Dukungan Swiss Untuk Pembangunan Ekonomi Strategi
Departemen Federal bidang Ekonomi,Pendidikan, dan PenelitianSekretariat Negara Swiss bidang Ekonomi SECOKonfederasi SwissDukungan Swiss untuk Pembangunan EkonomiStrategi Kerja SamaPembangunan Ekonomi Indonesia 2013-2016Indonesia1
Sekretariat Negara Swiss bidang Ekonomi (SECO)perdagangan SECO diupayakan untuk mengintegrasikannegara-negara mitra ke dalam perekonomian globaldan membangun pertumbuhan ekonomi yang memilikitanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. DivisiKerja Sama Ekonomi dan Pembangunan mendasarkankegiatan-kegiatannya pada pengalaman dan kompetensiyang dimilikinya pada bidang-bidang tertentu gunamemajukan kebijakan ekonomi dan fiskal, infrastrukturdan utilitas perkotaan, sektor swasta dan kewirausahaan,perdagangan berkelanjutan, dan pertumbuhan yangramah lingkungan. Penekanan khusus diberikan pada isuisu terkait tata kelola ekonomi dan gender. SECO dipimpinoleh Sekretaris Negara Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.Divisi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan SECO, yangSasaran terpenting dalam kerja sama internasional Swiss dikepalai oleh Duta Besar Beatrice Maser Mallor, memilikiialah pembangunan global yang berkelanjutan yang dapat 70 pegawai yang bekerja di kantor pusat dan memilikimengurangi kemiskinan dan risiko-risiko global. Oleh anggaran sekitar CHF 300 juta per tahun.sebab itu, langkah-langkah kebijakan perekonomian danDivisi Kerja Sama Ekonomi dan PembangunanSECO bertanggung jawab melakukan perencanaandan implementasi kegiatan kerja sama ekonomi danpembangunan dengan negara-negara berkembangyang berpendapatan menengah, dengan negara-negaraEropa Timur dan Commonwealth of Independent States(negara-negara transisi), serta negara-negara anggotabaru Uni Eropa. SECO mengkoordinasikan hubunganantara Swiss dan Kelompok Bank Dunia, bank-bankpembangunan regional, dan badan/organisasi PBB yangbergerak di bidang ekonomi. SECO merupakan bagian dariDepartemen Federal Swiss bidang Ekonomi, Pendidikan,dan Penelitian.2Indonesia
PengantarMesir, Ghana, Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, Kolombia, Peru – semuanya merupakan negara dengan perekonomianyang berkembang pesat yang berada di ambang integrasi pasar global namun masih menghadapi permasalahan kemiskinan.Negara-negara tersebut merupakan negara yang menjadi prioritas kegiatan SECO sejak tahun 2008 dan, ditambah denganTunisia, seluruh negara tersebut akan tetap menjadi fokus upaya penguatan yang kami berikan selama empat tahun kedepan.Seluruh negara mitra yang menjadi prioritas SECO termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah. Seiringdengan meningkatnya peranan mereka dalam perekonomian global, kontribusi negara-negara tersebut juga akan menjadisemakin penting, misalnya, dalam hal penyediaan barang publik di skala global. Meskipun negara-negara tersebut mengalamitingkat pertumbuhan yang pesat, pembangunan yang terjadi masih bersifat rapuh. Kemiskinan serta kesenjangan sosialmasih dijumpai, dan turut diimbuhi berbagai tantangan global lainnya seperti urbanisasi, hambatan infrastruktur, danpengangguran.Melalui kerja sama di bidang ekonomi, SECO berupaya mendukung integrasi negara-negara mitra ke dalam perekonomianglobal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan tanggung jawab sosial dan ramah terhadap lingkungan.Pendekatan tersebut berkaitan dengan tantangan-tantangan utama yang dihadapi negara berpendapatan menengah.Negara berpendapatan menengah juga menjadi titik penghubung pembangunan yang penting dan dapat menjadi contohyang berharga bagi negara-negara tetangga di tingkat regional.Berbagai kegiatan SECO didasarkan pada pengalaman kami selama bertahun-tahun di bidang kerja sama internasionalserta keahlian khusus kami dalam bidang ekonomi. Upaya-upaya kami dalam memperkuat kebijakan fiskal dan ekonomi,mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan, mendukung sektor swasta dan kewirausahaan, mempromosikanperdagangan berkelanjutan, atau mendorong pertumbuhan yang ramah-iklim seluruhnya diselaraskan dengan kebijakanperdagangan luar negeri