MENTEHI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN.
MENTEHI KEUANGANREPUBLIK INDONESIASALINAN.PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR69/ PMK. 02 / 20 1 8TENTANGSTANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 9DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbangbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)PeraturanPemerintah . NomorPenyusunanRencanaKerj a90danTahun20 1 0AnggarantentangKementerianNegara/ Lembaga dan Pasal 1 6 Peraturan Menteri KeuanganNomor 7 1 / PMK. 02 / 20 1 3 tentang Pedoman Standar Biaya,Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam PenyusunanRencana Kerj a dap Anggaran Kementerian Negara/ iKeuangan Nomor 5 1 / PMK. 02 / 20 1 4 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 7 1 / PMK. 02 / 2 0 1 3 rPenyusunanStrukturRencanaBiaya,Kerj adanAnggaran Kementerian Negara/ Lembaga, perlu menetapkanPeraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya KeluaranTahun Anggaran 20 1 9 ;Mengingat1.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2 0 1 0 tentangPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianNegara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 20 1 0 Nomor 1 52 , Tambahan Lembaran Negarawww.jdih.kemenkeu.go.id
- 2 -Republik Indonesia N omor 5 1 78) ;2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 1 / PM K . 02 / 20 1 3tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerj a danAnggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun20 1 3Nomor537}sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 5 1 / PMK. 02 / 2 0 1 4 tentang PerubahanatasPeraturanNomorKeuanganMenteri7 1 / PMK. 02 / 20 1 3tentangBiaya, Standar Struktur Biaya,PedomanStandardan IndeksasidalamPenyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran KementerianNegara/ RTahun 20 1 4 Nomor BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 9 .Pasal 1StandarBiayaKeluaranTahunAnggaran20 1 9adalahbesaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran(output}/ sub keluaran (sub output} Tahun Anggaran 2 0 1 9 .Pasal 2(1)Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2 0 1 9 erapa/ seluruh kementerian negara/ lembaga; danb.(2)Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satukementerian negara/ lembaga tertentu.StandarBiayaKeluaranbeberapa/ seluruhyangkementerianberlakuuntuknegara/ lembagasebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas :a.sub keluaran (sub output) Perencanaan, cangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3) ;danwww.jdih.kemenkeu.go.id
- 3 -b.sub keluaran (sub output) Penelitian.Pasal an,20 1 9Standarse bagaimanaBiayadimaksuddalam Pasal 2 berfungsi sebagai:a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampauidalampenyusunanrencanakerj adananggarankementerian li.egara/ lembaga Tahun Anggaran 2 0 1 9 ;b.referensi penyusunan prakiraan gara/ lembaga Tahun Anggaran 2020; dan / ataud.referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untukkeluaran (output) / sub keluaran (sub output) sej enis padakementerian negara/ lembaga yang berbeda.Pasal 4(1)Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar BiayaKeluaranTahunAnggaran20 19berfungsisebagaiestimasi.(2)Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 nbiayayangkomponendapattahapandan/ atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhiharga pasar.(3)Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) danayat (2) dikecualikan bagi pelaksanaan anggaran StandarBiaya Keluaran sub keluaran (sub output) Penelitiansebagaimana 4irriaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal entuanperatura perundang-undangan;b.ketersediaan alokasi anggaran; danc.prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas .www.jdih.kemenkeu.go.id
