PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS DAN .
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, AKUNTABILITAS DANTRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KUALITASLAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHDENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNSEBAGAI VARIABEL MODERASI(Studi Kasus Kabupaten PINRANG)SKRIPSIDiajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana EkonomiJurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUniversitas Islam Negeri Alauddin MakassarDisusun Oleh :HAMSINAR10800112063JURUSAN AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR2017
KATA PENGANTARAssalamu’ alaikum Wr. WbDengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanyakepada Allah (Subhanahu Wata’ala) yang telah memberikan kesehatan,kesabaran, kekuatan, rahmat dan inahnya serta ilmu pengetahuan yang Kaulimpahkan. Atas perkenaan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikanskripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam “Allahumma Sholli Ala SayyidinaMuhammad Waaala Ali Sayyidina Muhammad” juga penulis sampaikan kepadajunjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya.Skripsi dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, AkuntabilitasDan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan KeuanganPemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai VariabelModerasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)” penulis hadirkan sebagai salahsatu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar SarjanaAkuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongandan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena ituperkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaanyang setinggi-tingginya terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahandaBadduring Salatang dan ibunda Katang Mengge yang telah mempertaruhkaniii
ahirkan,membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayangkepada penulis.Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak,diantaranya:1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas IslamNegeri (UIN) Alauddin Makassar.2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi danBisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.3. Bapak Jamaluddin Majid, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan AkuntansiUniversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.4. Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan AkuntansiUniversitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.5. Ibu Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak, selaku Penasihat Akademik yang selalumemberikan nasihat.6. Bapak Jamaluddin Majid, SE., M.Si., sebagai dosen pembimbing I yang telahmemberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama prosespenyelesaian skripsi ini.7. Ibu Puspita Hardianti Anwar, SE., M.Si., Ak., CA. CPAI., sebagai dosenpembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, saranyang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.iv
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmupengetahuan yang bermanfaat.9. Seluruh staf akademik, dan tata usaha serta staf jurusan Akuntansi UniversitasIslam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.10. Bapak Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf yang telahmemberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.11. Semua keluarga tercinta, terkhusus saudara-saudaraku Kamarullah, SE,Sukmawati, A.ma, Ernawati, Nurhayati, Kamaruddin dan kakak iparkuFatmawati Basir, S.Pd, Harpendi, A.Ma, Asmar, dan Sudarto yang selama initelah memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikanskripsi ini.12. Serta sahabat-sahabatku Husni Alfiana, Muhammad Asri., ST, Sariana, S.pd,Sastiana, Dian Indira Murti, Andi Nurafiah, Gustina, Nurjannah, AriWahyuni, Andi Rasti Dwi Rahayu, Muriadi Akbar, Jasmin Usman, danTamrin yang memberikan semangat dan bantuan setiap menemui kesulitan.13. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi khususnya AK 3.4 angkatan 2012yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisanskripsi ini dan atas kebersamaannya selama kuliah serta seluruh Akuntansiangkatan 2012 serta kakak-kakak senior angkatan 2008, 2009, 2010, 2011 danadek-adek junior angkatan 2013, 2014, 2015, dan 2016.14. Teman-teman KKN Reguler Angk. 51 khususnya saudara-saudaraku PoskoDesa Bungung Loe, Paitana, Kayu Loe Barat, Kayu Loe Timur, Parasangangv
Beru, Langkura, Bontomatene, Jombe, Bulu Loe, Mangepong, Tanjonga. Kec.Turatea, Kab. Jenneponto. Terima kasih atas persaudaraan yang singkatnamun bermakna.15. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satupersatu yang turut memberikan bantuan dan pengertian secara tulus dan terimakasih atas doa dan sarannya selama ini.Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalampenulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatdiharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.Wassalamu’ alaikum Wr. WbSamata-Gowa,April 2017HAMSINARNIM. 10800112063vi