Swiss serta sasaran kebijakan luar negeri Dewan Federal Swiss.Pada tahun 2012, Parlemen Swiss mengesahkan Pesan Kerja Sama Internasional 2013-2016. Untuk pertama kalinya,seluruh program kerja sama internasional disusun dalam satu peraturan dan dimuat dalam suatu strategi bersama yangbersifat menyeluruh. Sasaran utama yang ingin dicapai ialah terwujudnya pembangunan global berkelanjutan yang dapatmengurangi kemiskinan dan risiko-risiko global.Strategi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ini didasarkan pada kerangka pembiayaan untuk kegiatan ekonomidan kebijakan perdagangan sebagaimana tercantum dalam Pesan Kerja Sama Internasional tersebut di atas. Strategiini ditetapkan berdasarkan bidang keahlian serta keunggulan komparatif yang kami miliki, serta membuka jalan untukkelanjutan dukungan yang kami berikan dalam empat tahun ke depan. Dengan pendekatan tersebut, kami amat yakinbahwa kami mendukung tujuan pembangunan negara-negara mitra kami dan turut berkontribusi dalam upaya mengatasiberbagai tantangan global.Marie-Gabrielle Ineichen-FleischSekretaris Negara,Direktur, SECOBeatrice Maser MallorDuta Besar,Kepala Kerja Sama danPembangunan Ekonomi, SECOIndonesia3
Daftar singkatanAid Information Management System (SistemManajemen Informasi Dana Bantuan Hibah)APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraASEANAssociation of South-East Asian Nations(Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara)BAUBusiness As Usual (tanpa adanya perubahanapapun)Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan NasionalIndonesiaCHFSwiss FrancEFTA European Free Trade Association (AsosiasiPerdagangan Bebas Eropa)EU European Union (Uni Eropa)FDIForeign Direct Investment (Penanaman ModalAsing)FTAFree Trade Agreement (Perjanjian PerdaganganBebas)G2G Government to Government (Kerja SamaAntarpemerintah)GRK Gas Rumah KacaHKI Hak Kekayaan IntelektualILOInternational Labour Organization (OrganisasiPerburuhan Internasional)IMF International Monetary Fund (Lembaga DanaMoneter Internasional)AIMS4IndonesiaKPS Kemitraan Publik-SwastaMP3EI Master Plan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia 2011- 2025Official Development Assistance (BantuanODAPembangunan Resmi)OECDOrganization for Economic Cooperation andDevelopment (Organisasi Kerja Sama danPembangunan Ekonomi)OJK Otoritas Jasa KeuanganPDB Produk Domestik BrutoPEFA Public Expenditure and Financial AccountabilityProgram (Program Akuntabilitas Keuangan danPengeluaran Publik)PFMPublic Financial Management (ManajemenKeuangan Publik)REDD Reducing Emissions from Deforestation andForest Degradation (Pengurangan Emisi dariDeforestasi dan Degradasi Hutan)RPJM Rencana Pembangunan Jangka MenengahSECOState Secretariat for Economic Affairs (SekretariatNegara Swiss Bidang Ekonomi)UKM Usaha Kecil dan MenengahWBWorld Bank (Bank Dunia)
Daftar isiPengantar3Daftar singkatan41. Konteks negara1.1. Situasi politik1.2. Situasi ekonomi dan sosial1.3. Hubungan bilateral bidang ekonomi668102. Konteks kerja sama pembangunan2.1. Strategi pembangunan negara mitra2.2. Gambaran dan lingkup mitrapembangunan Indonesia2.3. Pembelajaran yang diperoleh daritahun 2009-201211113. Tantangan pembangunan dan tanggapan SECO144. Sumber daya keuangan185. Monitoring capaian kegiatan196. Lembaga-lembaga mitra217. Lampiran data statistik22Rantai nilai yang berkelanjutanmemerlukanhasilbumiberkualitas baik.1213Indonesia5
1. Konteks negara1.1 Situasi politikIndonesia telah berhasil meraih kembalistabilitas politik. Hal ini didukung oleh berbagaipencapaian pada era reformasi, yaitu lembagayang demokratis, kebebasan pers, dan pengalihankewenangan pada pemerintah daerah. Adanyabeberapa kasus yang menyebabkan lambatnyapelaksanaan reformasi dan adanya sasaran reformasiyang tidak tercapai kemungkinan disebabkanoleh lingkungan politik yang kurang kondusif,ketidakberhasilan memenuhi tenggat waktu, atausasaran yang terlampau ambisius. Keberhasilanreformasi akan senantiasa tergantung padabesarnya kehendak para pejabat tinggi pemerintahuntuk mendorong agar reformasi terus bergulir.Pada tahun 2008, terbentuk situasi dankondisi yang