-4 d pada ayat (2) memerlukan revisi raturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran.Pasal 5(1)Dalam pelaksanaan anggaran,besaranpenggunaansatuan biaya untuk sub keluaran (sub output) Penelitiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hL:ruf iandan/ataudan/ atau reviewer,(2)Pedomanpembentukankomitereviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitianmengacu pada peraturanperundang-undangan yangditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang riset dan dpadaayat ( 1 ) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitiansesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telahditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.Pasal 6(1)StandarBiayaKeluaranbeberapa/ seluruhyangberlakukementerianuntuknegara/ lembagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) ht:ruf atercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.(2)StandarBiayakementerianKeluaranyangnegara/ lembagaberlakutertentuuntuksatusebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b rpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal 7(1)Kementeriannegara/ lembagabertanggungjawabataspenggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran2 0 1 9 dalam penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaranwww.jdih.kemenkeu.go.id
-5-Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2 0 1 9 danmemprioritaskan pengalokasian anggarannya.(2)Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya KeluaranTahunAnggaranPengawasan20 1 ara/ Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan.Pasal kan .www.jdih.kemenkeu.go.id
- 6 angan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 Juli 2018MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,ttd.SRI MULYANI INDRAWATIDiundangkan di Jakartapada tanggal 4 Juli 2018DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.WIDODO EKATJAHJANABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2018NOMOR 847www.jdih.kemenkeu.go.id
- 7LAMPIRAN· IPERATURAN MENTER!NOMOR69KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA/ PMK. 02 / 20 1 8TENTANGSTANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 9STANDAR BIAYA KELUARAN YANG BERLAKU UNTUK BEBERAPA/ SELURUHKEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAA. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEMERIKSAAN, DAN PERUMUSAN RSNl3(dalam rupiah)No.Volume danSatuan Ukur3Uraian121Standar Biaya Keluaran Dokumen Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga (SBK Dokumen RKA-K/L)a. SBK Dokumen RKA-K/ L untuk Satker Eselon 1/Setingkat1) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker EselonI tanpa satker vertikalBesaranKeterangan451Dokumen63.700.0002) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker EselonI dengan unit vertikal 1 s.d. 6 satker1Dokumen422.200.0003) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- Satker Eselon Idengan unit vertikal 7 s . d. 15 satker1Dokumen770.300.0004) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - Satker EselonII dengan unit vertikal 16 s.d. 34 satker1Dokumen1.505.100.0005) Dokumen Rencana Kerj a dan Anggaran (RKA) - Satker EselonII dengan unit vertikal di atas 34 umen360.100.000b. SBK Dokumen RKA-K/L untuk K/L1) baga yang hanya memiliki satu. unit dansatu satker2) baga dengan unit vertikal di bawah 2 s . d. 6unit·3) Dokumen-1Dokumen545.100.0004) Dokumen-1Dokumen619.100.000RencanaKerj adanAnggaran(RKA)Kementerian/Lembaga dengan unit vertikal 7 s.d. 10 a dengan unit vertikal di atas 10 unit2Standar Biaya KeluaranDokumen LAKIN)DokumenLaporanKinerja(SBKa. SBK Dokumen LAKIN untuk Satker Eselon I /Setingkat1) Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa satke 'vertikal1Dokumen21.300.0002) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 1 s.d. r3) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 7 s.d.15 satker4) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal 16 s.d.34 satker5) Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan unit vertikal diatas34 satkerb. SBK Dokumen LAKIN untuk K/L1) Dokumen LAKIN untuk K/L yang hanya memiliki. satu unitdan satu satker2) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 2 s.d. 6 unit1Dokumen120.000.0003) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal 7 s.d. 101Dokumen181.700.0001Dokumen206.300.000111Per PesertaPer PesertaPer Peserta30.261.00022.125:00020.230.000111Per PesertaPer PesertaPer Peserta9.296.0009.296.0002.242.000unit4) Dokumen LAKIN untuk K/L dengan unit vertikal diatas 10unit3Standar Biaya Keluaran Diklat Kepemimpinan/Struktural (SBKDiklat Kepemimpinan/ Struktural)a. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggib. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/ Pimpinan Administrasic. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/ Pimpinan Administrasi4Standar Biaya Keluaran Diklat Prajabatan (SBK Diltlat Prajabatan)a. Diklat Prajabatan Golongan I dan IIb . Diklat Prajabatan Golongan IIIc. Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2www.jdih.kemenkeu.go.id
- 8 -(dalam rupiah)No.Uraian125Standar Biaya Keluaran Laporan Audit Kinerja atas PengelolaanKeuangan Negara (SBK Audit Kinerja)a. SBK Audit Kinerja Dalam Perkant oran yang Sama1) Aceh2) Sumatera Utara3) Riau4) Kepulauan Riau5) Jambi6) Sumatera Barat7) Sumatera Selatan8) Lampun g9) Ben gkulu10) Ban gka Belitung11) Banten12) Jawa Barat13) D .K.I. Jakarta14) Jawa Ten gah15) D.I. Y ogyakarta16) Jawa Timur17) Bali18) Nusa Ten ggara Barat19) Nusa Tenggara Timur20) Kalimantan Barat21) Kalimantan Tengah22) Kalimantan Selatan23) Kalimantan Timur24) Kalimantan Utara25) Sulawesi Utara26) G or ontalo27) Sulawesi Barat28) Sulawesi Selatan29) Sulawesi Ten gah30) Sulawesi Ten ggara31) Maluku32) Maluku Utara33) Papua34) Papua Baratb. SBK Audit Kine rja Dalam Kata1) Aceh2) Sumatera Utara3) Riau4) Kepulauan Riau5) Jambi6) Sumatera Barat7) Sumatera Selatan8) Lampun g9) Ben gkulu10) Ban gka Bel itung11) Banten12) Jawa Barat13) D .K.I. Jakarta14) Jawa Ten gah15) D.I. Y ogyakarta16) Jawa Timur17) Bal i18) Nusa Ten ggara Barat19) Nusa Ten ggara Timur20) Kal imantan Barat21) Kalimantan Ten gah22) Kalimantan Selatan23) Kalimantan Timur24) Kalimantan Utara25) Sulawesi Utara26) G or ontalo27) Sulawesi Barat28) Sulawes i Selatan29) Sulawesi Ten gah30) Sulawesi Ten ggara31) Maluku32) Maluku Utara33) Papua34) Papua Baratc. SBK Audit Kinerja Luar Provinsi1) Aceh2) Sumatera Utara3) Riau4) Kepulauan Riau5) Jambi6) Sumatera Barat7) Sumatera Selatan8) Lampun g9) Ben gkulu10) Ban gka Belitung11) Banten12) Jawa Barat13) Jawa Ten gahVolume danSatuan HA' 00103.200.00011111www.jdih.kemenkeu.go.id
-9 -(dalam rupiah)No.Volume danSatuan Ukur3Uraian121 4) D.I. Yogyakarta1 5) Jawa Timur1 6) Bali17) Nusa Tenggara Barat1 8) Nusa Tenggara Timur19) Kalimantan Barat20) Kalimantan Tengah2 1) Kalimantan Selatan22) Kalimantan Timur23) Kalimantan Utara24 ) Sulawesi Utara2 5) G or ontalo26) Sulawesi Barat27) Sulawesi Selatan28) Sulawesi Tengah29) Sulawesi Tenggara30) Maluku3 1) Maluku Utara32) Papua33) Papua HALHA1 4 1 . 900.0001 28.700.0001 6 1 .600.000128 .200.0001 3 5 . 900.0001 1 4. 1 00 .000124. 1 00.0001 1 6 .000.0001 54.900.000149 .900.0001 52 . 1 00.000149 .400.0001 49 .400.0001 38.300.0001 67.400.0001 47 . 000.0001 57.900.0001 42 .700.000203 .000.0001 99.060. 00099.060 .0009 9. 060.00099.060.00099.060.0001 04. 1 3 5 .0001 04. 135 .0001 04 . 135.0001 04. 135.0001 04. .340.000360.840.000528.880.000626.780.000735. 550.000850.670.0001 .0 1 2 . 590 .0001 . 1 1 2 .790.0001 .285.430.0001 .385.630 5. 000488.295.000649 .235 .000753.435.00084 1 . 935.000958.625 .0001 . 1 00 . 275.0001 . 1 94.260.0001 .344.230.0001 .432. .340.000485.840.000653 .880.00075 1 .780.000860.550.000975 . 670.0001 . 1 37 . 590.0001 . 237. 790.0001 .4 1 0.430.0001 .5 1 0 . 