PPKD Kabupaten / Kota - Kongres Kebudayaan Indonesia 2018

Petunjuk Teknis PPKD Kabupaten / Kota1

2Petunjuk Teknis PPKD Kabupaten / Kota

DAFTARISII. PENDAHULUAN 1I.A. Latar Belakang 1I.B. Maksud dan Tujuan 2I.C. Landasan Hukum 5II. POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA6II.A. Pengertian Umum 6II.B. Organisasi Pelaksana Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota6II.C. Sumber Pendanaan Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota6II.D. Jadwal Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota6II.E. Tahapan Penyusunan PPKD Kabupaten/Kota7II.E.1. Pembentukan Tim Penyusun 8II.E.2. Rincian Tugas Tim Penyusun 9II.E.3. Tahapan Kerja Tim Penyusun 12II.E.4. Pengumpulan data 13II.E.5. Analisis Permasalahan 16II.E.6. Rekomendasi 16II.F. Publikasi 17II.G. Dokumentasi 18III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 19IV. LAMPIRAN 20Petunjuk Teknis PPKD Kabupaten / KotaI

IIPetunjuk Teknis PPKD Kabupaten / Kota

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNANPOKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAHI. PENDAHULUANA. Latar BelakangUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa “Negara memajukankebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjaminkebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilaibudayanya”. Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjutdari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Melalui Undang-UndangNomor 5 tahun 2017 (selanjutnya disebut sebagai UU No.5/2017), dinyatakan bahwapemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusibudaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan,pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.Upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan danpembinaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesiayang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalamkebudayaan. Terlebih lagi, pada Pasal 7 UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan “pengarusutamaankebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”.Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan melalui pendidikan karena pendidikansejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka membangun bangsa danmanusia-manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter. Pendidikan karakteradalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya tersebut.Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakterdan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karaktertersebut.Tentu suatu pedoman diperlukan untuk dapat melaksanakan mandat pemajuankebudayaan melalui pendidikan. Pedoman tersebut diatur dalam Pasal 8 UUNo.5/2017 yang menyebutkan bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;3. Strategi Kebudayaan; dan4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.Pasal tersebut memberikan amanat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota danPemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pemajuankebudayaan berupa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan kemudian dirangkumdalam dokumen Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan KebudayaanPetunjuk Teknis PPKD Kabupaten / Kota1

oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pemajuankemajuan kebudayaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden tentang TataCara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan sebagaiaturan turunan UU.Pasal 2 dalam Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa “Pokok PikiranKebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi,dan Strategi Kebudayaan merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaandi pusat maupun daerah.” Pasal ini mensyaratkan bahwa dokumen-dokumentersebut disusun untuk kemudian dapat diterapkan sebagai suatu pedoman dalampembuatan kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah dan di pusat. Suatu dokumenyang digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan harus mengacu pada kondisifaktual agar kebijakan yang nantinya dilahirkan merupakan kebijakan yang secaratepat menyasar langkah-langkah strategis yang harus diambil guna membangunkebudayaan baik di daerah maupun pusat dan mewujudkan pemajuan kebudayaanseutuhnya.B. Maksud dan TujuanBeraras pada UU No.5/2017 yang memberikan amanat untuk Pemerintah Daerahkabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Pusat untukmenyusun dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan, petunjukteknis ini bermaksud untuk menguraikan secara rinci langkah-langkah yang harusdiambil dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tersebut. Petunjukteknis ini dihimpun dengan seksama untuk memastikan bahwa dokumen-dokumenperencanaan tersebut, yang diawali dengan penyusunan Pokok Pikiran KebudayaanDaerah (PPKD), disusun dengan sebaik-baiknya dan proses penyusunannya tidaktaksa makna.Pasal 9 UU No.5/2017 menyebutkan bahwa “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerahkabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan,dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumenyang disusun secara berjenjang.” Maksud dari kata “berjenjang” adalah dokumendokumen perencanaan tersebut disusun secara berurutan, mulai dari PPKDkabupaten/kota sampai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (lihat Penjelasan Pasal8 UU No.5/2017). Dengan kata lain, keberadaan dokumen awal menjadi prasyaratdisusunnya dokumen berikutnya. Hal ini pun diatur dalam Pasal 10 UU No.5/2017,yang menyebutkan bahwa:2Petunjuk Teknis PPKD Kabupaten / Kota