mendorong kemajuan yanglebih pesat. Indonesia belum lama bangkit darikrisis ekonomi dan transisi politik yang berlangsungselama satu dasawarsa. Pada tahun 2009, PresidenSusilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali untukmasa jabatan yang kedua. Pemerintahan tersebutmerupakan pemerintahan yang kembali terpilihsetelah sepuluh tahun terjadinya instabilitasdan perubahan. Hal ini merupakan perwujudankepercayaan para pemilih terhadap pencapaianterkait tuntutan reformasi, yaitu pembaruanmendasar atas sistem ekonomi dan politik yangdibangun pada masa pemerintahan Suharto. Tidaklama setelah pemilu dilangsungkan, muncul harapantinggi agar reformasi dapat terus dijalankan denganpenuh tekad dan keberanian. Akan tetapi, banyaknyaperkara besar korupsi yang terungkap dalam duatahun terakhir ini mengakibatkan bertambahnyarasa frustrasi di kalangan masyarakat. Meskipuntelah terjadi kemajuan dalam pelaksanaan reformasikelembagaan serta upaya penegakan hukum,agenda reformasi masih belum berakhir. Tantanganinfrastruktur di Indonesia perlu diatasi dengansegera. Laju reformasi dalam pemerintahan danbadan peradilan serta dalam pemberantasan korupsidinilai oleh banyak pihak berjalan terlalu lamban,dan telah muncul klaim bahwa terjadi kemundurandalam perlindungan terhadap kelompok minoritasagama atau suku. Pemerintah saat ini terbentuk darikoalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat (denganpemerolehan 25% suara) yang dalam menghadapiberbagai isu tidak selalu memiliki pandangan yangsama dengan mitra-mitra koalisinya, termasuk PartaiGolkar yang cukup kuat.Di kancah internasional, Indonesia telahmeraih kepercayaan diri. Peran dan pentingnyakeberadaan Indonesia di berbagai forum multilateral(misalnya G20) dan di tingkat regional (yaitu diASEAN, East Asian Summit) semakin meningkat.Sebagai satu-satunya anggota ASEAN yangjuga merupakan anggota tetap G20, Indonesiadiharapkan turut berkontribusi menciptakandampak yang sistemik di kawasan Asia Tenggarasekaligus memperkuat hubungan antara sistemdemokratis-liberal dan negara-negara yangmayoritas berpenduduk Muslim. Di tingkat regional,Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2011telah berhasil mengadopsi atau memperkuatbeberapa agenda penting, termasuk rencana indukASEAN Connectivity. Selain itu, ASEAN Frameworkfor Regional Comprehensive Economic Partnership(Kerangka ASEAN untuk Kemitraan EkonomiKomprehensif Regional) menegaskan kembalikomitmen Indonesia dan negara-negara anggotalainnya untuk terus memperkuat kerja sama ekonomimelalui kemitraan komprehensif antara negaraanggota dengan negara mitra lainnya.1 Segalaketerlibatan ini memperkuat integrasi regional danglobal, mendorong kebijakan luar negeri Indonesiayang semakin proaktif, serta meningkatkanpertukaran dan pembelajaran antarsejawat terkaitpokok-pokok kebijakan utama.Di tingkat daerah, isu utama yang dihadapiialah koordinasi, kapasitas kelembagaan,dan tata kelola pemerintahan yang baik.Isu-isu ini masih terus dihadapi meskipun programdesentralisasi besar-besaran telah dijalankan diIndonesia selama lebih dari sepuluh tahun. Denganjumlah keseluruhan 530 pemerintah daerah (33provinsi, 399 kabupaten, dan 98 kota) – dan 2171 ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership, www.aseansec.org/26744.htm6Indonesia
Lembaga yang kompeten untukpenyelenggaraan layanan yang baikbagi masyarakat.di antaranya merupakan daerah otonomi hasilpemekaran – koordinasi vertikal antara berbagaitingkatan pemerintah menjadi semakin rumit,sedangkan koordinasi horizontal antarkementerianmasih perlu ditingkatkan. Pada dasarnya, berbagaitantangan yang dihadapi di tingkat daerah tidakberbeda dengan tantangan yang dihadapi di tingkatpusat, yaitu adanya kebutuhan untuk membangunlembaga yang lebih berdaya dan akuntabel sertaperlunya menciptakan permintaan yang lebihkuat dari masyarakat terhadap penyelenggaraanlayanan pemerintah. Perencanaan di tingkatpusat dan provinsi dihadapkan pada tantangan ditingkat implementasi. Tumpang-tindihnya berbagaifungsi pemerintah mengakibatkan banyak halberjalan dengan tidak efisien serta terbengkalainyapelayanan publik. Untuk