Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Memberikan Bantuan .
Kebijakan Luar Negeri Indonesia DalamMemberikan Bantuan Pada KrisisKemanusiaan Rohingya di Myanmar Tahun2017SkripsiDiajukan untuk Memenuhi Persyaratan MemperolehGelar Sarjana Sosisal (S.Sos)OlehFirman Santyabudi1111113000060PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA2018
ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalammemberikan bantuan pada krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar padatahun 2017. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan latar belakang apa sajayang dilakukan Indonesia dalam memberikan bantuan kepada etnis Rohingya diMyanmar. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti menggunakandata-data dalam bentuk deskriptif, bukan dengan angka. Skripsi ini juga mengacukepada sumber sekunder yang didapat dari buku, jurnal, serta surat kabar elektronik.Dalam menganalisa permasalahan pada skripsi ini, penulis menggunakankonsep-konsep dalam hubungan internasional seperti faktor internal-eksternal dalamkebijakan luar negeri, serta shared ideas dalam teori konstruktivisme. Denganmenggunakan konsep-konsep tersebut, penulis menemukan bahwa Indonesiaberperan aktif dalam memberikan bantuan luar negeri kepada etnis Rohingya berupapembangunan rumah sakit di Rakhine, Myanmar. Selain itu, Indonesia jugamengirimkan bantuan berupa makanan dan logistik lainnya. Indonesia jugamenggunakan diplomasi untuk membuka jalur pengungsi Rohingya dari Myanmar keBangladesh.Faktor-faktor internal di Indonesia seperti jumlah penduduk Indonesia yangmayoritas beragama islam, konstitusi Indonesia, demonstrasi yang dilakukan olehmasyarakat Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan yangmempengaruhi pemerintah dalam memberikan bantuannya kepada etnis Rohingya.Selain itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikanbantuan luar negeri adalah pengaruh pemberian bantuan yang dilakukan Turki kepadaetnis Rohingya, Resolusi PBB, serta kondisi internal di Myanmar. Dalam skripsi ini,shared ideas dijelaskan sebagai terpengaruhnya Indonesia terhadap Turki yangmemberikan bantuan luar negeri kepada etnis Rohingya, Myanmar.Kata kunci: krisis kemanusiaan, diplomasi Indonesia, Rohingya Myanmar, EthnicCleansing, kebijakan luar negeri, shared ideas.v
KATA PENGANTARPuji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, shalawat serta salamsemoga selalu tercurahkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Atas rahmatberkat Allah SWT serta ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, skripsiyang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Memberikan BantuanPada Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar Tahun 2017” ini dapatterselesaikan dengan baik.Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, arahan,serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkanungkapan terima kasih kepada:1. Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Ahmad Alfajri,MA yang telah menyetujui pengajuan skripsi ini.2. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Drs. Aiyub Mohsin, M.A.,M.M. yang telahmembimbing serta mengarahkan pembuatan skripsi dari awal hingga akhirdengan penuh kesabaran dan keikhlasan.3. Ayahanda, ibunda, nenek, serta adik saya, yang telah mendoakan sertamemberikan dorongan moril kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsiini.4. Teman-teman antabur, Agung, Yanda, Yugo, Raihan, Ero, serta masih banyakteman-teman kawah yang lain yang memberikan semangat bagi saya dalammengerjakan skripsi ini.vi
5. Saudara-saudara saya angkatan 2011; Adi, Eri, Fikri Mahir, Iqbal, Sulthon danlain-lain yang memberikan dukungan baik moril maupun bantuan berupa idedan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.6. Saudara saya Ahmad Redho Basalamah yang menemani saya di sela-selapembuatan skripsi dengan senda gurau dan tawa, tidak lelah menemani saya.Penulis sadar bahwa tulisan ini tidaklah sempurna, maka dari itu penulisberharap untuk mendapatkan kritik serta saran yang membangun demi kemajuanakademik penulis kedepannya. Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikansumbangsih terhadap Ilmu Hubungan Internasional khususnya di FISIP UIN SyarifHidayatullah Jakarta.Tangerang, 3 Juni 2017Penulis,Firman Santyabudivii
