II. KONSEPSI KELEMBAGAAN KEMITRAAN USAHA 2.1. Tinjauan .
12Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan BerkelanjutanSaptana dan Arief DaryantoII. KONSEPSI KELEMBAGAAN KEMITRAAN USAHA2.1. Tinjauan Ekonomi KelembagaanTeori ekonomi dapat dilihat dalam kerangka yang lebih luas(paradigma), karena dalam proses perkembangannya terjadiinteraksi yang komplek dalam perkembangan teori ilmiah (alam,fisik, dan sosial-ekonomi) dan tatanan sosial masyarakat.Berlangsungnya penelitian-penelitian ilmiah dalam usahanyamenjawab pertanyaan-pertanyaan tentang alam, manusia danaktivitasnya dalam suatu waktu akan dipengaruhi oleh faktorfaktor ideologi, politik, ekonomi, serta sosial-budaya masyarakat.Dengan demikian pandangan tentang alam dan lingkungan akanmengalami perubahan dengan perkembangan sumber daya kelembagaan yang rahperkembangannya meliputi (Pearce and Turner, 1990): (1)Paradigma ekonomi klasik (Adam Smith, Thomas Robert Malthus,David Ricardo, John Stuart Mill); (2) Paradigma Marxis (Karl Mark);(3) Paradigma neoklasik dan humanis; (4) Ilmu ekonomi pascaperang dan bangkitnya paham lingkungan; (5) Paradigma ekonomiinstitusional (Veblen, Commons, dan Mitchell serta Muller danList); (6) Model pasar dari managemen lingkungan (Coase Theorem);(7) Analisis kebijakan berupa standar versus biaya-manfaat; dan (8)Nilai ekonomi dari lingkungan.Perkembangan ekonomi kelembagaan diilhami oleh aliran NeoMalthusian dan ekonomi teknik. Perkembangan ekonomikelembagaan ini sesungguhnya diawali oleh pemikiran seorang ahliekonomi berkebangsaan Italia yang bernama Sismodi (1819); dalamSyahyuti, 2004) yang menolak teori dan metode ekonomi klasikAdam Smith. Menurut Sismodi, kekayaan (wealth) berartikesejahteraan manusia yang tidak hanya dalam arti materiil, tetapimengandung aspek non materiil. Sismodi tidak yakin akankebenaran teori klasik dari Adam Smith yang mengatakan bahwajika setiap unit ekonomi melakukan tindakan rasional danmengusahakan posisi optimalnya, maka mekanisme pasar akanmenghasilkan keadaan yang seimbang, pada posisi optimal, yangsama dengan kondisi full employment.Pada awal abad ke-20, sejumlah ahli ekonomi AmerikaSerikat, yang sering disebut kaum intitusionalist antara lain adalah
Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan BerkelanjutanSaptana dan Arief Daryanto13Veblen, Commons, dan Mitchell serta beberapa ahli ekonomiJerman seperti Muller dan List mengikuti pendekatan yang samadengan yang dilakukan oleh Sismodi (Soule, 1994). ThorstenVeblen (1857-1929), seorang Amerika Serikat yang hidup dalamperiode yang sama dengan Schmoller, Sombart dan Weber,menguraikan tentang sejumlah lembaga masyarakat yang adasecara obyektif seakan-akan ia adalah seorang antropolog yangberasal dari suatu masyarakat yang peradabannya lebih tinggi yangsedang meninjau suatu daerah dengan menggunakan ukuranukuran yang sungguh-sungguh diyakininya. Karya-karya Veblenyang terkenal antara lain dalam bukunya yang berjudul TheTheory of The Leisure Class (1989), yang mengemukakan bahwanilai-nilai sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat akkemiripannya dengan ciri-ciri masyarakat yang biadad. Ekonomiuang dan perjuangannya untuk menumpuk kekayaan merupakanmedan permainan tetapi watak pelakunya sama. Ukurankedudukan tinggi dalam kedua tipe kebudayaan itu ialah “bebasdari kerja kasar”. Lambang kesuksesan mereka adalah pemborosanuang secara besar-besaran dan hanya demi gengsi, bukan untukmemuaskan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat riil. Padahalbeberapa ciri kemoderenan suatu masyarakat adalah bersifat maubekerja keras dan hemat (Pranadji, 2002).Dalam bukunya The Theory of Business Enterprise gmenggunakan teknologi canggih dalam memproduksi barang yangdibutuhkan masyarakat. Kalau industri dengan