menanggapi hal tersebut,pemerintah saat ini tengah merevisi dan menyusunsejumlah peraturan perundangan.2 Pemerintahpusat memegang peran penting dalam menetapkanarahan dan menciptakan mekanisme pendukung.Saat ini landasan strategis dan relevan yang dapatmempengaruhi jalannyaatau bidang kebijakan (misalnya perdagangan) yangdapat mereka gunakan untuk menaikkan suara. Halini membawa risiko dan peluang tersendiri: dapatsaja mendorong beberapa partai yang tergabungdalam koalisi pemerintah yang berkuasa untukmenyelesaikan berbagai isu dalam agenda reformasimereka, namun dapat juga mengakibatkanpemerintahan di tahun 2014 berjalan lamban sertamempengaruhi prinsip pemerintah dalam kerjasama dengan mitra pembangunan internasional.Selain itu, akan disusun Rencana PembangunanJangka Menengah (2015-2019) yang baru sebagaikerangka program kerja sama pemerintah yang akandijalankan setelah tahun 2014.Pemilihan Umum 2014 akan menentukankondisi politik. Perjalanan menuju pemilihanumum presiden mendatang (2014) akan semakinmenentukan kondisi politik dalam negeri diIndonesia. Para bakal-calon presiden kemungkinanakan mencoba mencari isu (misalnya perkara korupsi)2 Undang-undang terkait pemerintahan daerah untuk memperjelas pendelegasian tugas/fungsi pemerintah di tiga tingkatan pemerintahan;Undang-undang tentang aparatur sipil negara untuk menegaskan profesionalisme dan meritokrasi.Indonesia7
1.2 Situasi ekonomi dan sosial“Fundamental ekonomi makro Indonesia tampakbaik. Kondisi inilah yang tampak ketika kita melihatnyadalam konteks permasalahan perekonomian global saatini. Pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan melajukokoh dan berjalan baik. Data resmi menunjukkantingkat pengangguran yang cenderung menurun.Akan tetapi data ini menyamarkan tingginya tingkatsetengah-pengangguran di sektor informal. Ukuran sertaketangguhan perekonomiandalam negeri telah membantuApabila tidak dikelolaIndonesia melewati krisisdengan baik, subsidikeuangan 2008 dengan relatifBBM dan pertumbuhan lancar. Faktor-faktor yangekonomi yang pesatberkontribusi pada tingkatmenimbulkan risiko bagi ketangguhan ini masih tetapada: kelas menengah yanglingkungan hidup.terus tumbuh, populasi berusiamuda, urbanisasi yang berjalanpesat, dan diversifikasi ekonomi berdasarkan komoditasekspor dan konsumsi dalam negeri yang luas. Di sampingitu, Indonesia memiliki potensi sumber daya alamyang sangat tinggi dan berkontribusi terhadap tingkatpertumbuhan ekonomi, misalnya dari ekspor batubara, kayu, dan minyak kelapa sawit. Namun demikian,perekonomian Indonesia tetap memiliki kerentanan dibeberapa bidang dan perlu upaya yang kuat untuk tetapmempertahankan laju pertumbuhan yang diproyeksikanrata-rata 6,5% per tahun untuk periode n. Dari sudut pandang sosial,seperlima jumlah penduduk Indonesia masih hidupdalam kemiskinan ekstrem dan separuh jumlahpenduduk hidup di ambang batas kemiskinan.Meningkatnya kesenjangan dan tingginya hargapangan, bahan bakar, dan gas membawa risikoterjadinya keresahan sosial. Oleh sebab itu, hargaBBM dan beras, misalnya, tetap disubsidi. Akantetapi subsidi BBM pemerintah mengakibatkanbeban anggaran yang semakin meningkat, sertamenghambat pengeluaran publik yang dapat lebihefektif. Ironisnya, masyarakat miskin justru kurangmemperoleh manfaat dari subsidi ini dibandingkandengan kelompok penduduk yang kaya danberpendapatan menengah. Sejauh ini berbagaiupaya menghapuskan subsidi tersebut berjalansia-sia. Selain itu, bila perekonomian tidak dapatmenciptakan lapangan kerja yang memadai di luarsektor pertanian bagi kelompok masyarakat mudaberpendidikan yang jumlahnya semakin besar,dampaknya akan amat terasa, dan potensi demografitersebut justru akan menjadi beban tanggungan.Maraknya korupsi, bila tidak ditangani, jugadapat mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat. 3Subsidi BBM serta perekonomian yang terus tumbuhjuga membawa berbagai risiko lingkungan hidupapabila tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini,niat baik pemerintah Indonesia untuk menjalankanperekonomian ramah lingkungan mendapatsambutan baik.3 Indonesia Competitiveness Report 2011: Sustaining the Growth Momentum, http://www3.weforum.org/docs/WEF GCR IndonesiaReport 2011.pdf.8Indonesia
