BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIAPERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIANOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSIPANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA,Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4)PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentangKeamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu menetapkanPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanantentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga;Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3656);2. Undang-UndangNomor8Tahun1999tentangPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3821);3. 009RepubliktentangIndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063);4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentangLabel dan Iklan Pangan (Lembaran Negara n Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA-25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentangKeamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara hanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);7. KeputusantentangPresiden103Kedudukan, kali2001Fungsi, Kewenangan,danTataDepartemendiubahTahunKerja iden Nomor 64 Tahun 2005;8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 hirdengantelahdenganPeraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan si dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat danMakanan sebagaimana telah diubah dengan KeputusanKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NomorHK.00.05.21.4231 Tahun 2004;10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan si dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diLingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanansebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA-3MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DANMAKANAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKATPRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air,baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahantambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakandalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makananatau minuman.2.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan caraatau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.3.Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalahperusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal denganperalatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.4.Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi IndustriRumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran danberlabel.5.Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentukgambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakanpada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakanbagian kemasan pangan.6.Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali,dan/atau mengubah bentuk pangan.7.Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yangmemperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksipangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA-48.Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi danatau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung denganpangan maupun tidak.9.Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahidan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung denganpangan.10. mewadahi dan atau membungkus pangan, yang tidak bersentuhanlangsung dengan pangan.11. Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah pegawai negeri sipil yangmempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai denganbidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukanpenyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.12. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalahpegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyaikompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberitugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantaipangan dari organisasi yang kompeten.13. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang angdiberikanolehBupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanyayang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangkaperedaran Pangan Produksi IRTP.14. Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidakterpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRTyang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.15. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan obat dan makanan.BAB IIPEMBERIAN SPP-IRTPasal 2(1)SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota.(2)SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah IRTPmemenuhi persyaratan.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA-5(3)(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikandengan:a.Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan; danb.Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IndustriRumah Tangga.Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tanggadiatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.Pasal 3(1)SPP-IRT berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhipersyaratan.(2)Pangan Produksi IRTP yang SPP-IRT telah berakhir masa berlakunyadilarang untuk diedarkan.Pasal 4Setiap pemberian SPP-IRT, Bupati/Walikota menyampaikan informasi secaraperiodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan.Pasal 5Pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harusmengacu kepada Pedoman Pemberian SPP-IRT sebagaimana tercantum dalamLampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.BAB IIIJENIS PANGANPasal 6Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT sebagaimanatercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan ini.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA-6BAB IVKETENTUAN PENUTUPPasal 7Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan PengawasObat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1640 tahun 2003 tentang Pedoman TataCara Penyeleggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tanggadicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 8Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturanini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 April 2012KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA,ttd.LUCKY OEMAR SAIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 30 April 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 469

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBATDAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR HK.03.1.23.04.12.2205 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSIPANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGAPEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGANINDUSTRI RUMAH TANGGAA. PENDAHULUANPemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiapmanusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri RumahTangga Pangan (IRTP).Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakanmasyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratankesehatan.Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebutmengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhiketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakankesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izinedar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu danGizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi olehindustri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan IndustriRumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan KepalaBadan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan- sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwapengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tanggamerupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produkpangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran danmotivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANANREPUBLIK INDONESIA-2Mengingat hal tersebut di atas, dengan Peraturan Kepala Badan PengawasObat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat ProduksiPangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).B. TUJUANPedoman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota c.q. DinasKesehatan Kabupaten/Kota dalam pemberian Sertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tangga (SPP-IRT).C. H SPP-IRTJenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT seperti tercantumpada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturanini.D. TATA CARA PEMBERIAN SPP-IRT1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRTPermohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas KesehatanKabupaten/Kota dan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yangmeliputi :(1) Formulir Permohonan SPP-IRT sebagaimana tercantum dalam SubLampiran 1 yang memuat informasi sebagai berikut :(a) Nama jenis pangan(b) Nama dagang(c) Jenis kemasan(d) Berat bersih/isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)(e) Komposisi(f) Tahapan produksi(g) Nama, alamat, kode pos dan nomor telepon IRTP(h) Nama pemilik(i) Nama penanggungjawab(j) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa)(k) Informasi tentang kode produksi(2) Dokumen lain antara lain :(a) Surat keterangan atau izin usaha dari Instansi yang berwenang(b) Rancangan label pangan2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangana) Penyelenggara Penyuluhan Keamanan Pangan dikoordinasikan olehBupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota .b) Kriteria Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidangpenyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan olehBupati / Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.c) Narasumber pada penyuluhan keamanan pangan adalah tenaga PKPyang kompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan BalaiBesar/Balai POM setempat.