GAMBARAN SISTEM SURVEILANS GIZI

2y ago
142 Views
4 Downloads
656.56 KB
105 Pages
Last View : 11d ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Cade Thielen
Transcription

1GAMBARAN PELAKSANAAN SISTEM SURVEILANS GIZIDI DIREKTORAT BINA GIZI MASYARAKATDIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKATKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIATAHUN 2010LAPORAN MAGANGOLEH:Abdullah SyafeiNIM : 106101003299PEMINATAN GIZI MASYARAKATPROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKATFAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATANUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA

21431 H / 2010 MFAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATANPROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKATPEMINATAN GIZI MASYARAKATMagang, April 2010Abdullah Syafei, NIM : 106101003299Gambaran Pelaksanaan Sistem Surveilans Gizi di Direktorat Bina Gizi MasyarakatDirektorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia Tahun 2010xiii 74 halaman,6 tabel, 6 bagan, 8 lampiran.ABSTRAKSalah satu upaya meyediakan data dan informasi masalah gizi yang akurat danmemadai serta berkesinambungan yaitu melalui suveilans gizi. Surveilans gizi adalahkegiatan pengamatan terhadap status gizi yang bertujuan agar pengambilan keputusandalam penentuan kebijakan dan program dapat terarah kepada perbaikan gizi masyarakat.Kegiatan magang ini dilaksanakan oleh mahasiswa peminatan gizi Program StudiKesehatan Masayarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 8 Februari – 19Maret 2010. Kegiatan magang ini ingin mengetahui gambaran pelaksanaan sistemsurveilans gizi secara nasional di Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian KesehatanRI tahun 2010 dan menilai implementasi kegiatan surveilans gizi berdasarkan teori yangtelah diperoleh dalam proses perkuliahan. Kegiatan magang ini dilaksanakan denganmelakukan observasi, diskusi, dan studi literatur.Berdasarkan hasil magang diketahui bahwa pelaksanaan sistem surveilans gizi diDirektorat Bina Gizi Masyarakat yang terdiri dari input surveilans gizi input surveilans giziyang meliputi pedoman kerja, pelaksana surveilans gizi, sarana penunjang, anggaran, dandata surveilans gizi sudah memadai. Namun dalam proses surveilans gizi yang meliputipengumpulan data, pengolahan dan penyajian data, analisis dan interpretasi data,diseminasi informasi, umpan balik surveilans, dan monitoring serta evaluasi kegiatansurveilans gizi masih belum berjalan lancar. Sedangkan output dari surveilans gizi berupagambaran masalah gizi secara nasional dan pemanfaatan output tersebut dalam perumusankebijakan teknis program perbaikan gizi sudah terlaksana dengan baik.Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan magang ini antara lain peningkatansosialisasi serta pelatihan terkait pelaksanaan surveilans gizi pada tingkat dinas kesehatanprovinsi sampai tingkat puskesmas agar tidak terjadi kekurangan tenaga terlatih, diperlukankoordinasi dan kerjasama antar tingkatan pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerahdalam mendukung pelaksanaan surveilans agar berjalan efektif, diperlukan dukungan daripemerintahan pusat, lintas program, dan lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan sistemsurveilans gizi.

3Daftar bacaan : 14 (2000 - 2008)

4PERNYATAAN PERSETUJUANJudul MagangGAMBARAN PELAKSANAAN SISTEM SURVEILANS GIZI DI DIREKTORATBINA GIZI MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATANMASYARAKAT KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIATAHUN 2010Telah disetujui, diperiksa dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Magang ProgramStudi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu KesehatanUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JakartaJakarta, 6 April 2010MengetahuiRiastuti Kusuma Wardani, SKM, MKMPembimbing FakultasPudjo Hartono, MPSPembimbing Lapangan

5PANITIA SIDANG UJIAN MAGANGPROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKATFAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATANUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTAJakarta, 6 April 2010Penguji I,Riastuti Kusuma Wardani, SKM, MKMPenguji II,Pudjo Hartono, MPS

