KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA
KEBIJAKAN PERCEPATANPEMBANGUNAN DESAMenteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi1
KEBIJAKAN DANA DESA Rp 280,3 juta / desa Rp 643,6 juta / desa Rp 800,4 juta / desaPenyerapan sebesarPenyerapan sebesarPenyerapan tahap I sebesar82,72%97,65%74.093 desa74.754 desa98,41%KesejahteraanMasyarakat Desa74.910 desa2
REKAPITULASI HASIL PEMANFAATAN DANA DESATAHUN 2015, 2016 DAN TAHUN 2017 TAHAP 1
PERSOALAN DANA DESA DAN UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN1Terlambatnya Peraturan Bupati tentangPenetapan Dana Desa dan Laporan Desatentang Penggunaan Dana Desa tahapsebelumnyaKerjasama intensif dengan Kementerian DalamNegeri2Belum terkonsolidasinya sistempengaduan masyarakat dalampemanfaatan Dana DesaKonsolidasi seluruh sistem pengaduanmasyarakat dalam pemanfaatan DanaDesa di Satgas Dana Desa (Call Center, SMS,Facebook, TwitterBelum terintegrasinya Sistem InformasiPembangunan DesaSistem Informasi Pembangunan Desa(Sipede) terintegras dengan SistemKeuangan Desa (Siskeudes) yangdikoordinasikan oleh BPKP dan teknologidisupervisi oleh BPPT3
PENGAWASAN DANA DESA5
PENGAWASAN DANA DESASEBAGAI SALAH SATU BENTUK TINDAKAN UNTUK MENEKAN KASUS PENYALAHGUNAAN DANA DESA, KEMENTERIAN DESA PDTT BEKERJASAMA DENGAN KPK, KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN SETEMPAT AKAN MELAKUKAN RANDOM AUDIT PADA PEMERINTAH DESA
LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAHJumlah Pengaduan Juli-November 20172299184711991534MasalahBukan Masalah304 Dari 1.995 masalah, 747 masalah(37,44%) telah selesai dan 1.248masalah (62,56%) masih dalamproses penanganan.827sd Juli Dari jumlah total 2.299 Pengaduan padabulan November, 1.995 adalah Masalah(86,78%) dan 304 (13,22%) lainnyabukan masalah;AgustusSeptemberOktoberJumlah masalah Implementasi menurut kategori Kategori 1 : Masalah Regulasi Berjumlah 438 masalah (25,44%) Kategori 2 : Masalah Penyimpangan asas dan prosedur Berjumlah 957 Masalah(55,75%) Kategori 3 : Masalah force majeur berjumlah 60 masalah (3,48%) Kategori 4 : Masalah Penyalahgunaan dana berjumlah 267 masalah (15,51%)417; 18%160; 7%1722; 75%ImplementasiManajerial1995NovemberKhususNilai Penyimpangan Dana Tercatat Per 30 Nopember 2017 Dana yang disalahgunakanRp. 30.121.719.201, Dana yang dikembalikan sebesarRp. 6.785.759.350, Belum dikembalikan sebesarRp. 23.355.959.851,-
KERJASAMA DALAM PENGAWASAN DANA DESA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA9
LAPORKAN !!!10
PROGRAM PRIORITASPEMBANGUNAN DESA11
4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESAPRODUKUNGGULANKAWASANPERDESAAN(PRUKADES)BUM DESAEMBUNGDESASARANAOLAHRAGADESA12
PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN (PRUKADES)82,77%dari penduduk desa hidupdi sektor partanianPROBLEMATIKASOLUSIDAMPAK1.2.Skala Ekonomi Usaha Kecil;Tidak Tersediannya IndustriPaska Panen;Pengembangan Produk UnggulanKawasan Perdesaan (PRUKADES) Akses pasar yang terbatasMinimnya permodalanKeterlibatan swasta yang minimProduksi berkualitas rendahKlusterisasi produk unggulan desaMenciptakan integrasi verticalPelibatan swasta untuk industri paskapanenProduktivitas ekonomi perdesaan bisa ditingkatkan;Biaya produksi bisa ditekan dan profit bisa maksimal untuk masyarakat desa.13
