KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIAKEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAHDAN DANA DESAEvaluasi Tahun 2016, Tantangan Tahun 2017 &Perencanaan Tahun 2018DISAMPAIKAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANDALAM SOSIALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017JAKARTA, 2 Maret 2017

OUTLINEDESENTRALISASI FISKALTUJUAN, PENINGKATAN ANGGARAN & REFOCUSING POSTUR TKDDEVALUASI PELAKSANAAN TKDDAPBNP TAHUN 2016KEBIJAKAN DAN TANTANGAN TKDDAPBN 2017PERENCANAAN TKDDAPBN 2018KEMENTERIAN KEUANGAN2

Desentralisasi diwujudkan melalui penyerahan kewenangandisertai dengan penyerahan sumber-sumber pendanaanPasal 18, Bab VI UUD 1945:Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi &daerah provinsi dibagi atas kab & kota, masingmasing mempunyai pemda. Pemerintah provinsi,kabupaten,& kota mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan menurut asas otonomi dantugas 15Kab./Kota Pasca Krisis Ekonomi 1997/1998, terjadi perubahanfundamental dalam berbagai aspek kehidupan bangsa,termasuk Tata Pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999,dikenal dengan istilah big bang, menandai era baru tatapemerintahan di Indonesia yakni dengan memperkuatpelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Desentralisasi memberikan konsekuensi pada pola: Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat danDaerah dengan memperhatikan kekhususan dankeragaman daerah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selarasberdasarkan Undang-Undang.Money follows functionDesentralisasi Kewenangan (otonomi) disertai denganDesentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah diberikankewenangan untuk mengelola sumber pendanaan(revenue) dan pengelolaan belanjanya (expenditure)KEMENTERIAN KEUANGANPemerintahanDaerahHKPDUU No. 22/1999UU No. 25/1999UU No. 32/2004UU No. 33/2004UU No. 23/2014RUU HKPDCoverage HKPD Pemerintah Pusat dengan PemerintahDaerah Pemerintah Provinsi dengan PemerintahKab./Kota Antar Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dengan LembagaLainnya3

Peningkatan kualitas perimbangan keuangan pusat dan daerahperlu diikuti perbaikan kualitas belanja di daerahTotal TKDD 513,3Belanja K/L 2704,910002013LKPP2014LKPP2015LKPPDana DesaKEMENTERIAN KEUANGAN2016Realisasi2017APBN Kebijakan dan Alokasi Transfer keDaerah dan Dana Desa sebagaisalah satu instrument pentingdesentralisasi fiskal berperanstrategis untuk: Perbaikan pelayanan dasarpublik yang lebih berkualitas. Penurunan kesenjangan antardaerah. Pengentasan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Sejak era Kabinet Kerja, AlokasiTKDD dalam APBN mengalamipeningkatan yang signifikan,sehingga volumenya lebih besardibandingkan dengan belanjaKL: bukti penguatandesentralisasi dan implementasiNawacita ke 3: “MembangunIndonesia dari pinggiran denganmemperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangkanegara kesatuan”4

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (1):Pengendalian Belanja dalam APBNP 2016 Target pendapatan terlalu optimis (over target) Implikasi: anggaran belanja membengkak/terlalubesar (melampaui kapasitas fiskal) over spendingImplikasi Dengan adanya over target pendapatan dan overspending, dapat berpengaruh thd besarnya defisityang melebar Perlu penyesuaian untuk mengamankanKEMENTERIAN KEUANGANpelaksanaan APBNP TA 2016Solusi: Revisi target penerimaanperpajakan Pengendalian belanja pusat dandaerah Pelebaran defisit secaraterkendali5

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (2):Pengendalian Belanja TKDD dalam APBNP 2016TANTANGAN1. Pemulihan ekonomi globalyang lambat2. Penurunan Harga KomoditasUtama3. Risiko pasar finansial yangmeningkatDAMPAK1. Shortfall penerimaaanperpajakan2. Menyebabkan APBNmengalami pelebaran defisitLangkah Pengamanan APBNP 2016 Optimalisasi Peningkatan PenerimaanPerpajakan Pengendalian Belanja Negara Penghematan Belanja K/L Rp114,7 T Penghematan Belanja TKDD Rp72,9 T Penghematan alamiaho DBH 4,2 To DAK Fisik 6,0 To DAK Nonfisik 23,8 To Dana Desa 2,8 T Penundaano DAU 19,4 To DBH Pajak 16,7 T Menjaga Defisit prognosis APBNP 2016tetap dibawah 3,0% thd PDB Realisasi APBNP 2016: KEMENTERIAN KEUANGANDefisit Rp305,4 TRasio Defisit : PDB (2,46)%6