6DAFTAR RIWAYAT HIDUPPERSONAL DATANama: Abdullah SyafeiJenis Kelamin: Laki-lakiTempat, Tanggal Lahir: Tangerang, 6 Juni 1987Status: Belum MenikahAgama: IslamAlamat: Jl. Raya Puspitek Desa Setu No.16 RT 15/04Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. 15314Nomor Telepon/HP: 021 95615635PENDIDIKAN FORMAL 1994 – 2000: SDN SETU II CISAUK 2000 – 2003: SMPN 1 SERPONG 2003 – 2006: SMAN 1 CISAUK 2006 – Sekarang: Program Studi Kesehatan Masyarakat,Fakultas Kedokteran dan Ilmu KesehatanUIN Syarif Hidayatullah Jakarta

7KATA PENGANTARSyukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikanrahmat dna hidayah-Nya serta nikmat yang ebrlimpah kepada penulis, sehingga penulisdapat menyelesaikan laporan magang yang bejudul ”Gambaran Pelaksanaan SistemSurveilans Gizi di Direktorat Bina Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal BinaKesehatan Masyarakat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010”.Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah saw, semoga kita semuamendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin.Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan tersusun dan selesai tanpa bantuanberbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasihkepada:1. Bapak Prof. Dr. (HC) dr. MK Tadjudin, Sp. And, selaku Dekan Fakultas Kedokterandan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2. Bapak Yuli Prapanca Satar, MARS, selaku Kepala Program Studi KesehatanMasyarakat.3. Ibu Febrianti, MSi, selaku penanggung jawab peminatan gizi.4. Ibu Riastuti Kusuma Wardani, SKM, MKM, selaku dosen pembimbing magang yangtelah banyak membantu penulis dari awal sampai akhir penulisan laporan magang ini.5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmuyang sangat bermanfaat dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan panulis.6. Bapak Pudjo Hartono, MPS selaku pembimbing lapangan yang telah memberikanberbagai masukan dan koreksi dalam pembuatan laporan magang ini.

87. Semua staff di Direktorat Bina Gizi Masyarakat yang telah membantu penulis selamamagang.8. Orang tua serta keluarga tersayang, yang tidak hentinya memberikan kasih sayang,nasihat agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan serta do’a yang senantiasadipanjatkan demi kesuksesan penulis.9. Kepada akhi, ukhti, sahabat-sahabat, aa, teteh, abang, dan seorang sahabat yang telahbanyak membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga tetap semangat.10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan magang ini, yang tidakdapat penulis sebutkan satu persatu. Thanks All.Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih kurang dari sempurna,sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan dimasa yang akandatang. Semoga laporan magang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.Jakarta, 29 Maret 2010Penulis

9DAFTAR ISIABSTRAK . iPERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING . iiPERNYATAAN PERSETUJUAN PENGUJI . iiiDAFTAR RIWAYAT HIDUP . ivKATA PENGANTAR . vDAFTAR ISI . viiDAFTAR TABEL . xiDAFTAR BAGAN . xiiDAFTAR LAMPIRAN . xiiBAB I PENDAHULUAN . 11.l. Latar Belakang . 11.2. Tujuan . 41.2.1. Tujuan Umum . 41.2.2. Tujuan Khusus . 41.3. Manfaat . 51.3.1. Bagi Mahasiswa . 51.3.2. Bagi Institusi Ttempat Magang . 51.3.3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat . 51.4. Ruang Lingkup . 6

10BAB II TINJAUAN PUSTAKA . 72.1. Definisi Surveilans . 72.2. Jenis Surveilans . 72.3. Efektifitas Surveilans . 82.4. Sistem Surveilans Epidemiologi 102.5. Tujuan Sistem Surveilans Epidemiologi 112.6. Ruang Lingkup Sistem Surveilans Epidemiologi 112.7. Surveilans Gizi 122.8. Ruang Lingkup Surveilans Gizi152.9. Tujuan Surveilans Gizi 152.10. Kegiatan Surveilans Gizi 162.10.1. Penilaian Pendahuluan 162.10.2. Pengumpulan Data 192.10.3. Pengolahan dan Penyajian Data 212.10.4. Analisis dan Interpretasi Hasil Surveilans Gizi 232.10.5. Penyebarluasan (Diseminasi) Hasil Analisis Surveilans Gizi 272.10.6. Umpan Balik dalam Surveilans Gizi 282.11. Organisasi Pelaksanaan Surveilans Gizi 292.12. Prinsip Umum Pelaksanaan Surveilans Gizi 31