DAFTAR ISIPERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .iiPERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .iiiPENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .ivABSTRAK .vKATA PENGANTAR .viDAFTAR ISI .viiiDAFTAR SINGKATAN .xBAB I PENDAHULUANA. Pernyataan Masalah.1B. Pertanyaan Penelitian .6C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .6D. Tinjauan Pustaka .7E. Kerangka Teori .9F. Metode Penelitian .14G. Sistematika Penulisan .17BAB II ETNIS ROHINGYA DI MYANMARA. Sejarah Etnis Rohingya di Myanmar .19B. Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya .21C. Respon Dunia Internasional terhadap Krisis KemanusiaanRohingya .29BAB III INDONESIA DAN MYANMARA. Sejarah Hubungan Indonesia dan Myanmar .35B. Kebijakan Indonesia dalam Persoalan Kemanusiaan .40C. Isolasi Myanmar dan Perumusan Kebijakan Luar NegeriMyanmar .viii45
BAB IV ANALISA KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAMMEMBANTU UPAYA PENYELESAIAN KRISIS ROHINGYAA. Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Rohingya .50B. Analisa Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait KrisisKemanusiaan Rohingya .59C. Shared Idea .68BAB V KESIMPULANA. Kesimpulan .72B. Saran .74DAFTAR PUSTAKA .xiix
DAFTAR SINGKATANACTAksi Cepat TanggapACTIPASEAN Convention Against Trafficking in Persons,Especially Women and ChildrenAKIMAliansi Kemanusiaan Indonesia MyanmarAMMTCASEAN Ministerial Meeting on Transnational CrimeARSAArakan Rohingya Salvation ArmyASEANAssociation of South East Asia NationsAURIAngkatan Udara Republik IndonesiaBIPSSBangladesh Institute for Peace and Security StudiesBKSAPBadan Kerja Sama Antar ParlemenCPCCountry of Particular ConcernCTComputed (Axial) TomographyHAMHak Asasi ManusiaIHHİnsan Hak ve HürriyetleriKTTKonferensi Tingkat TinggiLSMLembaga Swadaya MasyarakatMenkopolhukamMenteri Koordinator Bidang Politik dan KeamananMER-CMedical Emergency Rescue CommitteeMRIMagnetic Resonance ImagingNGONon-Governmental OrganizationOKIOrganisasi Kerjasama IslamPBBPerserikatan Bangsa-BangsaPMIPalang Merah IndonesiaTIKATurkish Cooperation and Coordination AgencyUBAUnion of Burma AirwaysUNHCRUnited Nations High Commissioner for RefugeesUUDUndang-Undang DasarWPFWorld Parliamentary Forumx
BAB IPENDAHULUANA. Pernyataan MasalahMyanmar adalah negara yang telah lama tertutup karena sejak tahun 1962hingga 2011 berada di bawah pemerintahan junta militer yang sangat opresif. Parajenderal yang menjadi pejabat-pejabat negara menekan hampir semua perlawananterhadap rezim, sehingga dituduh oleh organisasi-organisasi internasional sebagaipelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat berat. Liberalisasi yangbertahap baru dimulai pada tahun 2010, berujung kepada Pemilhan Umum padatahun 2015, yang dimenangkan oleh Partai Liga Demokrasi yang dipimpin olehoposan veteran politisi Aung San Suu Kyi, dan pada tahun 2016 dibentukpemerintahan baru yang didominasi oleh politisi sipil. 1Namun citra pemerintahan baru ini pun tercoreng dengan adanya operasimiliter yang dikerahkan terhadap etnis Rohingya yang umumnya beragama Islam,tinggal di negara bagian Rakhine, yang dituduh sebagai teroris, dan semenjak2017 telah memaksa setengah juta Muslim Rohingya pergi menyelamatkan diri kenegara lain utamanya ke Bangladesh. Kekerasan dan pengusiran itu oleh1Oliver Holmes, “Final Myanmar Results Show Aung San Suu Kyi’s Party Won 77% of Seats,” TheGuardian, 23 November 2015; tersedia n-77-of-seats;internet; diunduh pada 03 Mei 20181