teknologi canggihdapat memproduksi barang secara efisien, sebaliknya dunia bisnismerupakan suatu cara merebut kekuasaan atas suatu prosesproduksi sehingga dapat menguras uang banyak dari usahatersebut. Hasrat untuk memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya menyebabkan kaum industriawan ketakutan akankelebihan produksi, meskipun barang-barang tersebut sangatdibutuhkan oleh masyarakat. Hal inilah yang menimbulkanpraktek-praktek dalam struktur yang monopoli-monopsonistik danoligopoli-oligopsonistik, serta bentuk-bentuk kartel dalam duniausaha.John R. Commons (1862-1945) seorang ekonom menulisartikel berjudul “A Sociological View of Sovereignity”. Tesis yangdikemukakannya adalah bahwa para pemilik harta kekayaanlahyang sesungguhnya berkuasa dalam masyarakat. Apabila merekamenggunakan kekuasaan yang dimiliki, hak-hak dan kesejahteraan
14Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan BerkelanjutanSaptana dan Arief Daryantoorang lain maka masyarakat akan mengadu pada negara untukmencegah penyalahgunaan tersebut. Misalnya kasus terjadinyamonopoli serta praktek-praktek persaingan tidak sehat.Karyanya yang lain adalah berupa A Documentary History ofAmerican Industrial Society (1910), yang terdiri atas 11 jilid,kemudian menyusul hasil karya utama yaitu History of Labor in TheUnited State (1918), yang berisi tentang tinjauan historis dankelembagaan perburuhan, perjuangan politiknya serta ,sepertitumbuhnya bentuk-bentuk badan usaha modern, oleh Commonsdisebutnya sebagai anak kembar hasil revolusi industri. Commonstidak mengabaikan eksistensi organisasi-organisasi penting lainnyayang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sepertilembaga keuangan dan perbankan dengan efek inflasioner dandeflasionernya, yang dituangkan dalam buku terakhirnya yangberjudul Institutional Economics (1936). Substansi yang dibahasdalam buku tersebut adalah pentingnya kerjasama setiap individusebagai anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.Untuk menghindari konflik antara kepentingan individu dankepentingan bersama, digunakan apa yang disebut “pengendalianbersama” (colective controls), yang mempunyai tugas dalammengawasi dalam proses tawar-menawar, harga serta transaksiyang dijalankan.Basis ekonomi kelembagaan adalah ekonomi Neo Klasikdengan melakukan perbaikan beberapa asumsi yang dipandangtidak relevan. Beberapa asusmsi dasar ekonomi Neo-Klasik adalah:(a) perilaku manusia adalah rasional sempurna (perfectly rational),yaitu memaksimumkan kepuasan dan bersifat mementingkan dirisendiri (individualistic); (b) informasi sempurna, artinya adalahinformasi bersifat sempurna (pefect information), tanpa biaya(costless), dan tidak memerlukan waktu (timeless); dan (c) produkidentik secara total, artinya produk sama sekali tidak dapatdibedakan satu-sama lain. Implikasi dari asumsi dasar tersebutadalah informasi bersifat simetris dan sempurna antar pelakuekonomi yang melakukan transaksi. Hanya ada dua atribut produkyang relevan yaitu harga dan kuantitas. Namun, kenyataannyasuatu produk memiliki banyak atribut. Perekonomian bebas darikelembagaanatau biaya transaksi nol secara empiris tidakterbukti. Nyatanya terdapat biaya dalam melakukan transakasi.Asumsi-asumsi dasar tersebut tidak didukung oleh fakta.Kenyataannya dalam transaksi ekonomi berlangsung perdaganganyang sangat komplek. Secara empiris pelaku ekonomi juga tidak
Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan BerkelanjutanSaptana dan Arief Daryanto15sepenuhnya bersifat indvidualistik. Karena tindakan individualistikdapat melahirkan malapetaka bersama (collective disaster), sepertifenomena tragedy of the common dan the prisoner’s dilemma. Dalammasyarakat terlebih masyarakat tradisional seperti kasus dipedalaman Kalimantan, Papua, dan Sumatera; banyak ditemukanpemilikan dan pengelolaan sumberdaya secara komunal. Secaraempiris persoalan komunalisme tidak selalu harus diwujudkandalam tindakan fisik, tetapi bisa dalam bentuk partisipasimasyarakat. Di negara maju tingkat partisipasi masyarakat dalammelaporkan tindak kejahatan sangat tinggi. Demikian juga halnyatingkat partisipasi masyarakat desa di Indonesia dalam pemilihankepala desa terbukti sangat tinggi.Ekonomi neo-klasik dan ekonomi kelembagaan menunjukkanbahwa esensi ekonomi adalah efisiensi melalui alokasi sumberdayasecara optimal. Namun berbeda dalam mencapainya, di manaekonomi neo-klasik mencapai efisiensi melalui persainganspesialisasi kerja, sedangkan ekonomi kelembagaan melaluikerjasama. Kedua langkah pencapaian efisiensi tersebut kalaudipadukan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yanginklusif. Persaingan sempurna dengan signal harga akan menjaminadanya keterpaduan produk, sedangkan kerjasama akan menjaminadanya keterpaduan proses antar pelaku ekonomi.Mubyarto (2002) mendefinisikan ekonomi kelembagaan adalahpendekatan ekonomi yang mengakui bahwa dasar perilakuekonomi tidaklah selalu merupakan kepentingan-kepentingan yangserasi, tetapi justru merupakan kepentingan-kepentingan yangdapat jadi saling bertentangan. Pendekatan ini secara jujurmengakui adanya kelangkaan (sebagai masalah) dan tidak hanyamemandang kelangkaan itu sebagai data belaka. Pandanganekonom kelembagaan adalah bahwa kelangkaan tidak hanyamenimbulkan kemungkinan terjadinya pertentangan, tetapi jugabisa berupa (ajakan) tindakan kolektif (colective action) yangmembangun tatanan berdasar hubungan saling ketergantungan.Ekonomi kelembagaan menganggap efisiensi sebagai prinsip yangbersifat universal, oleh karena itu, ekonomi kelembagaanmemecahkan masalah kelangkaan melalui cara kerjasama.Nugroho (2006) mendefinisikan ekonomi kelembagaan sebagaigabungan antar ilmu institusi (aturan main dan organisasi) danekonomi yang membahas dan mengkaji dampak institusi terhadapkinerja pembangunan ekonomi dan sebaliknya bagaimana evolusiinstitusi menghadapi perkembangan ekonomi. Dengan demikianaspek yang dipelajari ilmu ekonomi kelembagaan meliputi: (a)
16Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan BerkelanjutanSaptana dan Arief Daryantoinovasi hak kepemilikan (property right), batas yurisdiksi(jurisdiction of boundary) dan aturan representasi (rule ofrepresentation); (b) Principan-Agent Problem terutama masalahinformasi asimetrik (asymetric information), perilaku oportunistik(opportunistic behavior), kemitraan usaha (contract farming/partnership); (c) Biaya-biaya transaksi ekonomi (transaction costeconomy/TCE), kebijakan mengurangi TCE, eksklusi, danpenegakan (enforcement); (d) Pengorganisasian ekonomi (firm VSmarket); (e) Aksi kolektif (collectif actions); dan (e) Aplikasi dalampengembangan kelembagaan ekonomi pertanian dan perdesaandan pengelolaan sumberdaya alam.Fokus ekonomi kelembagaan dalam hal ini mengkaji mengenaiaturan-aturan sehingga aktivitas relasi ekonomi bisa berjalansecara efisien dan berkelanjutan. Kemitraan usaha yangmerupakan jalinan kerja sama antar pihak, di mana ada aturanaturan yang disepakati bersama pada dasarnya ingin menciptakanpasar yang tertutup (close market) di mana produk tidak bisa dijualke luar. Dengan demikian, kelembagaan kemitraan usahamerupakan ranah kajian ekonomi kelembagaan.2.2. Konsep dan Peranan KelembagaanKelembagaan (institution) adalah aturan main, norma-norma,larangan-larangan, kontrak dalam mengatur dan mengendalikanperilaku individu dalam masyarakat dan organisasi (North, 1990).Selanjutnya Kasper dan Streit (1998) mengungkapkan, bahwaaturan main berfungsi untuk mengatur hubungan antar individuuntuk menghambat munculnya perilaku oportunistik yang