FORUM PRUKADES KEMENTERIAN DESA PDTTDENGAN K/L LAIN DAN PEMERINTAH DAERAHDAFTAR 43 KABUPATEN YANG TELAH MENGIKUTI FORUM o16Tana Tidung31Gorontalo2Halmahera Barat17Pandeglang32Bone Bolangi3Bolaang u Sungai r Barat21Nias Utara36Karawang7Manokwari Selatan22Alor37Mamuju Tengah8Musi Rawas23Toba Samosir38Pinrang9Bangka Selatan24Sleman39BengkuluSelatan10 Minahasa Utara25Lombok Barat40Sumbawa Barat11 Demak26Nunukan41Pekalongan12 Soppeng27Katingan42Garut13 Karawang28Sumedang43Tasikmalaya14 Ciamis29Cianjur15 Purwakarta30MajalengkaUntuk mendukung keberlanjutan Prukades,Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasimemfasilitasi pertemuan daerah denganinvestor dan Kementerian/Lembaga lain14
PENGEMBANGAN BUM DESABUM Desa masih memerlukan dukunganterhadap akses permodalan, investor danpeningkatan market share bisnis. Selain itu,SDM pengelola juga masih membutuhkanpengembangan baik dalam hal manajemenoperasional usaha, kompetensi pada bidangteknologi, serta penguatan etika usaha agarterhindar dari potensi “moral hazard” olehKepala Desa dan kelompok tertentu.BUM DESAUnitUsahaLayananUnit UsahaPerdagangandan JasaUnitUsahaKeuanganDesaNOPROVINSIJUMLAHBUM DESANOPROVINSIJUMLAH BUMDESA52750818 MalukuNusa Tenggara19Barat20 RiauBangka Belitung8421 Sulawesi Selatan6245Banten23422 Sulawesi Tenggara4036Bengkulu51423 Sulawesi Tengah4967D.I Yogyakarta21324 Sulawesi Utara3868Gorontalo13725 Sumatera Barat1419Jambi13813410 Jawa Barat2.91711 Jawa Tengah1.62812 Jawa Timur3.22526 Sumatera SelatanNusa Tenggara27Timur28 Kalimantan Barat29 Kalimantan Utara30 Maluku Utara1631 Papua32 Papua Barat1033 Sulawesi BaratTOTAL BUM DESA1181Aceh6.9292Sumatera Utara5823Bali413 Kalimantan Timur27214 Kalimantan Tengah39515 Kalimantan Selatan13116 Kepulauan Riau9017 Lampung125896126087101521.85015
BEBERAPA BUM DESA YANG SUDAH MEMILIKI OMZET DI ATAS 300 JUTANOKAB/KOTADESANAMA BUMDESAJENIS USAHAKolamPemandian danJasa WisataSimpan Pin jam1KlatenPonggokTirta loMandala Giri Amerta4CilacapKarang Kandri Karang Knadri Sejahtera Suplier PLTU5KamparRokan Hulu6Gunung Kidul A BUMDESAKoto Ranah Sakti22 BojonegoroKedungarumJaya Tirta23 MalangBanjarejoUPK Makmur3 Miliar24 BojonegoroSugiwarasSugiwaras25 TubanNgadipuroSejahtera26 KuninganLengkong8,70 Miliar5,18 MiliarPerkebunan danSimpan Pinjam3 MiliarSejahteraJasa Wisata2 MiliarPeternakan1,6 Miliar1,4 Miliar27 MalangRandugading1,3 Miliar28 SerangBeberanMaslahat29 TanggerangCangkuduCangkudu CiptaMandirIBandem JagadhitaPompanisasi,Sewa Terop1,3 MiliarPeternakan danPertanian1,2 MiliarPacungKencana Bumi Sejahtera1,16 tasPengotanKutuhGunung SarimasAmarthaPengotanKutuh Lestari1,12 Miliar1,1 Miliar1,05 Miliar1,04 Miliar17KebumenKarang Duwur Karang Duwur18Bogor19Flores Timur KenereKenere20SukabumiPanva Karya SejahteraSumber: Bagian Perencanaan Ditjen PPMDDESARanahBulelengNyalindungKAB/KOTA21 Dharmas Raya10,3 Miliar12SukamanahNOBangun JayaLandihBulan gTunjung MekarKarangasem BebandemOMZETPERTAHUNSukamanahSimpan PinjamJasa WisataPengelolaan AirBersih danSimpan PinjamKoperasi SimpanPinjamPertanian30 Lampung Selatan Bumiasih31 Indragiri HilirPekanTua32 TulungangungTangunggunung33 TulungangungGondang34 LamonganBeransi35 Blitar36 PangandaranTegalrejoKertayasa900 Juta37 SumedangGaneas800 Juta38 Bandung39 Cirebon40 MajalengkaSukamenakCikeusalWeragati1,00 Miliar1,00 MiliarLanggengkamulyanHipam SumberGuwoJENIS USAHASimpan Pinjam,PerdaganganPompanisasiJasa Pengelolaan AirBersihHIPAM,Pertanian,Simpan PinjamPompanisasi,PeternakanKredit Usaha