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai contoh langsung dari pembersihanetnis.2Total penduduk negara bagian Rakhine berdasarkan sensus 2014 tercatat3,100.000 lebih, sebagian besar adalah suku Rakhine yang mayoritas adalahpemeluk Buddha 96,2% , penduduk yang beragama Kristen 1,8 dan 1,4% Muslimtetapi tidak mencakup Rohingya. Suku Rohingya tidak turut disensus karenadianggap bukan warga negara. 3 Mayoritas kelompok Rohingya di Myanmartinggal di negara bagian ini. Jumlah warga Rohingya di Rakhine diperkirakansekitar satu juta jiwa. Adapun ratusan ribu lainnya mengungsi ke negara tetanggaBangladesh, dan negara-negara lain, termasuk Malaysia dan Indonesia.4Alasan resmi yang digunakan Myanmar adalah bahwa Rohingya sebagaipendatang gelap dari Bangladesh yang sebelumnya dibawa oleh penjajah Inggriske Myanmar- ketika itu disebut Burma - untuk bekerja di ladang dan perkebunan.Mereka pada umumnya tinggal di Rakhine. Kaum Rohingya sendiri meyakinimereka adalah penduduk asli Rakhine yang semestinya diperlakukan sama denganetnik mayoritas Rakhine.2Rohingya ‘Ethnic Cleansing Myanmar Continues’: UN, Aljazeera, 06 Maret 2018; tersedia html; internet; diunduh 03 Mei 20183Kyaw Ye Lynn, ‘Census Data Shows Myanmar Muslim Population has Fallen,’ AA, 21 Juli 2017;tersedia di shows-myanmar-muslimpopulation-has-fallen/612764; internet; diunduh pada 03 Mei 20184Eleanor Albert, ‘The Rohingya Crisis,’ CFR, 20 April 2018; tersedia ; internet; diunduh 03 Mei 20182
enaPemerintahan negara Myanmar sejak dahulu tidak mau mengakui keberadaanetnis ini. Myanmar telah membatasi pergerakan mereka, memotong hakpendidikan, dan pelayanan publik kepada mereka. Pemerintah Myanmar menolakmengakui keberadaan mereka di Myanmar. Mereka mengatakan bahwa etnisRohingya bukan penduduk asli Myanmar.5Pemerintah juga mengklasifikasikan Muslim Rohingya sebagai imigranilegal. Meskipun mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.Kepedulian terhadap etnis Rohingya oleh dunia internasional yang kurang,mengakibatkan semakin membabi butanya pemerintahan Myanmar membunuhdan mengusir muslim rohingya.6Pada dasarnya, konflik yang terjadi antara Rohingya dan pendudukRakhine lainnya adalah konflik berdasarkan diskriminasi etnis dan ras, meskipunmayoritas etnis Rohingya adalah muslim dan mayoritas yang mengusir Rohingyaadalah Budha. Mengingat bahwa sebenarnya etnis Rohingya telah didiskriminasiselama puluhan tahun oleh negaranya sendiri maupun etnis mayoritas yang adadisana karena dianggap minoritas dari segi bahasa, agama dan ciri-ciri fisik.5“Who Are The Rohingya?,” Aljazeera, 18 April 2018; tersedia 08/rohingya-muslims170831065142812.html; internet; diunduh 03 Mei 20186Agil Iqbal Cahaya,S.AP, Staf Analisis Bidang Pertahanan Deputi Bidang Polhukam.“Rohingya, Korban Minoritas Yang Terusir Dari Negaranya”. Tersedia diwww.setkab.go.id/artikel-5309-html; internet; diunduh pada tanggal 03 Mei 20183
Mereka dianggap bukan suku asli dan bukan bagian dari Burma sertadianggap lebih dekat kepada orang Bangladesh. Begitu banyak diskriminasi yangdialami oleh orang-orang Rohingya seperti tidak diberikannya pengakuankewarganegaraan, pembatasan dalam mencari lapangan pekerjaan, pelanggaranHak Asasi Manusia (HAM), penyitaan properti, kerja paksa, pembunuhan, wanitaRohingya yang sering dijadikan obyek pemerkosaan, serta maraknya pembakaranrumah dan tempat ibadah yang terjadi.7Pemerintah Myanmar yang diharapkan bisa mengamankan dan menolongEtnis Rohingya yang tertindas malah bersikap dingin, Pemerintah Myanmar justrugencar melakukan operasi-operasi bersenjata dan operasi sensus yang bertujuanuntuk mengusir orang-orang Rohingya. Seperti Operasi Naga Min yang dilakukanpada tahun 1978, dimana operasi tersebut ditargetkan langsung kepada warga sipilEtnis Rohingya dengan tujuan memantau setiap individu yang hidup di negarabagian Rakhine dan tidak mengakui bahwa etnis Rohingya sebagai warga negaraMyanmar yang mengakibatkan pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan danpembakaran masjid.8Pemerintah Myanmar juga diduga melakukan diskriminasi terhadapRohingya. Ini tertuang dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun1982 yang telah meniadakan Rohingya sebagai salah satu etnis yang diakui di7Diambil dari Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA) PAHAM Indonesia.“Rohingya, 101 Data dan Fakta”8Baiq L.S.W Wardhani. Beggar Thy Neighbour: “Pemiskinan Sistematis bagi Stateless Rohingyadan Dampaknya bagi Bangladesh.”4
