaruhkuatterhadap pengembanganwilayah sekitarnya. Jika antar kawasan dapatsaling mendukung, maka akan tercipta suatuikatan yang kuat untuk saling n kebersamaan dalam suatutatanan masyarakat yang berbeda-beda.Masyarakat Maduraharus bisamengawalperubahandalamsetiapperkembangan daerah agar perubahan yangterjadi di Madura mengarah pada perubahanyang positif. Mudahnya akses masyarakatMadura ke Surabaya ini tentu sajamenimbulkanduahalyangmungkinterjadi.Pertama, masyarakat Madura menjadi“metropolis centris”. Artinya, masyarakatMadura cenderung berkiblat pada Surabayadalam hal gaya hidup, pola konsumsi maupunpenampilan.Kedua,sebagaiakibatkemungkinan pertama maka akan terjadiproses adapatasi dan pembentukan budayabaru masyarakat Madura karena masuknya7

investor-investoryangmengembangkansimbol-simbol kota besar seperti mall, pasarswalayan, salon-salon kecantikan, dan restofast food maupun bentuk-bentuk budaya lainseperti konsumsi terhadap hiburan daninformasi.Selain pola hidup yang konsumtif,potensi perubahan hidup yang mungkin terjadipada masyarakat madura ketika modernisasimasuk ke wilayah madura adalah menurunnyamodalmereka tidak memiliki rasaketergantunganterhadapmasyarakatdisekitarnya dan menjadikan masyarakat lebihindividualistik. Modernisasi dalam beberapa haljuga dapat melunturkan nilai-nilai agama.MayoritaspendudukdipulauMadura yang beragama Islam merupakansalah satu keunggulan bagi masyarakatMadura sebagai filter untuk menyaring budayayang buruk dari luar. Nilai-nilai tersebut harusdipertahankan oleh masyarakat di pulauMadura sebagai nilai luhur yang sudahtertanam dalam jiwa masyarakat Madura.Banyaknya informasi yang masukserta persaingan dengan sumber daya manusiadari luar daerah membuat masyarakat Maduraharus segera meningkatkan kapasitasnya makadari itu pendidikan di daerah Madura harussegera dibenahi. Jika masyarakat Madura inginsegera maju maka mereka harus meningkatkanhuman capital-nya salah satunya denganmeningkatkan taraf pendidikan namun tetapmenjaga nilai-nilai moral serta norma adatistiadat.Selaindariperubahanakanperekonomian dearah dan masyarakat sertakemungkinan akan asimilasi budaya, hal yangpaling penting dari adanya jembatan Suramaduadalah perubahan pola pikir an pola pikir yang baik.G. Dampak Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Masyarakat SurabayaMaduraPembangunan jembatan Suramadu yangmenjadiBigProjectpengembanganpemerataan Ekonomi lokal di wilayah JawaTimur dan Madura, jelas memiliki dampak yangnyata saat ini terhadap perkembangan ekonomimasyarakat sekitar jembatan Suramadu.Dampak ekonomi yang cepat terlihat tumbuhdan berkembang memang berada disekitarwilayah pembangunan jembatan tersebut padaaspek peningkatan pendapatan masyarakat,produktivitas dan pola hidup konsumtif,keterbukaan lapangan kerja dan peningkatanlevel kesejahteraan masyarakat. Keempat haltersebutadalahbeberapadampakperkembangan ekonomi yang signifikan terlihatpada perubahan di masyarakat sekitarpembangunan jembatan Suramadu.SebelumdibangunnyaJembatanSuramadu, secara berturut-turut kabupatenyang tertinggi income per kapitanya adalahKabupaten Bangkalan, Sumenep, Sampang,dan Pamekasan. Jika income per kapitadibandingkan dalam keadaan dengan dantanpa jembatan Suramadu, maka income perkapita rata-rata per tahun di Bangkalan adalahakanbertambahsebanyak93,63%,Pamekasan (48.68%). Sampang (42,57%) danSumenep (20,03%). Sesudah dibangunnyajembatan Suramadu, secara berturut-turutkabupaten yang tertinggi income per kapitanyaadalah Kabupaten Bangkalan, Sumenep,Pamekasan, dan Sampang.Setelah dibangunnya jembatan Suramaduternyata Kabupaten Sumenep merupakankabupaten yang memiliki kawasan pemukimanterluas dibanding 3 kabupaten lainnya. Akantetapi kalau melihat perbandingannya terhadapluas areal lahan yang tersedia, KabupatenBangkalan yang mengalami pertumbuhankawasan pemukiman lebih pesat dibandingkandengan 3 kabupaten lainnya.Pembangunanekonomipadadasarnya merupakan usaha masyarakat dalammengembangkan kegiatan ekonomi danmeningkatkan produktivitasnya. Pertumbuhanekonomi dengan meningkatkan an ekonomi yang dianalisis secarameluas.Dimanapembangunandanpertumbuhan ekonomi didapatkan dari hasilpeningkatan semua modal ekonomi yang dapatmencakup infrastruktur transportasi, humancapital, dan modal sosial lainnya.Dengan adanya pembangunan jembatanSuramadu tentu peningkatan produktifitasekonomi penduduk yang terlihat bukan hanyadari perubahan mata pencaharian, namun jugadikarenakandenganadanyajembatan8