dapatbersifat saling merugikan, sehingga perilaku manusia apatdiprediksi.Dengan demikian lembaga adalah norma yangmengatur hubungan antar individu dalam masyarakat dalamkegiatan sosial maupun ekonomi. Norma menjadi pedomanbagaimana relasi antar individu berjalan dengan baik. Manusiaatau anggota yang tercakup harus tunduk dan patuh pada normayang telah disepakati. Perilaku manusia, baik secara individu,kelompok, serta antar pihak ditentukan oleh norma yang hidup dantelah disepakati di tengah masyarakat. Organisasi adalah elemenatau bagian dari lembaga. Dengan demikian oganisasi dan individumerupakan aktor utama dalam kehidupan masyarakat.Menurut Eggertsson (1990) tujuan pembentukan kelembagaanadalah: (a) menekan perilaku penunggang bebas (free rider), rent
Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan BerkelanjutanSaptana dan Arief Daryanto17seeking dan oportunistik; (b) memfasilitasi berjalannya sistemkoordinasi yang tercakup dalam pertukaran (exchange); dan (c)menekan biaya koordinasi sehubungan dengan kelangkaaninformasi. Dalam kontek kemitraan usaha agribisnis, tujuankelembagaan harus dapat mangkomodasikan kepentingankepentingan antar pihak yang bermitra yang umummnyadituangkan dalam kesepakatan kontrak.Sementara, tinjauan kelembagaan dengan penekanan padakaitannya dengan sistem ekonomi, Schmid (1960) merumuskankelembagaan sebagai sistem organisasi dan kontrol terhadapsumberdaya. Dipandang dari sudut individu, kelembagaanmerupakan gugus kesempatan bagi individu dalam membuatkeputusan dan melaksanakan aktivitasnya. Pakpahan (1989)mengemukakan suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama,yaitu : (1) batas yurisdiksi (yurisdiction of boundary), (2) hakkepemilikan (property right), dan (3) aturan representasi (rule ofrepresentation).Batas yurisdiksi berarti hak hukum atas (batas wilayahkekuasaan) atau (batas otoritas) yang dimiliki oleh suatu lembaga,atau mengandung makna kedua-duanya. Penentuan siapa dan apayang tercakup dalam suatu organisasi atau masyarakat ditentukanoleh batas yurisdiksi. Selanjutnya dikatakan bahwa apakahperubahan batas yurisdiksi akan menghasilkan kinerja seperti yangdiinginkan akan ditentukan oleh paling tidak oleh empat hal: (a)perasaan sebagai satu masyarakat (sense of community), (b)eksternalitas, (c) homogenitas, dan (d) skala ekonomi (economic ofscale).Konsep pemilikan (property) sendiri muncul dari konsep hak(right) dan kewajiban (obligations) yang diatur oleh hukum, adat,dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadapsumberdaya (Pakpahan, 1990). Tidak seorangpun yang dapatmenyatakan hak milik tanpa pengesahan dari masyarakatsekitarnya dimana dia berada. Hak kepemilikan juga merupakansumber kekuatan untuk akses dan kontrol terhadap sumberdaya(Schmid, 1960).Hak kepemilikan atas lahan (land right) pada kelembagaanpranata-pranata adat setempat yang berkaitan dengan lahan dapatdilihat bagaimana hak masyarakat baik secara kelompok (comunal)maupun secara individu (private) dalam pengaturan, penggunaan,dan pemeliharaan sumberdaya lahan. Di samping hak, masyarakat
18Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan BerkelanjutanSaptana dan Arief Daryantobaik secara komunal maupun secara private mempunyaikewajiban-kewajiban pula. Kewajiban tersebut dapat berupapembayaran pajak, misal Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, iuranuntuk desa atau adat, atau kewajiban-kewajiban terhadap kegiatangotong royong yang dikaitkan dengan kepemilikan atas sumberdayalahan tersebut, seperti yang dijumpai diperdesaan Jawa Tengahseseorang memiliki tanah satu sanggan, maka dia memilikikewajiaban kerja bakti atau dikenal dengan istilah songgogawe.Aturan representasi (rule of representation) mengaturpermasalahan siapa yang berhak berpartisipasi terhadap