630.000Standar Biaya Keluaran Dokumen RSNI3a. SBK D okumen RSNI3 yang Disusun dengan Ad opsi IdentikMet ode Republikasi-Reprint1) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s . d 302) D okumen RSNI3 dengan jumla h halaman 31 s.d 603) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 61 s.d 904) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 9 1 s . d 1305) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 1 3 1 s.d 1 706) D okumen RSNI3 dengan jumla h halaman 1 7 1 s . d 2 1 07) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 2 1 1 s.d 2508) D okumen RSNI3 dengan jumla h halaman 251 s.d 3b 09) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 3 0 1 s . d 35010) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 351s. d 400b. SBK D okumen RSNI3 yang Disusun dengan Ad opsi IdentikMet ode Terjemahan1) D okumen RSNI3 denganjumla h halaman 1 s . d 302) D okumen RSNI3 denganjumla h halaman 31 s.d 603) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 6 1 s . d 904) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 91 s.d 1 305) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 1 3 1 s . d 1 706) D okumen RSNI3 dengan jumla h halaman 1 7 1 s . d 2 1 07) D okumen RSNI3 dengan jumla h halaman 2 1 1 s . d 2 508) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 251 s.d 3009) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 301 s.d 35010) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400c. SBK D okumen RSNI3 yang Disusun dengan Met ode 'Pengembangan Sendiri1) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s . d 302) D okumen RSNI3 dengan jumla h ha laman 31 s.d 603) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 61 s.d 904) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 91 s.d 1305) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 131 s . d 1 706) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 171 s.d 2 1 07) D okumen RSNI3 dengan jumlah ha laman 2 1 1 s.d 2 508) D okumen RSNI3 dengan jumlah ha laman 251 s.d 3009) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 301 s . d 35010) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 351 s.d 400d. SBK D okumen RSNI3 yang Disusun dengan Ad opsi !'-1 odifikasiMet ode Terjemahan1) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s . d 302) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 31 s.d 603) D okumen RSNI3 dengan jumlah ha laman 61 s.d 904) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 9 1 s . d 1 305) D okumen RSNI3 dengan jumla h halaman 1 3 1 s . d 1 706) D okumen RSNI3 dengan jumla h ha laman 171 s.d 2 1 07) D okumen RSNI3 dengan jumla h ha laman 2 1 1 s.d 2508) D okumen RSNI3 dengan jumlah ha laman 251 s.d 3009) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 30 1 s.d 35010) D okumen RSNI3 dengan jumlah halaman 351 s . d 400·B. SUB KELUARAN (SUB OUTPUT) PENELITIAN(dalam rupiah)No.Uraian1212BesaranKeterangan451Lap oran20.000.000Pangan - PertanianEnergi Baru Terbarukan (EBT)Kesehatan - ObatTransp ortasiTeknologi Informasi dan11111Lap oranLap oranLaporanLap oranLap oran1 6 1 .320.000145.670.0003 1 7.000.0001 78.400.0001 00 . 000.000Pertahanan Keamanan (Hankam)Material MajuKemaritiman111Lap oranLap oranLap oran245 . 000.0001 89 . 960.0001 6 1 .050.000SBK Riset Pembinaan/KapasitasSBK Riset Dasara. SBK Riset Dasar Bidang F okusb. SBK Riset Dasar Bidang F okusc. SBK Riset Dasar Bidang F okusd. SBK Riset Dasar Bidang F okuse. SBK Riset Dasar Bidang F okusK omunikasi (TIK)f. SBK Riset Dasar Bidang F okusg. SBK Riset Dasar Bidang F okush. SBK Riset Dasar Bidane: F okusVolume danSatuan Ukur3www.jdih.kemenkeu.go.id