Kakao, komoditas dengan permintaan yang tinggidi tingkat dunia.Ketangguhan menghadapi guncangan keuanganeksternal lebih baik dibandingkan di masa lalu.Pemerintah telah membuktikan kemampuannya dalammengelola utang sektor publik serta menyatakankomitmen terhadap kesinambungan finansial. Rasioantara utang dan PDB juga amat rendah (sebesar 26%di tahun 2011). Jumlah kapital dan profitabilitas sektorperbankan cukup baik namun tetap rentan menghadapivolatilitas bursa saham global (misalnya modal jangkapendek yang dilarikan ke luar). Terlepas dari berbagaicapaian dalam penguatan sektor keuangan, Indonesiamasih menghadapi berbagai tantangan untukmempertahankan stabilitas serta mengembangkansistem keuangannya. Lemahnya kerangka hukumdan tata kelola menjadi penghambat bagi Indonesiauntuk dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinyasecara penuh. Untuk memperkuat pengawasan sektorkeuangan, pemerintah telah membentuk sebuahregulator independen (Otoritas Jasa Keuangan, OJK).Akan tetapi, secara keseluruhan, para investor masihmeyakini stabilitas perekonomian secara makro, danpenanaman modal asing (FDI) mengalami peningkatan.Terdapat kesadaran yang terus meningkat bahwapertumbuhan ekonomi dunia akan semakin tergantungpada pasar di negara-negara berkembang di Asia,termasuk Indonesia dan kawasan ASEAN.Penanaman modal di sektor publik masih tetaprendah. Investasi di bidang-bidang strategis masihbelum memadai. Ada kekhawatiran bahwa sejumlahbesar pengeluaran pemerintah digunakan untukmembayar gaji pegawai, dan bahwa pemerintah masihbelum berhasil mencapai rasio penanaman modalsebagaimana dicapai sebelum tahun 1998 (dalampersentase terhadap PDB) dalam bidang-bidangyang dianggap memiliki relevansi penting terhadappengembangan ekonomi (misalnya infrastruktur).Rencana Induk Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dinilai penuhambisi, dan pelaksanaannya akan diwarnai berbagaitantangan. Selain itu, pengeluaran fiskal terkaitkebijakan subsidi yang tidak efektif (misalnya BBM)terus berlanjut dan amat membebani APBN.Perekonomian Indonesia perlu menjadi lebihberdaya saing. Kondisi ini khususnya berlakubagi sektor manufaktur, dan berdampak terhadapkesinambungan komoditas ekspor hasil ekstraksisumber daya alam. Tingginya biaya logistik, kurangnyatenaga kerja terampil, serta rendahnya inovasimerupakan hambatan utama di dalam negeri, dansektor manufaktur Indonesia semakin harus berhadapandengan para pesaingnya di luar negeri, terutama Cina.Meskipun komoditas ekspor berkontribusi besar padatingkat pertumbuhan saat ini, ongkos sosial danongkos lingkungan hidup yang ditimbulkan berjumlahbesar, dan kemungkinan akan kian meningkat dimasa mendatang. Masing-masing komoditas utama –batu bara, gas, minyak kelapa sawit, kayu, komoditaspertanian – memiliki risiko sosial dan lingkungantersendiri dalam hal ini. Ekspor Indonesia pun tidakhanya berupa komoditas, namun juga buruh migran (keMalaysia, Timur Tengah), dan kiriman uang (remittance)dari para pekerja migran tersebut penting peranannyadi banyak daerah. Terlepas dari mantapnya kinerjaekonomi yang ditunjukkan, Indonesia menghadapiIndonesia9
Indonesia berada dalam tahap pembangunan yangdigerakkan oleh efisiensi, seperti halnya Malaysia,Cina, dan Afrika Selatan.berbagai tantangan yang menghambat pengembangansektor swasta. Kurangnya tenaga kerja terampil,buruknya infrastruktur, serta kerangka peraturan yangmemberatkan merupakan tiga penghambat utamadalam pengembangan kegiatan usaha.Sektor keuangan masih belum inklusif. Dalam halinklusi keuangan, akses terhadap keuangan – juga bagiUKM – serta sistem keuangan yang berjalan denganbaik merupakan prasyarat mendasar dalam prosespembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, terlebihkarena sekitar separuh penduduk belum memiliki akseske sistem keuangan formal. Suatu survei rumah tangganasional tentang akses terhadap layanan keuangan diIndonesia (dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2010)menunjukkan bahwa hanya 49% penduduk memilikiakses