DAFTAR ISIJUDUL . iKATA PENGANTAR . iiiDAFTAR ISI. . viiDAFTAR GAMBAR . ixDAFTAR TABEL .xABSTRAK . xiiBAB I PENDAHULUAN . 1-33A.B.C.D.E.F.G.Latar Belakang .1Rumusan Masalah .9Hipotesis Penelitian .10Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .19Kajian Pustaka .25Tujuan Penelitian.31Manfaat Penelitian.32BAB II TINJAUAN TEORETIS . 34-45A.B.C.D.E.F.G.Theory Agency .34Partisipasi Masyarakat.36Akuntabilitas .37Transparansi Kebijakan Publik .38Sistem Pengendalian Intern.39Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah .39Kerangka Teoritis .44BAB III METODOLOGI PENELITIAN . 46-59A.B.C.D.E.F.Jenis dan Lokasi Penelitian .46Pendekatan Penelitian .46Populasi dan Sampel Penelitian .47Jenis dan Sumber Data .47Instrumen Penelitian .49Teknik pengolahan Data Dan Analisis Data .50BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN . 60-123A.B.C.D.E.Gambaran Umum Objek Penelitian .60Hasil Penelitian .64Hasil Uji Kualitas Data .80Analisis Data .86Pembahasan Penelitian .105vii
BAB V PENUTUP . 124-126A. Kesimpulan.124B. Saran .126C. Keterbatasan Penelitian .126DAFTAR PUSTAKA . 127-130LAMPIRAN .131viii
DAFTAR GAMBARGambar 2.1 :Rerangka Pikir .45Gambar 4.1 :Struktur Organisasi.63Gambar 4.2 :Hasil Uji Normalitas – Histogram.88Gambar 4. 3:Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot .89Gambar 4.4 :Hasil Uji Heteroskedastisitas– Scatterplot .91ix
DAFTAR TABELTabel 1.1 :Defenisi Operasional .23Tabel 1.2 :Penelitian Terdahulu .29Tabel 3.1 : Kriteria Penentuan Variabel Moderating .57Tabel 4.1 :Tingkat Pengembalian Kuesioner .64Tabel 4.2 :Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .65Tabel 4.3 :Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.65Tabel 4.4 :Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .66Tabel 4.5 :Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .66Tabel 4.6 :Hasil Uji Statistik Deskriptif.67Tabel 4.7 :Ikhtisar Rentang Skala Variabel .69Tabel 4.8 :Pernyataan Responden Mengenai Partisipasi Masyarakat .70Tabel 4.9 :Pernyataan Responden Mengenai Akuntabilitas .72Tabel 4.10 :Pernyataan Responden Mengenai Transparansi Kebijakan Publik .73Tabel 4.11 :Pernyataan Responden Mengenai Sistem Pengendalian Intern .75Tabel 4.12 :Pernyataan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan .78Tabel 4.13 :Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat (X1).81Tabel 4.14 :Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X2) .81Tabel 4.15 :Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik (X3) .82Tabel 4.16 :Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern (M) .82x
Tabel 4.17 :Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) .83Tabel 4.18 :Hasil Uji Reliabilitas .85Tabel 4.19 :Hasil Uji Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov .87Tabel 4.20 :Hasil Uji Multikolinearitas .90Tabel 4.21 :Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) / Regresi 1 .92Tabel 4.22 :Hasil Uji F – Uji Simultan/ Regresi 1 .93Tabel 4.23 :Hasil Uji T Hitung/ Regresi 1 .94Tabel 4.24 : Kriteria Penentuan Variabel Moderating .98Tabel 4.25 : Hasil Uji t (Partisipasi Masyarakat Dan Sistem PengendalianIntern).99Tabel 4.26 : Hasil Uji t (Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Intern) .99Tabel 4.27 : Hasil Uji t (Transparansi Kebijakan Publik Dan Sistem PengendalianIntern).100Tabel 4.28 :Hasil Uji T Hitung/Regresi 2 .100Tabel 4.29 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) / Regresi 2 .104Tabel 4.30 : Hasil Uji F – Uji Simultan/ Regresi 2 .105Tabel 4.31 :Hasil Pengujian Hipotesis .106xi
ABSTRAKNama : HamsinarNim : 10800112063Judul : Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan TransparansiKebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan PemerintahDaerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi(Studi Kasus Kabupaten Pinrang)Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat,akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuanganpemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi diKantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer yangdikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakananalisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan nilaiselisih mutlak. Analisis regresi linear berganda untuk hipotesis partisipasi masyarakat,akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuanganpemerintah daerah. Analisis regresi linear berganda dengan uji nilai selisih mutlakuntuk hipotesis partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publikterhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh sistempengendalian intern.Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwapartisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan, dan akuntabilitasberpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparansi kebijakan publikberpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahdaerah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlakmenunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi partisipasimasyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistempengendalian intern mampu memoderasi akuntabilitas terhadap kualitas laporankeuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern mampu memoderasitransparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Kata kunci :Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik,Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internxii