11BAB III ALUR DAN JADWAL KEGIATAN MAGANG 323.1. Alur Kegiatan Magang 323.2. Jadwal Kegiatan Magang 34BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 404.1. Gambaran Umum Direktorat Bina Gizi Masyarakat 404.2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Bina Gizi Masyarakat dan Subdirektoratdibawahnya (Depkes RI, 2005) 434.3. Program Kerja Direktorat Bina Gizi Masyarakat Tahun 2010 – 2014 444.4. Gambaran Pelaksanaan Sistem Surveilans Gizi di Direktorat Bina GiziMasyarakat 474.4.1. Gambaran Input Surveilans Gizi 474.4.1.1. Pedoman kerja 474.4.1.2. Pelaksana Surveilans 504.4.1.3. Sarana Penunjang 524.4.1.4. Anggaran 534.4.1.5. Data Surveilans564.4.2. Gambaran proses Surveilans Gizi584.4.2.1. Pengumpulan Data 584.4.2.2. Pengolahan dan Penyajian Data 614.4.2.3. Analisis dan Interpretasi Data 624.4.2.4. Diseminasi Informasi 644.4.2.5. Umpan Balik Surveilans 65

124.4.2.6. Monitoring dan Evaluasi 664.4.3. Gambaran Output Surveilans Gizi 674.4.3.1. Gambaran Masalah Gizi 674.4.4. Gambaran Pemanfaatan Hasil Surveilans 684.4.4.1. Kebijakan Teknis Program 68BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 715.1. Kesimpulan 715.2. Saran 72DAFTAR PUSTAKA 73LAMPIRAN

13DAFTAR TABELNomor Tabel2.1Sumber Data dan Variabel Surveilans Gizi 213.1Pelaksanaan Kegiatan Magang di Direktorat Jenderal Bina GiziHalamanMasyarakat Kementerian Kesehatan RI 344.1Indikator dan Target Pencapaian Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2010-2014 Direktorat Bina Gizi Masyarakat454.2Pembagian Indikator menjadi Lima Subdirektorat Bina GiziMasyarakat464.3Rencana Jumlah dan Alokasi Anggaran Perbaikan Gizi pada DirektoratBina Gizi Masyarakat Tahun 2010 – 2014 554.4Jenis, Sumber, dan Variabel Data yang Dikumpulkan oleh SubdirektoratBina Kewaspadaan Gizi Tahun 2010 57

14DAFTAR BAGANNomor Bagan2.1Alur Informasi Surveilans Gizi 292.2Prinsip Umum Pelaksanaan Surveilans 313.1Alur Kegiatan Magang 324.1Struktur Organisasi Direktorat Bina Gizi Masyarakat 424.2Struktur Organisasi Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi TahunHalaman2010 . 504.3Alur Data Surveilans Gizi di Direktorat Bina Gizi Masyarakat 60

15DAFTAR LAMPIRANLampiran 1.Surat keterangan magang di Direktorat Bina Gizi MasyarakatLampiran 2.Jadwal magang di Direktorat Bina Gizi MasyarakatLampiran 3.Struktur Organisasi Kementerian KesehatanLampiran 4.Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian KesehatanLampiran 5.Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kesehatan MasyarakatLampiran 6.Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Kesehatan MasyarakatLampiran 7.Rencana Program dan Kegiatan Intervensi Bidang Gizi MasyarakatDirektorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Tahun 20102014Lampiran 8.Daftar Jenis dan Jumlah Sarana di Direktorat Bina Gizi Masyarakat Tahun2010

16BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangDalam Undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009 dinyatakan n kesadaran, kemauan, dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakatyang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusiayang produktif secara sosial dan ekonomis. Jika kesehatan sudah merupakan prioritasbagi pembangunan manusia maka kualitas sumber daya manusia pun akan meningkat danturut meningkatkan pula derajat suatu bangsa di mata dunia.Kualitas sumber daya manusia suatu negara sangat tergantung dari derajatkesehatan dan salah satu penentunya adalah status gizi penduduk. Indonesia merupakannegara dengan permasalahan gizi yang masih tinggi. Data Riskesdas (Riset KesehatanDasar) tahun 2007 menunjukkan angka rata-rata nasional gizi kurang dan buruk sebesar18,4%, prevalensi Balita pendek dan sangat pendek 36,8%, sedangkan prevalensi gizi lebihpada Balita adalah 4,3% (Depkes RI, 2008).Masih tingginya kasus gizi buruk yang terjadi mengharuskan pemerintahmerumuskan program yang tepat untuk menurunkan angka tersebut. Salah satu upaya untukmenurunkan angka kasus gizi dilakukan dengan program perbaikan gizi. Perbaikan giziadalah kebutuhan dasar bagi perencanaan kesehatan secara keseluruhan dan perencanaanpangan dan gizi (Adi dan Mukono, 2000).

17Dalam menanggulangi permasalahan gizi diperlukan perencanaan jangka panjangdan akan lebih efektif ketika disusun dengan mengacu pada informasi yang memadai baiksecara kualitas maupun kuantitas. Salah satu upaya meyediakan data dan informasi masalahgizi yang akurat dan memadai serta berkesinambungan yaitu melalui suveilans gizi.Surveilans gizi adalah kegiatan pengamatan terhadap status gizi yang bertujuan agarpengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan dan program dapat terarah kepadaperbaikan gizi masyarakat (Suhardjo, dkk, 1992 dalam Adi dan Mukono, 2000). Surveilansgizi berperan dalam menghasilkan informasi tentang situasi pangan dan gizi penduduk sertafaktor-faktor yang mempengaruhinya (Adi dan Mukono, 2000).Informasi yang dihasilkan dari kegiatan surveilans gizi berguna sebagai dasardalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengolahan program yang berkaitandengan perbaikan gizi masyarakat. Tanpa sistem surveilans yang memadai mulai daritingkat nasional sampai tingkat lokal, kemungkinan masalah gizi yang timbul di masyarakatakan berlangsung terus-menerus tanpa diketahui perkembangannya dan tentu akanmempersulit dalam perumusan program yang tepat untuk menanggulanginya. Tanpa datadan informasi yang memadai kejadian kasus gizi masih akan terus berlangsung danmenimbulkan ketidaksiapan yang berkelanjutan dalam menanggulanginya (Adi danMukono, 2000).Pada tingkat nasional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas iniadalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan merupakan penyelenggarapembangunan kesehatan pada tingkat nasional. Berdasarkan Permenkes RI No.1575 tahun2005 tentang organisasi dan tata kerja, salah satu fungsi Departemen Kesehatan RIadalah dalam perumusankebijakannasional, kebijakanpelaksanaan, dan kebijakan

18teknis bidang kesehatan. Khusus dalam menangani masalah gizi dijalankan oleh DirektoratBinaGiziMasyarakat yang bertugas dalam melaksanakan penyiapan perumusankebijakan teknis, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang kesehatan gizi masyarakat (Depkes RI, 2005).Secara teknis pelaksanaan surveilans gizi dilaksanakan oleh Subdirektorat BinaKewaspadaan Gizi di bawah Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.Bagian ini terdiri dari dua seksi yaitu seksi standarisasi dan seksi monitoring dan evaluasi.Berdasarkan Kepmenkes RI No.922/Menkes/SK/X/2008 tentang pedoman teknispembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan antara Pemerintah, Provinsi danKabupaten/Kota ditetapkan bahwa tugas pemerintah pusat dalam hal pengelolaansurveilans kewapadaan pangan dan gizi buruk pada skala nasional diantaranya dalam halmenetapkan pedoman umum tentang surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk,pengelolaan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi, melakukan kegiatan surveilans gizimeliputi pengumpulan, penyajian, analisis dan pelaporan, dan memberikan feedback segeraatas hasil kajian dan laporan serta rencana tindak lanjut (Depkes RI, 2008).Pemerintah pusat sebagaimana tugas dan fungsinya tersebut memiliki peran yangpenting dalam sistem surveilans gizi secara nasional. Oleh karena itu, mengingat begitupentingnya peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan surveilans gizi untuk menyediakandata dan informasi masalah gizi pada lingkup nasional, maka pada kegiatan magang iniingin menggambarkan lebih jauh tentang pelaksanaan sistem surveilans gizi pada tingkatnasional di Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.