ke sektor perbankan formal. Bila digabungkandengan akses ke lembaga keuangan formal non-bank,hanya 52% penduduk terlayani oleh sistem keuanganformal. Hal ini berarti bahwa ada lebih dari 110 jutaorang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuanganformal. Sekitar 31% penduduk mendapatkan layanankeuangan dari lembaga non-formal. Alhasil, 17%penduduk (atau sekitar 40 juta orang) tidak tercakupsama sekali dalam sistem keuangan.Selain itu, meski Indonesia telah menunjukkan kemajuanekonomi makro yang patut dicatat, berbagai upayauntuk meningkatkan administrasi publik masih berjalanterlalu perlahan. Tingkat penanaman modal publik masihbelum dapat kembali ke tingkat pra-krisis keuangandi Asia, dan kualitas layanan publik masih belummemadai. Hal ini merupakan cerminan dari lemahnyasistem kelembagaan dan kurangnya transparansi danakuntabilitas terkait penggunaan sumber daya publikserta pemasukan keuangan negara. Hambatan tersebutakan terus menjadi kendala dalam upaya pemerintahuntuk menanggulangi kemiskinan.Ke depannya, tantangan ekonomi dan sosialterpenting bagi Indonesia ialah menempuhjalur pertumbuhan yang lebih berkelanjutandan inklusif. Hal ini berarti diperlukan upayauntuk mengatasi permasalahan rendahnya tingkatpenanaman modal di bidang-bidang strategis,kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan danperdesaan, daya saing perekonomian Indonesia, ikliminvestasi dan perdagangan terbuka, dan keadilansosial serta kerusakan lingkungan hidup. Indonesiadipandang berada dalam tahap pembangunan yang“digerakkan oleh efisiensi”, seperti halnya Cina,Malaysia, dan Afrika Selatan. Dalam pemeringkataninternasional, Indonesia tetap menjadi salah satu negaradengan kinerja terbaik di kalangan negara-negara10Indonesiaberkembang di kawasan Asia, namun masih tetapperlu memperbaiki infrastruktur fisik (misalnya fasilitaspelabuhan, listrik) dan mempertahankan kegigihannyadalam pemberantasan korupsi. Meningkatkan efisiensipasar, misalnya dengan cara menghilangkan kekakuanoperasional dan meningkatkan produktivitas tenagakerja, tidak kalah penting dalam upaya Indonesiamenciptakan perekonomian dengan tingkat efisiensiyang tinggi. Terlebih lagi, sangat penting bagi Indonesiauntuk mengalihkan subsidi BBM yang ada saatini untuk pengeluaran lain yang lebih penting danbermanfaat bagi masyarakat miskin dan rumah tanggaberpendapatan rendah. Meskipun terdapat berbagaiprogram bantuan sosial, jumlah alokasi anggarannyasebagai persentase terhadap APBN cenderung menurun.Hal ini perlu ditanggapi, khususnya mengingat bahwasatu dari empat penduduk Indonesia tergolong miskinsetidaknya satu kali antara tahun 2008 dan 2010, danpengeluaran untuk bantuan sosial secara keseluruhanlebih rendah dibandingkan standar regional.Sebagaimana digarisbawahi oleh Bank Dunia, sasaranpelaksanaan dan pengelolaan program bantuan sosialtersebut perlu ditingkatkan, dan perlu dikembangkansuatu sistem untuk memantau dan menanggapi krisisagar Indonesia mampu secara cepat menanggapiguncangan perekonomian makro maupun mikro.1.3 Hubungan bilateral bidang ekonomiVolume perdagangan antara Swiss dan Indonesiaterus meningkat. Secara historis, skala perdagangancenderung lebih besar bagi pihak Swiss. Berdasarkanvolume total perdagangan Swiss, pangsa pasar Indonesiahanya sebesar 0,2%. Volume ekspor Swiss ke Indonesiakebanyakan berupa mesin dan produk-produk kimia danfarmasi. Sebaliknya, impor yang masuk ke Swiss banyakberupa tekstil dan pakaian, serta produk pertanian.Para investor dari Swiss memainkan peran yang pentingdi Indonesia. Saat ini ada sekitar 70 perusahaan Swissyang aktif di Indonesia. Dari segi investasi dalam bentuksaham, penanaman modal Swiss di Indonesia kuranglebih berjumlah CHF 7 milyar. Angka ini setara dengan0,8% total penanaman modal asing langsung dari Swissdan turut menciptakan lebih dari 40.000 pekerjaan diIndonesia secara keseluruhan.EFTA, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (yang turutberanggotakan Swiss) saat ini tengah merundingkansuatu Perjanjian Kemitraan Komprehensif di BidangEkonomi ( Comprehensive Economic PartnershipAgreement/CEPA) dengan Indonesia.
