BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Kemiskinan
BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Landasan Teori1. KemiskinanKemiskinan adalah suatu keadaan yang alami oleh semua negara,baik oleh negara yang berkembang, maupun negara maju yang telahmemiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusiayang memadai.Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yangdisandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, ataubahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidak nyamanan dalamkehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisitawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, sertasuramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebihmenekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahanlingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidakmengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air,mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitaslingkungan.Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang,pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekalipengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskina (Pratiwi, 2014).Menurut BPS (2010), bahwa penduduk miskin adalah pendudukyang rata-rata memiliki pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan10
perulannya. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari gariskemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.Gariskemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditidasar makanan yang riil dikonsumsi yang kemudian disetarakan dengan2.100 kilo kalori perkapita perhari.Garis kemiskinan non makananmerupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi nonmakanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dankesehatan.Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi dipedesaan.Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu(Arsyad, 2010)a. Kemiskinan AbsolutKemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitkandengan perkiraanberdasarkantingkatpendapatanpada nimum yang merupakan sebuah patokan seseorang untuk hidupsecara layak. Dengan begitu kemiskinan dapat diukur dengan caramembandingkantingkatpendapatanseseorang dengan tingkatpendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnyayakni makanan pakaian dan perumahan yang bertujuan dapatmenjamin kelangsungan hidupnya. Seseorang termasuk dalamgolongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidakcukupuntukmemenuhi11
kebutuhan dasa hidupnya. Konsep ini bertujuan untuk menentukantingkatpendapatan minimum yang memadaiuntuk memenuhikebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untukmenjamin kelangsungan hidup.b. Kemiskinan RelatifKemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dapat dilihat dariaspek ketimpangan sosial, sering terjadi fenomena dimana seseorangsudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masihjauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya).Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golonganatas dan golongan bawah maka akan berpengaruh terhadap besarkecilnyajumlahpendudukyang dapat dikategorikan miskin,sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalahdistribusi pendapatan.Penyebab kemiskinan menurut WorldBank (2008), dariperspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang pentingdalammenunjang kehidupan, yakni asset dasar kehidupan (misalnyakesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), asetalam (misalnya tanahpertanian atau lahan olahan), asset fisik (misalnya modal, saranaproduksi dan infrastruktur), asset keuangan (misalnya kredit bank danpinjaman lainnya), dan asset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hakpolitik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset di atasmerupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan.12
Menurut Todaro dan Smith (2008), kemiskinan yang terjadidinegara-negaraberkembangakibat dariinteraksiantara6karakteristik berikut:a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilangrendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.b. Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendahdan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yangmengalami stagnasi.c. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.d. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.e. Fasilitas dan pelayanan kesehatanburuk dansangat terbatas,kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkatkematian bayi dinegara-negaraberkembang sepuluh kali lebihtinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembangmaupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupunkurang memadai.Menurut Samuelson dan Nordhaus(1997),penyebab danterjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendahadalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dangizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena an13
pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutupendidikan, pemberantasan buta huruf dan peningkatanketerampilanpenduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitassumber daya manusia.2. InfrastrukturPengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalammenyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunangedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersihdsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalamlingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988; Muhammad 2004). Sisteminfrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosialdan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.Sistem infrastrukturdapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau strukturstruktur dasar,peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkanuntuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg,1988 dalam Posumah 2015).Menurut Lewis, (dalam Posumah, 2015) Prasarana (Infrastructure)bisa dengan aman mengikuti investasi yang lain. Sebagai contoh, jikainvestasi industri naik, akan terdapat penekanan akan penyediaan listrikdan fasilitas pengangkutan. Orang-orang yang bertanggung jawab atasfasilitas umum harus memperhatikan naiknya kebutuhan, dan karenabisnis itu baik, tidak akan mendapat kesulitan dalam memperoleh danauntuk membiayai perluasan sistem. Sementara itu, prioritas yang kurang14
penting (terutama kebutuhan konsumen domestik) sudah tersingkirkarena tidak adanya suplai tetapi investasi utama tidak mungkin dibuattetap.Infrastruktur pembangunan pada dasarnya dapat dibagi kturekonomi,merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitasekonomi, meliputi public utilities (listrik, air, sanitasi, gas), public work(jalan, bendungan, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan, keretaapi, pelabuhan, lapangan terbang). Kedua Infrastruktur social yaituprasarana sosial meliputi infrastrukturpendidikan dan infrastrukturkesehatan.Konsep infrastruktur memiliki pengertian yang berbeda-bedamenurut sudut pandang kepentingannya, belum terdapat kesamaanpandangan antar lembaga, Negara dan antar disiplin ilmu mengenaikonsep infrastruktur.Dari sisi ekonomi, infrastruktur dapat dipandangsebagai sumberdaya modal yang digunakan dalam aktifitas konsumsi,produksi dan investasi.Implikasi atas pengertian ini mendorong timbulnyaklasifikasi infrastruktur menjadi infrastruktur ekonomi dan infrastruktursosial yaitu infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan (Riadi,2010).3. Infrastruktur EkonomiInfrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan produksi dandapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara15
langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakankegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja,namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dankelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya (Wahyuni, 2009).Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam baikdapatmeningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupunbagi sosial kemasyarakatan.Dengan infrastruktur yang memadai, biayaproduksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlahproduksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkanpendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastuktur juga mempercepatpemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur rwilayah sehingga mendorong investasi yang baru, lapangan kerja barudan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehinggamengurangi kemiskinan (Wahyuni, 2009).Dampak dari kekurangan infrastruktur serta kualitasnya yangrendah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenagakerja. Sehingga pada akhirnya banyak perusahaan akan keluar dari bisnisatau membatalkan ekspansinya. Karena itulah infrastruktur sangatberperan dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangatdiperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta (Widayati,2010).16
ngdiperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities(listrik, air, sanitasi, gas, giro pada bank), public work (pasar, hotel,industri, bendungan, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan,kereta api, pelabuhan, lapangan terbang) (Valeriani 2011).17
4. Infrastruktur PendidikanBerdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tenteng Sistem Pendidikan, pendidikan didefinisikan sebagaiusaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan prosespembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jalur pendidikan yang ada diIndonesia adalah pendidikan formal, pendidikan non formal, danpendidikan informal.Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur danberjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.Pendidikan dasar, merupakan pendidikan yang melandasi jenjangpendidikan menegah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasara (SD)dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat sertaSekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs),atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan Menengah, merupakanlanjutan pendidikan dasar.Pendidikan menengah terdiri atas pendidikanmenengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikanmenengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah AliyahKejurusan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.Sedangkan Pendidikantinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang18
mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis,doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggidapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, atauuniversitas (Pratiwi,2014).Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikanformal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yangmemerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangkamendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputipendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, an,pendidikankeaksaraan, dan lain-lain. Pendidikan informal adalah jalur pendidikankeluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dannonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasionalpendidikan (Pratiwi, 2014).Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatunegara. Jika dunia pendidikan suatu negara rendah, maka amempertahankan jati diri manusia suatu negara.Sehingga, setiap negarayang ingin maju, maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi19
prioritas utama karena pendidikan merupakan sarana untuk menghapuskebodohan serta kemiskinan. Namun, pendidikan di Indonesia selaluterhambat oleh permasalahankepedulian pemerintah yang rendahterhadap pendidikan dikarenakan kalah dari urusan yang lebihstrategisyaitu Politik. Bahkan, pendidikan dijadikan sasaran politik untuk menujukekuasaan agar dapat menarik simpati dari masyarakat. Permasalahanlain yaitu penjajahan terselubung. Di era globalisasi dan kapitalisme,dengan hutang negara yang semakin meningkat, badan atau organisasidonor pun mengintervensi secara langsung maupun tidak terhadapkebijakan ekonomi suatu bangsa.Akibatnya, terjadi privatisasi di segalabidang. Bahkan, pendidikan tidak luput dari proses privatisasi ini yangmenyebabkan pendidikan menjadi semakin mahal yang tidak bisa dijangkau oleh masyrakat. Akhirnya, masyarakat tidak bisa mencapaipendidikan yang tinggi dan berakibat pada penurun kualitas sumber dayamanusia di Indonesia.Selain itu kondisi masyarakat yang tidak bisamengadaptasikan dengan lingkungan yang ada. Hal ini akan berdampakpada kurangnya perhatian terhadap dunia pendidikan, dikarenakanmasyarakat lebih mengutamakan kepentingan kebutuhan pangan daripadapendidikan. Akibatnya, kebodohan dan kemiskinan pun akan terjadi.Sehingga, kemiskinan menjadi sebuah reproduksi sosial, yang akanmelahirkan generasi yang tidak terdidik akibat kurangnya pendidikan,dan kemudian menjadi bodoh serta akan mengalami kemiskinan.(Pratiwi,2014)20
erintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia(human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untukmeningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat denganmelakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kulaitassumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnyapengetahuan dan ketrampilan seseorang. Semakin tinggi tingkatpendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akanmeningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnyaakses mereka memperoleh pendidikan. Sehingga dengan infrastrukturpendidikan yang memadai akan mendorong kualitas sumber dayamanusia yang akan menyebabkan menurunnya tingkat kemiskinan(Rasidin dan Bonar, fisikyangdiperlukan untuk menunjang aktivitas pendidikan (bangunan sekolah,guru, buku, murid) dan infrastruktur lunak yaitu kerangka institusionalatau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja),norma , khusunya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadiperaturan hukum dan perundang-undangan (https://id.wikipedia.org).5. Infrastruktur KesehatanBeberapa pakar ekonom mempunyai anggapan bahwa kesehatanmerupakan kejadian ekonomi yang dapat dilihat dari stok maupun juga21