191.2. Tujuan1.2.1. Tujuan UmumDiketahuinya gambaran pelaksanaan sistem surveilans gizi di Direktorat Bina GiziMasyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010.1.2.2. Tujuan Khusus1. Diketahunya gambaran umum Direktorat Bina Gizi Masyarakat KementerianKesehatan RI tahun 2010.2. Diketahuinya gambaran input surveilans gizi yang terdiri dari pedoman kerja,pelaksana surveilans gizi, sarana penunjang, anggaran, dan data surveilans gizi diDirektorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI tahun 2010.3. Diketahuinya gambaran proses surveilans gizi yang terdiri dari pengumpulan data,pengolahan dan penyajian data, analisis dan interpretasi data, diseminasiinformasi, umpan balik surveilans, dan monitoring serta evaluasi kegiatansurveilans gizi di Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RItahun 2010.4. Diketahuinya gambaran output surveilans gizi berupa gambaran masalah gizisecara nasional di Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RItahun 2010.5. Diketahuinya gambaran pemanfaatan output surveilans gizi dalam perumusankebijakan teknis program perbaikan gizi di Direktorat Bina Gizi MasyarakatKementerian Kesehatan RI tahun 2010.

201.3. Manfaat1.3.1. Bagi Mahasiswa1. Meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan pemahaman terkait pelaksanaansistem surveilans gizi di Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian KesehatanRI.2. Terlibat langsung dengan kondisi yang sebenarnya dan mendapatkan pengalamandalam melakukan kegiatan surveilans gizi di Direktorat Bina Gizi MasyarakatKementerian Kesehatan RI3. Mendapatkan keterampilan praktis tentang pelaksanaan sistem surveilans gizi diDirektorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI1.3.2. Bagi Institusi Tempat Magang1. Mendapatkan masukan baru dari pengembangan keilmuan di perguruan tinggi.2. Memahami peran Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam bidang gizi masyarakatkhususnya dalam kegiatan surveilans gizi.3. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan manfaat antara institusimagang dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN SyarifHidayatullah Jakarta.1.3.3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Syarif HidayatullahJakarta1. Laporan magang dapat menjadi salah satu evaluasi internal kualitas pembelajaran.2. Mendapatkan masukan yang berguna untuk menyempurnakan kurikulum yangsesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

213. Terbinanya jaringan kerjasama dengan institusi tempat magang dalam upayameningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara subtansi akademik denganpengetahuan dan keterampilan SDM yang dibutuhkan dalampembangunankesehatan masyarakat.1.4. Ruang LingkupKegiatan magang ini dilaksanakan oleh mahasiswa peminatan gizi Program StudiKesehatan Masayarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 8 Februari – 19Maret 2010. Kegiatan magang ini ingin mengetahui gambaran pelaksanaan sistemsurveilans gizi secara nasional di Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian KesehatanRI tahun 2010 dan menilai implementasi kegiatan surveilans gizi berdasarkan teori yangtelah diperoleh dalam proses perkuliahan.Kegiatan magang ini dilaksanakan dengan melakukan observasi, diskusi, danstudi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan programsurveilans gizi dan turut serta dalam proses kerja surveilans gizi di Direktorat Bina GiziMasyarakat Kementerian Kesehatan RI serta mencatat hal-hal yang dianggap penting ditempat magang. Diskusi dilakukan dengan pembimbing lapangan, pembimbing akademik,staff dan pegawai yang ada di Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.Studi kepustakaan akan menggali informasi melalui penelusuran buku dan literatur gunamemperoleh konsep teoritis yang terkait dengan sistem surveilans gizi.