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasarpenyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerahprovinsi.2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasarpenyusunan Strategi Kebudayaan.3. Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana IndukPemajuan Kebudayaan.4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunandan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang danrencana pembangunan jangka GKA PANJANGNASIONALSTRATEGIKEBUDAYAANPOKOK PIKIRANKEBUDAYAAN DAERAHPROVINSIPOKOK PIKIRANKEBUDAYAAN EMBANGUNANJANGKA MENENGAHRENCANAKERJAPEMERINTAHDokumen-dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan yang telah diuraikantersebut pun dalam proses penyusunannya memiliki beberapa karakteristik utama.Karakteristik tersebut adalah:Petunjuk Teknis PPKD Kabupaten / Kota3

1. Pada proses penyusunan PPKD Kabupaten/Kota, PPKD Provinsidan Strategi Kebudayaan yang mendorong partisipasi aktif publikmelalui para ahli bidang kebudayaan. Maka ketiga dokumen tersebutdiharapkan dapat menjaring langsung gambaran keadaan terkini danriil tentang objek pemajuan kebudayaan di tingkat paling dasar –yangsehari-hari berlangsung dalam masyarakat Indonesia.2. Inventarisasi masalah kebudayaan juga disusun bersama denganpublik, sehingga diharapkan dapat permasalahan yang terjaringdapat benar-benar menunjukkan kebutuhan masyarakat di bidangkebudayaan.3. Data terkini tersebut akan digunakan untuk memetakan permasalahanyang terinventarisasi sehingga akan tersusun peta permasalahan yangrelevan dengan keadaan masyarakat setempat.4. Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusatakan memiliki rencana kerja yang berdasarkan pada data dan faktalapangan, sehingga proses implementasi pemajuan kebudayaan yangdilaksanakan dapat terukur dengan jelas dan memiliki capaian yangjelas.5. Kerangka perencanaan yang transparan ini tentunya mendukungsemangat good governance.6. PPKD menjadi landasan bagi para Kepala Daerah dalam menyusunkebijakan-kebijakan strategis bidang kebudayaan yang bertujuanutama untuk peningkatan ketahanan budaya dan peningkatankesejahteraan rakyat.7. PPKD menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalammenyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang kebudayaan danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang kebudayaan setiaptahunnya, terutama untuk Dinas-dinas yang membidangi kebudayaandan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.8. PPKD menjadi acuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalammerancang alokasi dan besaran Dana Alokasi Khusus dan Dana AlokasiUmum dan APBN setiap tahun.Maka dapat dilihat dengan jelas bahwa dokumen PPKD merupakan dokumenyang dalam penyusunannya harus dikerjakan secara gotong royong dengan4Petunjuk Teknis PPKD Kabupaten / Kota

melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan bahwa dokumen PPKD harusdapat diterjemahkan menjadi suatu dasar bagi diterapkannya kebijakan-kebijakanpemajuan kebudayaan berdasarkan kondisi faktual. Pasal 12 ayat 3 dari Peraturanpresiden menyebutkan bahwa “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan oleh PemerintahDaerah kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota.” Pasal tersebutmengindikasikan bahwa penyusunan PPKD adalah bagian penting dari keseluruhandokumen perencanaan kerja pemerintah daerah, dan tidak boleh dilihat terpisahdari dokumen perencanaan kerja pemerintah lainnya.C. Landasan HukumPenyusunan PPKD dilandasi oleh:1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan KebudayaanPenyusunan PPKD juga wajib memperhatikan:1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;Petunjuk Teknis PPKD Kabupaten / Kota5

II. POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAHKABUPATEN/KOTAA. Pengertian UmumPokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota adalah dokumen yang memuatkondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya PemajuanKebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota merupakan landasan kebijakanpembangunan Kebudayaan di daerah.B. Organisasi Pelaksana Penyusunan PPKD Kabupaten/KotaPenyusun PPKD Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota denganmelibatkan masyarakat melalui para ahli. Hal ini diatur melalui Pasal 11 ayat (1) UUNo.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa “PenyusunanPokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerahdengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dankredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.” Para ahli yangdimaksud dalam pasal tersebut adalah orang-orang yang pekerjaan dan kepakarannyaterkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan. Yang dimaksud dengan “kompetensi”adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sertasikap yang relevan dalam suatu bidang. Yang dimaksud dengan “kredibilitas” adalahkualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukurdari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.C. Sumber Pendanaan Penyusunan PPKD Kabupaten/KotaSumber Pendanaan dalam penyusunan PPKD adalah APBD kabupaten/kota. Hal inidiatur melalui Pasal 11 ayat (3) UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yangmenyebutkan bahwa “Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerahkabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.”D. Jadwal Penyusunan PPKD Kabupaten/KotaUntuk pertama kalinya pada tahun 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmelalui Direktur Jenderal Kebudayaan menetapkan jadwal penyusunan PPKD sebagaiberikut:6Petunjuk Teknis PPKD Kabupaten / Kota