SECO menyelaraskan dukungannyadengan prioritas pembangunan Indonesia.2. Konteks kerja sama pembangunan2.1 Strategi pembangunan nasional IndonesiaPerencanaan pembangunan nasional di Indonesiadiatur dalam undang-undang dan dikoordinasioleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas). Kerangka perencanaan jangka panjang(2005-2025) yang ada saat ini akan terdiri dari empatrencana lima-tahunan yang disebut sebagai RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJM yangsaat ini berlaku ialah untuk periode 2010 hingga 2014.Dua tahun pertama dalam periode komitmen programSECO untuk Indonesia ini menggunakan arahan dariRPJM periode tersebut. RPJM juga memuat informasitentang perencanaan strategis dan anggaran di berbagaikementerian, dan merupakan dokumen rujukan utamabagi para mitra pembangunan. RPJM menetapkanlima agenda dan 11 prioritas nasional. Agenda yangpaling erat kaitannya dengan sasaran dan instrumenSECO ialah Agenda 1, “Pembangunan ekonomi danpeningkatan kesejahteraan rakyat” yang memuat enamprioritas. Pada tataran hasil, rencana tersebut menyasartingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,3%6,8% per tahun, dan tingkat kemiskinan di bawah 10%di tahun 2014. RPJM juga menetapkan angka sasaranuntuk perkara korupsi (Corruption Perception Indexsebesar 5,0 di tahun 2014).MP3EI menguraikan cara-cara menyelesaikanbeberapa hambatan infrastruktur yang mendesak.Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan suaturencana tambahan jangka panjang (2011-2025) untukpercepatan pembangunan infrastruktur yang disebutMasterplan Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia (MP3EI), yang diharapkan dapatmembantu tercapainya tujuan pembangunan jangkapanjang Indonesia melalui fokus pada upaya mengatasitantangan-tantangan utama tersebut. Rencana inididasarkan pada konsep enam “koridor ekonomi”khusus, yang masing-masing dikaitkan dengan fungsiekonomi utama serta investasi di bidang infrastrukturyang diperlukan dalam jangka panjang (yaitu hinggatahun 2025). MP3EI menetapkan sasaran yang cukupambisius namun memiliki peranan penting dalammengarahkan langkah pemerintah serta perencanaanpenanaman modal. Rencana ini juga menetapkan 22kegiatan dan bidang ekonomi yang menjadi prioritas4yang memerlukan – atau yang didukung oleh – langkahkebijakan publik.4. Iklim investasi dan usaha: Berbagai kebutuhanyang difasilitasi melalui perbaikan kepastian hukum,sistem informasi yang lebih baik (misalnya National SingleWindow untuk ekspor dan impor), penyederhanaanprosedur (misalnya mengurangi biaya untuk memulaikegiatan usaha), dan pengembangan zona ekonomikhusus. Hubungan antara kebijakan tenaga kerja danlapangan kerja juga diakui, meskipun penanganannyamasih belum diatur dengan jelas.Prioritas dalam RPJM yang dapat dibantu melaluidukungan SECO ialah sebagai berikut:1. Reformasi pemerintahan: “Reformasi birokrasi”dalam pemerintahan, meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik serta kualitas layanan publik,baik di tingkat pusat (misalnya reformasi jabatan publik)dan di tingkat daerah (misalnya efektivitas transfer fiskal,harmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih 5. Pasokan energi termasuk energi terbarukan:baik antara tingkat pusat dan daerah).Kapasitas pembangkitan energi Indonesia yang masihrendah ditanggapi melalui program singkat yang2. Penanggulangan kemiskinan: Mengurangi dimaksudkan untuk menambah daya sebesar 3.000angka kemiskinan absolut hingga di bawah 10% MW per tahun. Sepertiga dari total penambahan dayadan meningkatkan distribusi pendapatan melalui selama kurun waktu 5 tahun periode RPJM (atau samaperlindungan sosial (misalnya program bantuan pangan) dengan 4.000 MW) – diharapkan dapat berasal daridan perluasan peluang ekonomi (dana pemberdayaan energi terbarukan, termasuk panas bumi.masyarakat, kredit usaha kecil).6. Perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi3. Pembangunan infrastruktur: Mengingat isu perubahan iklim: Pada bidang prioritas ini,infrastruktur dianggap sebagai hambatan terbesar Pemerintah Indonesia menekankan berbagai upayadalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mengurangi deforestasi yang dapat berkontribusipendekatan dalam RPJM masih belum komprehensif. terhadap pencapaian target pengurangan emisi GRKKoordinasi kebijakan terkait pemanfaatan lahan, Indonesia yang ambisius (-26% pada tahun 2020);pembebasan lahan, dan perencanaan tata ruang mengatasi kerusakan bantaran sungai dan polusimerupakan kendala yang telah umum diketahui. dari kegiatan industri juga disebutkan, termasuk jugaDalam skala geografis yang lebih besar di Indonesia, semakin pentingnya isu risiko bencana.4 Daftar ini bersifat pragmatis dan berfokus pada komoditas, dan mencakup kakao, perikanan, pangan, peternakan, pertanian, kayu, migas,batu bara, nikel, tembaga, bauksit, pariwisata, dll.Indonesia11