22BAB IITINJAUAN PUSTAKA2.1. Definisi SurveilansMenurut WHO (1987) dalam Adi dan Mukono (2000) surveilans berasal daribahasa Perancis “surveiller”, yang berarti pengamatan, mengawasi dengan perhatian penuh,berwibawa dan seringkali mengandung kecurigaan. Hal ini berbeda dengan kata surveyyang berarti kegiatan mengumpulkan informasi atau data tentang sesuatu hal pada suatuwaktu tertentu. Dengan demikian sistem surveilans menunjukkan perlu diadakannya surveykhusus mengenai masalah tertentu. Masih menurut WHO (2002), surveilans didefinisikansebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secarasistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkanuntuk dapat mengambil tindakan.Sejalan dengan pengertian diatas, menurut Depkes RI (2006) surveilans adalahproses pengamatan berbagai masalah yang berkaitan dengan suatu program secara terusmenerus melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secarasistematis serta penyebarluasan informasi kepada unit terkait yang membutuhkan dalamrangka pengambilan tindakan.2.2. Jenis SurveilansMenurut jenis kegiatannya surveilans dapat dibedakan menjadi surveilans aktifdan pasif. Surveilans aktif adalah kegiatan pengumpulan data dan seluruh kegiatansurveilans yang dilakukan sendiri oleh tenaga surveilans berdasarkan aturan yang ada.

23Sedangkan surveilans pasif, yaitu kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh pengumpuldata dari berbagai sektor berdasarkan aturan yang ada, misalnya dokter harus melaporkansecara berkala dan menyerahkan laporan kepada petugas surveilans. Laporan kemudianakan dikirim ke pusat untuk dianalisis, diinterpretasikan, kemudian disebarluaskan kepadapihak yang berkepentingan (Muninjaya, 2004).2.3. Efektivitas SurveilansUntuk dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam penanganan masalahkesehatan, sistem surveilans yang berfungsi sebagai penyedia informasi harus berjalansecara efektif. Agar surveilans yang berjalan dapat berfungsi secara efektif harus memenuhibeberapa syarat. WHO (2002) memberikan lima kriteria agar surveilans yang efektifdengan akronim “SMART”, yaitu Spesific (masalah yang dihadapi harus khusus danspesifik), Measurable (indikator harus dapat diukur), Action-Oriented (hasil dari surveilansharus berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan), Realistic (sesuai dengansumber daya yang dimiliki), dan Timely (mempunyai batas waktu dalam pencapaiantujuan). Menurut Eylenbosch dan Noah (1988) surveilans efektif harus memenuhi kriteriasebagai berikut:1. SederhanaStruktur maupun operasi yang sederhana dan praktis merupakansalah satu kunci surveilans dapat berjalan efektif. Hal ini agar pihak-pihakyang terlibat dalam sistem surveilans bersedia memberikan data danmemonitor sistem. Data yang relevan untuk mendukung sistem surveilansharus tersedia dan diperoleh dengan mudah, oleh karena itu format pelaporan

24yang terlalu rumit harus dihindari. Sistem surveilans yang tidak efektifbiasanya terjebak pada penambahan sasaran baru tanpa membuang sasaranlama yang tidak berguna, sebagai akibatnya akan membebani pengumpul data.2. Fleksibel dan acceptableSistemsurveilansyang efektifmampuberadaptasidenganperubahan-perubahan terhadap kebutuhan informasi, fokus penyakit, atau punkondisi di lapangan. Jika informasi tertentu tidak diperlukan, makapengumpulan data harus dihentikan dan perhatian harus dialihkan kepadapersoalan kesehatan masyarakat yang lebih aktual. Untuk memeiharapenerimaan dan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistemsurveilans, secara berkala harus diperbaharui kesepakatan di setiap tingkatlembaga.3. Tepat waktuKetepatan waktu dalam pengumpulan data lebih penting artinya daripada akurasi dan kelengkapan data. Informasi yang dapat diperoleh dengancepat memungkinkan tindakan segera untuk mengatasi masalah yangdiidentifikasi. Investigasi lebih lanjut hanya dilakukan jika memerlukaninformasi tertentu yang lebih mendalam tentang suatu masalah.4. AkuratKeakuratan suatu sistem surveilans dalam mendeteksi semuainsidens penyakit dan bukan penyakit yang sesungguhnya dalam populasiturut mempengaruhi tingkat efektifitas dari sistem surveilans yang sedangberjalan.