BAB IPENDAHULUANA.Latar BelakangPerkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakinpesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan,otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintahdaerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiapnegara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saingpemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui yaUUNo.22/1999yangdiperbaharui dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UUNo.25/1999 yang diperbaharui dengan UU No.33/2004 tentang PerimbanganKeuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Reformasi akuntansi keuangan daerahdan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangkamemenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah ataspengelolaan keuangan publik, (Sukhemi, 2010).Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangankeadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehinggadigantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.1
2Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahhingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali denganUndang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. yang menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota memberikan kewenangan luas, nyata danbertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerahsangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalammengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperlukanadanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab, Nurcholis (2011:42)menjelaskan bahwa melalui sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberiwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkankepadanya. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untukmengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkanaspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,Halim dan Kusufi (2013:1).Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sejak tahun 2004, akan tetapitujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadappeningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, hal tersebut ditandai munculnyaberbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia denganmenguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun
3daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepadapihak yang membutuhkan, Mardiasmo (2006:3) dalam Untary (2015), pemerintahdaerah merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung denganmasyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih mengerti danmemahami aspirasi–aspirasi yang ada dalam masyarakat.Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraanseluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkankeseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yangbersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhikeinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkankeseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskanberbagai kepentingan yang ada di masyarakat.Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal/8:27 (KemenagRI, 2010:180) dan Q.S An-Nisa/4:58 (Kemenag RI, 2010:87) sebagai berikut: Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allahdan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanatamanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (27) . Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepadayang berhak menerimanya.(58)
Tmemerintahkan kepada kaum mukmin, agar mereka senantiasa menjaga amanahyang telah d
partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak
kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH . Implementasi Kebijakan Publik . 30 3. Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi . akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4) dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 .
Perda. Partisipasi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan haruslah diatur secara lebih jelas. Kata kunci : Partisipasi, Perspektif dan Kebijakan Publik Pendahuluan
antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD dengan melihat nilai signifikansinya (p value) sebesar 0,266. Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran, pengawasan keuangan daerah
Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Memonitor Kesesuaian Kegiatan . 53 4.8.Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Memilihara Hasil-hasil . Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, .
Gampong Gunong Kleng dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah gampong masih kurang aktif, sebab masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perumusan hasil musyuwarah rencana pembangunan jangka menengah gampong. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).
peneliti meneliti tentang “Partisipasi politik masyarakat desa tanak kaken dalam pemilihan kepala desa 2018” perbedaan penelitian dengan peneliti pertama adalah prilaku politik masyarakat dan objek penelitian. 2. Penelitian yang berjudul “Partisipasi politik dalam proses pembangunan desa di kecamatan wori, kabupaten Minahasa utara”
Advanced Engineering Mathematics Dr. Elisabeth Brown c 2019 1. Mathematics 2of37 Fundamentals of Engineering (FE) Other Disciplines Computer-Based Test (CBT) Exam Specifications. Mathematics 3of37 1. What is the value of x in the equation given by log 3 2x 4 log 3 x2 1? (a) 10 (b) 1(c)3(d)5 E. Brown . Mathematics 4of37 2. Consider the sets X and Y given by X {5, 7,9} and Y { ,} and the .