Suramadu menyebabkan mobilitas pendudukdari Madura ke Surabaya maupun sebaliknyaberjalan efektif dan efisien yang menyumbangpercepatan pembangunan dan pertumbuhanekonomi disisi Madura jauh lebih signifikan.Pertumbuhan penduduk dan tenagakerja, secara tradisional dianggap sebagaifaktor positif yang dapat merangsangpertumbuhan ekonomi.Manfaat langsung dariketerbukaan kesempatan kerja sudah langsungterasa ketika pertama kali Jembatan NasionalSuramadudibuka.Diantaranyaadalahtumbuhnya aktivitas perekonomian sektorperdagangan yang berada di sekitar jembatanSuramadu.Sebagai contoh adanya aktivitasPKL di sekitar kaki jembatan Suramadu.Berdasarkan fakta di lapangan bahwa PKL dikaki Jembatan Suramadu mencapai sekitar 510PKL di tahun 2009 untuk KabupatenBangkalan.Banyaknya tenaga kerja yang beradadisekitar wilayah Surabaya dan Madura jelasmembuka peluang bagi beberapa pelaku usahamaupun pelaku ekonomi baik dalam skala kecilmaupun besar untuk membuka lapangan kerjabaru yang potensial. Melihat pada kondisitenaga kerja pada awal pembangunanJembatan Suramadu, penduduk usia kerja diwilayah Surabaya yaitu sekitar 67.000 orangdan sisi Madura sekitar 11.000 orang. Daripenduduk angkatan kerja yang berada diwilayah Surabaya, yang belum mendapatkanpekerjaan (pengangguran) mencapai sekitar3.500 orang dan di sisi Madura mencapaisekitar 2.800 orang.H. Dampak Infrastruktur Fisik Sejak Pembangunan Jembatan SuramaduPembangunaninfrastrukturyangdilakukan oleh pemerintah pusat maupundaerahdalambeberapakebijakanpembangunannya jelas dapat mendorongpembangunandanpertumbuhanekonomi.Salah satu usaha yang dapatdilakukan adalah melalui ngadaanmaupunpembangunaninfrastruktur, semakin baik pula pengaruhnyaterhadap keadaan ekonomi. Oleh karena ituInfrastrukturmerupakanuratnadiperekonomian, yang menentukan lancar atautidaknya kegiatan perekonomian.Daerah Madura merupakan salah satuwilayah di Indonesia yang memiliki nilaiekonomi tinggi namun belum tergali potensialamnya dan sumber daya manusia secaraoptimal. Dengan tingkat mobilitas penduduk,pelaku ekonomi maupun pergerakan barangdan jasa diperkirakan akan semakin bertambahcepat dan banyak dengan dibangunnyabeberapa infrastruktur penunjang sepertisarana transportasi dan mobilitas ekonomilainnya.Pascadioperasi

pembangunan ekonomi adalah salah satunya.Meskipun demikian, fenomena pembangunan (ekonomi) di Indonesia tidak cukup dilakukan hanya dengan bersandar pada pendekatan ekonomi semata, melainkan perlu berangkat dari pendekatan ekonomi politik (political economy app