Myanmar. 9 Inilah yang menjadi faktor pendorong yang menyebabkan konfliketnis berubah haluan menjadi konflik agama dan berhasil memprovokasi negaranegara penganut agama Islam atau yang memiliki penduduk beragama Islamberbondong-bondong mengutuk dan mengecam pemerintahan Myanmar yangmembiarkan konflik ini berlarut-larut. Pada dasarnya, konflik ini tidak berdampaklangsung terhadap Indonesia. Karena secara geografis, Indonesia dan Myanmarbukanlah dua negara yang berbatasan secara langsung, sehingga konflik etnisyang terjadi di Myanmar tidak akan berpengaruh langsung terhadap jatuhnyakorban jiwa dari Indonesia.Namun Indonesia turut aktif dalam upaya penyelesaian konflik diMyanmar terkait masalah Rohingya. Bukan hanya sekedar memberikan kecamanterhadap rezim oppresif Myanmar, tapi juga terlibat langsung dalam diplomasikepada pemerintahan Myanmar. Maka patut muncul pertanyaan: apa yangmembuat Indonesia begitu aktif dalam upaya penyelesaian konflik antaraMyanmar dan etnis Rohingya.9Khrisnadev Calamur, “The Misunderstood Roots of Burma’s Rohingya Crisis,” The Atlantic, 25September 2017; tersedia e/2017/09/rohingyas-burma/540513/;internet; diunduh pada 03 Mei 20185
B. Pertanyaan PenelitianBerangkat dari latar belakang masalah diatas maka pertanyaan yangdiajukan dalam penelitian ini adalah “Apa yang melatarbelakangi tindakanIndonesia dalam memberikan bantuan luar negeri pada krisis Rohingya diMyanmar pada tahun 2017?“C. Tujuan dan Manfaat PenelitianAdapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam meyelesaikanpenelitian ini adalah sebagai berikut:1. adalammemberikan bantuan kepada Etnis Rohingya di Myanmar.2. Memahami bentuk-bentuk bantuan Indonesia kepada etnis Rohingya danalasannya.3. Mengetahui bagaimana situasi politik internal Myanmar yang dapatmempengaruhi situasi politik regional Asia Tenggara.Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitianpenelitian berikutnya sebagai acuan dalam melihat krisis kemanusiaan diMyanmar.6
D. Tinjauan PustakaUntuk menunjang informasi yang dibutuhkan oleh Penulis dalam menyusunskripsi ini, maka perlu dihadirkan beberapa tulisan yang berhubungan denganjudul skripsi ini. Tulisan pertama yang menjadi bahan tinjauan pustaka adalahjurnal transnasional yang berjudul “Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia:Peran Indonesia dalam Konflik di Rakhine, Myanmar” oleh Novandre Satria danAhmad Jamaan pada tahun 2013.Dalam tulisan ini dibahas mengenai konflik yang terjadi di Myanmar padatahun 2012 yang mengorbankan etnis Rohingya. Bagaimana konflik tersebutberawal dan memancing reaksi dunia internasional termasuk Indonesia. PerananIndonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dipaparkandalam tulisan ini, juga apa alasannya. Penulis memiliki kesamaan dalammembedah peranan Indonesia yang didasari oleh kesamaan identitas sebagainegara dengan mayoritas Muslim yang juga pernah merasakan pengalamandijajah.Namun terdapat perbedaan yang mencolok yaitu, penelitian Penulisdilakukan setelah pemilu Myanmar 2015 yang seharusnya menjadi titik paling“demokratis” karena inilah pemilu pertama di Myanmar yang dianggap palingterbuka dalam 25 tahun terakhir setelah puluhan tahun dikuasai junta militer atauPartai penguasa, USDP, yang telah berkuasa sejak 2011. Maka tulisan itu menjaditinjauan pustaka skripsi ini dengan periode waktu yang berbeda, konflik padawaktu yang berbeda, dan masa pemerintahan Indonesia yang berbeda.7
Tulisan yang kedua datang dari skripsi Siti Ruyyatul Munawwarah padatahun 2013 yang berjudul “Peran Palang Merah Indonesia (PMI) pada KonflikRohingya di Myanmar”. Skripsi ini menganalisa tentang peranan PMI dalammembantu korban konflik Rohingya di Myanmar pada tahun 2012. Pertanyaanpenelitian skripsi ini adalah “Bagaimana Peran PMI (Palang Merah Indonesia)pada Konflik Rohingya di Myanmar Tahun 2012?”. Penulis menggunakan teoriperan dan konsep Non-Governmental Organization (NGO) dalam membedahskripsi ini.Munawwarah menjabarkan dan menjelaskan sejauh mana peran PMI dalammembantu korban konflik Rohingya. Berbeda dengan penelitian Penulis,walaupun Penulis menyinggung organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap,namun Penulis menggunakan konsep yang berbeda dan tidak berfokus kepadaNGO melainkan fokus kepada analisa kebijakan Indonesia yang dipengaruhi olehfaktor eksternal dan internalnya.Tulisan yang ketiga adalah Jurnal yang berjudul “Kebijakan Indonesiadalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhinedi Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono)” olehFatma Arya Ardani pada tahun 2015. Pertanyaan dalam jurnal ini adalah“mengapa Indonesia membuat kebijakan dalam membantu penyelesaian konflikantara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar?”. Untuk menjawabpertanyaan tersebut, jurnal ini menggunakan teori idiosyncratic Hudson danHermann dengan konsep yakni; low nationalism, high conceptual complexity,little believe in own control, high need for affiliation, dan low distrust for other.8