2.2 Gambaran dan lingkup mitra pembangunan IndonesiaPada tahun 2010, jumlah keseluruhan bantuanpembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) yang dikucurkan kepada Indonesia mencapaihampir USD 6,5 milyar (atau sama dengan 0,93% PDBIndonesia yang mencapai USD 707 milyar; nilai APBNsebesar USD 104 milyar).5Saat ini terdapat 25 mitra pembangunan yang aktif, yangberdasarkan jumlah yang ambil bagian dalam surveidalam-jaringan (online) yang dilakukan oleh Bappenas(Aid Information Management System/AIMS) pada tahun2011.6 Dalam konteks programnya, SECO bekerja samadengan berbagai mitra pembangunan (misalnya Jerman,Belanda, Bank Dunia). Mitra pembangunan bilateralyang berskala besar di tahun 2011 mencakup Jepang,Prancis, Amerika Serikat, dan Australi
Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan mendasarkan kegiatan-kegiatannya pada pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya pada bidang-bidang tertentu guna memajukan kebijakan ekonomi dan fiskal, infrastruktur dan utilitas perkotaan, sektor swasta dan kewirausahaan, perdagan
Ekonomi Pembangunan dan . Pembangunan Ekonomi . Prof. Lincolin Arsyad . odul 1 ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memahami konsep dan paradigma-paradigma pembangunan ekonomi yang berkembang hingga saat ini. Pada modul ini, dijelaskan evolusi makna pembangunan dan indikator-indikator pembangunan. Setelah mempelajari modul ini, secara umum, Anda diharapkan dapat menjelaskan evolusi makna .
kebijakan pembangunan ekonomi, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Materi yang dibahas adalah teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, teori-teori hambatan pembangunan, kebijakan-kebijakan pembangunan, pembangunan ekonomi di Indonesia, dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Capaian Pembelajaran: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu .
BAB 3 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN; SEBUAH KRITIK 31 3.1 Krisis Negara Kesejahteraan 31 3.2 Inkonsistensi Ekonomi Pembangunan 42 3.3 Kritik terhadap Ilmu Ekonomi Konvesional 45 BAB 4 RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM 53 4.1 Paradigma Ekonomi Islam 54 4.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam 58 BAB 5 HAKIKAT EKONOMI ISLAM 71 5.1 Makna Ekonomi Islam 71
B. Pembangunan Ekonomi yang Didorong .92 C. Pembangunan Ekonomi yang Dipaksakan.93 D. Pembangunan Ekonomi di Negara sedang Berkembang.94 BAB VIII Syarat, Masalah, dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi 97
menentukan pilihan, tindakan dan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai, konsep dan teori ekonomi yang seharusnya. Kajian Ilmu Ekonomi Meski ruang lingkup ilmu ekonomi sangat luas, namun secara garis besar teori ekonomi dibagi 2 yaitu : 1. Teori Mikro Ekonomi Didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa
EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI PARADIGMA DAN STRATEGI BARU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Oleh : Natalia Artha Malau, SE, M.Si Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado Abstrak Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui ekonomi kerakyatan sebagai paradigma dan strategi baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional.
API Workshop on RP2T – Tension Leg Platforms – September 2007 Section 4 Planning – Expanded Topics XSeafloor Surveys and the use of: zConventional 3D seismic data zMapping products including bathymetry, seafloor renderings, seafloor amplitude, near-seafloor isopach and structure maps zDeep tow survey equipment and Autonomously Underwater Vehicles (AUV’s) XPlatform design and layout to .