apadalam proses pengambilan keputusan. Aturan representasimenentukan alokasi dan distribusi sumberdaya di antara anggotamasyarakat. Dipandang dari perspektifekonomi, aturanrepresentasi mempengaruhi biaya membuat keputusan. Biayatransaksi ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan hasil tidakbernilai untuk diproduksi. Dalam kelembagaan, perlu dicari suatumekanisme aturan representasi yang efisien sehingga dapatmenurunkan ongkos transaksi ekonomi.Eksistensi kelembagaan harus dapat menurunkan biayatransaksi. Tubbs (1984) dan Hanel (1989) menyatakan bahwasistem pengambilan keputusan yang didasarkan proses bersama(group process) akan meningkatkan loyalitas, kerja-sama, motivasi,dukungan anggota pada pimpinan dan mengurangi tekananinternal; sehingga dapat mengurangi biaya transaksi danmeningkatkan kinerja organisasi.Bottomore (1975) dalam Taryoto (1995) mendefinisikankelembagaan sebagai a complex or cluster of roles, yangmenyebutkan bahwa konsep peranan (role) merupakan komponenutama kelembagaan. Kelembagaan berperan dalam : (a)Menentukan kesempatan- kesempatan ekonomi individu atauorganisasi dan hasil akhir interaksi antar individu atau organisasiterhadap kinerja ekonomi dan pengolahan sumberdaya agar tidaksaling merugikan melalui aksi bersama (collective action); (b)Mengatur interdependensi antar manusia terhadap sesuatu,kondisi atau situasi melalui inovasi hak pemilikan (propertyrights), batas jurisdiksi (jurisdiction boundary) dan aturanrepresentasi (rules of representation); serta (c) Institusi selaludisertai sanksi-sanksi (formal-informal) yang disepakati danpenegakannya, seperti yang diungkapkan Kasper dan Streit (1999)“Institution without sanction are useless”.
Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan BerkelanjutanSaptana dan Arief Daryanto192.3. Konsepsi Kemitraan Usaha dan Principal-AgentRelationshipKemitraan berasal dari kata dasar “mitra” yang berarti temanatau kawan. Padanan dalam bahasa Inggris adalah “partnership”.Spencer (1977) mendefinisikan kemitraan usaha (partnership)adalah suatu asosiasi yang terdiri atas dua orang atau lebih,sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis mencarikeuntungan. Kemitraan bisnis atau ekonomi dapat didefinisikansebagai berikut :Business partnering is a process through which the involvedparties establish and sustain a competitive advantage oversimilar entities, through pooling resources in trustingatmosphere focused on continous, mutual improvment (Poirierand Reiter, 1996).Dari definisi tersebut terdapat beberapa hal yang perlumendapat perhatian antara pihak yang bermitra (Indrajit danDjokopranoto, 2002) yaitu: (a) Para pihak yang bermitra harusbersedia melepaskan sebagian dari kebebasannya dalam posisikekuasaannya demi kesempatan memperoleh keuntungan yanglebih besar; (b) Para pihak yang bermitra harus mau punkeuntungannya; (c) Pemasok perlu mengubah sikapnya darisekadar mengusahakan kepuasan pembelinya, menjadi lebihproaktif dalam memikirkan dan mengusahakan agar pembelinyalebih memiliki kemampuan bersaing melalui proyek bersama; (d)Pembeli juga perlu mengubah sikapnya dari sekadar berusahamembeli dalam jumlah besar sehingga menekan biaya, menjadilebih berpartisipasi dengan pemasok dalam usaha yang dapatmenguntungkan ke dua belah pihak; (e) Tidak hanya investasi dankeuntungan yang dipikul bersama, tetapi juga biaya ekstra yangmungkin timbul, dan jangan membebankan biaya tersebut padasalah satu pihak; dan (f) Kedua belah pihak yang bermitra harusmau bekerjasama dengan anggota rantai pasok yang lain untukmeningkatkan kemampuan jaringan rantai pasok secarakeseluruhan.Esensi kemitraan usaha dalam bisnis terletak pada kontribusibersama, baik berupa tenaga (labor), modal (capital), lahan (land)mapun kepemilikan lainnya; atau kombinasi antar faktor tersebutuntuk tujuan ekonomi, di mana pengendalian kegiatannyadilakukan bersama dan pembagian keuntungan atau kerugiandidistribusikan di antara mitra kontributornya (Burn, 1966). Salah