dinilai sebagai investasi, sehingga kesehatan manjadi salah satu variableyang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor yang sangatberpengaruh terhadap nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatusasaran dari berbagai tujuan yang merupakan puncak yang ingin dicapaioleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagaitujuan dari sebuah kesejahteraan. Oleh karena itu, kesehatan dianggapsebagai modal yang mendasar yang memililiki tingkat pengembalianyang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakatluas (Pratiwi, 2014).Menurut Milsdan Gilson (1990) dalamPratiwi(2014)mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep danteknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikianekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:a. Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.b. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.c. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.d. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.e. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatanpada individu dan aldaripembangunan nasional karena bidang kesehatan menyentuh hampirseluruh aspek kehidupan manusia secara berkesinambungan, yangmerupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan22
terarah.Pembangunan ini merupakan upaya untuk tercapainya kesadaran,kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agarterwujud derajat kesehatan yang optimal.Melalui pembangunan kesehatandiharapkan setiap penduduk memiliki kemampuan hidup sehat sehinggadi masa mendatang tercipta generasi penerus yang bermutu sebagaimodal penting dalam pembangunan nasional (Pratiwi, 2014).Pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas sertapelayanan kesehatan lainnya diharapkan meningkatkan mutu kesehatanyang menjangkau seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembangunankesehatan yang merata. Pengembangan infrastruktur kesehatan, baiksecara kuantitas maupun kualitas, akan mendorong peningkatan kualitassumber daya manusia, dimana dengan sumber daya manusia yangberkualitas tingkat kesejahteraan juga akan meningkat sehinggamenurungkan tingkat kemiskinan.Infrastruktur kesehatan meliputi infrastruktur fisik yang diperlukanuntuk menunjang aktivitas kesehatan (rumah sakit, dokter, obat, perawat,puskesmas) dan infrastruktur lunak yaitu kerangka institusional ataukelembagaan yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma ,khusunya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadiperaturan hukum dan perundang-undangan (https://id.wikipedia.org).6. Hubungan Infrastruktur dengan KemiskinanPenurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia tergolongberjalan lambat.Sementara itu alokasi anggaran negara untuk mengatasi23
masalah tersebut terus meningkat. Alokasi anggaran negara untukprogram pengentasan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun,tetapi laju pengentasan kemiskinannya tidak sebanding dengan kenaikananggaran tersebut (Maqin,2011).Infrastruktur juga merupakan salah satu peranan penting dalamtingkat kemiskinan.Dimana infrastruktur merupakan roda penggerakpertumbuhan ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang,barang, dan jasa yang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain diseluruh penjuru dunia. Perannya sangat penting baik dalam prosesproduksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi.Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat pentingdalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan,industri dan pertanian. Keberadaaan infrastruktur akan mendorongterjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor- faktor produksi (Maqin,2011).Sejumlah riset ilmiah mengenai infrastruktur di negara-negaramiskin menunjukkan bahwa negara negara miskin memerlukanpenggunaan sekitar 9 persen dari PDB untuk dapat mengoperasikan,memelihara atau merawa dan membangun infrastruktur jika negaramiskin tersebut hendak meraih level millennium development goals(MDGs).Hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bersifatmultipel dan kompleks, tidak hanya karena pengaruhnya secara langsung24
terhadap produksi dan konsumsi namun juga karena infrastrukturmenciptakan eksternalitas langsung dan tidak langsung dan menyangkutbesarnya arus pengeluaran yang menimbulkan pekerja tambahansehingga mengurangi kemiskinan.Sebagian besar dari studi-studi tentangpengaruh makro ekonomi dilakukan dalam tahun 1980an sebagai responatas kegagalan dalam mempertimbangkan menurunnya produktivitas dinegara berkembang. Studi-studi menyarankan bahwa infrastrukturberkontribusi terhadap output kedaerahan, pendapatan dan pertumbuhanlapangan kerja dan kualitas hidup (Aschauer, 1990; Munnell, 1990;Gramlich, 1994; and Esfahani and Ramirez, 2003 dalam Valeriani, 2011).Hubun
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Kemiskinan Kemiskinan adalah suatu keadaan yang alami oleh semua negara, baik oleh negara yang berkembang, maupun negara maju yang telah memiliki kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang memadai. Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian ini menggunakan beberapa pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini berfungsi untuk pedoman dan pembanding penelitian yang akan dilakukan. Urfan (2017) melakukan penelitian berjudul Aplikasi Kalender Event Seni
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL. PENELITIAN . 2.1 Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka adalah kajian mengenai penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terhadap penelitiapenelitian sebelumnya diharapkan memberikan wawasan agar n-
10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka Penelitian tentang aplikasi mobile berbasis android yang dibuat oleh universitas atau berisi info seputar kampus atau panduan bagi mahasiswa atau
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Keagenan Keagenan adalah hubungan yang mempunyai kekuatan hukum yang terjadi bilamana kedua pihak bersepakat, memuat perjanjian, dimana salah satu pihak diamakan agen, setuju untuk mewakili pihak lainnya yang
6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka 1. Chronic kidney disease (CKD) a. Definisi Chronic kidney disease merupakan suatu keadaan kerusakan ginjal secar
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian ini mengacu pada beberapa sumber dan tinjauan yang sudah ada dimana masing-masing penulis menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang di
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Tinjauan Umum tentang Arbitrase 1. Pengertian Arbitrase Suatu hubungan keperdataan yakni dalam suatu perjanjian selalu akan ada resiko kemungkinan timbulnya suatu perselisihan dalam prosesnya baik antar pihak maupun dengan objek perjanjian. Sengketa tersebut dapat