Mikro,&PeternakanJasa Pengelolaan AirBersihSimpan Pinjam, TokoSembako, Jasaanggkutan EkspedisiSimpan PinjamBank Sampah danSimpan PinjamPengelolaan Pasar Desa,Harapan BarokahSimpan PinjamPertanian danGraha LestariPerternakanBumiasihAl- HidayahPembuatan Karak PisauUnit Saprodi, UnitPemasaranBarokahSimpan PinjamGuha BauJasa WisataKelompok Tani,danGaneas SejahteraTernakSukamenakPengelolaan Air BersihKarya MandiriSimpan PinjamBina MandiriPertanianBumi LestariOMZETPERTAHUN700 Juta600 Juta550 Juta550 Juta520 Juta500 Juta500 Juta500 Juta500 Juta500 Juta500 Juta400 Juta350 Juta350 Juta350 Juta300 Juta300 Juta300 Juta300 Juta1616300 Juta
CONTOH SUKSES PENGEMBANGAN BUM DESA PONGGOK-KLATENDestinasi Wisata Air17
PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA DESA18
TERIMA KASIHKementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi19
KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA Rp 280,3 juta / desa Rp 643,6 juta / desa Rp 800,4 juta / desa 82,72% 74.093 desa 97,65% 74.754 desa 98,41% 74.910 desa Penyerapan sebesar Penyerapan sebesar Penyerapan tahap I sebesar 2 Kesejahteraan Masyarakat Desa KEBIJAKAN DANA DESA . REKAPITULASI HASIL PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015, 2016 DAN TAHUN 2017 TAHAP 1 . 1 2 3 Terlambatnya .
Instrumen Oppjerasionalisasi Kebijakan Perceppg gatan Pembangunan Daerah Tertingggal dan Khusus (P2DTK) Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)
KERANGKA PAPARAN Slide - 2 RPJMN 2015 –2019 Visi –Misi dan 9 Agenda Prioritas –NAWA CITA Strategi Pembangunan Nasional Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DALAM RPJMN 2015-2019 Sasaran Pembangunan Desa Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa
Tata Kelola (Tata Pemerintahan) Desa Tata Kelola Supra Desa Desa Sebagai SUBYEK Pembangunan: Konsolidasi program/kegiatan di desa. Konsolidasi dan penguatan kelembagaan desa. Kesatuan perencanaan dan keuangan desa (one village, one plan,one budget). Penguatan mekanisme representasi dan akuntabilitas di tingkat lokal.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2013-2018 VII- 1. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 2025 adalah: Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan .
kebijakan pembangunan ekonomi, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Materi yang dibahas adalah teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, teori-teori hambatan pembangunan, kebijakan-kebijakan pembangunan, pembangunan ekonomi di Indonesia, dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Capaian Pembelajaran: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu .
2. Pendamping Desa Pendampingan desa merupakan mandat Undang-Undang Desa kepada negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pengertian pendampingan desa
“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA” Kamis/ 6 Oktober 2016 a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan peman-tauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan
The development of tourism in natural areas (adventure tourism, ecotourism, rural tourism, etc.) necessarily raises the question of the environmental protection of these areas. Current status of nature conservation & biodiversity Ecotourism as a way to make tourism based on the desire to discover nature and to respect, preserve and enhance the natural balance and cultural places and local .