- 10 -(dalam rupiah)No.Uraian12i. SBK Riset Dasar Bidang F okus Kebencanaanj. SBK Riset Dasar Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Desk Study Da lam Negerik. SBK Riset Dasar Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Desk Study Luar Negeri1. SBK Riset Dasar Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)m. SBK Riset Dasar Bidang F okus S osia l Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)n. SBK Riset Dasar Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)0. SBK Riset Dasar Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pend fdikan Penelitian Lapangan Luar Negerip. SBK Riset Dasar Te oritis3f.g.h.i.j.k.1.m.n.o.Keterangan45Lap oranLap oran1 3 3 . 800.000130. 000.0001Lap oran240.000.0001Lap oran300 .000.0001Lap oran490.000.0001Lap oran675.000.0001Lap oran650. 000.0001Lap oran50.546.2001111111111Lap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oran226.oo .ooo2 3 1 .90 .000458.800.0001 53 . 200.0002 1 8 .400.0004 1 0 . 200.000380.800.0002 1 9.000. 000337.500.0001 60 . 000. 0001Lap oran175. 000.0001Lap oran300.000.0001Lap oran490.000.0001Lap oran675.000 .0001Lap oran650.000.0001111111111Lap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oranLap oran578 . 1 00. 0001 . 134. 800. 0001 . 058. 1 00. 000359. 600.0004 1 2 . 500.000569.600.000734. 038 .0003 1 1. 500.0001 . 093. 700.000525 .000.0001NaskahKebiiakan70.000.000eSBK Riset Pengembangana.b.c.d.e.f.g.h.i.j.5SBK Riset Terapan Bidang Fokus Pangan - PertanianSBK Riset Terapan Bid ang Fokus EBTSBK Riset Terapan Bidang F okus Kesehatan - ObatSBK Riset Terapan Bidang Fokus Transp ortasiSBK Riset Terapan Bidang F okus TIKSBK Riset Terapan Bidang F okus HankamSBK Riset Terapan Bidang F okus Materia l MajuSBK Riset Terapan Bidang F okus KemaritimanSBK Riset Terapan Bidang F okus KebencanaanSBK Riset Terapan Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Desk Study Dalam NegeriSBK Riset Terapan Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Desk Study Luar NegeriSBK Riset Terapan Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)SBK Riset Terapan Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menengah)SBK Riset Terapan Bidang F okus S osial Humaniora, Seni Budaya,Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)SBK Riset Terapan Bidang Fokus S osial Humani ora, Seni Budaya,Pendidikan Penelitian Lapangan Luar NegeriBesaran11SBK Riset Terapana.b.c.d.e.4Volume danSatuan Ukur3SBK Riset Pengembangan Bidang F okus Pangan - PertanianS B K Riset Pengembangan Bidang F okus EBTSBK Riset Pengembangan Bidang Fokus Kesehatan -ObatSBK Riset Pengembangan Bidang F okus Transp ortasiSBK Riset Pengembangan Bidang F okus TIKSBK Riset Pengembangan Bidang F okus HankamSBK Riset Pengembangan Bidang F
SALINAN. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.02/2018 . Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019; Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang . dalam Lampiran II yang merup
no. layanan 1. tandan buah segar -7 - lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 191/pmk.05/2020 tentang perubahan atas peraturan menter! keuangan nomor 57 /pmk.05/2020 tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan
DKI, Indonesia: Kemenristekdikti. Presiden Republik Indonesia. (17 Januari, 2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. (10 Agustus, 2012). Pendidikan Tinggi.
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP- 138 /PP/2018 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, Menimbang Mengin
SALINAN SALINAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN . REPUBLIK INDONESIA . . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran . Keten
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ RC.ll0/12 .
standar laporan keuangan 4.20 Membuat laporan keuangan 3.20.1 Menjelaskan standard laporan keuangan 3.20.2 Menganalisis standard laporan keuangan usaha produk barang/ jasa 4.20.1 Menyusun laporan keuangan Penyususnan laporan keuangan - Mengamati untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyusunan laporan keuangan usaha
Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk kegiatan LKD (Latihan Keuangan Daerah), KKD (Kursus Keuangan Daerah) dan KKDK (Kursus Penatausahaan/Akutansi Keuangan Daerah) yang bekerja sama
Figure 1 n: A example of agile software development methodology: Scrum (Source: [53]) 2013 Global Journals Inc. (US) Global Journal of Computer Science and Technology Volume XIII Issue VII Version I