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (3):Realisasi Sementara APBN 2016Realisasi tahun 2016 terhadap realisasi tahun 2015: secara nominal lebih tinggi Rp87,2 T (13,99%) secara persentase (91,5%) lebih rendah 2,3% terutamaberkaitan dengan: Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBNP 2016 (Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematanalamiah Rp7 T), Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp47,1 Tdari pagu APBN-P 2016, terutama karena: Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32,5 T, Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6T.Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebihtinggi dari realisasi belanja K/L Rp680,8 TKEMENTERIAN KEUANGANPenundaan DAU tidak jadi dilaksanakandan seluruh DAU yang semula sebagianditunda sudah ditransfer pada bulanDesember 2016Bebarapa kebijakan untuk pelaksanaan TA2017 berdasarkan evaluasi tahun 2016: DAK Fisik: carry over sebagianpenyaluran TA 2016 DBH: Penyelesaian Kurang Bayar DAU: Penghitungan beban pengalihanurusan konkuren dari Kab./Kota keProvinsi dan dari Provinsi ke Pusat7

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 (4): Dana DesaREALISASI PENYALURANTahap ITahap IIPENGGUNAAN6,8%28,1 triliun1,8%27,9 triliun; 99,2%18,8 triliun18,7 triliun; syarakatanTahap I II Rp 46,6T dari46,9T(99,4%)87,7%EVALUASI PENYALURAN Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD: Peraturan Bupati/Walikota ttg tata carapenghitungan DD setiap Desa belum sesuai denganketentuan. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasipenggunaan belum disampaikan atau disampaikansecara terpisah. Sebagian daerah mengajukan penyaluran tahap IIpada bulan terakhir tahun anggaran,mengakibatkan menumpuknya permintaanpenyaluran. Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD: APBDesa belum/terlambat ditetapkan Perubahan regulasi Dokumen perencanaan belum ada Laporan penggunaan belum dibuat Pergantian kepala desaKEMENTERIAN KEUANGANEVALUASI PENGGUNAAN Penggunaan Dana Desa di luar bidangprioritas. Pengeluaran Dana Desa tidak didukungdengan bukti yang memadai. Pekerjaan yang diutamakan secara swakeloladengan memberdayakan masyarakatsetempat dan bahan baku lokal, dikerjakanseluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa. Pemungutan dan penyetoran pajak tidaksesuai. Desa belum mengenal mekanisme uangpersediaan, sehingga dana yang telahdisalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan diluar RKDesa. Belanja di luar yang telah dianggarkan dalamAPBDesa.8

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (1):Dana PerimbanganDana Transfer Umum ditingkatkan dan didorong seoptimal mungkin untuk peningkatankualitas layanan publikDANA BAGI HASIL (DBH)Tujuanmengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokusalokasi kepada daerah penghasil.DANA ALOKASI UMUM (DAU)Tujuanmengatasi ketimpangan fiskal horizontalAlokasi 2017 Rp92,8 Tnaik Rp2,3 T dari Rp 90,5 pada realisasi APBNP 2016Alokasi 2017 Rp410,8 TKebijakanKebijakan Perluasan diskresi penggunaan DBH CHT, Dana Reboisasidan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar penggunaandana lebih optimal dan mengurangi SiLPA. Percepatan penyelesaian kurang bayar DBH sesuaikemampuan keuangan negara masih terdapat sisakurang bayar dan penundaan Tw IV 2016 sebesarRp14,5 T yang perlu diusulkan dalam RAPBNP 2017Untuk meningkatkan kualitas belanja danmendorong pembangunan ekonomi, minimal25% Dana Transfer Umum (DBH DAU) digunakanuntuk belanja infrastruktur layanan dasar publikyang berorientasi pada pengurangan kemiskinandan pembangunan ekonomiKEMENTERIAN KEUANGANnaik Rp25,4 T dari Rp385,4T dari realisasi APBNP 2016 Alokasi telah memperhitungkan pengalihanurusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnyadari kab./kota ke provinsi. Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepadadaerah kepulauan dengan meningkatkan bobotluas wilayah laut, yaitu: untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45% untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%. Alokasi DAU Kab/kota tahun 2017 tidak turundibandingkan tahun 2016. Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifatfinal atau dapat berubah sesuai perubahan PDNneto implikasi: daerah harus menyusun strategipenyesuaian dalam APBDP 20179