255. Representative dan lengkapSuatu sistem surveilans yang efektif akan mampu memonitor situasiyang sesungguhnya terjadi pada populasi yang diamati. Keterwakilan dankelengkapan data surveilans dapat menemui kendala apabila petugaskesehatan menutupi kasus penyakit atau dengan sengaja tidak melaporkannya.Hal ini mungkin saja terjadi sebab KLB (kejadian luar biasa) masih dipandangsebagai sesuatu yang menunjukkan buruknya kinerja pemerintahan ataupetugas setempat dalam melakukan pencegahan dan pengendalian masalahkesehatan di wilayahnya.2.4. Sistem Surveilans EpidemiologiSistem surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis danterus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yangmempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan agardapat dilakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui prosespengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepadapenyelenggara program kesehatan (WHO, 2002).Sistem surveilans epidemiologi merupakan tatanan prosedur penyelenggaraansurveilans epidemiologi yang terintegrasi antara unit-unit penyelenggara surveilans denganlaboratorium, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian dan penyelenggaraprogram kesehatan, meliputi tata hubungan surveilans epidemiologi antar wilayahkabupaten/kota, provinsi, dan pusat (WHO, 2002).

262.5. Tujuan Sistem Surveilans imemilikibeberapatujuan,diantaranya (WHO, 2002):1. i/wabah(outbreak).2. ahan,pengendalian penyakit, dan masalah kesehatan.3. Menyediakan informasi untuk menentukan prioritas program intervensi,pengambilan kebijakan, perencanaan, implementasi, dan alokasi sumber dayakesehatan.4. Menitoring kecenderungan (trend) penyakit endemis dan mengestimasidampak penyakit di masa datang.5. Mengidentifikasi kebutuhan riset dan investigasi lebih lanjut.2.6. Ruang Lingkup Sistem Surveilans EpidemiologiMasalah kesehatan dapat disebabkan berbagai macam faktor. Oleh karena itu,secara operasional masalah-masalah kesehatan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh sektorkesehatan sendiri, tetapi diperlukan tatalaksana yang terintegrasi dan komprehensif sertakerjasama lintas sektor dan program. Dalam mendukung hal tersebut, diperlukanpengembangan sistem surveilans epidemiologi kesehatan menjadi subsistem yang terdiridari (Depkes RI, 2008):

271. Surveilans epidemiologi penyakit menularMerupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakitmenular dan faktor resikonya untuk mendukung upaya pemberantasanpenyakit menular.2. Surveilans epidemiologi penyakit tidak menularMerupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakittidak menular dan faktor resikonya untuk mendukung upaya pemberantasanpenyakit tidak menular.3. Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilakuMerupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap penyakitdan faktor resikonya untuk mendukung program penyehatan lingkungan.4. Surveilans epidemiologi masalah kesehatanMerupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalahkesehatan dan faktor resikonya untuk mendukung program kesehatan tertentu.5. Sistem surveilans epidemiologi kesehatan matraMerupakan analisis terus menerus dan sistematis terhadap masalahkesehatan dan faktor resikonya untuk mendukung upaya program kesehatanmatra.2.7. Surveilans GiziSurveilans gizi merupakan salah satu bagian dari surveilans epidemiologi masalahkesehatan. Menurut Depkes RI (2008) surveilans gizi adalah proses pengamatan berbagaimasalah yang berkaitan dengan upaya perbaikan gizi masyarakat secara terus-menerus baik