Penelitian ini akan berbeda dengan jurnal tersebut, karena jurnal inimenggunakan karakter idiosinkretik yang merupakan faktor penting dalampembentukan kebijakan luar negeri negara. Maka karakteristik Yudhoyonosebagai pemimpin negara itulah yang mempengaruhi kebijakan luar negeriIndonesia terkait penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine diMyanmar. Berbeda dengan penelitian ini, Penulis tidak menekankan kepadaidiosinkretik Jokowi melainkan Penulis berusaha fokus pada apa yang menjadilatar belakang bagi Indonesia memberikan bantuan dengan faktor eksternal daninternal dari konsep kebijakan luar negeri.E. Kerangka TeoriPada bagian ini, akan dijelaskan mengenai kerangka teoritis yang akandigunakan sebagai dasar pemikiran dalam menulis tulisan ini. Dipilihnya beberapakonsep, sebagai kerangka teoritis dalam tulisan yang akan saya buat nanti adalahuntuk membantu saya memfokuskan diri kepada tema dan judul y
bantuan luar negeri adalah pengaruh pemberian bantuan yang dilakukan Turki kepada etnis Rohingya, Resolusi PBB, serta kondisi internal di Myanmar. Dalam skripsi ini, shared ideas dijelaskan sebagai terpengaruhnya Indonesia terhadap Turki yang memberikan bantuan luar negeri kepada etnis Rohingya, Myanmar.
ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS-AKTIF DALAM MERESPON ISU ROHINGYA 60 A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Rohingya 61 B. Indonesia dan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif 71 BAB V: PENUTUP 77 A. Kesimpulan 77 B. Saran 78 DAFTAR PUSTAKA 80 LAMPIRAN 84
mengenai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi dimana kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami pola yang berbeda-beda tiap rezimnya dalam memandang dan menjalankan politik luar negerinya terhadap konflik israel-Palestina, baik yang
Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004
Daftar Isi ix Bab VEvaluasi Kebijakan Pendidikan 101 A. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 101 B. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 104 C. P ermasalahan dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 106 D. Manfaat Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 108 E. Monitoring Evaluasi Kebijakan Pendidikan — 109 F. Kriteria Evaluasi Program Kebijakan Pendidikan — 111
selayang pandang politik luar negeri indonesia masa megawati sp berlangsung tahun 2001 – 2004 kebijakan pembelian pesawat sukhoi su-27/ su-30 & helikopter mi-35 dari rusia krn “ngambek” terhadap embargo militer as fasilitator / mediator konflik semenanjung korea (ketegangan korut vs korsel)
C. Analisis Kebijakan Kesehatan 12 D. Sistem Nasional Kesehatan Indonesia 16. BAB 2 METODE ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 19. A.engertian Metode Analisis Kebijakan Kesehatan P 19 B. Metode Analisis Kebijakan Kesehatan 21 C. Pengaruh . Stakeholder. Terhadap Kebijakan . esehatan K 24 D.roses Analisis Kebijakan Kesehatan P 26
negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, baik sebagai policy maupun actions. Dalam konteks ini, dinamika persepsi masyarakat internasional terhadap Indonesia dinilai akan sangat mempengaruhi attitude dan behaviour masyarakat internasional dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan politik negara lain terhadap Indonesia.
2 The Adventures of Tom Sawyer. already through with his part of the work (picking up chips), for he was a quiet boy, and had no adventurous, troublesome ways. While Tom was eating his supper, and stealing sugar as opportunity offered, Aunt Polly asked him questions that were full of guile, and very deep for she wanted to trap him into damaging revealments. Like many other simple-hearted souls .