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (2):DAK Fisik dan DAK NonfisikAlokasi dan Penyaluran Dana Transfer Khusus Berbasis Kinerja PelaksanaanDANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik)Tujuanmengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layananpublikAlokasi 2017 Rp58,3 Tturun Rp16,9 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp75,2 TKebijakan berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritasnasional dengan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan,kepulauan, dan transmigrasi. bidang, antardaerah, dan antara DAK denganpendanaan lainnya, dengan mengoptimalkan peran Provinsi. Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlakulebih dari satu tahun. Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik,dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi danmeningkatkan governance: Sinergi DJPK dan DJPB perubahan peraturan (Revisi PMK48 jo 187 PMK.07/2016) serta pembuatan aplikasi penyaluran Permintaan penyaluran dan verifikasi kepada unit ygterdekat dg daerah (governance lebih terjaga)KEMENTERIAN KEUANGANDANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK(DAK Nonfisik)Tujuanmendukung operasionalpenyelenggaraan layanan publikAlokasi 2017 Rp115,1 Tnaik Rp 8,4 T dari realisasi APBNP 2016sebesar Rp89,3 TKebijakan Alokasi disesuaikan dengan kebutuhanriil di daerah, berdasarkan jumlahsasaranyangdibutuhkanuntukmencapai SPM, terutama di bidangpendidikan dan kesehatan Juga diarahkan untuk meningkatkankapasitas koperasi dan usaha kecil danmenengah,sertamenjaminkeberlanjutan dan keamanan SistemAdministrasiKependudukan(SAK)terpadu10

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN 2017 (3):Dana Insentif Daerah dan Dana DesaDANA INSENTIF DAERAHTujuanMemberikan rewards kepada daerah yangberkinerja baik dalam: kesehatan fiskal & pengelolaan keuangandaerah. pelayanan dasar publik. ekonomi dan kesejahteraanAlokasi 2017 Rp7,5 T naik Rp 2,5 T dari realisasi APBNP 2016 sebesarRp5 T daerah penerima DID sebanyak 317 daerah:21 provinsi, 232 kabupaten 64 kotaEvaluasi DID 2017 Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi317, Jumlah daerah yang lulus passing gradenaik dari 109 menjadi 121; Jumlah daerah penerima AM naik dari 228menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM danAK naik dari 66 menjadi 83.KEMENTERIAN KEUANGANDANA DESATujuanmendorong pertumbuhan ekonomi: Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga Peningkatan konektivitas melalui pembangunaninfrastruktur utk mendorong stabilitas harga dandistribusi yang merata.Alokasi 2017 Rp60,0 Tnaik Rp13,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesarRp46,6 TKebijakan Prioritas penggunaan: membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan diutamakan melalui: Swakelola dengan menyerap tenaga kerjasetempatdankegiatanyangmendorongmasyarakat produktif secara ekonomi Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi DanaDesa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangansetelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014tentang Desa).11

Time Schedule Transisi Penyaluran Melalui KPPNJANMINGGU 3PENYUSUNANPOKJA DJPK &DJPBJANMINGGU3-4FEBMINGGU1-4PENYUSUNANPROSES BISNISPENYIAPANREGULASI:REVISI PMK187/2016JAN MARETPENYUSUNANSOP LINKFEB EPADASELURUH KPPN& PEMDAAPRILPENYALURANTRIWULAN I1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL2017 (TRIWULAN 1)2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB PERALIHAN DIPA, PPSPM, PPSPP, DAN PPKKEMENTERIAN KEUANGAN12

Pengendalian Belanja APBDPaling lambat tgl 20 bulanberikutnya, Pemda wajibmenyampaikan:1Perkiraan belanja operasi &belanja modal bulanan untuk 12bulanDAU/DBH salurkantepat jumlahTepat WaktuUang kas dan/atausimpanan pemda dibank jumlahnya tidakwajar*)2Laporan posisi kas bulananTerlambatDAU/DBH tundamax 50%3RingkasanAPBD bulananrealisasiDAU/DBHdisalurkan dalambentuk nontunai(SBN)Keterangan:*) Posisi Kas Tidak wajar adalah selisih lebih posisikas dan setara kas setelah dikurangi denganbelanja operasi dan 30% belanja modal 3 bulanberikutnya, serta rasionya terhadap penerimaanDAU mencapai di atas 100%.KEMENTERIAN KEUANGAN13