28pada situasi normal maupun darurat dan informasi yang dihasilkan dapat digunakan untukpengambilan keputusan dalam rangka mencegah memburuknya status gizi masyarakat,menentukan intervensi yang diperlukan, manajemen program, dan evaluasi dari programyang sedang dan telah dilaksanakan.Sedangkan menurut NAS (National Academy of Science) dalam Adi dan Mukono(2000) surveilans gizi adalah kegiatan pengamatan terhadap status gizi yang bertujuan agarpengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan dan program dapat terarah kepadaperbaikan gizi masyarakat golongan miskin. Informasi harus dikumpulkan secara teraturdan harus digunakan oleh para penentu kebijakan dan perencana program. Institusi yangterlibat harus mempunyai hubungan yang erat dengan mekanisme perencanaan danintervensi.Surveilans gizi berbeda dengan surveilans penyakit pada umumnya. Meskipunantara keduanya memiliki kesamaan dalam hal kegiatan mengumpulkan informasi untukkebijakan program dan tindakan, tetapi terdapat beberapa perbedaan yang menjadi ciritersendiri dari surveilans gizi. Beberapa perbedaan ter

diseminasi informasi, umpan balik surveilans, dan monitoring serta evaluasi kegiatan surveilans gizi masih belum berjalan lancar. Sedangkan output dari surveilans gizi berupa gambaran masalah gizi secara nasional dan pemanfaatan output tersebut dalam perumusan kebijakan te

Related Documents:

surveilans, penyelidikan epidemiologi lapangan, sumber data sur-veilans, desain sistem surveilans, pedoman evaluasi sistem evaluasi surveilans, indikator kesehatan, aplikasi sistem surveilans, simulasi penyelidikan KLB, dan studi kasus pelaksanaan surveilans dan de-terminan malaria. B

Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat tergantung pada tingkat konsumsi, Dewasa ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda, yakni masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Di satu pihak masalah gizi kurang yang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan .

sistem organ, kelainan dan penyakit. Sistem – sistem pada manusia dan hewan 1. Sistem pencernaan 2. Sistem ekskresi 3. Sistem pernapasan 4. Sistem peredaran darah 5. Sistem saraf dan indera 6. Sistem gerak 7. Sistem imun 8. Sistem reproduksi 9. Keterkaitan antar sistem organ dan homeostasis 10. Kelain

outbreak penyakit dengan lebih segera dan lengkap daripada sistem yang mengandalkan pelaporan sindroma dari klinik-klinik (DCP2, 2008). 5. Surveilans Terpadu Surveilans terpadu (integrated surveillance) menata dan memadukan semua kegiatan surveilans di suatu wilayah yurisdiksi (negara/ provinsi/ kabupaten/ kota) sebagai sebuah pelayanan publik .

agregasi, surveilans sentinel, surveilans pada bank spesimen biologis, dan surveilans partisipatif. Hal yang juga penting dalam suatu kegiatan surveilans adalah evaluasi, diseminasi hasil, dan umpan balik. Evaluasi diperlukan untuk me

b. Pertemuan berkala surveilans PTM dilaksanakan secara teratur atau sesuai kebutuhan untuk melakukan validasi data, analisa situasi PTM dan faktor risikonya, monitoring, evaluasi dan menyusun rencana kerja surveilans PTM c. Mendorong pembiayaan surveilans PTM di semua tingkatan

pengelolaan tersendiri oleh tim surveilans meliputi perencanaan kegiatan, pengorganisasian, pembiayaan dan penjadwalan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pengumpulan data. Pengumpulan data pada Surveilans Epidemilogi Terpadu pada unit surveilans

Am I My Brother's Keeper? is a project by British artist Kate Daudy, who has transformed a large UNHCR tent; previously home to a Syrian refugee family in Jordan’s Za’atari camp into a participatory art installation focussing on the concepts of home and identity. During the year and a half she spent researching the project, Daudy visited refugee camps in Jordan. There and across Europe and .