20Dinamika Kemitraan Usaha Agribisnis Berdayasaing dan BerkelanjutanSaptana dan Arief Daryantosatu teori yang sangat relevan untuk membahas kemitraan usahaadalah Agency Theory. Teori kemitraan (Agency Theory) adalah teoriyang menjelaskan hubungan-hubungan hierarkies atau pertukaranhak kepemilikan (property right) antar individu atau organisasi(perusahaan, kelompok tani, koperasi, asosiasi) (Eggertsson, 1990;Nugroho, 2006). Teori Principal-Agents (P-A) memfokuskan padakajian struktur preferensi, risiko dan ketidak pastian, dan strukturinformasi. Di samping itu, teori P-A memberikan perhatian yangbesar pada bagaimana membagi risiko (risk sharing), bentukbentuk kontrak yang optimal, keseimbangan kesejahteraan a
Perkembangan ekonomi kelembagaan diilhami oleh aliran Neo Malthusian dan ekonomi teknik. Perkembangan ekonomi kelembagaan ini sesungguhnya diawali oleh pemikiran seorang ahli ekonomi berkebangsaan Italia yang bernama Sismodi (1819); dalam Syahyuti, 2004) yang menolak teori dan metode ekonomi klasik Adam Smith.
D. Prinsip dalam Membangun Jejaring Kerja (Kemitraan) 1. Kesamaan visi-misi; Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi dan tujuan organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Dua atau lebih lembaga dapat bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. 2. Kepercayaan (trust);
Demikian proposal usaha ini penulis buat dengan mempertimbangkan seluruh aspek-aspek usaha maupun peluang-peluang usaha yang mungkin penulis dapat masukkan dalam dunia bisnis kedepannya. Dengan adanya proposal usaha spaghetti pentol ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen khususnya masyarakat Banjarmasin.
TR Total penerimaan usaha budidaya rumput laut TC Total biaya usaha pembudidaya Kriteria yang digunakan : R/C Ratio 1 usaha dikatakan menguntungkan R/C Ratio 1 usaha dapat dikatakn merugikan R/C Ratio 1 maka usaha dapat dikatakan imbas. Analasis Korelasi
Manajemen Usaha Kecil - MODUL 3 v KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN Setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan ini, diharapakan: 1. Peserta memahami tentang usaha kecil dan teknik-teknik mengembangkannya agar menjadi usaha yang kuat dan terjamin kelangsungan hidupnya. 2. Peserta pelatihan mampu memahami dan melakukan manajemen pemasaran bagi usaha kecil.
Ekonomi Kelembagaan .,MM. 1 Teori dan Aplikasi EKONOMI KELEMBAGAAN bagi perencana pembangunan OLEH: DR. IR. NYOMAN UTARI VIPRIYANTI, MSI
Cilok Crispy merupakan usaha home indutry yang bergerak di bidang kuliner, usaha ini melayani konsumennya dengan mengunakan media offline. Media offline dimana konsumen harus datang langsung ke tempat usaha dan akan dilayani dengan baik oleh owner dan para pegawainya, sehingga usaha ini dapat memberikan kepuasaan kepada pelanggan. Selain
A. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan usaha tani atas asas pengelolaan yang di dasarkan atas tujuan dan prinsip sosial ekonomi dari usaha.Usaha pertanian atas dasar tujuan dan prinsip sosial ekonomi yang melekat padanya, usaha tani digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: a. Usahatani yang memiliki ciri-ciri ekonomis kapitalis b.
Korean Language 3 KOREAN 1BX Elementary Korean for Heritage Speakers 5 Units Terms offered: Spring 2021, Spring 2020, Spring 2019 With special emphasis on reading and writing, students will expand common colloquialisms and appropriate speech acts. Elementary Korean for Heritage Speakers: Read More [ ] Rules & Requirements Prerequisites: Korean 1AX; or consent of instructor Credit Restrictions .
